SlideShare a Scribd company logo

PERMENHUB 26 Tahun 2017

•
•
Muhammad Sirajuddin
Muhammad Sirajuddin

Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Government & Nonprofit
1 of 131
Download to read offline
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017

Recommended

Pers Release MENKOPOLHUKAM
Pers Release MENKOPOLHUKAMPers Release MENKOPOLHUKAM
Pers Release MENKOPOLHUKAMMuhammad Sirajuddin
 
Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2018
Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2018 Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2018
Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2018 Muhammad Sirajuddin
 
Peraturan Daerah Khusus Ibukota No 5 Tahun 2014
Peraturan Daerah Khusus Ibukota No 5 Tahun 2014Peraturan Daerah Khusus Ibukota No 5 Tahun 2014
Peraturan Daerah Khusus Ibukota No 5 Tahun 2014Muhammad Sirajuddin
 
Undang Undang No 9 Tahun 2010
Undang Undang No 9 Tahun 2010Undang Undang No 9 Tahun 2010
Undang Undang No 9 Tahun 2010Muhammad Sirajuddin
 
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...Muhammad Sirajuddin
 
PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015
PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015 PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015
PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015 Muhammad Sirajuddin
 
PP Nomor 78 Tahun 2015
PP Nomor 78 Tahun 2015PP Nomor 78 Tahun 2015
PP Nomor 78 Tahun 2015Muhammad Sirajuddin
 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Muhammad Sirajuddin
 

Recommended

Pers Release MENKOPOLHUKAM
Pers Release MENKOPOLHUKAMPers Release MENKOPOLHUKAM
Pers Release MENKOPOLHUKAMMuhammad Sirajuddin
 
Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2018
Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2018 Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2018
Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2018 Muhammad Sirajuddin
 
Peraturan Daerah Khusus Ibukota No 5 Tahun 2014
Peraturan Daerah Khusus Ibukota No 5 Tahun 2014Peraturan Daerah Khusus Ibukota No 5 Tahun 2014
Peraturan Daerah Khusus Ibukota No 5 Tahun 2014Muhammad Sirajuddin
 
Undang Undang No 9 Tahun 2010
Undang Undang No 9 Tahun 2010Undang Undang No 9 Tahun 2010
Undang Undang No 9 Tahun 2010Muhammad Sirajuddin
 
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...Muhammad Sirajuddin
 
PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015
PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015 PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015
PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015 Muhammad Sirajuddin
 
PP Nomor 78 Tahun 2015
PP Nomor 78 Tahun 2015PP Nomor 78 Tahun 2015
PP Nomor 78 Tahun 2015Muhammad Sirajuddin
 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Muhammad Sirajuddin
 
INPRES NO 26 Tahun 1988
INPRES NO 26 Tahun 1988INPRES NO 26 Tahun 1988
INPRES NO 26 Tahun 1988Muhammad Sirajuddin
 
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 5 Se...
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 5 Se...Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 5 Se...
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 5 Se...Muhammad Sirajuddin
 
The President Daily Brief
The President Daily Brief The President Daily Brief
The President Daily Brief Muhammad Sirajuddin
 
UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1997 psikotropika
UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1997 psikotropikaUNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1997 psikotropika
UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1997 psikotropikaMuhammad Sirajuddin
 
TEMA DAN LOGO HUT RI KE 72
TEMA DAN LOGO HUT RI KE 72TEMA DAN LOGO HUT RI KE 72
TEMA DAN LOGO HUT RI KE 72Muhammad Sirajuddin
 
PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017
PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017
PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017Muhammad Sirajuddin
 
Draft WPFD 2017 Jakarta Declaration
Draft WPFD 2017 Jakarta DeclarationDraft WPFD 2017 Jakarta Declaration
Draft WPFD 2017 Jakarta DeclarationMuhammad Sirajuddin
 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978Muhammad Sirajuddin
 
