Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx
1. 1
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR
PUBLIK
Standar akuntansi sektor publik adalah
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan organisasi
sektor publik
2. 2
Perumusan Standar Akuntansi
Perumusan standar akuntansi oleh suatu komite
independen bisa mempengaruhi banyak aspek. Banyak
sekali faktor-faktor yang harus dipertimbangkan agar
suatu standar tidak menyimpang jauh dari kerangka
konseptual akuntansi dan tetap memperhitungkan
konsekuensi ekonomi. Standar diturunkan dari suatu
postulat. Penurunan standar dari suatu postulat harus
mempertimbangkan kendala-kendala para pengguna
laporan keuangan agar informasi akuntansi bermanfaat
secara optimal. Kendala-kendala tersebut antara lain
faktor materialitas (materiality), konsistensi
(consistency), keseragaman (uniformity), keterbandingan
(comparability) dan ketepatan waktu (timeliness).
3. 3
1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas
4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan
6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi
7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban
10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan
Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
Standar Akuntansi Pemerintahan
4. 4
International Public Sector
Accounting Standards (IPSAS)
1. IPSAS 1 - Presentation of Financial Statements
2. IPSAS 2 - Cash Flow Statements
3. IPSAS 3 - Net Surplus or Deficit for the Period, Fundamental Errors and Changes in
Accounting Policies
4. IPSAS 4 - The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
5. IPSAS 5 - Borrowing Costs
6. IPSAS 6 - Consolidated Financial Statements and Accounting for Controlled Entities
7. IPSAS 7 - Accounting for Investments in Associates
8. IPSAS 8 - Financial Reporting of Interests in Joint Ventures
9. IPSAS 9 - Revenue from Exchange Transactions
10. IPSAS 10 - Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
11. IPSAS 11 - Construction Contracts
12. IPSAS 12 - Inventories
13. IPSAS 13 - Leases
14. IPSAS 14 - Events After the Reporting Date
15. IPSAS 15 - Financial Instruments: Disclosure and Presentation
16. IPSAS 16 - Investment Property
17. IPSAS 17 - Property, Plant and Equipment
18. IPSAS 18, Segment Reporting
19. IPSAS 19 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
20. IPSAS 20 - Related Party Disclosures
21. IPSAS 21 - Impairment of NonCash-Generating Assets
5. 5
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran merupakan pernyataan
mengenai estimasi kinerja yang akan
dicapai oleh suatu organisasi dalam
periode tertentu yang dinyatakan dalam
ukuran moneter
6. Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik
Siklus anggaran
1. Tahap persiapan anggaran.
2. Tahap ratifikasi anggaran.
3. Tahap pelaksanaan anggaran
4. Tahap pelaporan dan evaluasi
anggaran
7. Pendekatan Utama Anggaran Sektor Publ
1. Anggaran tradisional atau
konvensional
2. Anggaran dengan pendekatan New
Public Management (NPM)
8. Teknik Penganggaran Sektor Publik
Berdasarakan NPM
1. Sistem Anggaran Kinerja
(Performance Budgeting System)
2. Zero Based Budgeting System
3. Planning, Programming, and
Budgeting System (PPBS)
9. Performance Based Budgeting
Anggaran berbasis kinerja (Performance Based
Budgeting) merupakan pendekatan penyusunan
anggaran berdasarkan beban kerja dan unit cost data ke
dalam setiap kegiatan yang terstruktur dalam suatu
program untuk mencapai tujuan. Dasar pemikirannya
adalah penganggaran harus dapat digunakan sebagai alat
menajemen sehingga penyusunan anggaran harus dapat
memberikan hasil yang berguna bagi pengambilan
keputusan manajerial (legislatif/eksekutif). Oleh karena
itu, anggaran harus dianggap sebagai program kerja.
