seminar akuntansi

1. Konvergensi PSAK - IFRS
Oleh:
Aminullah
Galih Fajar
Lutfi Harris
Nanda Wahab

2. Alasan Perlunya
Standar Akuntansi Internasional
• Peningkatan daya banding laporan keuangan
dan memberikan informasi yang berkualitas di
pasar modal internasional
• Menghilangkan hambatan arus modal
internasional dengan mengurangi perbedaan
dalam ketentuan pelaporan keuangan.
• Mengurangi biaya pelaporan keuangan bagi
perusahaan multinasional dan biaya untuk
analisis keuangan bagi para analis.
• Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan
menuju “best practise”.

3. Persiapan Konvergensi
PSAK - IFRS
• Pertengahan Agustus 2004, Dirjen Pembinaan Akuntan
dan Jasa Penilai mengundang DPN-IAI, kompartemen
IAI, DSAK-IAI, DSPAP-IAI KAP, Bapepam, KSAPPD
untuk mendiskusikan kesiapan profesi akuntan
melakukan konvergensi standar yang berlaku
internasional.
• Sebagai full members the International Federation of
Accountant (IFAC), IAI berkewajiban memenuhi
butir-butir statements of membership obligation
(SMO) diantaranya penerapan IFRS
• Dari hasil diskusi dicapai kesepakatan bahwa
penyusunan SAK tidak berubah. Penyusunan SAK
mengacu ke IAS yang disesuaikan dengan kondisi di
Indonesia.

4. Permasalahan Yang Dihadapi Dalam
Implementasi Dan Adopsi IFRS
• Translasi Standar Internasional
• Ketidaksesuaian Standar Internasional
dengan Hukum Nasional
• Struktur dan Kompleksitas Standar
Internasional
• Frekuensi Perubahan dan Kompleksitas
Standar Internasional

5. Translasi Standar Internasional
Terdapat kesulitan dalam penerjemahan IFRS
(bahasa Inggris) ke bahasa masing-masing
negara
1. Penggunaan kalimat bahasa Inggris yang panjang
2. Ketidakkonsistenan dalam penggunaan istilah
3. Penggunaan istilah yang sama untuk menerapkan
konsep yang berbeda
4. Penggunaan istilah yang tidak terdapat padanan
dalam terjemahannya
5. Keterbatasan pendanaan untuk penterjemahan

6. Ketidaksesuaian Standar Internasional
dengan Hukum Nasional
• Pada beberapa negara, standar akuntansi
sebagai bagian dari hukum nasional dan ditulis
dalam bahasa hukum. Disisi lain, standar
akuntansi internasional tidak ditulis dengan
bahasa hukum sehingga harus diubah oleh
dewan standar masing-masing negara
• Terdapat transaksi-transaksi yang diatur
hukum nasional berbeda dengan yang diatur
standar internasional. Misal: transaksi ekuitas
untuk perusahaan di Indonesia berbeda
perlakuan untuk PT, Koperasi atau badan
hukum lainnya.

7. Struktur dan Kompleksitas
Standar Internasional
• Adanya kekhawatiran bahwa standar
internasional akan semakin kompleks dan
rules-based approach. Standar mengatur
secara detil setiap transaksi sehingga
penyusun LK harus mengikuti setiap langkah
pencatatan.
• Penerapan standar sebaiknya menggunakan
principles-based approach. Standar hanya
mengatur prinsip pengakuan, pengukuran, dan
pencatatan suatu transaksi

8. Frekuensi Perubahan dan Kompleksitas
Standar Internasional
• Standar akuntansi internasional perlu
dipahami secara jelas sebelum
diterapkan. Tentunya butuh cukup waktu
bagi penyusun laporan keuangan, auditor,
dan pengguna laporan keuangan untuk
memahami suatu standar akuntansi.
• Bila standar akuntansi sering berubah-
ubah maka akan sangat sulit dipahami
apalagi diterapkan.

9. Standar Akuntansi Keuangan
di Indonesia
• Terdapat tiga tonggak sejarah dalam pengembangan
standar akuntansi di Indonesia (Ahmadi Hadibroto)
– Menjelang diaktifkan Pasar Modal pada tahun 1973, dibentuk
cikal bakal badan penyusun standar akuntansi yang
menghasilkan “Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI)”
– Komite PAI yang dibentuk tahun 1974 melakukan revisi
mendasar PAI ’73 untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi
dengan dunia usaha. Hasil revisi ini dikodifikasi dalam “Prinsip
Akuntansi Indonesia 1984”
– Pada tahun 1994, komite PAI melakukan revisi total terhadap
PAI 1984. hasil revisi ini dikodifikasi dalam “Standar
Akuntansi Keuangan (SAK) per 1 Oktober 1994

10. Standar Akuntansi Keuangan
di Indonesia
• Selanjutnya periode 1994-1998, nama komite
PAI diubah menjadi komite Standar Akuntansi
Indonesia (SAK). Mulai 1994, IAI memutuskan
untuk melakukan harmonisasi dengan standar
akuntansi internasional dengan melakukan
revisi dua kali SAK 1994, yaitu pada 1 Oktober
1995 dan 1 Juni 1996
• Pada periode 1998-2002, DSAK yang
menggantikan komite SAK, melakukan dua kali
revisi PSAK, yaitu revisi per 1 Juni 1999 dan 1
April 2002

11. Pemutakhiran SAK
• Menurut DSAK, pemutakhiran SAK
didasarkan pada tiga hal:
– Mendukung harmonisasi dan konvergensi PSAK
dengan IFRS
– Dalam perumusan SAK, selain menggunakan
referensi IFRS, juga mempertimbangkan
berbagai faktor lingkungan usaha di Indonesia
– Pengembangan SAK yang belum diatur dalam
IFRS dilakukan berpedoman pada KDPPLK

12. Pengembangan SAK
Periode April 2002 – Oktober 2004
1. Menerbitkan KDPPLK Bank Syariah sebagai landasan konseptual
pelaporan keuangan bank syariah
2. Menerbitkan PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah
3. Menerbitkan lima PSAK revisi:
PSAK 58 tentang operasi dalam penghentian; PSAK 8 tentang
kontinjensi dan Peristiwa Setelah Tanggal Neraca; PSAK 51
tentang Akuntansi Kuasi Reorganisasi; PSAK 24 tentang
Imbalan Kerja; PSAK 38 tentang Akuntansi Restrukturisasi
Entitas Sepengendali
4. Menerbitkan tiga Interpretasi SAK:
ISAK 5 Interpretasi par 14 PSAK 50 tentang Pelaporan
Perubahan Nilai Wajar Investasi Evek dalam Kelompok
Tersedia untuk dijual; ISAK 6 interpretasi par 12&16 PSAK
55 tentang Instrumen Derivatif melekat pada kontrak dalam
mata uang asing; ISAK 7 interpretasi par 5&19 PSAK 4
tentang konsolidasi entitas bertujuan tertentu

13. Referensi Penyusunan PSAK
Referensi Jumlah
International Accounting Standards (IAS) 28
Disusun IAI sendiri 11
FASB Statement of Standards
• Statement Financial Accounting
Standards
17
• Accounting Principles Board Opinion 2
• Accounting Research Bulletin 1
Total Nomor PSAK 59
Sumber: Diolah dari Ikatan Autan Indonesia

14. Perbandingan IFRS dan PSAK (1)
• S/d status 2006, terdiri 37
standar dan 20 interpretasi:
– 7 new standards IFRS
– 30 standar IAS
– 9 new Interpretation
(IFRIC)
– 11 Interpretasi (SIC)
• Dimulai sejak 1974 (IAS)
• Lebih merupakan standar
umum, hanya ada 4 standar
khusus industri
• S/d status 2006, PSAK s/d
2006, terdiri dari 59 standar
dan 6 interpretasi, umumnya
diadopsi dari IAS, namun
beberapa menggunakan referensi
SFAS.
• Dikembangkan sejak 1994 (PAI)
• Ada banyak standar khusus
industri (15 standar)
IFRS PSAK
Menurut Ketua DSAK, khusus untuk 7 IFRS, sebenarnya hanya IFRS 1 yang belum
diadopsi pengaturannya, sedangkan untuk 6 IFRS lainnya secara substansi sudah diatur
dalam PSAK, walau masih ada beberapa perbedaan pengaturan di dalamnya.

15. Perbandingan IFRS dan PSAK (2)
1. First time adoption of IFRS
2. Share-based payment
3. Business Combinations
4. Insurance Contract
5. Non-Current Assets Held for Sale
and Discontinued Operations
6. Exploration for and Evaluation of
Mineral Resources
7. Financial Instruments: Disclosures
1. Belum diadopsi.
2. PSAK 53 belum adopsi IFRS 2,
referensi menggunakan US SFAS 123.
3. PSAK 22 belum mengadopsi IFRS 3,
referensi menggunakan IAS 22
(1993).
4. PSAK 28 dan 36, belum adopsi IFRS 4,
referensi menggunakan US SFAS dan
regulasi industri asuransi.
5. PSAK 58 belum adopsi IFRS 5,
referensi menggunakan IAS 35
(1998).
6. PSAK 29 dan 33, belum adopsi IFRS 6,
referensi US SFAS dan regulasi
industri
7. PSAK 31 dan 55, belum adopsi IFRS
7, referensi menggunaka IAS 30, US
SFAS dan regulasi industri.
IFRS PSAK

16. Konvergensi IFRS
• Menurut DSAK, pengadopsian IFRS dapat dibedakan
menjadi lima tingkatan:
1. Full Adoption, pada tingkat ini suatu negara mengadopsi
seluruh IFRS dan menterjemahkan word by word.
2. Adapted, mengadopsi seluruh IFRS tetapi disesuaikan
dengan kondisi di suatu negara.
3. Piecemeal, suatu negara hanya mengadopsi sebagian nomor
IFRS, yaitu nomor standar atau paragraf tertentu
4. Referenced, standar yang diterapkan hanya mengacu pada
IFRS tertentu dengan bahasa dan paragraf yang disusun
sendiri oleh badan pembuat standar
5. Not adoption at all, suatu negara sama sekali tidak
mengadopsi IFRS.
• Keputusan adopsi IFRS oleh IAI akan ditentukan
pada tahun 2008

17. Konvergensi IFRS
• Keputusan DSAK saat ini adalah mendekatkan PSAK
dengan IAS/IFRS dengan membuat dua strategi:
1. Strategi selektif. Strategi ini dilakukan dengan tiga target
yaitu; mengidentifikasi standar-standar yang paling penting
untuk diadopsi seluruhnya dan menentukan batas waktu
penerapan standar yang diadopsi, melakukan adopsi standar
selebihnya yang belum diadopsi sambil merevisi standar
yang telah ada, dan target terakhir adalah melakukan
konvergensi proses penyusunan standar dengan IASB.
2. Strategi dual standard. Strategi ini dilakukan dengan
menerjemahkan seluruh IFRS sekaligus dan menetapkan
waktu penerapannya bagi listed companies. Sedangkan bagi
non listed companies tetap menggunakan PSAK yang telah
ada.

18. Konvergensi IFRS
• Dalam penerapan kedua strategi tsb harus
mempertimbangkan lima hal:
1. Konvergensi standar dan proses konvergensi itu
sendiri. Hal ini perlu dipertimbangkan karena
DSAK belum memutuskan kapan melakukan
konvergensi.
2. Ketersediaan dana untuk penerjemahan standar.
3. Ketersediaan sumber daya manusia.
4. Ketentuan perundang-undangan di Indonesia.
5. Sosialisasi standar dan peluang moral hazards
dalam penyusunan laporan keuangan.

19. Perbedaan yang Seringkali Muncul
(Survey GAAP 2001)
Hambatan konvergensi biasanya muncul atas beberapa
isu akuntansi dan pelaporan keuangan berikut:
• Pengakuan dan pengukuran:
− financial assets and derivative financial instruments,
− impairment losses,
− provisions,
− employee benefit liabilities,
− income taxes;
• Akuntansi Penggabungan Usaha
• Pengungkapan atas:
− related party transactions,
− segment information.

20. GAAP Convergence 2002
• IASB melakukan survey terhadap standar
akuntansi yang diterapkan di 59 negara dan
upaya untuk mencapai konvergensi dengan
IFRS.
• Tiga hal yang menjadi pertanyaan kunci dalam
survey GAAP 2002
– Apakah ada perencanaan untuk mengadopsi IFRS
atau konvergensi standar akuntansi dengan IFRS?
– Apa yang mendasari masing-masing negara (yang
disurvey) untuk melakukan konvergensi?
– Apa hambatan yang dihadapi masing-masing negara
untuk melakukan konvergensi dengan IFRS?

21. GAAP Convergence 2002
• Terdapat beberapa hambatan yang masih dihadapi:
– Masih adanya ketidaksesuaian standar di beberapa negara
dengan ketentuan IFRS yang signifikan (seperti aturan
tentang instrumen keuangan dan standar pengukuran
berdasar fair value accounting)
– Masih terdapat perbedaan kepentingan antara IFRS yang
berorientasi pada capital market dengan standar akuntansi
negara-negara yang berorientasi pada ketentuan perpajakan
(tax-driven)
– Berbagai aturan yang kompleks dalam IFRS dianggap sebagai
hambatan bagi sebagian negara untuk melakukan konvergensi.
– Masih terdapat gap yang cukup besar antara IFRS dengan
standar akuntansi nasional yang diterapkan untuk perusahaan
kecil dan menengah (UKM)

22. GAAP Convergence 2002
• Untuk mendukung upaya konvergensi dibutuhkan
partisipasi berbagai pihak diantaranya:
– Pemerintah/Regulator
– Profesi Akuntansi (IAI)
– Dewan Standar Akuntansi (DSAK)
– IASB
– Perusahaan
– Akademisi/Universitas
– Analis Pasar Modal dan Investor

23. GAAP Convergence 2002
• Hasil survey menunjukkan lebih dari 90% negara
menyatakan berkeinginan untuk melakukan
konvergensi standar akuntansinya dengan IFRS dan
menganggap IASB sebagai lembaga yang
representatif.
• Sebagian besar negara yang disurvey telah
menyatakan secara formal untuk melakukan
konvergensi. Pernyataan ini biasanya berawal dari
ketentuan pemerintah, otoritas pasar modal maupun
dari dewan penyusun standar. Pada umumnya, negara
mewajibkan hanya bagi listed companies untuk
mengadopsi ketentuan IFRS. Di beberapa negara,
dewan penyusun standar berupaya mengurangi
perbedaan yang ada diantara IFRS dengan standar
akuntansi yang diterapkan yang nantinya akan diadopsi
baik oleh perusahaan yang listed maupun yang non-
listed.

24. Perencanaan Untuk Mengadopsi IFRS atau
Konvergensi Standar Akuntansi Dengan IFRS

25. Strategi Konvergensi

26. Hambatan Konvergensi

27. Hambatan Konvergensi

28. Negara-negara yang disurvey
GAAP Convergance 2002

31. Terima Kasih