1. *)
bappenas
Ir. Bambang Prihartono, MSCE – Direktur Transportasi, Bappenas
Jakarta, 24 Januari 2012
*) Disampaikan pada Workshop Arah Penyelenggaraan Sektor Jalan Kedepan

2. OUTLINE
1 PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
2 GAMBARAN UMUM RPJP TRANSPORTASI 2004-2025
3 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI KE DEPAN:
 RPJMN 2010-2014 SEKTOR TRANSPORTASI
 MASTERPLAN EKONOMI
4 ISU STRATEGIS TRANSPORTASI KE DEPAN
5 PENUTUP
2

3. Perkembangan Makro Ekonomi
Indonesia
PD B (% peruba han, y -o -y )
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PDB PER KAPITA
P D B p e r K a p it a ( U S D )
L A J U I N F L A S I
Tahun 2004 - 2011*) 6,4 Tahun 2004 - 2010
32 00 6,3 6,5
18 17 ,1
6,1
6,0 16
P e r se n ( % )
24 00 6
5,7 14
5,5 12 11 ,1
16 00 5,5 10
5,0 8 6,4 6,6 6,6 7,0
80 0 5 6
4,6 4 2,8
0 4,5 2
2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102011*) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PD B/Kapita Pertumbuhan PD B
PENGANGGURAN TERBUKA PENDUDUK DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
% A n g k a t a n K e r ja
Tahun 2004 - 2010 Tahun 2004 - 2010
11,9
P e r se n t a se ( % )
12 12 40 39,3 18
10,9
11 11
Juta O rg
38 37,2 17
Juta O rg
10,3 10,0 36,1
10 9,4 10 36 35,1 16
35,0
9,0
9 9 34 15
8,3
32,5
8 8 32 14
31,0
7 7
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 30 13
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
# Penganggur Terbuka % Angkatan Kerja # Penduduk Miskin Persentase
Slide - 3

4. Ekspor Meningkat Tajam
Perkembangan ekspor Migas dan Non migas
100,000.0
Tahun 2004-2009
90,000.0
160.0
137.0 80,000.0
140.0
70,000.0
120.0
60,000.0
Juta US$
USD Miliar
100.0 50,000.0
80.0 40,000.0
60.0 30,000.0
20,000.0
40.0
10,000.0
20.0
-
- 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2004 2005 2006 2007 2008 2009 Pertanian 2,496.4 2,880.3 3,364.9 3,657.8 4,584.6 4,363.2
Industri 48,677. 55,593. 65,023. 76,460. 88,393. 73,430.
Migas Non-migas Total Pertambangan 4,761.4 7,946.9 11,200. 11,893. 14,906. 19,679.
Ekspor meningkat dari US$ 71,6 M pada tahun 2004, mencapai titik tertinggi pada US$ 137 M pada tahun
2008, menurun pada tahun 2009 menjadi US$116,5 M karena krisis global
Kontribusi ekspor non migas naik dari 78,1% (tahun 2004) menjadi 83,7% (tahun 2009)
Sumber : Menko Perekonomian, 2010
Slide - 4

5. Kinerja ekonomi Indonesia di mata
dunia internasional
 Moody’s dan Fitch menaikkan
Moody’s (Januari 2012) Baa3 Peringkat Utang Indonesia
Ba1 hingga masuk Investment Grade
dengan proyeksi stabil.
Fitch (Desember 2011)
 Diharapkan dapat mendorong
BBB-
BB+ lebih banyak investasi masuk ke
Indonesia.
 Tantangan: diperlukan dukungan
infrastruktur yang memadai .
5

7. Daya Saing Indonesia Dipengaruhi Oleh
Kondisi Infrastruktur Transportasi
BIDANG PERMASALAHAN
Jalan dan KA • Minimnya pemeliharaan Daya Saing
• Tidak adanya ruas/jalur baru
Kualitas
• Lambatnya pertumbuhan kapasitas
jalan strategis (arteri dan jalan tol) Jalan KA 55
Transportasi • Minimnya large trading ports Kualitas
Laut • Lemahnya armada pelayaran
nasional
Transportasi 52
Infrastruktur Udara
• Lambatnya pertumbuhan
Secara
perintisan
Keseluruhan 80
Transportasi • Perluasan kapasitas
Udara bandara, terutama
hub luar Jawa Kualitas
Pelabuhan
82 Peringkat
• Pengintensifan
partisipasi Daya Saing
swasta 103 Indonesia Rendah
Kualitas
Jalan
83 Peringkat dari 139 Negara

8. Konektivitas Nasional Lemah, Menimbulkan Ekonomi Biaya
Tinggi, Daya Saing Lemah, Penanggulangan Kemiskinan Relatif
Lambat
• Disparitas Harga Bahan Pokok (e.g.Harga minyak goreng di NTT 3 kali
Menurunkan Disparitas dari Jawa, Harga semen di Papua 15-20 kali dari Jawa
Harga dan Pelayanan • Frekuensi pelayanan perhubungan dan kualitasnya tidak
merata, kawasan KTI realtif tertinggal
Akselerasi • 60% dari penduduk miskin di Indonesia berada di daerah pedesaan di
penanggulangan Jawa dan tidak mempunyai akses ke pusat pertumbuhan
kemiskinan
• Biaya pengapalan kontainer dari Padang ke Jakarta US$ 600, sedangkan
dari Jakarta ke Singapura (lebih jauh) sekitar US$ 185
• Lebih murah mengapalkan jeruk ke Jakarta dari China dibanding
Pontianak
• Kemacetan semakin meningkat di berbagai kota besar di Pulau Jawa
Peningkatan Dayasaing dan di luar jawa
• Waktu tempuh transportasi antar kota dalam satu pulau semakin
panjang, misalnya Jakarta – Surabaya berkisar antara 14-20 jam
• Kualitas konstruksi dan penegakan peraturan pemanfaatannya
lemah, sehingga biaya pemeliharaan sarana dan prasarana
infrastruktur terus meningkat

9. Daya Saing Logistik Indonesia Relatif Rendah
RANKING LPI 2010
Logistik Performance Index (LPI):
2007: Ranking LPI 2010: Ranking LPI
Indonesia = 43 Indonesia = 75
Sumber: LPI, World Bank.
Kondisi logistik nasional masih belum memadai
yang tercermin dari menurunnya ranking LPI
Indonesia dari 43 ke 75

10. Komponen LPI 2010: Indonesia
Masing-masing komponen LPI
Indonesia mengalami penurunan skor SKOR LPI PER KOMPONEN
dan ranking
3.6
Indonesia 2010
Ranking Menurun
LPI Indonesia Indonesia 2007
2007 2010
3.2
Overall LPI 43 75
Customs 44 72
2.8
Infrastructure 45 69
International
shipments 44 80 2.4
Logistics
competence 50 92
2.0
Tracking & tracing 33 80
Competence
Customs
Infrastructure
Tracking
Shipment
LPI
Timeliness
Timeliness 58 69

11. DOMINASI EKONOMI JAWA - SUMATERA
Sekitar 82% ekonomi nasional ada di Jawa dan Sumatera
 Sumatera: 22% of national GDP
 Jawa: 60% of national GDP
Kekuatan Ekonomi Sumatera Jawa 2025
Rata-rata distribusi PDRB untuk beberapa tahun dari tahun 1976
sampai tahun 2000 Sumatera
64 juta
penduduk
22% PDB
Sumatera –
Untuk beberapa dekade yang lalu dan nampaknya akan tetap Jawa 216 juta Jawa
seperti itu untuk beberapa waktu yang cukup lama penduduk 82% 152 juta
kedepan, Kawasan Barat Indonesia- Jawa, Sumatera, and Bali- PDB Nasional penduduk
telah memberi sumbangan sekitar lebih dari 80% terhadap 60% PDB
PDB nasionaldimana 58% diantaranya berasal dari ekonomi
Pulau Jawa.
Sumber : Regions in Numbers 1976-2000, Bappenas and Gross Regional Domestic Product of Provinces in Indonesia by Industrial Origin 2002-
2006. Central Statistical Board (BPS), September 2007.
Slide - 11

13. VISI 2025
Mandiri Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat
dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada
kemampuan dan kekuatan sendiri.
Maju Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan
kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum.
Adil Tidak ada pembtasan/diskriminasi dalam bentuk
apapun, baik antarindividu, gender, maupun
wilayah.
Makmur Terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya,
sehingga dapat memberikan
makna dan arti penting bagi
bangsa-bangsa lain.
~8
terbesar
~ 12
terbesar
13
8 – 9 % per tahun 5 – 6 % per tahun

14. RPJM 4
(2020 – 2024)
RPJM 3 Mewujudkan masyarakat
(2015 – 2019) Indonesia yang
mandiri, maju, adil dan makmur
RPJM 2 Memantapkan pembangunan
secara menyeluruh dengan
melalui percepatan
(2010 – 2014) menekankan pembangunan pembangunan di segala bidang
keunggulan kompetitif dengan struktur perekonomian
RPJM 1 Memantapkan penataan kembali perekonomian yang berbasis SDA yang lebih kokoh berlandaskan
(2005 – 2009) NKRI, meningkatkan yang tersedia, SDM yang keunggulan kompetitif.
SDM, membangun kemampuan berkualitas serta kemampuan iptek
Menata kembali Iptek, memperkuat daya saing INFRASTRUKTUR:
NKRI, membangun Indonesia perekonomian INFRASTRUKTUR:  Terselenggaranya jaringan
 Ketersediaan infrastruktur
yang aman dan damai, yang adil sesuai tata ruang transportasi pos dan
dan demokratis dengan tingkat INFRASTRUKTUR:  Berkembangnya jaringan telematika yang andal bagi
kesejahteraan yang lebih baik  Percepatan pembangunan transportasi seluruh masyarakat yang
infrastruktur dengan lebih  Terpenuhinya pasokan tenaga menjangkau seluruh wilayah
meningkatkan kerja sama listrik yang handal dan efisien NKRI
INFRASTRUKTUR: antara pemerintah dan dunia  Mulai dimanfaatkannya tenaga  Tercapainya elektrifikasi
usaha nuklir untuk pembangkit listrik perdesaan dan elektrifikasi
 Mendorong pertumbuhan  Terwujudnya konservasi sumber
ekonomi melalui penciptaan  Pengembangan jaringan daya air dan terpenuhinya rumah tangga;
iklim yg lebih infrastruktur penyediaan air minum untuk  Terpenuhinya kebutuhan
transportasi, serta pos dan kebuthan dasar Pengemb hunian yang dilengkapi
kondusif, termasuk telematika infrastruktur perdesaan dengan prasarana dan sarana
membaiknya infrastruktur.  Peningkatan pemanfaatan mendukung pertanian. pendukung bagi seluruh
 Percepatan pembangunan energi terbarukan, khususnya  Pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat yang didukung
infrastruktur didorong melalui bioenergi, panas didukung sistem pembiayaan
jngk panjang. oleh sistem pembiayaan
peningkatan peran swasta bumi, tenaga air, tenaga  Terwujudnya kota tanpa perumahan jangka panjang
dengan meletakkan dasar- angin, dan tenaga surya permukiman kumuh. dan
dasar kebijakan dan regulasi untuk kelistrikan berkelanjutan, efisien, dan
serta reformasi dan  Pengembangan sumber daya akuntabel sehingga terwujud
restrukturisasi kelembagaan. air dan pengembangan kota tanpa permukiman
perumahan dan permukiman. kumuh.