10. Karakteristik
Performance Based Budgeting
Karateristik Anggaran Berbasis Kinerja dalam rangka
penerapan Anggaran Berbasis Kinerja menurut Hindri Asmoko
(2006) antara lain:
1. Pengeluaran anggaran didasarkan pada outcome yang ingin
dicapai;
2. Adanya hubungan antara masukan dengan keluaran yang
ingin dicapai;
3. Adanya peranan indikator efisiensi dalam proses penyusunan
anggaran berbasis kinerja;
4. Adanya penyusunan target kinerja dalam anggaran berbasis
kinerja.
11. Ciri-ciri
a. Klasifikasi anggaran didasarkan pada
program dan kegiatan.
b. Penekanan pada pengukuran hasil kerja dan
bukan pada aspek pengawasan.
c. Setiap kegiatan harus dilihat dari segi
efisiensi dengan memaksimalkan output.
d. Memerlukan standar pengukuran hasil kinerja
12. Kelebihan
a. Memungkinkan pendelegasian wewenang dalam
pengambilan keputusan.
b. Merangsang partisipasi motivasi aktif unit-unit
operasional melalui proses usul dari bawah dan
penilaian anggaran yang bersifat aktual.
c. Meningkatkan fungsi perencanaan dan
mempertajam pembuatan keputusan pada setiap
tingkat eksekutif.
d. Memungkinkan alokasi dana secara optimal
karena setiap kegiatan selalu dipertimbangkan
dari segi efisiensi.
e. Dapat menghindarakan pemborosan.
13. Kelemahan
a) Cenderung menurunkan peran badan legislatif
dalam proses perumusan kebijaksanaan dan
penentuan anggaran.
b) Tidak terdapat kejelasan tentang penanggung
jawab dan siapa yang menanggung dampak
dari setiap keputusan.
c) Tidak semua kegiatan dapat distandarkan dan
diukur secara kuantitatif
14. Zero Based Budgeting (ZBB)
Zero Based Budgeting adalah sistem anggaran yang
didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada yang telah
dilakukan dimasa lalu. Setiap kegiatan akan dievaluasi secara
terpisah. Ini berarti berbagai program dikembangkan dalam
visi pada tahun yang bersangkutan.
Konsep Zero – Base Budgeting (ZBB) digunakan
manajemen pemerintahan untuk mengidentifikasi,
merencanakan, dan mengawasi program atau kegiatan agar
dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi. Memaksimalkan
sumber daya yang tersedia untuk kualitas layanan publik.
Pemerintah menyusun anggaran lebih detail dan dimulai
dengan nol, tanpa melihat anggaran di masa lalu.
15. Proses Implementasi Zero Based Budgeting
Zero based budgeting memiliki proses
implementasi oleh Rohman (2011), diantaranya
adalah
1. Identifikasi unit-unit keputusan
2. Penentuan paket-paket keputusan
3. Paket keputusan mutually-exclusive adl paket-
paket keputusan yg memiliki fungsi yg sama
4. Paket keputusan incremental; merefleksikan
tingkat usaha yg berbeda
5. Meranking dan mengevaluasi keputusan
16. Keunggulan
a) Jika ZBB dilaksanakan dengan baik maka
dapat menghasilkan alokasi sumber daya
secara lebih efisien.
b) ZBB berfokus padavalue for money
c) Memudahkan untuk mengidentifikasi
terjadinya inefisiensi dan ketidakefektivan
biaya.
d) Meningkatkan partisipasi manajemen level
bawah dalam proses penyusunan anggaran.
17. Kelemahan
a) Prosesnya memakan waktu lama (time
customing), terlalu teoretis dan tidak praktis,
membutuhkan biaya yang besar, serta
menghasilkan kertas kerja yang menumpuk
karena pembuatan paket keputusan.
b) ZBB cenderung menekankan manfaat jangka
pendek.
c) Implementasi ZBB membutuhkan teknologi
yang maju.
d) Masalah dalam proses merangking dan
mereview paket keputusan.