PERMEN NO PM 32 TAHUN 2016
PERMEN NO PM 32 TAHUN 2016PERMEN NO PM 32 TAHUN 2016
PERMEN NO PM 32 TAHUN 2016Muhammad Sirajuddin
 
PKPU Nomor 6 Tahun 2016
PKPU Nomor 6 Tahun 2016PKPU Nomor 6 Tahun 2016
PKPU Nomor 6 Tahun 2016Muhammad Sirajuddin
 
KEPPRES No. 3 Tahun 2017
KEPPRES No. 3 Tahun 2017KEPPRES No. 3 Tahun 2017
KEPPRES No. 3 Tahun 2017Muhammad Sirajuddin
 
Pers Release Dewan Pers
Pers Release Dewan Pers Pers Release Dewan Pers
Pers Release Dewan Pers Muhammad Sirajuddin
 
UU No. 40 Tahun 1999
UU No. 40 Tahun 1999UU No. 40 Tahun 1999
UU No. 40 Tahun 1999Muhammad Sirajuddin
 
Draft Revisi UU ASN No 5 tahun 2014
Draft Revisi UU ASN No 5 tahun 2014Draft Revisi UU ASN No 5 tahun 2014
Draft Revisi UU ASN No 5 tahun 2014Muhammad Sirajuddin
 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002Muhammad Sirajuddin
 
Permen ESDM No. 28 Tahun 2016
Permen ESDM No. 28 Tahun 2016Permen ESDM No. 28 Tahun 2016
Permen ESDM No. 28 Tahun 2016Muhammad Sirajuddin
 
SKB 3 Menteri Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2017
SKB 3 Menteri Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2017SKB 3 Menteri Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2017
SKB 3 Menteri Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2017Muhammad Sirajuddin
 
Sambutan Presiden RI Pada HUT KORPRI Ke 45 Tahun 2016
Sambutan Presiden RI Pada HUT KORPRI Ke 45 Tahun 2016Sambutan Presiden RI Pada HUT KORPRI Ke 45 Tahun 2016
Sambutan Presiden RI Pada HUT KORPRI Ke 45 Tahun 2016Muhammad Sirajuddin
 
Perpres Nomor 57 Tahun 2016
Perpres Nomor 57 Tahun 2016Perpres Nomor 57 Tahun 2016
Perpres Nomor 57 Tahun 2016Muhammad Sirajuddin
 
Pedoman HUT Ke 45 KORPRI Tahun 2016
Pedoman HUT Ke 45 KORPRI Tahun 2016Pedoman HUT Ke 45 KORPRI Tahun 2016
Pedoman HUT Ke 45 KORPRI Tahun 2016Muhammad Sirajuddin
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 

More Related Content

More from Muhammad Sirajuddin

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 5 Se...
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 5 Se...Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 5 Se...
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 5 Se...Muhammad Sirajuddin
 
UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1997 psikotropika
UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1997 psikotropikaUNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1997 psikotropika
UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1997 psikotropikaMuhammad Sirajuddin
 
Draft WPFD 2017 Jakarta Declaration
Draft WPFD 2017 Jakarta DeclarationDraft WPFD 2017 Jakarta Declaration
Draft WPFD 2017 Jakarta DeclarationMuhammad Sirajuddin
 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978Muhammad Sirajuddin
 
Draft Revisi UU ASN No 5 tahun 2014
Draft Revisi UU ASN No 5 tahun 2014Draft Revisi UU ASN No 5 tahun 2014
Draft Revisi UU ASN No 5 tahun 2014Muhammad Sirajuddin
 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002Muhammad Sirajuddin
 
SKB 3 Menteri Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2017
SKB 3 Menteri Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2017SKB 3 Menteri Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2017
SKB 3 Menteri Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2017Muhammad Sirajuddin
 
