SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Farmasi & Kosmetik Halal
Pengertian Farmasi
Farmasi (bahasa Inggris: pharmacy, bahasa Yunani:
pharmacon, yang berarti: obat) adalah salah satu bidang
profesional kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu
kesehatan dan ilmu kimia, yang mempunyai tanggung-jawab
memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat.
Pengertian Kosmetik
adalah bahan/campuran bahan yang
digunakan utk membersihkan,
menjaga, meningkatkan penampilan,
merubah penampilan,
Bisa digunakan dgn cara :
1. Di oles
2. Di percikkan
3. Di semprot
Islam menganjurkan muslimah untuk memakai kosmetik yang mengandung bahan-bahan yang tidak
akan membahayakan tubuhnya, tidak berlebihan dan tidak mengubah ciptaan Allah SWT, Islam
memberikan batasan dalam persoalan berhias diri.
(Al-Qur’an surah Al-Azhab:33)
َّ‫ص‬‫ال‬ َ‫ن‬ْ‫م‬ِ‫ق‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ۖ ٰ‫ى‬َ‫ل‬‫و‬ُ ْ‫اْل‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬ِ‫ل‬ِ‫ه‬‫ا‬َ‫ج‬ْ‫ال‬ َ‫ج‬ُّ‫ر‬َ‫ب‬َ‫ت‬ َ‫ن‬ْ‫ج‬َّ‫ر‬َ‫ب‬َ‫ت‬ َ‫َل‬ َ‫و‬ َّ‫ن‬ُ‫ك‬ِ‫ت‬‫و‬ُ‫ي‬ُ‫ب‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ن‬ ْ‫ر‬َ‫ق‬ َ‫و‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ََ‫ا‬َ‫ك‬ََّّ‫ال‬ َ‫ين‬ِ‫ت‬‫ت‬ َ‫و‬ ََ َ‫اَل‬ُُ‫ي‬ ِ‫ر‬ُ‫ي‬ ‫ا‬َ‫م‬ََِِّّ َُُ‫ل‬‫و‬ُُ َ‫ر‬ َ‫و‬ َ َّ‫اَّل‬ َ‫ن‬ِْْ‫ِط‬
‫ا‬ً‫ير‬ِ‫ه‬ْ‫ِط‬َ‫ت‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ َ‫ر‬ِ‫ه‬َ‫ِط‬ُ‫ي‬ َ‫و‬ ِ‫ت‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ْ‫ال‬ َ‫ل‬ْ‫ه‬َ‫أ‬ َ‫س‬ْ‫ج‬ ِ‫الر‬ ُ‫م‬ُ‫ك‬ََّْ‫ع‬ َ‫ب‬ِ‫ه‬ْ‫ذ‬ُ‫ي‬ِ‫ل‬ ُ َّ‫اَّل‬
Artinya :
Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku
seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah
dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul
bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.
Farmasi & Kosmetik Halal
Farmasi dan kosmetik halal merupakan produk yang
terbuat dari bahan yang sesuai dengan syariat Islam.
Kandungan itu bebas dari unsur binatang yang
diharamkan dan yang disembelih tidak sesuai dengan
tuntunan Islam.
Komoditas itu harus diproduksi dan diproses
menggunakan alat yang tidak tercampur oleh zat yang
tidak sesuai dengan syariat.
Dengan demikian, farmasi dan kosmetik halal merupakan
harmonisasi dari syariat Islam, good manufacturing
practice (GMP) serta bahan baku halal (Rina, Khanapi, &
Hasan, 2013)
Apa itu sertifikasi halal?
• Sertifikat halal merupakan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk
sesuai dengan syariat Islam.
• Di dalamnya tertulis fatwa MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam dan
menjadi syarat pencantuman label halal dalam setiap produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika.
• Tujuan pelaksanaan sertifikat halal pada produk pangan termasuk produk farmasi seperti obat-obatan dan
kosmetik adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk sehingga dapat mententramkan batin
yang mengkonsumsinya.
• Sertifikat halal MUI diberikan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI
sebagai lembaga otonom bentukan MUI yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan
memutuskan apakah produk-produk baiki pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetika apakah aman
dikonsumsi baik dari segi kesehatan dan dari sisi agama Islam yakni halal atau baik dikonsumsi umat Muslim
khususnya di wilayah Indonesia, selain itu juga memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan
bimbingan kepada masyarakat.
Kaidah fikih (Kosmetik)
Beberapa kaidah fikih juga tidak luput dari rujukan yang diambil oleh MUI. Misalnya, yang
berbunyi "Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya
adalah haram." Kaidah lainnya, yaitu "(Hukum) segala sesuatu tergantung kepada tujuannya".
Dari rujukan di atas dan beberapa fatwa se belumnya, MUI menyimpulkan, penggunaan
kosmetika untuk kepentingan berhias boleh dengan syarat barang yang digunakan halal dan
suci.Kemudian, tidak berbahaya dan ditujukan untuk kepentingan yang diperbolehkan secara syar'i.
Penggunaan kosmetika dalam atau yang masuk ke dalam tubuh dengan bahan yang haram dan najis
hukumnya haram. Sedangkan, penggunaan kosmetika luar dengan bahan najis selain babi diperbolehkan
dengan syarat disucikan terlebih dahulu.
Syarat Kosmetik Halal
Tidak boleh mengandung bahan yang
berasal dari daging babi atau hewan yang
tidak disembelih dengan syariat islam.
Bahan yang berasal dari tanaman,
mineral, dan mikroorganisme (laut-darat)
dibolehkan selama tidak beracun dan
berbahaya bagi tubuh.
Sementara itu bahan sintetik kimia dibolehkan
selama tidak toksik dan bahaya.
Berikut persyaratannya :
1. Metode dalam pembuatan obat mulai dari tahap
persiapan, proses produksi, dan pengemasan
harus bebas dari bahan kotor atau mengandung
najis.
2. Penggunaan obat tidak menyebabkan efek
berbahaya dikemudian hari.
3. Aspek kebersihan pada setiap komponen harus
diperhatikan,termasuk kebersihan personil,
pakaian, peralatan, dan bangunan harus bebas
dari najis dan kotoran
Untuk memberikan kepastian bagi masyarakat
muslim di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia
secara khusus pada 20 Juli 2013 menetapkan fatwa
tentang Obat dan Pengobatan. Fatwa tersebut
memuat enam diktum ketetapan hukum dan empat
rekomendasi. Secara lengkap fatwa itu adalah
sebagai berikut:
1. Islam mensyariatkan pengobatan karena ia
bagian dari perlindungan dan perawatan
kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga
Al-Dharuriyat Al-Khams.
2. Dalam ikhtiar mencari kesembuhan wajib
menggunakan metode pengobatan yang tidak
melanggar syariat.
3. Obat yang digunakan untuk kepentingan
pengobatan wajib menggunakan bahan yang
suci dan halal.
4. Penggunaan bahan najis atau haram dalam
obat-obatan hukumnya haram.
5. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram
untuk pengobatan hukumnya haram kecuali memenuhi
syarat sebagai berikut:
a) digunakan pada kondisi keterpaksaan (al-darurat),
yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak
dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau
kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi
darurat (al-hajat allatitanzilu manzilah al-dlarurat),
yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak
dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi
jiwa manusia di kemudian hari
b) belum ditemukan bahan yang halal dan suci dan
c) adanya rekomendasi paramedis kompeten dan
terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal
Fatwa MUI
Pangsa Pasar Farmasi dalam Negeri
(Miliar Rupiah)
Sumber: Euromonitor 2018
• Pangsa Pasar Kosmetik dalam Negeri
• (Miliar Rupiah)
Sumber: Euromonitor 2018
Alasan Industri Farmasi & Kosmetik Halal
Di Indonesia Masih Tertinggal
1. Tingkat kesadaran mengenai kehalalan produk dari pemain industri farmasi dan
kosmetik halal di Indonesia masih lemah.
2. Banyak pihak menilai proses pengujian dalam produk obat-batan dan kosmetik untuk
mendapat sertifikasi halal dianggap memakan waktu terlalu lama juga biaya yang tidak
murah.
3. Minimnya wawasan masyarakat terkait produk-produk berbasis syariah.
4. Kurangnya pemahaman tentang apa dan bagaimana halal obat dan kosmetik halal dari
para medis dan kosmetika.
Contoh brand kosmetik dan farmasi halal di Indonesia
Peluang Tantangan
Permintaan dan
pasar
1. Pertumbuhan jumlah umat Muslim
Indonesia dan dunia.
2. Target pasar di Indonesia sangat besar,
dengan pertumbuhan masyarakat
kelas menengah 7-8% per tahun
sehingga daya beli pun meningkat.
3. Meningkatnya tren konsumsi produk
kecantikan.
1. Produk mulitinasional yang mulai menggarap
sektor kosmetik halal.
2. Akses ke pasar internasional masih kecil
3.Kurangnya riset mengenai pergerakan pasar,
segmentasi dan selera pasar.
3. Kosmetik palsu yang beredar di pasaran.
4. Tingginya ketergantungan industri terhadap bahan
baku impor.
Teknologi dan
informasi
1. Perkembangan teknologi yang pesat
2. Bekembangnya e-commerce dan
media.
1. Pemanfaatan teknologi informasi masih rendah.
Regulasi
1. Dukungan pemerintah terhadap
industri halal secara umum melalui
UU no 33 tahun 2014.
2. Terdapat strategi dan kebijakan
pemerintah terkait dengan farmasi dan
kosmetik halal yang diusung
kementerian dan lembaga terkait.
1. Kebijakan antar kementerian dan lembaga
pemerintah masih belum selaras.
2. belum adanya panduan dan ketentuan untuk
infrastruktur yang dapat menunjang produksi farmsi
halal
Kerjasama
dengan sektor
lain
1. Peluang co-branding dengan sektor
pariwisata halal.
2. Peluang co-marketing dengan sektor
media dan rekreasi.
1. Asymmetric information antar sektor.
2. Birokrasi kerja sama antarsektor .
Pembiayaan
1. Semakin banyak platform alternatif
pembiayaan.
2. Peluang kolaborasi dengan lembaga
perbankan dan keuangan Syariah.
3. Semakin banyaknya skema
pembiayaan yang ramah IKM
(KUR, LPEI, Ventura)
1. Lembaga pembiayaan masih membutuhkan jaminan
yang tangible, seperti: ijazah, sertifikat, dan terutama
business plan, yang kebanyakan belum bisa dipenuhi
oleh para pelaku usaha
Riset &
Development
1. Kerja sama riset dengan badan
penelitian, universitas dan
perusahaan.
1. Kurangnya riset serta tindak lanjut mengenai uji bahan
kosmetik dan farmasi halal.
2. Ketersediaan database industri farmasi dan kosmetik
halal terbatas.
Syukron
‫ا‬ً‫ر‬ْ‫ك‬ُ‫ش‬
Terima
kasih

More Related Content

What's hot

MI 3 - Rekonsiliasi Obat, Monitoring Efek dan Pharmacovigilence_Final.P.ppt
MI 3 - Rekonsiliasi Obat, Monitoring Efek dan Pharmacovigilence_Final.P.pptMI 3 - Rekonsiliasi Obat, Monitoring Efek dan Pharmacovigilence_Final.P.ppt
MI 3 - Rekonsiliasi Obat, Monitoring Efek dan Pharmacovigilence_Final.P.ppt
ssuserd53bac
 

What's hot (20)

394850215 leaflet-dagusibu
394850215 leaflet-dagusibu394850215 leaflet-dagusibu
394850215 leaflet-dagusibu
 
Pelayanan Kefarmasian di Apotek
Pelayanan Kefarmasian di ApotekPelayanan Kefarmasian di Apotek
Pelayanan Kefarmasian di Apotek
 
Pelayanan farmasi klinik
Pelayanan farmasi klinik Pelayanan farmasi klinik
Pelayanan farmasi klinik
 
Pelayanan Informasi Obat (PIO)
Pelayanan Informasi Obat (PIO)Pelayanan Informasi Obat (PIO)
Pelayanan Informasi Obat (PIO)
 
Mi 1 6. pengendalian obat di puskesmas
Mi 1   6. pengendalian obat di puskesmasMi 1   6. pengendalian obat di puskesmas
Mi 1 6. pengendalian obat di puskesmas
 
MI 3 - Rekonsiliasi Obat, Monitoring Efek dan Pharmacovigilence_Final.P.ppt
MI 3 - Rekonsiliasi Obat, Monitoring Efek dan Pharmacovigilence_Final.P.pptMI 3 - Rekonsiliasi Obat, Monitoring Efek dan Pharmacovigilence_Final.P.ppt
MI 3 - Rekonsiliasi Obat, Monitoring Efek dan Pharmacovigilence_Final.P.ppt
 
Pedoman dasar-teknik-aseptis
Pedoman dasar-teknik-aseptisPedoman dasar-teknik-aseptis
Pedoman dasar-teknik-aseptis
 
Mi 1 1. perencanaan obat di puskesmas
Mi 1   1. perencanaan obat di puskesmasMi 1   1. perencanaan obat di puskesmas
Mi 1 1. perencanaan obat di puskesmas
 
Permenkes No. 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di puskesmas
Permenkes No. 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di puskesmas Permenkes No. 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di puskesmas
Permenkes No. 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di puskesmas
 
Daftar obat ugd
Daftar obat ugdDaftar obat ugd
Daftar obat ugd
 
Pembahasan UKAI Farmasi Industri Berdasarkan Aspek CPOB
Pembahasan UKAI Farmasi Industri Berdasarkan Aspek CPOBPembahasan UKAI Farmasi Industri Berdasarkan Aspek CPOB
Pembahasan UKAI Farmasi Industri Berdasarkan Aspek CPOB
 
MANAJEMEN FARMASI RUMAH SAKIT
MANAJEMEN FARMASI RUMAH SAKITMANAJEMEN FARMASI RUMAH SAKIT
MANAJEMEN FARMASI RUMAH SAKIT
 
Farmakologi (obat dan penggolongannya)
Farmakologi (obat dan penggolongannya)Farmakologi (obat dan penggolongannya)
Farmakologi (obat dan penggolongannya)
 
Metode soap
Metode soapMetode soap
Metode soap
 
Farmakognosi
FarmakognosiFarmakognosi
Farmakognosi
 
Catatan pengobatan pasien
Catatan pengobatan pasienCatatan pengobatan pasien
Catatan pengobatan pasien
 
Standar pelayanan minimal_rumah_sakit
Standar pelayanan minimal_rumah_sakitStandar pelayanan minimal_rumah_sakit
Standar pelayanan minimal_rumah_sakit
 
Manajemen Pengadaan Obat di rumah sakit
Manajemen Pengadaan Obat di rumah sakitManajemen Pengadaan Obat di rumah sakit
Manajemen Pengadaan Obat di rumah sakit
 
Mi 1 7. pencatatan, pelaporan, pengarsipan pengelolaan obat di puskesmas
Mi 1   7. pencatatan, pelaporan, pengarsipan pengelolaan obat di puskesmasMi 1   7. pencatatan, pelaporan, pengarsipan pengelolaan obat di puskesmas
Mi 1 7. pencatatan, pelaporan, pengarsipan pengelolaan obat di puskesmas
 
Komunikasi dalam farmasi
Komunikasi dalam farmasi Komunikasi dalam farmasi
Komunikasi dalam farmasi
 

Similar to Farmasi dan kosmetik syariah

RUBRIK LAPORAN UTAMA MAJALAH HIDAYATULLAH - Titik Kritis Kehalalan Produk Far...
RUBRIK LAPORAN UTAMA MAJALAH HIDAYATULLAH - Titik Kritis Kehalalan Produk Far...RUBRIK LAPORAN UTAMA MAJALAH HIDAYATULLAH - Titik Kritis Kehalalan Produk Far...
RUBRIK LAPORAN UTAMA MAJALAH HIDAYATULLAH - Titik Kritis Kehalalan Produk Far...
MAJALAH HIDAYATULLAH
 
42088 id-sertifikasi-halal-sebagai-upaya-peningkatan-kualitas-produk-olahan-k...
42088 id-sertifikasi-halal-sebagai-upaya-peningkatan-kualitas-produk-olahan-k...42088 id-sertifikasi-halal-sebagai-upaya-peningkatan-kualitas-produk-olahan-k...
42088 id-sertifikasi-halal-sebagai-upaya-peningkatan-kualitas-produk-olahan-k...
JukiDera
 
Pertemuan 1-pendahuluan Farmasi Industri.pptx
Pertemuan 1-pendahuluan Farmasi Industri.pptxPertemuan 1-pendahuluan Farmasi Industri.pptx
Pertemuan 1-pendahuluan Farmasi Industri.pptx
ssuser0c1df7
 
2. Penetapan Fatwa Produk Halal MUI.pdf
2. Penetapan Fatwa Produk Halal MUI.pdf2. Penetapan Fatwa Produk Halal MUI.pdf
2. Penetapan Fatwa Produk Halal MUI.pdf
HijauLestari1
 

Similar to Farmasi dan kosmetik syariah (20)

MPH KEL 3.pptx
MPH KEL 3.pptxMPH KEL 3.pptx
MPH KEL 3.pptx
 
HUBUNGAN AGAMA ISLAM DENGAN FARMASI.pptx
HUBUNGAN AGAMA ISLAM DENGAN FARMASI.pptxHUBUNGAN AGAMA ISLAM DENGAN FARMASI.pptx
HUBUNGAN AGAMA ISLAM DENGAN FARMASI.pptx
 
Presentation ult 2132
Presentation ult 2132Presentation ult 2132
Presentation ult 2132
 
DASAR-DASAR KEFARMASIAN X FKK
DASAR-DASAR KEFARMASIAN X FKKDASAR-DASAR KEFARMASIAN X FKK
DASAR-DASAR KEFARMASIAN X FKK
 
MATERI PELATIHAN PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN MEMILIH OBAT BAGI T...
MATERI PELATIHAN PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN MEMILIH OBAT BAGI T...MATERI PELATIHAN PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN MEMILIH OBAT BAGI T...
MATERI PELATIHAN PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN MEMILIH OBAT BAGI T...
 
BEGG, Hadi Saputra maska, Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA, Etika Bisnis di P...
BEGG, Hadi Saputra maska, Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA, Etika Bisnis di P...BEGG, Hadi Saputra maska, Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA, Etika Bisnis di P...
BEGG, Hadi Saputra maska, Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA, Etika Bisnis di P...
 
Be gg, hadi saputra maska, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma, etika bisnis di...
Be  gg, hadi saputra maska, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma, etika bisnis di...Be  gg, hadi saputra maska, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma, etika bisnis di...
Be gg, hadi saputra maska, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma, etika bisnis di...
 
RUBRIK LAPORAN UTAMA MAJALAH HIDAYATULLAH - Titik Kritis Kehalalan Produk Far...
RUBRIK LAPORAN UTAMA MAJALAH HIDAYATULLAH - Titik Kritis Kehalalan Produk Far...RUBRIK LAPORAN UTAMA MAJALAH HIDAYATULLAH - Titik Kritis Kehalalan Produk Far...
RUBRIK LAPORAN UTAMA MAJALAH HIDAYATULLAH - Titik Kritis Kehalalan Produk Far...
 
42088 id-sertifikasi-halal-sebagai-upaya-peningkatan-kualitas-produk-olahan-k...
42088 id-sertifikasi-halal-sebagai-upaya-peningkatan-kualitas-produk-olahan-k...42088 id-sertifikasi-halal-sebagai-upaya-peningkatan-kualitas-produk-olahan-k...
42088 id-sertifikasi-halal-sebagai-upaya-peningkatan-kualitas-produk-olahan-k...
 
Pertemuan 1-pendahuluan Farmasi Industri.pptx
Pertemuan 1-pendahuluan Farmasi Industri.pptxPertemuan 1-pendahuluan Farmasi Industri.pptx
Pertemuan 1-pendahuluan Farmasi Industri.pptx
 
2. Penetapan Fatwa Produk Halal MUI.pdf
2. Penetapan Fatwa Produk Halal MUI.pdf2. Penetapan Fatwa Produk Halal MUI.pdf
2. Penetapan Fatwa Produk Halal MUI.pdf
 
Standar Bahan Halal berdasar Fatwa MUI
Standar Bahan Halal berdasar Fatwa MUIStandar Bahan Halal berdasar Fatwa MUI
Standar Bahan Halal berdasar Fatwa MUI
 
1604051_Nur Pazira_Peran apoteker di industri farmasi(1).pptx
1604051_Nur Pazira_Peran apoteker di industri farmasi(1).pptx1604051_Nur Pazira_Peran apoteker di industri farmasi(1).pptx
1604051_Nur Pazira_Peran apoteker di industri farmasi(1).pptx
 
1604051_Nur Pazira_Peran apoteker di industri farmasi.pptx
1604051_Nur Pazira_Peran apoteker di industri farmasi.pptx1604051_Nur Pazira_Peran apoteker di industri farmasi.pptx
1604051_Nur Pazira_Peran apoteker di industri farmasi.pptx
 
Pedoman pelayanan kefarmasian di bwi
Pedoman pelayanan kefarmasian di bwiPedoman pelayanan kefarmasian di bwi
Pedoman pelayanan kefarmasian di bwi
 
Bahan debat
Bahan debatBahan debat
Bahan debat
 
Kedudukan Farmasi dalam KOTRANAS
Kedudukan Farmasi dalam KOTRANASKedudukan Farmasi dalam KOTRANAS
Kedudukan Farmasi dalam KOTRANAS
 
PENGATURAN TULISAN LABEL DALUARSA PRODUK OBAT DAN MAKANAN
PENGATURAN TULISAN LABEL DALUARSA PRODUK OBAT DAN MAKANANPENGATURAN TULISAN LABEL DALUARSA PRODUK OBAT DAN MAKANAN
PENGATURAN TULISAN LABEL DALUARSA PRODUK OBAT DAN MAKANAN
 
Pedoman Pelaksanaan GKSO
Pedoman Pelaksanaan GKSOPedoman Pelaksanaan GKSO
Pedoman Pelaksanaan GKSO
 
Pengenalan Sertifikat Halal MUI dan Sistem Jaminan Halal
Pengenalan Sertifikat Halal MUI dan Sistem Jaminan HalalPengenalan Sertifikat Halal MUI dan Sistem Jaminan Halal
Pengenalan Sertifikat Halal MUI dan Sistem Jaminan Halal
 

Farmasi dan kosmetik syariah

  • 2. Pengertian Farmasi Farmasi (bahasa Inggris: pharmacy, bahasa Yunani: pharmacon, yang berarti: obat) adalah salah satu bidang profesional kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan dan ilmu kimia, yang mempunyai tanggung-jawab memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat.
  • 3. Pengertian Kosmetik adalah bahan/campuran bahan yang digunakan utk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, merubah penampilan, Bisa digunakan dgn cara : 1. Di oles 2. Di percikkan 3. Di semprot
  • 4. Islam menganjurkan muslimah untuk memakai kosmetik yang mengandung bahan-bahan yang tidak akan membahayakan tubuhnya, tidak berlebihan dan tidak mengubah ciptaan Allah SWT, Islam memberikan batasan dalam persoalan berhias diri. (Al-Qur’an surah Al-Azhab:33) َّ‫ص‬‫ال‬ َ‫ن‬ْ‫م‬ِ‫ق‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ۖ ٰ‫ى‬َ‫ل‬‫و‬ُ ْ‫اْل‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬ِ‫ل‬ِ‫ه‬‫ا‬َ‫ج‬ْ‫ال‬ َ‫ج‬ُّ‫ر‬َ‫ب‬َ‫ت‬ َ‫ن‬ْ‫ج‬َّ‫ر‬َ‫ب‬َ‫ت‬ َ‫َل‬ َ‫و‬ َّ‫ن‬ُ‫ك‬ِ‫ت‬‫و‬ُ‫ي‬ُ‫ب‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ن‬ ْ‫ر‬َ‫ق‬ َ‫و‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ََ‫ا‬َ‫ك‬ََّّ‫ال‬ َ‫ين‬ِ‫ت‬‫ت‬ َ‫و‬ ََ َ‫اَل‬ُُ‫ي‬ ِ‫ر‬ُ‫ي‬ ‫ا‬َ‫م‬ََِِّّ َُُ‫ل‬‫و‬ُُ َ‫ر‬ َ‫و‬ َ َّ‫اَّل‬ َ‫ن‬ِْْ‫ِط‬ ‫ا‬ً‫ير‬ِ‫ه‬ْ‫ِط‬َ‫ت‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ َ‫ر‬ِ‫ه‬َ‫ِط‬ُ‫ي‬ َ‫و‬ ِ‫ت‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ْ‫ال‬ َ‫ل‬ْ‫ه‬َ‫أ‬ َ‫س‬ْ‫ج‬ ِ‫الر‬ ُ‫م‬ُ‫ك‬ََّْ‫ع‬ َ‫ب‬ِ‫ه‬ْ‫ذ‬ُ‫ي‬ِ‫ل‬ ُ َّ‫اَّل‬ Artinya : Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.
  • 5. Farmasi & Kosmetik Halal Farmasi dan kosmetik halal merupakan produk yang terbuat dari bahan yang sesuai dengan syariat Islam. Kandungan itu bebas dari unsur binatang yang diharamkan dan yang disembelih tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Komoditas itu harus diproduksi dan diproses menggunakan alat yang tidak tercampur oleh zat yang tidak sesuai dengan syariat. Dengan demikian, farmasi dan kosmetik halal merupakan harmonisasi dari syariat Islam, good manufacturing practice (GMP) serta bahan baku halal (Rina, Khanapi, & Hasan, 2013)
  • 6. Apa itu sertifikasi halal? • Sertifikat halal merupakan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. • Di dalamnya tertulis fatwa MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam dan menjadi syarat pencantuman label halal dalam setiap produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika. • Tujuan pelaksanaan sertifikat halal pada produk pangan termasuk produk farmasi seperti obat-obatan dan kosmetik adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk sehingga dapat mententramkan batin yang mengkonsumsinya. • Sertifikat halal MUI diberikan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI sebagai lembaga otonom bentukan MUI yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baiki pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari segi kesehatan dan dari sisi agama Islam yakni halal atau baik dikonsumsi umat Muslim khususnya di wilayah Indonesia, selain itu juga memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat.
  • 7. Kaidah fikih (Kosmetik) Beberapa kaidah fikih juga tidak luput dari rujukan yang diambil oleh MUI. Misalnya, yang berbunyi "Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram." Kaidah lainnya, yaitu "(Hukum) segala sesuatu tergantung kepada tujuannya". Dari rujukan di atas dan beberapa fatwa se belumnya, MUI menyimpulkan, penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias boleh dengan syarat barang yang digunakan halal dan suci.Kemudian, tidak berbahaya dan ditujukan untuk kepentingan yang diperbolehkan secara syar'i. Penggunaan kosmetika dalam atau yang masuk ke dalam tubuh dengan bahan yang haram dan najis hukumnya haram. Sedangkan, penggunaan kosmetika luar dengan bahan najis selain babi diperbolehkan dengan syarat disucikan terlebih dahulu.
  • 8. Syarat Kosmetik Halal Tidak boleh mengandung bahan yang berasal dari daging babi atau hewan yang tidak disembelih dengan syariat islam. Bahan yang berasal dari tanaman, mineral, dan mikroorganisme (laut-darat) dibolehkan selama tidak beracun dan berbahaya bagi tubuh.
  • 9. Sementara itu bahan sintetik kimia dibolehkan selama tidak toksik dan bahaya. Berikut persyaratannya : 1. Metode dalam pembuatan obat mulai dari tahap persiapan, proses produksi, dan pengemasan harus bebas dari bahan kotor atau mengandung najis. 2. Penggunaan obat tidak menyebabkan efek berbahaya dikemudian hari. 3. Aspek kebersihan pada setiap komponen harus diperhatikan,termasuk kebersihan personil, pakaian, peralatan, dan bangunan harus bebas dari najis dan kotoran
  • 10. Untuk memberikan kepastian bagi masyarakat muslim di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia secara khusus pada 20 Juli 2013 menetapkan fatwa tentang Obat dan Pengobatan. Fatwa tersebut memuat enam diktum ketetapan hukum dan empat rekomendasi. Secara lengkap fatwa itu adalah sebagai berikut: 1. Islam mensyariatkan pengobatan karena ia bagian dari perlindungan dan perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga Al-Dharuriyat Al-Khams. 2. Dalam ikhtiar mencari kesembuhan wajib menggunakan metode pengobatan yang tidak melanggar syariat. 3. Obat yang digunakan untuk kepentingan pengobatan wajib menggunakan bahan yang suci dan halal. 4. Penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya haram. 5. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya haram kecuali memenuhi syarat sebagai berikut: a) digunakan pada kondisi keterpaksaan (al-darurat), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (al-hajat allatitanzilu manzilah al-dlarurat), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari b) belum ditemukan bahan yang halal dan suci dan c) adanya rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal Fatwa MUI
  • 11. Pangsa Pasar Farmasi dalam Negeri (Miliar Rupiah) Sumber: Euromonitor 2018
  • 12. • Pangsa Pasar Kosmetik dalam Negeri • (Miliar Rupiah) Sumber: Euromonitor 2018
  • 13. Alasan Industri Farmasi & Kosmetik Halal Di Indonesia Masih Tertinggal 1. Tingkat kesadaran mengenai kehalalan produk dari pemain industri farmasi dan kosmetik halal di Indonesia masih lemah. 2. Banyak pihak menilai proses pengujian dalam produk obat-batan dan kosmetik untuk mendapat sertifikasi halal dianggap memakan waktu terlalu lama juga biaya yang tidak murah. 3. Minimnya wawasan masyarakat terkait produk-produk berbasis syariah. 4. Kurangnya pemahaman tentang apa dan bagaimana halal obat dan kosmetik halal dari para medis dan kosmetika.
  • 14.
  • 15.
  • 16. Contoh brand kosmetik dan farmasi halal di Indonesia
  • 17. Peluang Tantangan Permintaan dan pasar 1. Pertumbuhan jumlah umat Muslim Indonesia dan dunia. 2. Target pasar di Indonesia sangat besar, dengan pertumbuhan masyarakat kelas menengah 7-8% per tahun sehingga daya beli pun meningkat. 3. Meningkatnya tren konsumsi produk kecantikan. 1. Produk mulitinasional yang mulai menggarap sektor kosmetik halal. 2. Akses ke pasar internasional masih kecil 3.Kurangnya riset mengenai pergerakan pasar, segmentasi dan selera pasar. 3. Kosmetik palsu yang beredar di pasaran. 4. Tingginya ketergantungan industri terhadap bahan baku impor. Teknologi dan informasi 1. Perkembangan teknologi yang pesat 2. Bekembangnya e-commerce dan media. 1. Pemanfaatan teknologi informasi masih rendah. Regulasi 1. Dukungan pemerintah terhadap industri halal secara umum melalui UU no 33 tahun 2014. 2. Terdapat strategi dan kebijakan pemerintah terkait dengan farmasi dan kosmetik halal yang diusung kementerian dan lembaga terkait. 1. Kebijakan antar kementerian dan lembaga pemerintah masih belum selaras. 2. belum adanya panduan dan ketentuan untuk infrastruktur yang dapat menunjang produksi farmsi halal
  • 18. Kerjasama dengan sektor lain 1. Peluang co-branding dengan sektor pariwisata halal. 2. Peluang co-marketing dengan sektor media dan rekreasi. 1. Asymmetric information antar sektor. 2. Birokrasi kerja sama antarsektor . Pembiayaan 1. Semakin banyak platform alternatif pembiayaan. 2. Peluang kolaborasi dengan lembaga perbankan dan keuangan Syariah. 3. Semakin banyaknya skema pembiayaan yang ramah IKM (KUR, LPEI, Ventura) 1. Lembaga pembiayaan masih membutuhkan jaminan yang tangible, seperti: ijazah, sertifikat, dan terutama business plan, yang kebanyakan belum bisa dipenuhi oleh para pelaku usaha Riset & Development 1. Kerja sama riset dengan badan penelitian, universitas dan perusahaan. 1. Kurangnya riset serta tindak lanjut mengenai uji bahan kosmetik dan farmasi halal. 2. Ketersediaan database industri farmasi dan kosmetik halal terbatas.