4. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah
di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Kesejahteraan Masyarakat.
Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan
dan pengembangan urusan kesehatan.
Dinkes membaginya ke dalam beberapa seksi. Salah satu seksi
tersebut adalah Seksi Kesehatan Dasar. Seksi Kesehatan Dasar adalah
seksi yang ada di Dinkes yang mempunyai tugas yaitu mengelola
pelayanan kesehatan dasar skala kota.
6. Untuk mencapai tujuan kesehatan dasar, Dinkes menggunakan
Standar Pelayanan Minimal yang telah dibuat oleh Menteri
Kesehatan Republik Indonesia. Penggunaan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) di dalam Pelayanan Kesehatan Dasar digunakan
sebagai tolak ukur dalam mencapai kebutuhan kesehatan
masyarakat Indonesia.
Salah satu upaya pemerintah dalam usaha peningkatan derajat
kesehatan meliputi tindakan promotif, preventif, kuratif serta
rehabilitatif. Dan memperoleh gambaran tentang kegiatan terkait
kefarmasian dan tugas pokok serta fungsi Apoteker di Dinas
Kesehatan.
8. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia No. 267/Menkes/SK/III/2008
penjabaran visi dan misi harus mempunyai 4 strategi utama
(Grand Design)
1. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk
hidup sehat.
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan yang berkualitas.
3. Meningkatkan survailans, monitoring dan informasi
kesehatan.
4. Meningkatkan pembiayaan kesehatan
9. Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang
warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban,
keadilan dan kesejahteraan bagi semua.
10. 1. Menjadikan kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan
memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas
melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan
memanusiakan.
2. Menjadikan kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui
terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan
pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan
infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan
pengelolaan tata ruang.
3. Menjadikan tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi,
melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga,
secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
12. Tugas
Dinas kesehatan Provinsi mempunyai tugas membantu
Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
Dinas kesehatan Kabupaten/Kota mempunyai tugas
membantu Bupati/Wali Kota melaksanakan Urusan
Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan
Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada
Daerah Kabupaten/Kota.
13. Fungsi
1. Pelayanan perizinan tenaga kefarmasian
2. Pelayanan penerbitan izin sarana kesehatan.
3. Pengelolaan perbekalan kesehatan
15. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009
tentang pekerjaan kefarmasian dan Permenkes
No.889/Menkes/Per/V/2011 tentang registrasi, izin praktik,
dan izin kerja tenaga kefarmasian, setiap tenaga
kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian
wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian
bekerja.
16. Surat izin tersebut berupa :
1. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) bagi Apoteker yang
melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas pelayanan
kefarmasian;
2. Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA) bagi Apoteker yang
melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitasi produksi atau
fasilitas distribusi/penyaluran; atau
3. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK) bagi
tenaga teknis kefarmasian yang melakukan pekerjaan
kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.
17. Pedagang Eceran Obat (Toko Obat)
Untuk mendirikan pedagang eceran obat, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh
pemohon, diantaranya memiliki bagunan, sarana dan fasilitas yang lengkap, papan nama
yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persyaratan lain yang harus dipenuhi
pedagang eceran obat untuk mendirikan toko obat antara lain :
a. Surat permohonan
b. Fotokopi KTP pemohon / pemilik toko obat
c. Akta pendirian perusahaan bila berbentuk Badan Hukum yang disahkan
terdaftar pada Menkem HAM.
d. Gambar denah lokasi tempat usaha dan denah ruangan (toko)
e. Fotokopi ijazah dan SIKTTK
18. Apotek
a. Lokasi dan Tempat
Lokasi usaha apotek pada umumnya adalah mudah diakses oleh masyarakat, keamanan
lingkungan, ada atau tidaknya apotek lain.
b. Bangunan
Apotek harus mempunyai papan nama yang terbuat drai bahan yang memadai dan memuat
nama apotek, nama Apoteker Pengelola Apotek (APA),nomor SIA, dan alamat apotek.
c. Perlengkapan Apotek
Perlengkapan yang harus tersedia di apotek adalah :
- Alat pembuatan, pengolahan, dan peracikan, seperti timbangan, mortar, dan gelas ukur.
- Perlengkapan dan alat penyimpanan perbekalan farmasi seperti lemari obat dan lemari
pendingin.
- Wadah pengemas dan pembungkus seperti etiket dan plastik pengemas.
19. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1191/Menkes/Per/VIII/2010 tentang penyaluran alat kesehatan,
untuk mendapatkan izin usaha cabang penyalur alat kesehatan harus
diajukan permohonan yang mengikuti tata cara perizinan. Ada
beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut :
1. Berbentuk badan hukum yang telah memperoleh izin usaha sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
2. Memiliki penanggung jawab teknis yang bekerja penuh dengan
pendidikan yang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang
berlaku
20. Perizinan Pangan
Industri Rumah Tangga (PIRT)
SPP-IRT diberikan setelah Industri Rumah Tangga (IRT)
memenuhi persyaratan dengan membuktikan :
1. Surat Penyuluhan Keamanan Pangan
2. Hasil Rekomendasi Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan
Indutri Rumah Tangga.
21. Usaha Kecil Obat Tradisional yang selanjutnya disebut UKOT adalah usaha yang
membuat semua bentuk sediaan obat tradisional, kecuali bentuk sediaan tablet dan
effervescens.
Usaha Mikro Obat Tradisional yang selanjutnya disebut UMOT adalah usaha yang
hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat
luar dan rajangan.
Persyaratan izin UMOT terdiri dari :
- Surat permohonan;
- Fotokopi akta pendirian bahan usaha perorangan yang sah sesuai ketententuan
peraturan perundang-undangan;
- Susunan Direksi/ Pengurus dan Komisaris/ Badan Pengawas dalam hal permohonan
bukan perseorangan;
Perizinan Usaha Obat Tradisional
23. 1. Perencanaan
Proses perencanaan pengadaan obat diawali dengan kompilasi data
yang disampaikan Puskesmas kemudian oleh instalasi farmasi
Kabupaten/Kota diolah menjadi rencana kebutuhan obat dengan
menggunakan teknik-teknik perhitungan tertentu.
2. pengadaan
Pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan
yang telah direncanakan dan disetujui, pengadaan obat dan perbekalan
kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
24. 3. Pemeriksaan dan Penerimaan
Pemeriksaan dan penerimaan merupakan salah satu kegiatan
pengadaan agar obat yang diterima sesuai denga jenis, jumlah dan
mutunya berdasarkan dokumen yang menyertainya dilakukan oleh
panitia penerima yang salah satu anggotanya adalah tenaga farmasi
4. Penyimpanan
Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara
dengan cara menempatkan obat-obatan yang diterima pada tempat
yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat
merusak mutu obat.
25. 5. Penyimpanan
Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan
memelihara dengan cara menempatkan obat-obatan yang diterima
pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik
yang dapat merusak mutu obat.
6. Pendistribusian
Distribusi adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka
pengeluaran dan pengiriman obat-obatan yang bermutu, terjamin
keabsahan serta tepat jenis dan jumlah dari gudang obat secara
merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan unit-unit pelayanan
kesehatan.
26. 7. Pencatatan dan Pelaporan
Pencatatan dan pelaporan data obat di Dinas Kesehatan merupakan rangkaian
kegiatan dalam rangka pengelolaan obat secara tertib baik obat yang diterima, disimpan
dan didistribusikan maupun yang digunakan di puskesmas dan unit pelayanan kesehatan
lainnya. Pelaporan adalah kumpulan catatan dan pendataan kegiatan administrasi
perbekalan farmasi, tenaga dan perlengkapan kesehatan yang diberikan kepada pihak
yang berkepentingan. Tujuan dari pencatatan dan pelaporan untuk mengetahui
tersedianya data mengenai jenis dan jumlah penerimaan, persediaan, pengeluaran/
pengunaan obat.
8. Penghapusan / Pemusnahan
Pemusnahan adalah rangkaian kegiatan pemusnahan sediaan farmasi
dalam rangka pembebasab barang milik / kekayaan negara ini tanggung jawab
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