Sambutan Presiden RI Pada HUT KORPRI Ke 45 Tahun 2016
Sambutan Presiden RI Pada HUT KORPRI Ke 45 Tahun 2016Sambutan Presiden RI Pada HUT KORPRI Ke 45 Tahun 2016
Sambutan Presiden RI Pada HUT KORPRI Ke 45 Tahun 2016Muhammad Sirajuddin
 
Pedoman HUT Ke 45 KORPRI Tahun 2016
Pedoman HUT Ke 45 KORPRI Tahun 2016Pedoman HUT Ke 45 KORPRI Tahun 2016
Pedoman HUT Ke 45 KORPRI Tahun 2016Muhammad Sirajuddin
 

More from Muhammad Sirajuddin (20)

INPRES NO 26 Tahun 1988
INPRES NO 26 Tahun 1988INPRES NO 26 Tahun 1988
INPRES NO 26 Tahun 1988
 
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 5 Se...
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 5 Se...Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 5 Se...
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 5 Se...
 
The President Daily Brief
The President Daily Brief The President Daily Brief
The President Daily Brief
 
UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1997 psikotropika
UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1997 psikotropikaUNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1997 psikotropika
UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1997 psikotropika
 
TEMA DAN LOGO HUT RI KE 72
TEMA DAN LOGO HUT RI KE 72TEMA DAN LOGO HUT RI KE 72
TEMA DAN LOGO HUT RI KE 72
 
PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017
PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017
PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017
 
Draft WPFD 2017 Jakarta Declaration
Draft WPFD 2017 Jakarta DeclarationDraft WPFD 2017 Jakarta Declaration
Draft WPFD 2017 Jakarta Declaration
 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978
 
PERMEN NO PM 32 TAHUN 2016
PERMEN NO PM 32 TAHUN 2016PERMEN NO PM 32 TAHUN 2016
PERMEN NO PM 32 TAHUN 2016
 
PKPU Nomor 6 Tahun 2016
PKPU Nomor 6 Tahun 2016PKPU Nomor 6 Tahun 2016
PKPU Nomor 6 Tahun 2016
 
KEPPRES No. 3 Tahun 2017
KEPPRES No. 3 Tahun 2017KEPPRES No. 3 Tahun 2017
KEPPRES No. 3 Tahun 2017
 
Pers Release Dewan Pers
Pers Release Dewan Pers Pers Release Dewan Pers
Pers Release Dewan Pers
 
UU No. 40 Tahun 1999
UU No. 40 Tahun 1999UU No. 40 Tahun 1999
UU No. 40 Tahun 1999
 
Draft Revisi UU ASN No 5 tahun 2014
Draft Revisi UU ASN No 5 tahun 2014Draft Revisi UU ASN No 5 tahun 2014
Draft Revisi UU ASN No 5 tahun 2014
 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002
 
Permen ESDM No. 28 Tahun 2016
Permen ESDM No. 28 Tahun 2016Permen ESDM No. 28 Tahun 2016
Permen ESDM No. 28 Tahun 2016
 
SKB 3 Menteri Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2017
SKB 3 Menteri Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2017SKB 3 Menteri Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2017
SKB 3 Menteri Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2017
 
Sambutan Presiden RI Pada HUT KORPRI Ke 45 Tahun 2016
Sambutan Presiden RI Pada HUT KORPRI Ke 45 Tahun 2016Sambutan Presiden RI Pada HUT KORPRI Ke 45 Tahun 2016
Sambutan Presiden RI Pada HUT KORPRI Ke 45 Tahun 2016
 
Perpres Nomor 57 Tahun 2016
Perpres Nomor 57 Tahun 2016Perpres Nomor 57 Tahun 2016
Perpres Nomor 57 Tahun 2016
 
Pedoman HUT Ke 45 KORPRI Tahun 2016
Pedoman HUT Ke 45 KORPRI Tahun 2016Pedoman HUT Ke 45 KORPRI Tahun 2016
Pedoman HUT Ke 45 KORPRI Tahun 2016
 

Recently uploaded

SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (12)

SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx