KESIMPULAN Salah satu tujuan utama pembuatan sertipikat tanah elektronik adalah untuk ”kurangi sengketa tanah.” Tampaknya tujuan ini tidak tertangkap oleh publik, sehingga sentimennya sangat negatif. Berita rencana penerapan sertipikat-el ini muncul tanpa sosialisasi yang cukup, tiba-tiba muncul di media bahwa BPN akan menarik sertifikat tanah dari pemilik yg merupakan satu-satunya bukti kepemilikan. Ini isu yang sangat sensitif, menyangkut kepentingan hampir semua warga negara pemilik tanah. Emosi publik sontak dominan rasa takut, marah, dan tidak percaya. Hampir semua menolak rencana ini. Kebalikan dari tujuan sertipikat tanah untuk mengurangi sengketa, malah publik takut sengketa akan semakin marak karena mudahnya oknum yang punya kuasa dan uang memanipulasi data elektronik sertipikat tanah. Pengalaman dengan KTP-el yang hingga sekarang masih banyak masalah, menjadi referensi ketidakkepercayaan publik akan kemampuan pemerintah membangun sistem sertipikat tanah elektronik yang reliable dan aman. Hingga hari ini, belum ada kampanye media sosial dari pemerintah/BPN yang menggunakan buzzer untuk mempromosikan tujuan dan keamanan sertipikat elektronik ini. Peta jaringan sosial memperlihatkan response ini menyebar dari berbagai cluster, misal cluster Kurawa, Jdagraria, Febridiansyah, kalangan oposisi, dan publik. Jika rencana ini dipaksakan tanpa sosialisasi yang cukup, dan tidak bisa membangun kepercayaan publik akan kemampuan pemerintah dalam menjaga keamanan data elektronik sertipikat tanah dari pihak tertentu yang bisa memanfaatkan celah keamanan digital, ini bisa menjadi masalah serius yang berkepanjangan, mengingat ini menyangkut hajat hidup semua warga negara.

1. SERTIPIKAT TANAH
ELEKTRONIK
DATE
30 JAN – 5 FEB 2021
DATA SOURCES
NEWS, TWITTER
We don’t claim to be neutral,
but insist on being truthful
“

2. TREN: JADI PERHATIAN BESAR PUBLIK
2

3. SENTIMEN: SANGAT NEGATIF
3

4. PETA TOPIK BERITA ONLINE: BANYAK BERISI
PENJELASAN RESMI BPN
4

5. TUJUAN, SALAH PAHAM, DAN KEAMANAN
5

6. ANALISIS EMOSI: TAKUT, MARAH, DAN TIDAK
PERCAYA
6

7. NARASI DALAM MOST RETWEETED /1
7

8. NARASI DALAM MOST RETWEETED /2
8

9. NARASI DALAM MOST RETWEETED /3
9

10. NARASI DALAM MOST RETWEETED /4
10

11. WORD CLOUD: BAHAYA, HENTIKAN, SEDANG
PANDEMI
11

12. TOP INFLUENCERS
12

13. MOST SHARED IMAGES
13

14. INFO DARI BPN: MASIH MINIM, MENYISAKAN
BANYAK PERTANYAAN
14

15. SNA: MERAH, NEGATIF, CLUSTER MENYEBAR
15
Cluster
Cluster
Cluster
Cluster
Cluster

16. ANALISIS BOT: NATURAL
16

17. KESIMPULAN
• Salah satu tujuan utama pembuatan sertipikat tanah elektronik adalah untuk ”kurangi sengketa tanah.”
Tampaknya tujuan ini tidak tertangkap oleh publik, sehingga sentimennya sangat negatif.
• Berita rencana penerapan sertipikat-el ini muncul tanpa sosialisasi yang cukup, tiba-tiba muncul di media
bahwa BPN akan menarik sertifikat tanah dari pemilik yg merupakan satu-satunya bukti kepemilikan. Ini isu
yang sangat sensitif, menyangkut kepentingan hampir semua warga negara pemilik tanah.
• Emosi publik sontak dominan rasa takut, marah, dan tidak percaya. Hampir semua menolak rencana ini.
• Kebalikan dari tujuan sertipikat tanah untuk mengurangi sengketa, malah publik takut sengketa akan
semakin marak karena mudahnya oknum yang punya kuasa dan uang memanipulasi data elektronik
sertipikat tanah.
• Pengalaman dengan KTP-el yang hingga sekarang masih banyak masalah, menjadi referensi
ketidakkepercayaan publik akan kemampuan pemerintah membangun sistem sertipikat tanah elektronik
yang reliable dan aman.
• Hingga hari ini, belum ada kampanye media sosial dari pemerintah/BPN yang menggunakan buzzer untuk
mempromosikan tujuan dan keamanan sertipikat elektronik ini.
• Peta jaringan sosial memperlihatkan response ini menyebar dari berbagai cluster, misal cluster Kurawa,
Jdagraria, Febridiansyah, kalangan oposisi, dan publik.
• Jika rencana ini dipaksakan tanpa sosialisasi yang cukup, dan tidak bisa membangun kepercayaan publik
akan kemampuan pemerintah dalam menjaga keamanan data elektronik sertipikat tanah dari pihak
tertentu yang bisa memanfaatkan celah keamanan digital, ini bisa menjadi masalah serius yang
berkepanjangan, mengingat ini menyangkut hajat hidup semua warga negara.
17