18. Planning Programing Budgeting System (PPBS)
PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan
pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan
dengan penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya
berdasarkan analisis ekonomi. Sistem anggaran PPBS tidak
mendasarkan pada struktur organisasi tradisional yang terdiri
daridivisi-divisi, namun berdasarkan program, yaitu
pengelompokan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu.
PPBS adalah salah satu model penganggaran yang
ditujukan untuk membantu manajemen pemerintah dalam
membuat keputusan alokasi sumber daya secara lebih baik.
Hal tersebut disebabkan sumber daya yang dimiliki
pemerintah terbatas jumlahnya, sementara tuntutan
masyarakat tidak terbatas jumlahnya.
19. Proses Planning Programming Budgeting System
1) Tahap perencanaan (planning phase) mengidentifikasi
tujuan sekarang dan masa datang serta berbagai cara yang
mungkin untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
2) Tahap pemrograman (programming phase)
menggunakan usulan hasil tahap perencanaan untuk
menetapkan program-program berdasarkan skala prioritas
sesuai tingkatan hirarki pengambil keputusan.
3) Tahap penganggaran (budgeting phase) menerjemahkan
masing-masing program ke dalam rencana tahunan
dengan menentukan siapa melakukan apa dan
menetapkan sumberdaya yang dibutuhkan (Diamond,
2003).
20. Keunggulan
1. Memudahkan dalam mendelegasikan tanggung
jawab dari manajemen puncak ke manajemen
menengah.
2. Dalam jangka panjang dapat mengurangi beban
kerja.
3. Memperbaiki kualitas pelayanan melalui
pendekatan standar biaya dalam perencanaan
progam.
4. Bersifat lintas departemen, sehingga dapat
meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan
kerja sama antar departemen.
21. Kelemahan
1) PPBS membutuhkan sistem informasi yang
canggih, ketersediaan data, adanya sistem
pengukuran, dan staf yang memiliki kapabilitas
tinggi.
2) Pengimplementasian PPBS membutuhkan dana
yang besar.
3) PPBS bagus secara teori, namun sulit
dilaksanakan.
4) PPBS mengabaikan realitas politik dan realitas
organisasi sebagai kumpulan manusia yang
kompleks.
22. Beberapa alasan pembuatan laporan keuangan :
1. Dari sisi internal : alat pengendalian dan evaluasi kinerja
manajerial dan organisasi.
2. Dari sisi eksternal : mekanisme pertanggung jawaban
dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.
3. Tujuan informasi diberikan.
23. TUJUAN DAN FUNGSI LAPORAN KEUANGAN SEKTOR
PUBLIK
1. Kepatuhan dan pengelolaan (complience and
stewardship)
2. Akuntabilitas dan pelaporan restrospektif (accountability
and restrospective reporting).
3. Perencanaan dan informasi otorisasi (planning and
authorization information).
4. Kelangsungan organisasi (viability).
5. Hubungan masyarakat (public relation).
6. Sumber fakta dan gambaran (source of facts and figures)
24. Bagi organisasi pemerintah, tujuan umum akuntansi dan
laporan keuangan adalah :
1. Memberikan informasi yang digunakan untuk pembuatan
keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti
pertanggung jawaban (accountability) dan pengelolaan
(stewardship).
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk
mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.
Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan
yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan.
25. Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan
keputusan ekonomi, sosial, dan politik tersebut meliputi
informasi yang digunakan untuk :
1. Membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang
dianggarkan.
2. Menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi.
3. Membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap
peraturan perundangan yang terkait dengan masalah
keuangan dan ketentuan lainnya.
4. Membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.
26. Laporan keuangan sebagai sumber informasi finansial
memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas
keputusan yang dihasilkan.
Tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi
pemerintah :
1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan
memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan
sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan
memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintah dan
perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya.
27. 3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor
kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-
undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan
lain yang disyaratkan.
Kinerja manajerial dan organisasi
Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai berdasarkan laba
yang diperoleh, karena organisasi pemerintah bukan entitas
bisnis yang mencari laba.
Pemerintah bertanggung jawab atas produksi dan distribusi
barang dan jasa publik.
28. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN MENURUT SFAC NO 4
Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba menurut statement of
financial accounting concepts no 4 (sfac 4).
Bermanfaat bagi penyusunan keputusan yang rasional.
Untuk menilai pelayanan.
Menilai kinerja manajer organisasi.
Memberi informasi tentang sumber daya ekonomi, kewajiban
dan kekayaan.
Informasi kinerja selama satu periode.
Informasi cara memperoleh dan membelanjakan kas.
Memberi penjelasan dan interprestasi.
29. PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
DAN KEPENTINGANNYA
Drebin et al. (1981) mengidentifikasikan terdapat 10
(sepuluh) kelompok pemakai laporan keuangan.
1. Pembayar pajak (taxpayers).
2. Pemberi dana bantuan (grantors).
3. Investor.
4. Pengguna jasa (fee-paying service recipients).
5. Karyawan/pegawai.
6. Pemasok (vendor).
7. Dewan legislatif.
8. Manajemen.
9. Pemilih (voters).
10. Badan pengawas.
31. Anthony mengklasifikasikan pemakai laporan
keuangan sektor publik menjadi 5 (lima)
kelompok, yaitu :
1. Lembaga pemerintah (governing bodies).
2. Investor dan kreditor.
3. Pemberi sumber daya (resource providers).
4. Badan pengawas (oversight bodies).
5. Konstituen.
32. Hanley et. A (1992) mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan
sektor publik menjadi 12 (dua belas) kelompok, yaitu :
1. Anggota terpilih (elected members).
2. Masyarakat sebagai pemilih dan/atau pembayar pajak.
3. Pelanggan atau klien.
4. Karyawan/pegawai.
5. Pelanggan dan pemasok.
6. Pemerintah.
7. Pesaing (competitors).
8. Regulator.
9. Pemberi pinjaman.
10. Donor dan sponsor.Anggota terpilih (selected members).
11. Investor atau partner bisnis.
12. Kelompok penekan lainnya.
33. Borgonovi (1992) dan anessi-pessina (1997)
mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sektor
publik menjadi 11 ( sebelas) kelompok, yaitu :
1. Masyarakat pengguna jas publik.
2. Masyarakat pembayar pajak.
3. Perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang
menggunakan pelayanan publik sebagai input atas
aktivitas organisasi.
4. Bank dan masyarakat sebagai kreditor pemerintah.
5. Badan-badan interbasional, seperti bank dunia, imf, adb,
pbb dsb.
6. Investor asing.
7. Generasi yang akan datang.
8. Lembaga negara.
9. Kelompok politik (partai politik)
10. Manajer publik (gubernus, buapti, direktur bumn/bumd.
11. Pegawai pemerintah.
34. Serikat dagang sektor publik mengidentifikasi
pemakai laporan pemerintah menjadi 3 (tiga)
kelompok besar, yaitu :
1. Masyarakat yang kepadanya pemerintah
bertanggung jawab.
2. Legislatif dan badan pengawas yang secara
langsung mewakili rakyat.
3. Investor dan kreditor yang memberi pinjaman
dan/atau berpartisipasi dalam proses pemberi
pinjaman.
35. HAK DAN KEBUTUHAN PEMAKAI LAPORAN
KEUANGAN
Pada dasar masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap
pemerintah, yaitu :
1. Hak untuk mengetahui (right to know), yaitu
A. Mengetahui kebijakan pemerintah.
B. Mengetahui keputusan yang diambil pemerintah.
C. Mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan
keputusan tertentu.
2. Hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be
listened to).
3. Hak untuk diberi informasi (right to be informed) yang meliputi
hak untuk diberi Penjelasan secara terbuka atas permasalahan-
permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik.
