Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 8 Juli 2019 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 126.

1. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat
Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat
Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,
diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 8
Juli 2019 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 126.
SEKRETARIATJENDERAL
MAJELISPERMUSYAWARATANRAKYAT

2. 2
Perpres nomor 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat
Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia ditetapkan dengan
pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 413 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, pemerintah memandang perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang
Sekretariat Jenderal (Setjen) Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
(MPR RI).
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

3. 3
Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor
45 Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia disebutkan bahwa, Sekretariat
Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut Sekretariat Jenderal merupakan
instansi pemerintah yang dalam
menjalankan tugas dan fungsinya berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada
Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

4. 4
“Sekretariat Jenderal dipimpin oleh
Sekretaris Jenderal,” bunyi Pasal 1 ayat (1)
Perpres ini. Dan Peraturan Presiden (Perpres)
Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat
Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal
mempunyai tugas memberikan dukungan
administrasi dan keahlian terhadap
kelancaran pelaksanaan wewenang dan
tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

5. 5
Sekretariat Jenderal MPR dalam
melaksanakan tugasnya, menurut Perpres 45
Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia, Sekretariat Jenderal
menyelenggarakan fungsi: (a) perumusan
dan evaluasi rencana strategis Sekretariat
Jenderal; (b) koordinasi dan pembinaan
terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi
di lingkungan Sekretariat Jenderal; (c)
perumusan kebijakan, pembinaan,
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

6. 6
Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun
2019 tentang Sekretariat Jenderal Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
menyebutkan Struktur organisasi Sekretariat Jenderal
MPR yang terdiri atas: (1) Deputi Bidang Administrasi;
bertugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan,
pembinaan, dan pelaksanaan dukungan administrasi
kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia dan Sekretariat Jenderal. Dan (2) Deputi Bidang
Pengkajian dan Konstitusi. Deputi Bidang Pengkajian dan
Pemasyarakatan Konstitusi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan,
dan pelaksanaan dukungan pengkajian dan
pemasyarakatan konstitusi kepada Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

7. 7
Kedua kedeputian itu dipimpin oleh
Deputi, beradar di bawah dan
bertanggung jawab kepada
Sekretaris Jenderal.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

8. 8
Deputi Bidang Administrasi terdiri
atas paling banyak 5 (lima) Biro. Biro
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas paling banyak 4
(empat) Bagian, dan Bagian
sebagaimana dimaksud terdiri atas
paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

9. 9
Deputi Bidang Pengkajian dan
Pemasyarakatan Konstitusi terdiri
atas Biro dan/atau Pusat. Biro
dan/atau Pusat sebagaimana
dimaksud paling banyak berjumlah 5
(lima). Biro sebagaimana dimaksud
dalam terdiri atas sejumlah Bagian,
dan Bagian sebagaimana dimaksud
terdiri atas paling banyak 3 (tiga)
Subbagian.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

10. 10
Deputi Bidang Pengkajian dan
Pemasyarakatan Konstitusi terdiri
atas Biro dan/atau Pusat. Biro
dan/atau Pusat sebagaimana
dimaksud paling banyak berjumlah 5
(lima). Biro sebagaimana dimaksud
dalam terdiri atas sejumlah Bagian,
dan Bagian sebagaimana dimaksud
terdiri atas paling banyak 3 (tiga)
Subbagian.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

11. 11
Pusat sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 45
Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ini, terdiri atas
paling banyak 4 (empat) Bidang dan Subbagian Tata Usaha.
Bidang sebagaimana dimaksud terdiri atas paling banyak 3
(tiga) Subbidang dan/atau kelompok jabatan fungsional.Dan
untuk melaksanakan pengawasan intern, di lingkungan
Sekretariat Jenderal dibentuk Inspektorat, dipimpin oleh
Inspektur, yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris Jenderal. Untuk memperlancar
pelaksanaan tugas Pimpinan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia, menurut Perpres Nomor 45 Tahun
2019 tentang Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia ini, dapat diangkat Staf Khusus
Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

12. 12
Perpres Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Sekretariat Jenderal Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa Staf
Khusus Pimpinan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dapat diangkat paling banyak 3
(tiga) orang Staf Khusus untuk Ketua Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
dan paling banyak 2 (dua orang Staf Khusus
untuk masing-masing Wakil Ketua Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

13. 13
Pengangkatan Staf Khusus Pimpinan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,
menurut Perpres ini, ditetapkan dengan
Keputusan Sekretaris Jenderal, dengan masa
bakti paling lama sama dengan masa jabatan
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia atau Wakil Ketua Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
yang bersangkutan. Perpres 45 Tahun 2019
Pasal 24 Ayat (2) menegaskan, dalam hal
berhenti, diberhentikan, atau telah berakhir
masa baktinya,
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

14. 14
Staf Khusus Pimpinan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia tidak diberikan pensiun atau
uang pesangon. “Hak keuangan dan
fasilitas lainnya bagi Staf Khusus
Pimpinan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia diberikan
paling tinggi setingkat dengan jabatan
Eselon I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya,” bunyi Pasal 25 Perpres 45 Tahun
2019.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

15. 15
Dalam Perpres Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat
Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia: (1) Sekretaris Jenderal diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden atas usul Pimpinan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Deputi
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pejabat
struktural eselon II ke bawah di lingkungan Sekretariat
Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris
Jenderal, dan pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat
Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris
Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. (3) Segala pendanaan yang diperlukan bagi
pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal MPR, dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

16. 16
Kepangkatan menurut Perpres Nomor 45 Tahun
2019 tentang Sekretariat Jenderal MPR: (1)
Sekretaris Jenderal merupakan jabatan struktural
eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; (2)
Deputi merupakan jabatan struktural eselon I.b atau
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; (3) Kepala Biro,
Kepala Pusat, dan Inspektur merupakan jabatan
struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama; (4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang
merupakan jabatan struktural eselon III.a atau
Jabatan Administrator, dan (5) Kepala Subbagian
dan Kepala Subbidang merupakan jabatan
struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT