HKNI

TUGAS MAKALAH
KWN
JUDUL
“HAK DAN KEWAJIBAN
WARGA NEGARA INDONESIA”
Dosen Pembimbing: Khamim, S.HI, S.H, M.H.
DISUSUN OLEH KELOMPOK 9
Kelas 1B ASP
Arya Suteja (4201314029)
Dini Audi (4201314051)
Tisa Saraswati (4201314027)
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN AJARAN 2013/2014

KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan
rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan makalah Hak dan Kewajiban Warga
Negara Indonesia dengan baik dan lancar. Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi
salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing mata kuliah kewarganegaraan yaitu
bapak Khamim, S. HI, S.H, M.H.
Makalah ini disusun untuk membantu mengembangkan kemampuan pemahaman
pembaca terhadap Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia. Pemahaman tersebut dapat
dipahami melalui pendahuluan, pembahasan masalah, serta penarikan garis kesimpulan dalam
makalah ini .
Makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia ini disajikan dalam konsep dan
bahasa yang sederhana sehingga dapat membantu pembaca dalam memahami makalah ini.
Dengan makalah ini, diharapkan pembaca dapat memahami mengenai hak dan kewajiban
sebagai anggota warga negara.
Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Dosen pembimbing mata kuliah
Pendidikan Kewarganegaraan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk
berkarya menyusun makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia. Tidak lupa
penulis sampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan berupa
konsep dan pemikiran dalam penyusunan makalah ini.
Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Tak ada gading yang tak retak,
begitulah adanya makalah ini. Dengan segala kerendahan hati, saran-saran dan kritik yang
konstruktif sangat saya harapkan dari para pembaca guna peningkatan pembuatan makalah pada
tugas yang lain dan pada waktu mendatang.
Pontianak, 22 September 2013
Penulis
Kelompok 9

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.................................................................................................................i
DAFTAR ISI..............................................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah............................................................................................1
B. Rumusan Masalah.....................................................................................................2
C. Tujuan Masalah.........................................................................................................2
D. Sistematika Penulisan Masalah................................................................................2
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian Bangsa dan Negara.................................................................................3
B. Pengertian Warga Negara Indonesia........................................................................5
C. Pengertian Hak dan Kewajiban...............................................................................10
D. Studi Kasus Mengenai Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia..................16
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan.............................................................................................................21
B. Saran.......................................................................................................................21
PERTANYAAN DAN JAWABAN
DAFTAR PUSTAKA
SITUS WEB

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia adalah suatu negara demokrasi yang kekuasaan pemerintahannya
berasal dari warga negara. Indonesia sebagai negara demokrasi tentunya mempunyai
elemen, seperti masyarakat. Masyarakat sangat berperan dalam pembangunan suatu
Negara. Negara mempunyai hak dan kewajiban bagi warga negaranya begitu pula
dengan warga negaranya yang juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap
negaranya. Seperti apakah hak dan kewajiban tersebut yang seharusnya
dipertanggungjawabkan oleh masing-masing elemen tersebut? Makalah ini akan
mencoba membahas tentang hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya.
Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk
mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat, dan yang paling nampak
adalah unsur-unsur dari negara yang berupa rakyat, wilayah dan pemerintah. Salah
satu unsur negara adalah rakyat, rakyat yang tinggal di suatu negara tersebut
merupakan penduduk dari negara yang bersangkutan. Warga negara adalah bagian dari
penduduk suatu negaranya. Tetapi seperti kita ketahui tidak sedikit pula yang bukan
merupakan warga negara bisa tinggal di suatu negara lain yang bukan merupakan
negaranya sendiri. Suatu negara pasti mempunyai suatu undang-undang atau peraturan
yang mengatur tentang kewarganegaraan. Peraturan tersebut memuat tentang siapa
saja yang bisa dianggap sebagai warga negara. Indonesia merupakan salah satu negara
yang mempunyai peraturan tentang kewarganegaraan tersebut.
Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD 1945 yang merupakan
bagian dari latar belakang kewarganegaraan. Tujuan agar para generasi muda
mempelajari pendidikan kewarganegaraan untuk menyadarkan kita bahwa semangat
perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan
kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan. Perjuangan ini dilandasi oleh nilai-nilai
perjuangan bangsa sehingga kita tetap memiliki wawasan dan kesadaran
bernegara, sikap dan prilaku yang cinta tanah air dan mengutamakan persatuan serta
kesatuan bangsa dalam rangka bela negara demi tetap utuh dan tegaknya NKRI.

Dengan itu kita sebagai generasi muda diharapkan menumbuhkan wawasan dan
kesadaran bernegara, sikap serta perilaku cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan,
wawasan nusantara serta ketahanan nasional dalam diri para mahasiswa.
B. Rumusan Masalah
Kajian utama dalam penyusunan makalah ini adalah pelaksanaan hak dan
kewajiban warga negara Indonesia. Kajian utama ini dirumuskan pada beberapa
masalah, yakni :
1. Apa pengertian hak dan kewajiban warga negara?
2. Apa wujud hubungan antara warga negara dengan negara?
3. Apakah hak dan kewajiban warga negara sudah terealisasi seperti yang tercantum
pada UUD 1945?
C. Tujuan Masalah
Untuk mengkaji makalah ini ada beberapa tujuan yang akan dicapai, yaitu:
1. Memahami pengertian hak dan kewajiban warga negara.
2. Mengetahui korelasi hubungan warga negara dengan negaranya.
3. Memahami situasi hak dan kewajiban warga negara yang ada di Indonesia.
D. Sistematika Penulisan Masalah
Makalah ini disusun dengna sistematika pembahasan yang meliputi:
BAB I: PENDAHULUAN
Menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah dan sistematika
penulisan;
BAB II: PEMBAHASAN
Membahas tentang hak dan kewajiban warga negara yang meliputi: Pengertian Hak,
Kewajiban dan Warga Negara, Asas Kewarganegaraan, Hak dan Kewajiban WNI
yang tercantum pada UUD 1945 dan Contoh Hak dan Kewajiban WNI;
BAB III : PENUTUP
Menyajikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Bangsa dan Negara
Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat,
bahasa dan sejarah serta memiliki pemerintahan sendiri. Bangsa adalah kumpulan
manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka
bumi (Kamus besar bahasa indonesia edisi kedua, Depdikbud, halaman 89). Dengan
demikian, bangsa indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai
kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses
dalam satu wilayah: Nusantara/Indonesia. Ada beberapa pendapat mengenai
pengertian bangsa menurut para ahli, antara lain:
i) Rawink, bangsa adalah sekumpulan manusia yang bersatu pada satu wilayah dan
memunyai keterikatan dengan wilayah tersebut. Dengan batas teritori tertentu dan
terletak dalam geografis tertentu.
ii) Guibernau, bangsa adalah negara kebangsaan memiliki unsur-unsur penting
pengikat, yaitu: psikologi (sekelompok manusia yang memiliki kesadaran
bersama untuk membentuk satu kesatuan masyarakat – adanya kehendak untuk
hidup bersama), kebudayaan (merasa menjadi satu bagian dari suatu kebudayaan
bersama), teritorial (batas wilayah atau tanah air), sejarah dan masa depan (merasa
memiliki sejarah dan perjuangan masa depan yang sama), dan politik (memiliki
hak untuk menjalankan pemerintahan sendiri).
iii) Otto Bauer, bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai kesamaan
karakteristik (nasib).
iv) Ki Bagoes Hadikoesoemo atau Tuan Munandar lebih menekankan pengertian
bangsa pada persatuan antara orang dan tempat.
v) Hans Kohn, pengertian bangsa adalah buah hasil tenaga hidup manusia dalam
sejarah.
vi) Jalobsen dan Libman, bangsa adalah suatu kesatuan budaya (cultural unity) dan
kesatuan (Politic unity).

vii) F. Ratzel, bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu. Hasrat itu timbul
karena adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggal (geolitik).
viii) Ernest Renan, bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama
(Sejarah & cita-cita)
ix) Benedict Anderson menyatakan bahwa bangsa lebih mengacu kepada
pemahaman atas suatu masyarakat yang mempunyai akar sejarah yang sama
dimana praxis pengalaman atas penjajahan begitu kental dirasakan oleh
masyarakat terjajah dan semakin lama akan semakin mengkristalkan pengalaman
atas rasa solidaritas kebersamaan yang tinggi diantara mereka.
x) Rudolf Kjellen membuat suatu analogi ataumembandingkan bangsa dengan suatu
organisme biotis dan menyamakan jiwa bangsa dengan nafsu hidup dari
organisme termaksud. Suatu bangsa mempunyai dorongan kehendak untuk hidup,
mempertahankan dirinya dan kehendak untuk berkuasa.
Dari berbagai pendapat menurut para ahli di atas ada berbagai definisi tentang
bangsa, tetapi syarat dan pengertian bangsa mencakup sebagai berikut:
i) Penduduk, yaitu semua orang yang berdomisili dan menyatakan diri ingin bersatu.
ii) Wilayah, yaitu batas territorial yang jelas atas darat, laut, serta udara di atasnya.
iii) Pemerintah, yaitu organisasi utama yang bertindak menyelenggarakan
kekuasaaan, fungsi-fungsi, dan kebijakan dalam mencapai tujuan.
iv) Kedaulatan, yaitu supremasi wewenang secara merdeka dan bebas dari dominasi
negara lain, serta negara memperoleh pengakuan dunia internasional.
Negara memiliki sifat yang membedakannya dengan organisasi lain, sifat
tersebut adalah:
i) Sifat memaksa
ii) Sifat monopoli
iii) Sifat totalitas
Negara merupakan wadah yang memungkinkan seseorang dapat
mengembangkan bakat dan potensinya. Negara dapat memungkinkan rakyatnya maju
berkembang serta mengekspresikan daya cipta atau kreaitivitas sebebasnya, bahkan

negara memberikan pembinaan. Secara umum, setiap negara mempunyai 4 fungsi
utama bagi bangsa bahkan negara memberikan pembinaan. Secara umum, setiap
negara mempunyai 4 fungsi utama bagi bangsanya, yaitu:
i) Fungsi pertahanan dan keamanan
ii) Fungsi pengaturan dan ketertiban
iii) Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran
iv) Fungsi keadilan menurut hak dan kewajiban
Bagaimana fungsi-fungsi negara itu terlaksana, sangat tergantung pada
partisipasi politik semua warga negara dan mobilitasi sumber daya kekuatan negara.
Adapun elemen kekuatan negara tercermin dalam hal-hal berikut:
i) Sumber daya manusia, yaitu jumlah penduduk, tingkat pendidikan warga, nilai
budaya masyarakat, dan kondisi kesehatan masyarakat.
ii) Teritorial negeri, yaitu mencakup luas wilayah negara (darat dan laut), letak
geografis dan situasi negara tetangga.
iii) Sumber daya alam, yaitu kondisi alam material buminya, berupa kandungan
mineral, kesuburan serta kekayaan laut dan hutan.
iv) Kapasitas pertanian dan industry, yaitu tingkat budaya usaha warga negara dalam
bidang pertanian, industry dan perdagangan.
v) Kekuatan militer dan mobilitasnya, yaitu kapasitas power (kekuatan) yang
dimiliki militer dalam hal mewujudkan kekuasaan dari pemerintah demi
tercapainya tujuan negara.
vi) Elemen kekuatan yang tidak nyata (tak berwujud), yaitu segala factor yang
mendukung kedaulatan negara, berupa kepribadian dan kepemimpinan, efisiensi
birokrasi, persatuan bangsa, dukungan internasional, reputasi bangsa
(nasionalisme) dan sebagainya.
B. Pengertian Warga Negara Indonesia
Menurut Kansil, warga negara adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat
tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan,
diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah negara itu.
Warga negara mempunyai kewajiban atas negaranya dan warga negara juga

mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Seorang Warga
Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara
Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP),
berdasarkan Kabupaten atau (khusus DKI Jakarta) Provinsi, tempat ia terdaftar sebagai
penduduk/warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik (Nomor
Induk Kependudukan, NIK) apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di
kantor pemerintahan. Paspor diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai
bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional. Setiap negara
berdaulat untuk berwenang dalam menentukan siapa-siapa saja yang menjadi warga
negara. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal dengan adanya asas
kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewaraganegaraan berdasarkan
perkawinan.
Dalam penentuan kewarganegaraan didasarkan pada kriterium kelahiran dan
pewarganegaraan (naturalisasi).
1. Kriterium kelahiran
Berdasarkan kriterium ini, masih dibedakan lagi menjadi 2, yaitu:
i) Ius Soli
Ius Soli adalah kriterium kelahiran menurut asas tempat kelahiran. Di dalam
asas ini, seseorang memperoleh kewarganeraannya berdasarkan negara tempat
di mana dia dilahirkan, meskipun orang tuanya bukan warga negara dari negara
tersebut. Pada awalnya asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran ini hanya
satu, yakni ius soli saja. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa karena
sesorang lahir di suatu wilayah negara, maka otomatis dan logis ia menjadi
warga negara tersebut. Akan tetapi dengan semakin tingginya tingkat mobilitas
manusia, diperlukan suatu asas lain yang tidak hanya berpatokan pada tempat
kelahiran saja. Selain itu, kebutuhan terhadap asas lain ini juga berdasarkan
realitas empirik bahwa ada orang tua yang memiliki status kewarganegaraan
yang berbeda. Hal ini akan bermasalah jika kemudian orang tua tersebut
melahirkan anak di tempat salah satu orang tuanya (misalnya, di tempat
ibunya). Jika tetap menganut asas ius soli, maka si anak hanya akan
mendapatkan status kewarganegaraan ibunya saja, sementara ia tidak berhak
atas status kewarganegaraan bapaknya. Atas dasar itulah, maka asas ius

sanguinis dimunculkan, sehingga si anak dapat memiliki status
kewarganegaraan bapaknya.
ii) Ius Sanguinis
Ius sanguinis adalah kriterium kelahiran menurut asas keibubapaan. Di dalam
asas ini, seseorang memperoleh kewarganegaraan suatu negara berdasarkan
asas kewarganegaraan orang tuanya, di manapun ia dilahirkan. Jika suatu
negara menganut asas ius sanguinis, seseorang yang lahir dari orang tua yang
memiliki kewarganegaraan suatu negara, seperti Indonesia, maka anak tersebut
berhak mendapat status kewarganegaraan orang tuanya, yaitu warga negara
Indonesia.
Kedua prinsip kewarganegaraan ini digunakan secara bersama dengan
mengutamakan salah satu, tetapi tanpa meniadakan yang satu. Konflik antara Ius Soli
dan Ius Sanguinis akan menyebabkan terjadinya kewarganegaraan rangkap (bi-patride)
atau tidak mempunya kewarganegaraan sama sekali (a-patride). Berhubungan dengan
itu, maka untuk menentukan kewarga negaraan seseorang digunakan 2 stelsel
kewarganegaraan (di samping kedua asas di atas), yaitu stelsel aktif dan stelsel pasif.
Pelaksanaan kedua stelsel ini kita bedakan dalam hak opsi dan hak reputasi. Hak opsi
ialah hak untuk memiliki kewarganegaraan (pelaksanaan stelsel aktif) dan hak reputasi
ialah hak untuk menolak kewarganegaraan (pelaksana stelsel pasif).
Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU No. 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi
Warga Negara Indonesia (WNI) adalah:
i) Setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI.
ii) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI.
iii) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga
negara asing (WNA), atau sebaliknya.
iv) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang
tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak
memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
v) Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal
dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI.

vi) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI.
vii) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh
seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak
tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.
viii) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir
tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
ix) Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia
selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
x) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya
tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
xi) Anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu
WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan
memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
xii) Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan
kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum
mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
Selain itu, diakui pula sebagai WNI bagi:
i) Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan
belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing.
ii) Anak WNI yang belum berusia lima tahun, yang diangkat secara sah sebagai
anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan.
iii) Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat
tinggal di wilayah RI, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan
Indonesia.
iv) Anak WNA yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah
menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI.
Kewarganegaraan Indonesia juga diperoleh bagi seseorang yang termasuk
dalam situasi sebagai berikut:

i) Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat
tinggal di wilayah Republik Indonesia, yang ayah atau ibunya memperoleh
kewarganegaraan Indonesia.
ii) Anak warga negara asing yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak
secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara
Indonesia.
Sudah selayaknya keturunan warga negara RI adalah WNI. Sebagaimana telah
diterangkan di atas yang menentukan status anak ialah ayahnya. Apabila tidak ada
hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya atau apabila ayahnya tidak
mempunyai kewarganegaraan ataupun (selama) tidak diketahui kewarganegaraannya,
maka barulah ibunya yang menentukan status anak itu. Hubungan hukum
kekeluargaan antara ibu dan anak selalu mengadakan hukum secara yuridis. Anak baru
turut kewarganegaraan ayahnya, setelah ayah itu mengadakan hubungan hukum
kekeluargaan dan apabila hubungan hukum itu baru diadakan setelah anak itu menjadi
dewasa, maka ia tidak turut kewarganegaraan ayahnya.
2. Kriterium Pewarganegaraan
Pewarganegaraan atau naturalisasi ialah proses perubahan status dari
penduduk asing menjadi warga negara suatu negara. Proses ini harus terlebih dahulu
memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dalam peraturan
kewarganegaraan negara yang bersangkutan. Hukum naturalisasi di setiap negara
berbeda-beda. Di Indonesia, masalah kewarganegaraan saat ini diatur dalam Undang-
Undang No. 12 tahun 2006. Adapun syarat-syarat memperoleh naturalisasi menurut
UU No. 12 Tahun 2006 yaitu:
a. Naturalisasi biasa
Syarat-syarat naturalisasi biasa yaitu:
i) Bertempat tinggal terakhir di Indonesia minimal 5 tahun
Seseorang pemain atau atlit bisa di naturalisasi secara biasa jika dia sudah
menetap di Indonesia minimal 5 tahun. Dan dalam kurun waktu lima tahun
tersebut dia tidak keluar dalam waktu yang lama ke negara lain.
ii) Telah berusia 21 tahun atau lebih

Pada usia 21 tahun seseorang berhak untuk menentukan status
kewarganegaraannya.
iii) Sudah menikah dan mendapatkan persetujuan dari pasangannya
Seseorang yang sudah menikah jika ingin berpindah kewarganegaraan harus
terlebih dahulu mendapatkan ijin dari pasangannya yang sah.
iv) Sehat jasmani dan rohani
Harus dalam keadaan sehat baik jasmaninya maupun rohaninya sebelum
masuk menjadi warga negara Indonesia, hal tersebut ditunjukkan oleh surat
keterangan dari pihak dokter.
v) Mampu berbahasa Indonesia secara lancar
Berbahasa Indonesia menjadi syarat pendukung seseorang dalam
mendapatkan kewarganegaraan Indonesia.
vi) Tidak mempunyai kewarganegaraan lain selain Indonesia
Jika ingin mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, seorang pemain atau
atlit harus terlebih dahulu melepas kewarganegaraannya yang lama. Karena
tidak memungkinkan seseorang mempunyai kewarganegaraan ganda.
b. Naturalisasi khusus
Naturalisasi khusus diberikan kepada pemain (atlit) atau individu yang telah
menunjukkan jasanya kepada Indonesia. Dia bisa mengajukan diri atau atas
permintaan pemerintah untuk menjadi WNI. Untuk lebih jelasnya mengenai ketentuan
naturalisasi pemain ataupun warga negara asing (WNA) kita bisa mengacu pada UU
Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI sebagai pengganti UU Nomor 62
Tahun 1958.
C. Pengertian Hak dan Kewajiban
1. Pengertian Hak
Dari segi etimologi kata Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah
mempunyai, kekuasaan berbuat sesuatu, atau kekuasaan yang benar akan sesuatu. Hak
adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada
kita sendiri. Pada umumnya hak didapat dengan cara diperjuangkan melalui
pertanggungjawaban atas kewajiban Contohnya: hak mendapatkan pengajaran, hak

mendapatkan nilai dari dosen dan sebagainya. Adapun Prof. Dr. Notonagoro
mendefinisikan hak sebagai berikut: “Hak adalah kuasa untuk menerima atau
melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu
dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat
dituntut secara paksa olehnya.” Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang telah
dimiliki seseorang sejak ia berada di dalam kandungan. Hak asasi manusia berlaku
secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika
Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD
1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal-pasal berikut ini:
i) Pasal 27 Ayat (2): “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan.”
ii) Pasal 28 A: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan
hidup dan kehidupannya.”
Setiap manusia terutama warga negara Indonesia, sejak ia lahir mempunyai hak
yang sama dalam hal hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Tidak
ada satu orang pun yang bisa membeli nyawa orang lain atau menghilangkan
nyawa orang lain dengan alasan apa pun. Jika ada yang menghilangkan nyawa
orang lain dengan atau apa lagi tanpa alasan, maka orang tersebut harus
menanggung hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.
iii) Pasal 28 B Ayat (1): “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang sah.”
Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk membentuk
keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan
yang sah adalah perkawinan di mata hukum, yaitu tercatat di Kantor Urusan
Agama (KUA). Jika tidak, maka keluarga tersebut tidak sah di mata hukum dan
hak-hak sebagai warga negara Indonesia tidak dijamin oleh negara. Jika sah, maka
keluarga tersebut berhak untuk membentuk keluarga dan hak-hak seluruh anggota
keluarga tersebut terjamin di mata hukum negara.
iv) Pasal 28 B Ayat (2): “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
Setiap anak sejak ia lahir, memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka, sejak lahir anak

tersebut harus diasuh dan diperlakukan selayaknya manusia. Tidak boleh ada yang
melakukan kekerasan atau pun diskriminasi, walaupun hal tersebut dilakukan oleh
keluarganya sendiri. Jika terjadi kekerasan atau diskriminasi atas anak tersebut
oleh keluarga sendiri, apalagi orang lain, maka orang yang melakukan kekerasaan
atas anak tersebut harus menerima hukuman sesuai hukum yang berlaku di negara
Indonesia.
v) Pasal 28 C Ayat (1): “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui
pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”
Setiap orang berhak untuk mengembangkan diri dalam hal pendidikan, teknologi
dan pengetahuan, seni budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
kesejahteraan manusia terutama rakyat indonesia. Keluarga berkewajiban
membantu mewujudkan hal ini, jika keluarga kurang mampu maka negara
berkewajiban membantu mewujudkan hal ini terutama bagi warga negara yang
memiliki kemauan dan kemampuan yang besar.
vi) Pasal 28 C Ayat (2): “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa
dan negaranya.”
Setiap orang berhak memajukan dirinya secara kolektif unntuk membangun
masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Setiap orang berhak mencalonkan
dirinya untuk menjadi pilihan rakyat dalam hal pembangunan negara dalam arti
dapat ikut serta dalam calon Presiden, DPR, MPR, Mentri, Bupati, Gubernur,
bahkan Rukun Tetangga (RT). Atau jika terbebani, dapat membangun bangsa
secara sukarela melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau semacamnya.
Semuanya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
vii) Pasal 28 D Ayat (1): “Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.”
viii) Pasal 28F: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui
segala jenis saluran informasi, baik itu melalui media cetak, media audio, audio
visual, ataupun dari mulut ke mulut. Selama hal tersebut merupakan fakta dan
tidak merugikan orang lain atau digunakan untuk mencari fakta maka hal tersebut
diperbolehkan.
ix) Pasal 28 I Ayat (1): “Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup,
hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama,
hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum,
dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”
2. Pengertian Kewajiban
Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau
diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada
prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan (Prof. Dr.
Notonagoro). Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan
penuh rasa tanggung jawab atau pembatasan atau beban yang timbul karena hubungan
dengan sesama atau dengan negara. Disini kewajiban berarti suatu keharusan maka
apapun itu jika merupakan kewajiban kita harus melaksaakannya tanpa ada alasan
apapun itu. Pada umumnya kewajiban mengarah pada suatu keharusan / kewajiban
bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna
mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut.
Adapun kewajiban warga negara Indonesia ialah sebagai berikut:
i) Wajib menaati hukum dan pemerintahan
Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di
dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan
itu dengan tidak ada kecualinya. ”
ii) Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara
Pasal 27 Ayat (3) UUD 1945: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta
dalam upaya pembelaan negara.”
iii) Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain

Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang wajib menghormati hak asai
manusia orang lain.”
iv) Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang
Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap
orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang
dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam
suatu masyarakat demokratis.”
v) Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
Pasal 30 Ayat (1) UUD 1945: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta
dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”
Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan
tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap
warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang
layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan
kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah
dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak dari pada kewajiban. Padahal
menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka
berkewajiban untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri tetapi juga memikirkan
kehidupan rakyatnya khususnya rakyat yang belum merasakan kesejahteraan. Jika
keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika
keseimbangan itu tidak ada maka tidak akan terjadi kesenjangan sosial yang
berkepanjangan. Agar terhindarnya gejolak pada masyarakat mengenai ketimpangan
akan hak dan kewajiban tersebut diperlukan kesadaran secara mendasar pada individu
akan kewajiban yang harus dipenuhi guna mendapatkan hak yang pantas dan sesuai
atas pelaksanaan kewajiban tersebut.
Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara
mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara kita harus tahu hak
dan kewajiban kita. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan
kewajibannya seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang

berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat
akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang
apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan
pernah mengubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih
memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat, sampai saat
ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita
sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini
dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban
kita sebagai rakyat Indonesia.
Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang
menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul,
mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan
diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat
demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan
kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan
maju yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Dengan
memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan
tidak mendapatkan hak-haknya. Adapun tugas dan tanggung jawab negara yaitu:
i) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya.
ii) Negara atau pemerintah wajib membiayai pendidikan, khususnya pendidikan
dasar.
iii) Pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem
pendidikan sosial.
iv) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari
anggaran belanja negara dan belanja daerah.
v) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung
tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta
kesejahteraan umat manusia.
vi) Negara memajukan kebudayaan manusia di tengah peradaban dunia dengan
menjamin kebebasan masyarakat, dengan memelihara dan mengembangkan
nilai- nilai budayanya.

vii) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan
kebudayaan nasional.
viii) Negara menguasai cabang-cabang produksi terpenting bagi negara dan
menguasai hidup orang banyak.
ix) Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat.
x) Negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.
xi) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, serta
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan
martabat kemanusiaan.
xii) Negara bertanggung jawab atas persediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan
fasilitas pelayanan umum yang layak.
D. Studi Kasus Mengenai Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
Tokoh Masyarakat Sesalkan Kejari Garut
Lambat Tangani Kasus Korupsi Dana Bantuan Gempa
KORANBOGOR.com, GARUT - Kasus korupsi dana bantuan gempa (Dugem) yang
melibatkan Kepala Desa Cigedug, Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut, A. Basit
hingga kini masih belum jelas tindak lanjutnya. Padahal sebelumnya berbagai upaya
telah dilakukan warga, diantaranya melaporkan kasus tersebut ke kantor Kejaksaan
Negeri Garut, mendatangi gedung DPRD Garut untuk melakukan audensi, melakukan
pertemuan dengan pihak Inspektorat serta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa (BPMPD).
Bahkan belum lama ini, Seperti yang telah diberitakan
KORANBOGOR.COM sebelumnya, ratusan warga Desa Cigedug kembali turun
kejalan menggeruduk kantor Kejaksaan Negeri Garut dan DPRD Garut untuk
mempertanyakan kelanjutan kasus tersebut yang menurut mereka sepertinya sengaja di
peti es-kan.
Selain mempertanyakan kelanjutan proses dari kasus tersebut, warga pun
menuntut agar Pemerintah Kabupaten Garut segera mencopot Kepala Desa Cigedug,

A Basit yang menurut mereka telah melakukan korupsi bukan saja terhadap dana
bantuan gempa.
Tokoh masyarakat Kampung babakan, Desa Cigedug, Maman Syaifurohman
(72), mengatakan kini warga sudah merasa tidak nyaman lagi dengan kepemimpinan
kepala desa. Sebab menurutnya, Basit diduga telah melakukan korupsi terhadap
penyaluran dana bantuan korban gempa, beras untuk rumah tangga miskin (raskin),
dan pendistribusian e-KTP.
Dikatakan Maman, di Desa Cigedug, terdapat 30 kepala keluarga (KK) yang
terdaftar sebagai penerima bantuan renovasi rumah akibat gempa bumi yang terjadi
pada tahun 2009 lalu. Setiap korban, lanjut maman, berhak menerima bantuan antara
Rp 8 juta sampai Rp 15 juta, disesuaikan dengan tingkat kerusakan pada masing-masing
rumah.
Sebenarnya, ujar Maman, terdapat ratusan rumah warga yang mengalami
kerusakan akibat kejadian gempa tersebut. Namun, yang tercantum sebagai penerima
bantuan hanya 30 warga saja. Warga hanya menerima tidak lebih dari 10 persen dari
yang seharusnya diterima. Itupun, dari sekitar 30 orang belum semuanya menerima
bantuan.
“Saya tercatat sebagai korban yang mendapat bantuan sebesar Rp 10.220.000.
Tapi sampai sekarang saya belum menerima sedikitpun bantuan tersebut. Memang ada
sebagian korban yang sudah menerima, namun itupun jumlahnya hanya sekitar Rp 500
ribu hingga Rp 1 juta saja,” ujar Maman.
Tak hanya itu, Menurut Maman, para korban gempa yang berhak menerima
bantuan pun diancam dan disuruh tutup mulut agar tidak melaporkan pada siapapun
bahwa mereka hanya diberi bantuan dalam jumlah jauh lebih sedikit dari seharusnya.
Sementara, Pengawas Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Garut, Indra Satria,
mengatakan bahawa ia baru mendapat laporan tersebut dari satu pihak, yakni warga
yang menginginkan pencopotan jabatan kepala desa tersebut.
Menurutnya, beberapa hari lalu pihaknya pun telah turun ke Desa Cigedug
untuk melakukan penelusuran atas laporan yang diterimanya. Namun menurut Indra,
saat dilakukan pemeriksaan terhadap para korban gempa, dari 30 korban, hanya 20
orang saja yang bisa memberikan keterangan.

“Kalau saat itu 10 korban lainnya bisa ditemui, pasti sekarang sudah didapat
angka dugaan korupsinya. Makanya, kami akan turun kembali ke Desa Cigedug untuk
mencari keterangan dari korban lainnya,” ujar Indra yang kini menjabat sebagai Ketua
Tim Pengaduan Masyarakat Peduli Garut Desa Cigedug tersebut.
Indra mengatakan, pihaknya tidak bisa meberikan target waktu penyelesaian
tindak lanjut laporan tersebut. Yang jelas, ujarnya, penyelidikan masih terus dilakukan
untuk mengungkap laporan tersebut.
Terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
(BPMPD) Kabupaten Garut, Elka Nurhakimah, mengaku baru akan memproses
pencopotan pangkat kepala desa jika Inspektorat bisa membuktikan kesalahan kepala
desa tersebut.
“Nantinya ada rekomendasi dari Bupati dulu. Setelah SK pembehentian tugas
turun, baru jabatannya bisa dicopot. Itu pun kalau terbukti bersalah. Hal tersebut
sesuai prosedur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan,
Pengangkataan, dan Pemberhentian Kepala Desa,” kata Elka.
Dimintai tanggapannya tentang lambatnya penanganan terhadap kasus bantuan
dan gempa yang sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya, Sekjen Garut Governance
Watch (GGW), Agus Rustandi memgatakan, Hal itu menunjukan lambannya kinerja
pihak Kejaksaan dalam merespon setiap pangaduan masyarakat. Menurutnya, kalau
dilihat dari kasusnya, permasalahan tersebut sudah masuk pada tindak korupsi yang
jelas-jelas sangat merugikan masyarakat sebagi pihak yang berhak menerima bantuan
tersebut.
Dikatakan Agus, Seharusnya pihak Kejaksaan cepat tanggap dan menjadikan
kasus tersebut sebagai pintu masuk untuk mengungka kasus-kasus serupa yang tak
menutup kemungkinan terjadi juga didaerah lain.
“Seharusnya pihak Kejaksaan cepat tanggap, karena kasusnya sudah jelas
dimana warga yang harusnya mendapatkan bantuan tetapi nyatanya tidak sampai, dan
itu sudah masuk pada tindak pidana korupsi. Selain itu kasus tersebut dapat dijadikan
pintu masuk bagi kejaksaan untukmengungkap kasus-kasus serupa, karena
kemungkinan besar kasus yang menimpa masyarakat korban gempa di Kecamatan
Cigedug tersebut hanya merupakan salah satunya saja. kalau dikembangkan lagi, pasti
akan ditemukan kasus serupa, apalagi di daerah Garut Selatan.” Pungkas Agus. (Agus)

Pembahasan:
Setiap warga negara memang sudah mempunyai tanggung jawab dan
imbalannya masing-masing. Tapi selalu saja ada kesenjangan sosial serta
ketidakadilan karena kebutaan pemerintah dan para pejabat sehingga banyak warga
yang dituntut kewajibannya (seperti pajak) namun tidak setimpal dengan hak yang
didapat contohnya penggunaan berbagai fasilitas yang tidak layak untuk dipakai (Halte
bus, jalan raya, dll).
Korupsi merupakan salah satu cara ampuh untuk mematikan hak ekonomi,
sosial , maupun budaya. Bisa dilihat bagaimana korupsi merenggut hak hidup banyak
rakyat di Indonesia sehingga memeperparah tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan
yang rendah begitu juga dengan pelayanan kesehatan yang buruk serta pelayanan
sosial kepada warga yang kurang memadai dan sangat kurang. Korupsi memang tidak
dirasakan langsung oleh para penguasa dan orang-orang kaya. Namun sangat telak
dirasakan oleh rakyat miskin dan dibawah garis kemiskinan.
Dengan bencana yang terus melanda negeri ini seperti banjir, gempa bumi, dan
longsor membuat berbagai infrastruktur rusak, transportasi terhambat serta
pendistribusian makanan yang terhambat merupakan salah satu efek korupsi yang
harus dirasakan masyarakat. Perubahan kekuasan dari sentralisasi ke otonomi daerah
justru menimbulkan persoalan baru, dimana korupsi berpindah dari pusat ke daerah.
Dengan berbagai modus yang mengatasnamakan kebijakan pemerintah mampu
merenggut pejabat daerah menjadi salah satu pelaku korupsi handal. Padahal tingkat
perekonomian di daerah sangat minim dibandingkan ibukota. Sumberdaya alam yang
dimiliki oleh banyak daerah di Indonesia sesungguhnya menyimpan potensi yang luar
biasa untuk memberikan kesejahateraan masyarakat di daerah, namun karena
perbuatan korupsi penderitaan juga dialami oleh masyarakat daerah.
Dengan keadaan seperti ini warga hanya dimintai kewajiban tanpa
mendapatkan hak yang setimpal. Inilah yang menyebabkan korupsi dikualifikasikan
sebagai pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya karena perbuatan ini justru
mendatangkan penderitaan bagi masyarakat banyak dan jika perbuatan ini terus
menerus terjadi, bukan tidak mustahil akan berujung pada kejahatan kemanusiaan
karena tingkat kemiskinan yang semakin meningkat.

Bicara mengenai hak sebagai warga negara Indonesia memang tidak ada
habisnya. Timbal balik yang kita rasakan sangat minim dalam pemenuhan hak, untung
saja udara masih gratis, mungkin saja kalau udara itu harus membayar, entah berapa
banyak orang yang tidak mendapatkan udara (oksigen) untuk hidup. Sebagai warga
negara yang baik tanpa memikirkan pajabat yang super duper nol sikap
kepemimpinannya. Kita wajib memenuhi kewajiban kita sebagai warga negara. Tidak
usah muluk-muluk cukup dengan menjaga infrastruktur, merawat fasilitas, membayar
pajak, mentaati peraturan pemerintah. Semuanya bisa dijalankan asal kita ikhlas dan
sadar kalau itu memang perlu sebagai tabungan untuk masa depan lingkungan dan
keutuhan wilayah negara kita.
Sikap bela negara juga merupakan contoh kewajiban warga Indonesia.
Menjaga batas wilayah kita dari gangguan warga negara seberang yang ingin
mengambil kekayaan alam negara kita. Jangan sampai aset berharga seperti
kebudayaan, adat istiadat, makanan khas, dan berbagai warisan leluhur diambil hak
miliknya oleh negara lain. Kita wajib memepertahankan. Intinya Hak dan kewajiban
sebagai warga negara harus imbang.

BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya
tergantung kepada kita sendiri. Hak-hak kita sebagai warga negara sebagai anggota
masyarakat telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar seperti pada Pasal 27 Ayat
(2), Pasal 28 A, Pasal 28 B Ayat (1), Pasal 28 B Ayat (2), Pasal 28 C Ayat (1), Pasal
28 C Ayat (2), Pasal 28 D Ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28 I Ayat (1). Sedangkan
kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Keduanya harus menyatu, maksudnya dikala hak-hak kita sebagai warga negara telah
didapatkan, maka kita juga harus menuaikan kewajiban kita kepada negara seperti:
membela negara, ikut andil dalam mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang
positif yang bisa memajukan bangsa ini.
Warga negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh Pemerintah
Negara tersebut dan mengakui pemerintahnya sendiri. Adapun pengertian penduduk
menurut Kansil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang
ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan, diperkenankan mempunyai
tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah negara itu.
Adapun untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara, digunakan
2 kriterium, yaitu kriterium kelahiran dan pewarganegaraan.
B. Saran
Dengan ditulisnya makalah yang menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban
Warga Negara Indonesia ini, semoga kita semua bisa benar-benar memahami tentang
apa yang seharusnya kita dapatkan sebagai warga negara di negeri ini. Sehingga, jika
ada hak-hak yang belum kita dapatkan, kita bisa memperjuangkannya. Begitu juga
sebaliknya, jika hak-hak sebagai warga negara telah kita terima, maka sepatutnya kita
menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Dengan demikian, negeri ini akan
maju dan penuh dengan keadilan, kemakmuran, aman dan sejahtera.

PERTANYAAN DAN JAWABAN
1. Pertanyaan : Apa hak WNI yang melakukan tindakan kriminal di luar negeri?
Jawaban : Bagi WNI yang mendapat ancaman hukuman, menjalani
hukuman maupun yang akan dideportasi karena pelanggaran
hukum yang dilakukan di luar negeri, Departemen Luar Negeri
dan Perwakilan RI di luar negeri mengupayakan langkah-langkah
bantuan hukum dan kemanusiaan melalui sistem hukum yang
berlaku maupun melalui jalur diplomatik.
2. Pertanyaan : Jelaskan fungsi negara dalam hal pertahanan dan keamanan!
Jawaban : Dalam hal pertahanan dan keamanan, negara berfungsi
mempertahankan kelangsungan hidup suatu bangsa dari setiap
ancaman dan gangguan yang timbul dari dalam maupun datang
dari luar negeri. Ancaman dan gangguan tersebut mungkin berupa
serangan (Invasi) dari luar negeri maupun golongan-golongan
dari dalam negeri yang ingin memecah belah persatuan dan
kesatuan bangsa.
3. Pertanyaan : Mengapa fungsi pertahanan dan keamanan tergantung pada
situasi politik?
Jawaban : Pertahanan dan keamanan tergantung pada situasi politik karena
saat pemerintahan tidak stabil maka kepemimpinan menjadi tidak
beraturan dan kondisi politik bangsa mengandung kemampuan
mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi hambatan
dan gangguan dari luar maupun dalam.
4. Pertanyaan : Jelaskan sifat totalitas yang dimiliki negara!
Jawaban : Sifat totalitas negara yaitu segala hal tanpa terkecuali mencakup
kewenangan negara, misalnya semua orang harus membayar
pajak, semua orang wajib membela negara, semua orang sama
dihadapan hukum/berdasarkan hukum.

5. Pertanyaan : Apa yang dimaksud efisiensi birokrasi dalam elemen kekuatan
yang tidak nyata!
Jawaban : Efisiensi birokrasi dalam elemen kekuatan yang tidak nyata yaitu
terbentuknya birokasi yang efisien bila digunakan untuk
mengimplementasikan kebijakan-kebijakan.
6. Pertanyaan : Jelaskan fungsi negara dalam hal pengaturan dan ketertiban?
Jawaban : Dalam hal pengaturan dan ketertiban, negara berfungsi mengatur
ketertiban masyarakat supaya tercipta kondisi yang stabil juga
mencegah bentrokan-bentrokan yang terjadi dalam masyarakat.
Dengan tercipta ketertiban segala kegiatan yang akan dilakukan
oleh warga negara dapat dilaksanakan.
7. Pertanyaan : Apa saja syarat-syarat untuk menjadi warga negara menurut
Kansil?
Jawaban : Menurut Kansil, orang-orang yang berada dalam wilayah suatu
negara itu dapat dibedakan menjadi penduduk dan bukan
penduduk. Penduduk ialah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat
tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang
bersangkutan, diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok
(domisili) dalam wilayah negara itu.
Penduduk terbagi menjadi dua, yaitu penduduk warga negara dan
penduduk bukan warga negara. Penduduk warga negara adalah
penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah negara
tersebut dan mengakui pemerintahnya sendiri. Sedangkan
penduduk bukan warga negara atau orang asing adalah penduduk
yang bukan warga negara.
Kemudian yang termasuk bukan penduduk adalah mereka yang
berada dalam wilayah suatu negara untuk sementara waktu dan
yang tidak bermaksud bertempat tinggal di wilayah negara
tersebut. Mereka adalah imigran yang berasal dari negara lain

yang ingin berlibur atau mengurus suatu urusan ke negara lain
dan tidak bermaksud menetap di negara tersebut.
Untuk menentukan siapa- siapa saja yang menjadi warga negara,
digunakan dua kriteria, yaitu kriteria kelahiran menurut asas
keibubapaan atau disebut pula “Ius Sanguinis”. Di dalam asas ini,
seseorang telah memperoleh kewarganegaraan suatu negara
berdasarkan asas kewarganegaraan orangtuanya, dimanapun ia
dilahirkan.
Kriteria yang kedua yaitu kriteria kelahiran menurut asas tempat
kelahiran atau disebut juga “Ius Soli”. Di dalam asas ini,
seseorang memperoleh kewarganegaraannya berdasarkan negara
tempat di mana ia dilahirkan, meskipun orangtuanya bukan warga
negara dari negara tersebut. Kedua prinsip ini digunakan secara
bersama dengan mengutamakan salah satu, tetapi tanpa
meniadakan yang satu.
Konflik antata Ius Soli dan Ius Sanguinis akan menyebabkan
terjadinya kewarganegaraan rangkap (bipatride) atau tidak
mempunyai kewarganegaraan sama sekali (a-patride). Berhubung
dengan itu, maka untuk menentukan kewarganegaraan seseorang
digunakan 2 stelsel kewarganegaraan yaitu stelsel aktif dan stelsel
pasif.
Pelaksanaan kedua stelsel ini dibedakan menjadi 2, yaitu hak opsi
dan hak repudiasi. Hak opsi yaitu hak untuk memilih
kewarganegaraan (pelaksanaan stelsel aktif). Kemudian hak
repudiasi adalah hak untuk menolak kewarganegaraan
(pelaksanaan stelsel pasif).
Syarat- syarat warga negara republik Indonesia adalah orang-orang
yang berdasarkan perundang-undangan dan atau perjanjian-perjanjian
dan atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak
proklamasi 17 Agustus 1945 sudah warga negara republik
Indonesia. Lalu orang yang pada waktu lahirnya mempunyai
hubungan hukum dengan ayahnya, seorang warga negara RI.

Kemudian anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya
meninggal dunia, orang yang pada waktu lahirnya ibunya warga
negara Indonesia, orang yang lahir di dalam wilayah Indonesia
selama tidak diketahui kedua orangtuanya, dan orang yang
mempunyai kewarganegaraan RI menurut aturan undang-undang
ini. Selanjutnya kewarganegaraaan Indonesia diperoleh karena
kelahiran, pengangkatan, dikabulkan permohonan, naturalisasi,
sebagai akibat dari perkawinan, turut ayah/ibunya, dan
pernyataan.
Naturalisasi adalah suatu proses hukum yang menyebabkan
seseorang dengan syarat-syarat tertentu mempunyai
kewarganegaraan negara lain. Bagi warga Negara asing yang
ingin menjadi warga negara Indonesia (naturalisasi) harus
memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut adalah telah
berusia 21 tahun, lahir di wilayah Republik Indonesia atau
bertempat tinggal yang paling akhir minimal 5 tahun berturut-turut
atau 10 tahun tidak berturut-turut, apabila ia seorang laki-laki
yang sudah menikah, ia perlu mendapat persetujuan istrinya.
Kemudian orang tersebut harus dapat berbahasa Indonesia, sehat
jasmani dan rohani, bersedia membayar kepada kas negara
tergantung kepada penghasilan setiap bulan, mempunyai mata
pencaharian tetap, dan tidak mempunyai kewarganegaraan lain
apabila ia memperoleh kewarganegaraan atau kehilangan
kewarganegaraan RI.
Persyaratan tersebut di atas merupakan persyaratan naturalisasi
biasa. Untuk naturalisasi istimewa, diberikan kepada warga
negara asing yang telah berjasa kepada Negara RI dengan
pernyataan sendiri (permohonan) untuk menjadi WNI, atau dapat
diminta oleh pemerintah negara Republik Indonesia.
8. Pertanyaan : Jelaskan pengertian hak menurut Prof. Dr. Notonegoro! “Hak

adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang
semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu
dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang
pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.”
Jawaban : Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang
semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu
dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang
pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Menurut
pengertian tersebut individu maupun kelompok ataupun elemen
lainnya jika menerima hak hendaknya dilakukan sesuai dengan
aturan yang berlaku dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain
jadi harus pihak yang menerimannya lah yang melakukan itu.
Dari pengertian yang lain hak bisa berarti sesuatu yang mutlak
menjadi milik kita dan penggunanya tergantung kepada kita
sendiri.
9. Pertanyaan : Apa saja yang termasuk elemen kekuatan yang tidak nyata?
Jawaban : Berikut ini adalah hal-hal yang termasuk elemen kekuatan yang
tidak nyata.
a. Kepemimpinan dan kepribadian
Tidak diragukan bahwa ketidakcakapan, kearifan,
keefektivan dalam pemimpinan sangat berpengaruh terhadap
power yang dimiliki oleh suatu Negara.
b. Efisiensi organisasi birokasi
Terbentuknya birokasi yang efisien bila digunakan untuk
mengimplementasikan kebijakan-kebijakan.
c. Tipe pemerintah
d. Persatuan masyarakat
Merupakan elemen power yang beraneka ragam. Sebab
persatuan da perpecahaan bisa dimulai dari diversitas, ras dan
keagamaan dan lain-lain.
e. Reputasi

Elemen power yang susah diukur.
f. Dukungan luar negri dan ketrgantungan
Dukungan luar negri tidak selamanya menjadi elemen power
yang positif. Kadang-kadang dukungan luar negri bisa
sekaligus menjadi ketergantungan terhadap pihak luar negri.
Akibatnya strategis akan sangat terbatas antara Negara yang
tergantung via Negara pelindungnya.
g. Kecelakaan
Misalnya kematian pemimpin secara tiba-tiba, dapat
mempengaruhi hubungan power suatu Negara. Karena suatu
kecelakaan tidak bisa diprediksi.
10. Pertanyaan : Apakah kedudukan warga negara sama?
Jawaban : Dalam kehidupan bermasyarakat, kedudukan setiap warga negara
adalah sama di berbagai aspek, yaitu menjadi anggota masyarakat
yang memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa harus dibeda-bedakan.
11. Pertanyaan : Jelaskan fungsi negara dalam hal kesejahteraan dan kemakmuran?
Jawaban : Dalam hal kesejahteraan dan kemakmuran, negara berupaya agar
masyarakat dapat hidup dengan sejahtera, terutama dibidang
ekonomi dan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA
Drs. H.M. Arifin Noor. 2007. ISD (Ilmu Sosial Dasar) Untuk UIN, STAIN, PTAIS Semua
Fakultas dan Jurusan Komponen MKU. Bandung: Pustaka Setia.
Prof. DR. H. Kaelani, M.S. dan Drs. H. Achmad Zubaidi, M.Si. 2007. Pendidikan
Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Paradigma.
Hridito, Ivo, dkk. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Surabaya: Unesa
University Press.

SITUS WEB
Thomas Matulessi http://matulessi.wordpress.com/2010/09/27/pengertianbangsa/
Pengertian Bangsa
Wikipedia Ensklopedia Bebas http://id.wikipedia.org/wiki/Kewarganegaraan
Kewarganegaraan
Wikipedia Ensklopedia Bebas http://id.wikisource.org/wiki/Undang-
Undang_Republik_Indonesia_Nomor_12_Tahun_2006
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006
Wikipedia Ensklopedia Bebas http://id.wikipedia.org/wiki/Naturalisasi
Naturalisasi
Koran Bogor http://koranbogor.com/nusantara/10/10/2012/tokoh-masyarakat-sesalkan-kejari-
garut-lambat-tangani-kasus-korupsi-dana-bantuan-gempa.html
Tokoh Masyarakat Sesalkan Kejari Garut lambat Tangani Kasus Korupsi Dana Bantuan
Gempa

HKNI

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (16)

Similar to HKNI

Similar to HKNI (20)

HKNI