36. Laporan keuangan pemerintah disediakan untuk
memberi informasi kepada berbagai kelompok
pemakai (general purposive), meskipun setiap
kelompok pemakai memiliki kebutuhan informasi
yang berbeda-beda.
37. Kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah :
1. Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya,
harga dan kualitas pelayanan yang diberikan.
2. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan
dan penggunaan dana yang telah diberikan.
3. Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat risiko,
likuiditas, dan solvabilitas.
4. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk
melakukan fungsi Pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas
kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan negara
5. Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem
informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian
organisasi, pengukuran kinerja dan membandingkan kinerja organisasi antar
kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis.
6. Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi.
38. PERBANDINGAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DENGAN
SEKTOR SWASTA
PERBEDAAN
LAPORAN DEPARTEMEN PEMERINTAH LAPORAN KEUANGAN SEKTOR SWASTA
FOKUS FINANSIAL & POLITIK FOKUS FINANSIAL
KINERJA DIUKUR SECARA FINANSIAL & NON FINANSIAL SEBAGIAN BESAR KINERJA DIUKUR SECARA FINANSIAL
PERTANGGUNGJAWABAN KPD PARLEMEN & MASY LUAS PERTANGGUNGJAWABAN KPD PEMAGANG SAHAM & KREDITUR
BERFOKUS PADA BAGIAN ORGANISASI BERFOKUS PADA ORGANISASI SECARA KESELURUHAN
MELIHAT KE MASA DEPAN SECARA DETAIL TIDAK DPT MELIHAT MASA DEPAN SECARA DETAIL
ATURAN PELAPORAN DITENTUKAN OLEH DEPARTEMEN
KEUANGAN
ATURAN PELAPORAN DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG
STANDAR AKUNTANSI, PASAR MODAL, & PRAKTIK AKUNTANSI
LAPORAN DIPERIKSA OLEH TREASURY LAPORAN KEUANGAN DIPERIKSA OLEH AUDITOR INDEPENDEN
CASH ACCOUNTING ACCRUAL ACCOUNTING
PERSAMAAN
DOKUMEN-DOKUMEN SUMBER
BERPERAN SEBAGAI HUBUNGAN MASYARAKAT (PUBLIC
RELATION)
39. SIKLUS AKUNTANSI KEUANGAN
SEKTOR PUBLIK
Dokumen
Siklus
Siklus Akuntansi
Akuntansi
Catatan Laporan
Dokumen
Transaksi
Buku
Pembantu
Daftar Saldo
Kertas Kerja
Penyesuaian
Bukti Penerimaan
Kas
Bukti Pengeluaran
Kas
Bukti Memorial
Kumpulan
Rekening
(Ringkasan dan
Rincian)
Buku Jurnal
Penerimaan Kas
Buku Jurnal
Pengeluaran Kas
Buku Jurnal Umum
Laporan Realisasi Anggaran
Neraca
Laporan Arus Kas
Catatan atas Lap Keuangan
Laporan Kinerja Keuangan
Laporan Perubahan Ekuitas
Kebijakan Akuntansi
Pencatatan & Penggolongan
Peringkasan
Buku
Besar
Buku
Jurnal
Laporan
Keuangan
40. Bukti Transaksi
Bukti Transksi adalah media pendokumentasian dari transaksi atau kejadian
ekonomi. Bukti transaksi umumnya disebut dokumen dasar / pendukung.
Contoh dari bukti yaitu :
Kas : Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah
Membayar (SPM)
Piutang : Daftar Piutang
Persediaan : BA Penerimaan Barang, Daftar Persediaan
Aktiva Tetap : BA Penerimaan Inventaris, Daftar Aktiva
Hutang : Surat Perjanjian (Akad Kredit), Dokumen penarikan
Pinjaman
Pendapatan : Surat Tanda Setoran (STS), Daftar Pembukuan
Administratif (DPA)
Belanja : Surat Perintah Membayar (SPM), Daftar
Pembukuan Administratif (DPA)
41. LAPORAN KEUANGAN SEKTOR
PUBLIK DAN ELEMENNYA
Laporan keuangan merupakan hasil dari proses
akuntansi yang berisi informasi keuangan. Informasi
keuangan yang terdapat dalam laporan keuangnan
tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang
berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak
eksternal
42. NERACA
Pos Neraca :
1. Kas di Bendaharawan Pembayar, kas daerah, kas di Bank
2. Piutang : uang, barang atau jasa.
( UU no. 22 tahun 1997 tentang jenis dan penyetoran Penerimaan Negara
Bukan Pajak)
3. Persediaan : barang habis dipakai untuk mendukung kegiatan
operasional pemerintah
4. Aset Tetap/Barang Milik Kekayaan Negara : Tanah, Peralatan & Mesin,
Gedung & Bangunan, Jalan, Irigasi & Jaringan, Bangunan dalam
pengerjaan, aset tetap lainnya.
5. Aset lainnya : piutang angsuran, built operating transfer / kemitraan
pemerintah & swasta
6. Uang muka kas negara
43. 7. Ekuitas dana lancar : aset lancar - hutang lancar. (nilai hutang
lancar = hutang jangka pendek)
a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
b. Cadangan Piutang
c. Cadangan Persediaan
d. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang
jangka pendek
8. Ekuitas dana diinvestasikan : aset tetap + aset lainnya
a. Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang
b. Diinvestasikan dalam aset tetap
c. Diinvestasikan dalam aset lainnya (tidak temasuk dana
cadangan)
d. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang
jangka panjang
9. Ekuitas Dana Cadangan : Diinvestasikan dalam dana
cadangan.
44. contoh soal
Pada Neraca Pemda B per 31 Desember 2017 diketahui bahwa:
• Kas Daerah Rp 50 juta
• Persediaan Rp 45 juta
• Piutang Pajak Rp 60 juta
• Investasi Jangka Panjang Rp 100 juta
• Aset Tetap Rp 200 juta
• Aset Lainnya Rp 85 juta
• Dana Cadangan Rp 300 juta
• Utang Jangka Pendek Rp 30 juta (termasuk PFK Rp5 juta)
• Utang Jangka Panjang Rp 150 juta
A.Berapakah jumlah yang dilaporkan sebagai Ekuitas Dana Lancar per 31
Desember 2017 ?
B.Berapakah jumlah yang dilaporkan sebagai Ekuitas Dana Investasi per 31
Desember 2017 ?
C.Berapakah jumlah yang dilaporkan sebagai Ekuitas Dana Cadangan per 31
Desember 2017 ?
45. Jawaban
1. Ekuitas Dana Lancar = Aset Lancar - Hutang Lancar
Aset Lancar : Kas Daerah Rp 50 Jt + Persediaan Rp 45 jt = Rp 95 Jt
Hutang Lancar = Hutang jangka pendek = Rp 30 Jt
Ekutas Dana Lancar = Rp 95 Jt - Rp 30 Jt = Rp 65 Jt.
Nb. Piutang pajak tidak termasuk dalam aset lancar, tetapi masuk
sebagai penerimaan atau pendapatan dan dicantumkan di laporan
realisasi anggaran.
2. Ekuitas Dana Ivestasi = Aset Tetap + Aset Lainnya = Rp 200 Jt + Rp 85
Jt = Rp 285 Jt + Rp 100 Jt (investasi jk. Panjang) - Rp 150 Jt (Utang
jangka panjang) = Rp 235 Jt.
Nb. Utang Jangka panjang digunakan sebagai investasi kembali,
karena itu dala Neraca masuk sebagai Dana yang harus disediakan
untuk pembayaran hutang jangka panjang
3. Ekuitas dana cadangan = Rp 300 Jt