15. Arah Pembangunan Infrastruktur
(dalam RPJP 2004-2025)
PEMBANGUNAN DAYA SAING:
1. Peran pemerintah difokuskan pada perumusan kebijakan dimana peran swasta semakin
ditingkatkan terutama untuk sarana dan prasarana yang sudah layak secara komersial
2. Pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air untuk mewujudkan fungsi air sebagai
sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi yang seimbang
3. Pembangunan transportasi dilaksanakan dengan pendekatan pengembangan wilayah untuk
mendukung kegiatan ekonomi, membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional, dan
memantapkan pertahanan dan keamanan
4. Pembangunan pos dan telematika untuk mendorong terciptanya masyarakat berbasis
informasi
5. Pembangunan sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan adalah untuk meningkatkan
akses dan pelayanan konsumen terhadap energi.
6. Memenuhi kebutuhan hunian dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh
7. Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan untuk mewujudkan
terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan kebutuhan sektor lain
15

16. Strategi Pembangunan Infrastruktur Dalam
RPJMN 2010 - 2014
 Meningkatkan Dukungan Infrastruktur Bagi Peningkatan Daya Saing Sektor Riil.
Sektor riil yang merupakan motor penggerak dalam perekonomian perlu senantiasa
ditingkatkan kemampuan dan daya saingnya.
 Meningkatkan Investasi Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dan Swasta.
Pengembangan kebijakan KPS dan pembangunan proyek KPS di infrastruktur, selain
harus mengantisipasi kondisi global, juga harus dapat mengakomodasi kebutuhan
perekonomian nasional.
 Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM).
Kesejahteraan masyarakat dan kegiatan perekonomian hanya akan dapat ditingkatkan
apabila tersedia pelayanan infrastruktur yang memadai. Meskipun upaya peningkatan
pelayanan infrastruktur telah dilakukan, namun masih diperlukan berbagai upaya
lanjutan dalam rangka meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan standar
pelayanan minimum.
16

17. Kebutuhan dan Gap Pendanaan 2010 - 2014
Estimasi Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur berdasarkan minimum
5% dari PDB
2009 2010 2011 2012 2013 2014  Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur
Pertumbuhan (%) 5,1 5,5 6,2 6,8 7,3 7,7 berdasarkan minimum 5% dari PDB
Nominal GDP (Rp. Triliun) 5.206,5 5.989,5 6.718,3 7.632,3 8.611,0 9.523,3 Tahun 2010-2014 mencapai Rp. 1.924
Kebutuhan Infrastruktur 5% GDP (Rp.
Triliun)
260,3 299,5 335,9 381,6 430,6 476,2 triliun, dimana kemampuan pemerintah
Total Kebutuhan Infrastruktur (2010 – 2014) Rp. 1.923,7 Triliun hanya sebesar Rp. 560 triliun
2,000.0 (termasuk DAK).
1,800.0 Gap
323,7
 Potensi pendanaan lain adalah dari
1,600.0 investasi BUMN, Swasta & pembiayaan
1,400.0
Swasta/BUMN daerah melalui APBD diperkirakan
685.5
1,200.0
mencapai Rp. 1.041 triliun.
1,000.0 Total
1.923,80  Untuk mencapai target pertumbuhan
800.0 APBD
355.1 ekonomi minimal 7% pada akhir tahun
600.0
2014, masih terdapat gap pembiayaan
400.0
200.0
APBN
559.5 sebesar Rp 323 triliun. Sehingga
-
diharapkan peran pemerintah lebih
Perkiraan Kemampuan Gap Total Keb. Investasi 2010- ditingkatkan.
Pendanaan 2014
APBN APBD Swasta/BUMN Gap Pembiayaan
17 17

18. PENGEMBANGAN KORIDOR EKONOMI NASIONAL

19. Master Plan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
 Keberadaan Indonesia di pusat baru gravitasi ekonomi global, yaitu kawasan Asia Timur
dan Asia Tenggara, mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk
mempercepat terwujudnya suatu negara maju dengan hasil pembangunan dan
kesejahteraan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.
 Pengembangan MP3EI dilakukan dengan pendekatan terobosan (breakthrough) dan
bukan “Business As Usual”. MP3EI dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berimbang, berkeadilan dan berkelanjutan.
 Indonesia diharapkan mampu mempercepat pengembangan berbagai program
pembangunan yang ada, terutama dalam mendorong peningkatan nilai tambah sektor-
sektor unggulan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan energi, serta pembangunan
SDM dan Iptek.
 Pemerintah juga mendorong perluasan pembangunan ekonomi Indonesia agar efek
positif dari pembangunan ekonomi Indonesia dapat dirasakan tidak saja di semua
daerah di Indonesia tetapi juga oleh seluruh komponen masyarakat di seluruh wilayah
Nusantara.
19

