Analisis resiko penyakit ikan di Kota Palu sebagai Kawasan Ekonomi Khusus perlu dilakukan secara sistematis dan ilmiah untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan mendukung ekspor hasil perikanan. Stasiun Karantina Ikan Palu memiliki peran strategis dalam mengendalikan penyebaran hama dan penyakit ikan serta menjaga akses perdagangan produk perikanan yang aman bagi masyarakat.

1. Analisa resiko penyakit ikan di kota Palu dalam bingkai Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK)
Pemerintah telah menetapkan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah
menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di tahun 2013, Berdasarkan hasil
evaluasi oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, dimana kota palu
telah melengkapi persyaratan teknis dan administrasi. Ini merupakan suatu
kebanggan dan prestasi tersendiri sekaligus merupakan tantangan yang harus bisa
dikelola menjadi peluang oleh stakeholder lokal.
Menurut hasil wawancara peneliti dengan kepala urusan tata usaha di
Stasiun KIPM Kelas I Palu, pada kesempatan ini melakukan brainstorming
tentang pengelolaan resiko (risk management) terkait penyakit ikan di kota Palu
seiring dengan kesiapan menyongsong KEK, tentunya akan menjadi sesuatu yang
debatable dan mengundang analisis wacana yang beragam serta dilandasi dengan
dialektika pemikiran dan pisau analisis yang kuat.
Kawasan Ekonomi Khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39
tahun 2009 merupakan inisiasi pemerintah untuk mempercepat pengembangan
ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi
nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan
ekonomi nasional.
Pengembangan KEK dilakukan melalui penyiapan kawasan yang memiliki
keunggulan geoekonomi dan geostrategi serta berfungsi untuk menampung
kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai
ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Zona pemanfaatan dalam KEK salah
satunya adalah pengolahan ekspor dan potensi sumber daya alam yang layak
untuk diekspor keluar Sulawesi Tengah diantaranya adalah ikan laut yang
diharapkan menunjang program ketahanan pangan dan industrialisasi perikanan.
Keberadaan kota palu sebagai terminal investasi hasil perikanan mencatat
kemajuan yang cukup signifikan, terbukti dengan teregistrasinya beberapa Unit
Pengolahan Ikan (UPI) di negara tujuan seperti Kanada, Rusia dan Uni Eropa.
Kondisi ini juga semakin membuka keran investasi di sektor perikanan seiring
dengan ketersediaan bahan baku ikan dan regulasi yang menyehatkan.

2. Di sisi lain, peningkatan arus lalu lintas komoditi perikanan baik berupa
ekspor, impor, domestik keluar dan domestik masuk berpotensi memperbesar
peluang kemungkinan masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan karantina (hpik)
dan merupakan ancaman yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya
alam hayati ikan di kota palu khususnya dan propinsi sulawesi tengah pada
umumnya.
Pertanyaannya adalah apakah kedepannya nanti ekspor hasil perikanan
melalui KEK telah melalui kajian resiko penyakit ikan yang sistematis dan ilmiah,
disinilah kita akan menemukan titik singgungnya. Pihak karantina ikan
mempunyai peranan yang strategis dalam melindungi negara dari ancaman masuk,
keluar dan tersebarnya HPIK yang berpotensi untuk merusak kelestarian
sumberdaya hayati yang pada gilirannya akan mengganggu produksi perikanan
nasional.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 15 tahun 2002, dijelaskan bahwa instansi karantina ikan
bertanggung jawab terhadap masuk dan tersebarnya HPIK ke dan di dalam
wilayah Republik Indonesia serta mencegah keluarnya Hama Penyakit Ikan (HPI)
dari dalam wilayah Republik Indonesia apabila dipersyaratkan oleh negara tujuan.
Pelaksanaan tindakan karantina dengan tujuan pencegahan HPIK akan
terlaksana secara cepat, tepat dan efisien apabila pertimbangan dilakukan dengan
menggunakan analisis resiko berbasis ilmiah yang transparan melalui komunikasi
dengan stakeholder.
Dalam rencana strategis (RENSTRA) badan karantina ikan, pengendalian
mutu dan keamanan hasil perikanan 2011 -2014 berdasarkan peraturan presiden
nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara
serta susunan organisasi, tugas dan fungsi eselon I kementerian negara maka,
pembangunan BKIPM merupakan bagian dari suatu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan. Peranan karantina ikan dan
pengendalian mutu menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan
perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di lini terdepan, sebagai instrumen

3. perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-
produk perikanan yang aman di konsumsi oleh seluruh bangsa indonesia.
Dengan demikian peran Stasiun KIPM Kelas I Palu, sangat strategis dalam
menjaga tersebarnya hama dan penyakit ikan di wilayah sulawesi tengah dan
bagian dari kerangka ikut mendukung terwujudnya indonesia sebagai penghasil
produk kelautan dan perikanan terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor
komoditi perikanan yang lancar, dan mengendalikan impor komoditi perikanan
sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.
Gambar : Wawancara Penliti dengan Pegawai, Staf bagian pelayanan di
Stasiun KIPM Kelas I Palu
Sumber : Dokumentasi Praktek Lapang, (2014)

4. 4