20. Pengembangan Koridor Merupakan Faktor
Pendorong Pertumbuhan

21. Pengembangan Koridor Menghubungkan
Daerah Terbangun dengan Daerah Tertinggal

22. 6 Koridor Ekonomi Berbasis Komoditi/Sektor
Unggulan Wilayah
"Pusat Produksi dan ''Pusat Produksi dan
"Sentra Produksi Pengolahan Hasil Pengolahan Hasil
dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Pertanian, Perkebunan,
Bumi dan Lumbung Energi Nasional" dan Perikanan Nasional''
Energi Nasional"
"Pengolahan Sumber
3 4 Daya Alam yang
1 Melimpah dan SDM
yang Sejahtera"
6
5
2
"Pendorong Industri ''Pintu Gerbang
dan Jasa Nasional" Pariwisata Nasional
dan Pendukung
Pangan Nasional''
Pusat ekonomi mega Pusat ekonomi Usulan lokasi KEK Lokasi FTZ
1 KE Sumatera 3 KE Kalimantan 5 KE Bali – Nusa Tenggara
2 KE Jawa 4 KE Sulawesi – Maluku Utara 6 KE Papua - Maluku
Sumber : Menko Perekonomian, 2010

23. MP3EI – Indikasi Investasi Kegiatan Ekonomi Utama 6 Koridor
23

24. Penguatan Konektivitas Nasional
 Penguatan konektivitas domestik bertujuan untuk mengintegrasikan
perekonomian nasional untuk mencapai distribusi yang lebih adil atas
manfaat dan konvergensi dalam standar kualitas kehidupan.
 Unsur-unsur utama meliputi:
o menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan utama dalam koridor
ekonomi dan untuk memaksimalkan pertumbuhan atas dasar integrasi;
o memperluas pertumbuhan dengan memperkuat hubungan antara daerah
tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan melalui antar-moda sistem
rantai pasokan;
o meningkatkan pertumbuhan inklusif dengan penyediaan infrastruktur
dan pelayanan dasar untuk daerah terisolasi dan terpencil untuk
mendistribusikan manfaat pembangunan yang lebih besar.
24

25. Kerangka Konektivitas Nasional
(intra pulau, antar pulau dan international)
Perekonomian yang berhasil...
DUKUNGAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI:
Tumbuh maksimal melalui Surabaya Jakarta Makassar
 Industri Perkapalan yang kuat
keterpaduan bukan Menghubungkan pusat-pusat
keseragaman (inclusive pertumbuhan
Maluku
 Jaringan Jalan yang terintegrasi
development)
Memperluas pertumbuhan Sulawesi Papua  Keterpaduan antarmoda dan intermoda
dengan menghubungkan Menghubungkan daerah
wilayah melalui inter- tertinggal dengan pusat
Makassar
 Biaya transportasi yang terjangkau
modal supply chain pertumbuhan
systems
Kendari
 Sistem pelayanan distribusi nasional yang efisien
Makassar
Menghubungkan daerah terpencil
Mencapai pertumbuhan dengan infrastruktur & pelayanan  Aksesibilitas pelayanan transportasi
inklusif dasar dalam mendapatkan manfaat
Manado Ambon
pembangunan
Integrasi ekonomi adalah cara terbaik untuk mendapatkan manfaat langsung dari konsentrasi produksi
dan manfaat jangka panjangkonvergensi standar hidup
Kota
Kota
Town
Town
Town Pulau Asia
Town
Kota
Kota
Town Town Gerbang
Kota Internasional Europe
Kota Pulau
Indonesia
Town
Town
Kota
Kota
Town
Town
Town America
Pulau
Town Kota
Dalam
Antar Pusat Ekonomi PusatEkonomi
Inter-island International
(urban)
1 Intra-island 2 3
Konektivitas LOKAL Konektivitas NATIONAL Konektivitas GLOBAL 25

26. Pengembangan Konektivitas Nasional
(Dalam-Pulau, Antar-Pulau serta Internasional) (2)
DOMESTIC CONNECTIVITY DEBOTTLENECKING (QUICKWIN)
Priority Activity Priority Activity
o Belawan Port Development o Construction of Double Track Railway Northern
o Toll Road Medan-Kualanamu Cross (Semarang-Jakarta)
o Dumai Port Development
o Toll Road Pekanbaru-Kandis o Dumai Port Development
o Sultan Sharif Airport Development Kasyim II o Toll Road Pekanbaru-Kandis
o Development of Airport Terminal Raja Haji o Development of Merak and Bakauheni Port Dock
Fisabilillah o Development of Airport Access Soetta KA
o Construction of Bridge Tayan o Completion Airport Kualanamu
o Bitung Port Development
o Port development Depapre, Jayapura, and Arar o Toll Road completion Cikampek – Palimanan
(Sorong) o Completion Terminal Kalibaru
o Toll Road Manado-Bitung o Construction of MRT Jakarta
o Development of Direct Connectivity to Support o Airport Construction Kertajati
the Corridor/KEK o Construction of the Port Access FO Support
o Kuala Tanjung Port Development
Pasoso Tanjung Priok
o Settlement Development JORR
26

27. Proyek Unggulan Di Masing-masing Koridor
1. Jalan High Grade – Highway Lintas Sumatera
KE Sumatera 2. Pelabuhan Kuala Tanjung (International Hub Port)
3. Jalan Tol Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi
4. Jalan Tol Trans Jawa
KE Jawa 5. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok
6. Double Track KA Cirebon – Surabaya
7. Trans Kalimantan Lintas Selatan – Jembatan Tayan
8. Jalan Perbatasan Kalimantan
KE Kalimantan 9. Trans Kalimantan Lintas Tengah – Jembatan Penajam
10. KA Kalteng dan KA Kaltim
11. Lintas Sulawesi
KE Sulawesi 12. Jalan Tol Menado – Bitung
13. Pelabuhan Bitung (International Hub Port)
14. Lintas Nusa Tenggara
KE Bali-NT 15. Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa
16. Trans Maluku (jalan dan ferry)
KE Papua- 17. Jalan Jayapura – Wamena, Jalan Merauke – Tanah Merah, Jalan Sorong –
Kep. Maluku Manokwari ( jalan, ferry, dan angkutan sungai)

28. ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI KE DEPAN

29. PRIORITAS KEBIJAKAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
 Arah kebijakan transportasi ke depan :
 Alternatif sumber pendanaan :
 Transportasi berbasis pulau
 Penerbitan Commercial Paper untuk
 Mengintegrasikan pembangunan antar moda pembangunan infrastruktur yang didukung
 Moda transportasi yang memiliki backward oleh BI dan Perbankan Nasional
dan forward linkages  Transportasi keperintisan :
 Mengembangkan konektivitas pelayanan  Penyediaan Pesawat berpenumpang < 50
transportasi perintis oranguntuk mendukung konektivitas
pelayanan transportasi intra dan antarpulau
 Meningkatkan Keselamatan Transportasi
 Pembangunan Transportasi Perdesaan
 Revitalisasi (pemanfaatan sumber daya lokal) melalui DAK yang menunjang daerah
 Implementasi kontrak berbasis kinerja dalam pertanian, pariwisata dan perikanan.
penyelenggaraan jalan  Pengembangan industri strategis
 Pembangunan Industri Perkapalan di Jawa
 Keterlibatan pemerintah daerah dalam menjaga Timur dan Batam
kualitas pelayanan infrastruktur transportasi  Pengembangan PT. Dirgantara Indonesia
 Rencana Induk :
 Sistem transportasi nasional
 Mengembangkan sumber pendanaan baru untuk
pengembangan infrastruktur  Sistem logistik nasional
Slide - 29

30. ISU STRATEGIS TRANSPORTASI KE DEPAN
ISU STRATEGIS OUTPUT KEGIATAN
• Pembangunan sarana dan prasarana penghubung antar dan menuju koridor
ekonomi dan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi (jalan, pelabuhan,
pelabuhan udara)
Domestic
• Pembangunan Highgrade Highway Sumatera yang merupakan bagian dari
Connectivity
Trans ASEAN Highway
• Meluasnya jangkauan pelayanan infrastruktur ke daerah marjinal (angkutan
umum murah)
• Implementasi Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan:
Keselamatan dan • Pemeliharaan jalan melaui penutupan lubang jalan (potholes) di sepanjang
Manajemen jalan nasional.
Transportasi • Pemasangan Marka Jalan untuk seluruh ruas jalan nasional
• DAK Keselamatan Transportasi
• Pembangunan jalan di wilayah perbatasan dan wilayah rawan konflik
Keamanan • Meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi di wilayah Indonesia Bagian
Nasional Timur
Slide - 30

31. ISU STRATEGIS TRANSPORTASI KE DEPAN
ISU STRATEGIS OUTPUT KEGIATAN
• Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi
backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana
transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem
transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda
Debottlenecking
(quick wins • Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi terutama
pendorong untuk kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran
pertumbuhan) • Pelaksanaan Kontrak Berbasis Kinerja yang diintegrasikan dengan
penanganan muatan lebih di jalan
• Pembangunan di daerah pasca bencana dalam rangka normalisasi dan
pemulihan fungsi infrastruktur transportasi.
• Pengembangan Master Plan
Penanganan Kota
• Penataan infrastruktur transportasi di 6 Kota Besar (Jakarta, Bandung, Medan,
Besar
Surabaya, Makassar dan Denpasar).
• Penguatan SDM Sektor Transportasi
Kelembagaan
• Penanganan jalan lokal (kewenangan daerah) ditinjau dari sistem jaringan jalan
Slide - 31

32. Penutup
 Bagi Indonesia, peluang integrasi ekonomi  DI Sektor Jalan perlu dilakukan upaya-upaya
regional tersebut harus dapat dimanfaatkan terobosan untuk dapat mengakselerasi
dengan semaksimal mungkin. Jumlah populasi, pembangunan, antara lain:
luas dan letak geografi, dan nilai PDB terbesar di o Percepatan pembangunan infrastruktur
ASEAN harus menjadi aset agar Indonesia bisa backbone yang dapat menjadi pendorong
menjadi pemain besar dalam AEC. pertumbuhan, seperti : penyelesaian jalan
 Indonesia diharapkan mampu mempercepat lintas utama di setiap pulau, pembangunan
pengembangan berbagai program Highgrade Highway Sumatera, serta
pembangunan yang ada, terutama dalam pembangunan jalan di wilayah terpencil
mendorong peningkatan nilai tambah sektor- perdalaman dan perbatasan.
sektor unggulan ekonomi, pembangunan o Penanganan muatan lebih di jalan yang
infrastruktur dan energi, serta pembangunan diintegrasikan dengan pelaksanaan
SDM dan Iptek. Percepatan pembangunan ini Performance Based Contract
diharapkan akan mendongkrak pertumbuhan o Penanganan jalan lokal (kewenangan
ekonomi Indonesia kedepannya. daerah) ditinjau dari aspek sistem jaringan
 Pertumbuhan yang lebih cepat memerlukan jalan
dukungan infrastruktur TRANSPORTASI yang o Dungan infrasturuktur jalan untuk
memadai. menunjang pembangunan 6 Kota Besar
o Penanganan jalan yang berkeselamatan
o Pemanfaatan sumberdaya lokal (Asbuton)
dalam pembangunan jalan.
32

33. Terima Kasih