Bambang Widianto: Penguatan Kelembagaan TKPK Daerah

SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENANGGULANGAN KEMISKINAN:
PENGUATAN KELEMBAGAAN PUSAT DAN DAERAH

DISAMPAIKAN OLEH :
DEPUTI SESWAPRES BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN, SELAKU SEKRETARIS EKSEKUTIF TIM NASIONAL PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)

JAKARTA, 15 NOVEMBER 2011
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DASAR HUKUM
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

• Perpres No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan.
• Perpres ini adalah untuk mendukung pencapaian
visi-misi SBY-Boediono: menurunkan tingkat
kemiskinan hingga 8-10 % akhir tahun 2014.

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 22

PENCAPAIAN SASARAN TINGKAT KEMISKINAN

17,75 16,58
15,42
15,97
14,15
13,50
12,50

13,33 12,00 11,50 10,50
11,50 10,00
12,49 10,50
9,50
8,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tingkat Kemiskinan Target RPJM (Skenario Optimis) Target RPJM (Skenario Moderat)


TUGAS TNP2K

1. Menyusun kebijakan dan program penanggulangan
kemiskinan.
2. Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi
dan integrasi program penanggulangan kemiskinan
di K/L.
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan program dan kegiatan
penanggulangan kemiskinan.


KEANGGOTAAN TNP2K
• Susunan keanggotaan Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan:
 Ketua : Wakil Presiden
 Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat

 Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian

 Sekretaris Eksekutif : Deputi Seswapres Bidang
Kesejahteraan Rakyat

ANGGOTA TNP2K
1. Menteri Dalam Negeri 10. Kepala Unit Kerja Presiden
2. Menteri Keuangan Bidang Pengawasan dan
3. Menteri Sosial Pengendalian Pembangunan
(Kepala UKP4)
4. Menteri Kesehatan
11. Sekretaris Kabinet
5. Menteri Pendidikan Nasional
12. Kepala Badan Pusat Statistik
6. Menteri Pekerjaan Umum
13. Masyarakat, Dunia Usaha, dan
7. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Pemangku Kepentingan yang
dan Menengah Ditetapkan oleh Ketua
8. Menteri Pembangunan Daerah
Tertinggal
9. Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas


STRUKTUR TNP2K


STRUKTUR SEKRETARIAT TNP2K


STRUKTUR TIM PEMBIAYAAN


PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Maret 2009 – Maret 2010 : 14,7 juta penduduk keluar dari kemiskinan; 13.2 juta
penduduk masuk kembali ke bawah garis kemiskinan  Net 1,5 juta penduduk keluar
dari kemiskinan

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
10

PENTINGNYA PERLINDUNGAN SOSIAL
1. Dynamic poverty
2. Sebagai kompensasi kepada mereka yang dirugikan
karena adanya perubahan kebijakan.
3. Sebagai strategi promosi.
Memberikan kesempatan bagi yang miskin untuk dapat hidup
sehat, mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak.
4. Strategi Perlindungan
Membantu orang miskin mengatasi berbagai macam goncangan
kehidupan yang dihadapi (shock)

11

INSTRUMEN UTAMA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1. Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis
Individu atau Rumah Tangga (Klaster I)
2. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis
Komunitas (Klaster II)
3. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis
Usaha Mikro dan Kecil (Klaster III)

12

PRIORITAS JANGKA PENDEK - MENENGAH
1. Unifikasi Sistem Penargetan Nasional
2. Menyempurnakan Pelaksanaan Bantuan Sosial
Kesehatan untuk Keluarga Miskin
3. Menyempurnakan Pelaksanaan dan Memperluas
Cakupan Program Keluarga Harapan
4. Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat
Lainnya ke dalam PNPM
5. Menyusun Peta Jalan Sistem Keuangan Inklusif

13

UNIFIKASI SISTEM PENARGETAN
KONDISI TERKINI PELAKSANAAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
NASIONAL


SISTEM PENTARGETAN NASIONAL
• Sistem Pentargetan Nasional adalah suatu sistem
penetapan sasaran keluarga yang berhak pendapatkan
program perlindungan/jaminan sosial dari Pemerintah.
• Suatu sistem pentargetan dikatakan yang efektif apabila
mampu secara tepat mengurangi exclusion error dan
inclusion error.

15

EFEKTIFITAS PENTARGETAN PROGRAM BANTUAN
SOSIAL SELAMA INI
100
Persentase Penerima Bantuan

75

Raskin
50

BLT

25
Efektifitas pentargetan setiap program dapat
Daerah diperbaiki apabila seluruh program
Pentargetan Jamkesmas menggunakan basis data yang sama (unified)
Efektif
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Desil Konsumsi Rumah Tangga
Sumber: Susenas 2009
16

BASIS DATA TERPADU PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL
Berisikan daftar
Pengalaman berbagai Dilaksanakan nama, alamat & variabel
pentargetan sebelumnya terintegrasi oleh BPS utama RT 40% kelompok
terbawah
BLT
O
I Proses
PROSES
Jamkesmas
N Proses U
PENDATAAN
Pendataan T
P Pendataan
(Dilakukan 3 th sekali, Basis Data
Raskin
2011 PPLS P
U PSE 2005,
2011 Terpadu
2008, berikutnya PPLS U
T
PKH 2011) T

Program Lain Sensus Penduduk 2010 menjadi Sebagai basis data penerima
basis daftar rumah tangga yang program perlindungan sosial
menjadi sasaran proses
pendataan Basis Data Terpadu dapat
disinergikan dengan Nomor
Induk Kependudukan

TNP2K MELAKUKAN KENDALI MUTU SISTEM PENTARGETAN NASIONAL
17

PENETAPAN SASARAN PROGRAM
MENGGUNAKAN BASIS DATA TERPADU
Kriteria kepesertaan untuk suatu
Kriteria Kepesertaan Program Perlindungan Sosial
Program Perlindungan Sosial ditetapkan oleh Menteri terkait

Basis Data Terpadu Kriteria tersebut diterapkan kepada
Program Perlindungan Sosial Basis Data Terpadu

Program Program Program Dihasilkan daftar nama dan alamat
Perlindungan Perlindungan Perlindungan rumah tangga peserta masing-masing
Sosial A Sosial B Sosial C program

18

PENETAPAN SASARAN PKH
MENGGUNAKAN BASIS DATA TERPADU
Kriteria kepesertaan untuk PKH ditetapkan
Kriteria Kepesertaan oleh Menteri Sosial: Keluarga Sangat Miskin
Program Keluarga Harapan yang memiliki: Ibu Hamil/Nifas, Anak usia 0-6
tahun, Usia SD atau SMP, Usia 15-18 tahun
yang belum selesai pendidikan dasar

Kriteria tersebut diterapkan kepada
Basis Data Terpadu yang berisikan daftar nama
Basis Data Terpadu
Program Perlindungan Sosial
dan alamat 40% penduduk Indonesia dengan
status sosial ekonomi terendah

Program Keluarga Harapan
Dihasilkan daftar nama dan alamat
Keluarga calon peserta PKH

19

CAKUPAN BASIS DATA TERPADU
Basis Data Terpadu berisikan daftar nama
40 % dan alamat 40% penduduk Indonesia
dengan status sosial ekonomi terendah

Bukan
Miskin

24 % 120% Garis Kemiskinan

Hampir
Miskin

12,49% Garis Kemiskinan

Miskin

5% 80% Garis Kemiskinan
Sangat
Miskin

20

KONDISIKONDISI TERKINI PELAKSANAAN
TERKINI PELAKSANAAN


PKH TELAH DILAKSANAKAN
SEBAGAI PROGRAM PILOT SEJAK TAHUN 2007
2007 2008 2009 2010 2011
Jumlah Rumah Tangga 0,500 0,642 0,720 0,816 1,116
(juta RT)
Alokasi dana (Rp miliar) 800 1.000 1.100 1.300 1.600
Provinsi 7 13 13 20 25
Kabupaten/Kota 48 70 70 88 103
Kecamatan 337 637 781 946 1.151
Desa/Kelurahan 4.311 7.654 9.068 11.080 13.641

Pendamping 1.305 2.448 3.036 3.452 4.072
Operator & Staf Data 192 279 334 455 510
Koordinator Wilayah 3 8 8 18 23

Sumber: Kementerian Sosial

11

PKH TELAH BERJALAN
SEBAGAI PROGRAM CONDITIONAL CASH TRANSFER

Terlihat dari : (1) Verifikasi kepatuhan telah berjalan
(2) Keluarga mengetahui kewajibannya
(3) Program menerapkan penalti atas ketidakpatuhan

• VERIFIKASI adalah kunci dari pelaksanaan CCT.
• Di awal 2011, 91% dari penerima manfaat PKH telah diverifikasi
• Juni 2011: terdapat total 1,7 juta anggota keluarga yang dipantau oleh
PKH
Anak balita : 493.693 orang Anak usia SMP : 308.159 orang
Anak usia SD : 867.701 orang Ibu hamil : 28.491 orang


VERIFIKASI TELAH DIJALANKAN
ATAS KEPATUHAN KELUARGA MENJALANKAN KEWAJIBAN

% Keluarga Sasaran yang terverifikasi Hasil spot check TNP2K
91
menunjukkan bahwa
86
82 79 mayoritas keluarga PKH
mengetahui tentang
41 kewajiban yang harus
dipenuhi.

2010 - I 2010 - II 2010 - III 2010 - IV 2011 - I


13

PENALTI TELAH DITERAPKAN
BAGI KELUARGA YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN

% Keluarga Sasaran yang terkena PENALTI berupa pemotongan
pemotongan bantuan, Tahun 2010
bantuan dikenakan bagi
keluarga yang tidak
16 12.7 memenuhi kewajiban
12
8.2
8
7.2 Pembayaran tahap I tidak ada
penalti karena langsung
4
dibayarkan. Verifikasi mulai
0 dilaksanakan setelah
2010 - I 2010 - II 2010 - III 2010 - IV
pembayaran tahap I.

14

BERBAGAI STUDI/ASSESSMENT
TELAH DILAKUKAN
• Laporan Akhir Evaluasi Program Perlindungan Sosial: Program Keluarga
Harapan 2009 (BAPPENAS)
• PKH Laporan Akhir Spot Check PKH 2009 (Kementerian Sosial, PKH)
• PKH Spot Check 2010 (Pusat Penelitian Kesehatan, Universitas Indonesia)
• PKH Final Impact Evaluation Report of Indonesia’s Household Conditional
Cash Transfer Program (World Bank 2010)
• PKH Operational Assessment reports (Ayala 2010, Tarcisio 2010)
• ADB Pro-Poor Planning and Budgeting Project Working Paper 5 – Two case
studies on implementing Indonesian CCT program (BAPPENAS)
• Qualitative Impact Study for PNPM Generasi and PKH on the Provision and
the Utilization of Maternal and Child Health Services and Basic Education
Services in the Provinces of West Java and East Nusa Tenggara (SMERU 2011)
• PKH PER Report Draft (World Bank 2011)
• Spot Check PKH di 7 Kabupaten 2011 (TNP2K)

16

DAMPAK PKH TERHADAP KESEHATAN
• PKH memberi dampak positif dan nyata dalam meningkatkan perilaku
hidup sehat penerima program
– Jumlah kunjungan ibu hamil dan ibu nifas ke fasilitas kesehatan
meningkat 7-9 percentage points;
– Jumlah balita yang ditimbang meningkat sekitar 15-22 percentage
points;
– Persalinan menggunakan fasilitas kesehatan meningkat 5 percentage
points;
– Persalinan dibantu petugas kesehatan (bidan terlatih dan dokter)
meningkat 6 percentage points;
• Dampak PKH lebih kuat di daerah dengan fasilitas kesehatan yang lebih
baik: dampak di daerah perkotaan lebih baik dibandingkan dampak di
perdesaan.
• Meskipun demikian belum diketahui dampak jangka panjang terhadap
kesehatan. Biasanya diperlukan waktu yang lebih lama pelaksanaan
program dan tidak terlihat pada 1-3 tahun pelaksanaan program.
17

DAMPAK PKH TERHADAP PENDIDIKAN
• Mendorong anak usia 6-15 tahun untuk tetap di sekolah, dan
tingkat ketidakhadiran anak dari keluarga PKH relatif rendah
• Tidak terlihat peningkatan nyata pada tingkat partisipasi SD
ataupun SMP
– Partisipasi SD sudah tinggi
– Untuk tingkat SLTP terkait faktor a.l.: jadwal penyaluran PKH tidak sesuai
waktu pendaftaran (April-Mei), dan jumlahnya tidak selalu mencukupi
untuk pendaftaran ke SMP.
• Belum terlihat spillover effect PKH terhadap pengurangan
pekerja anak (pengurangan sebesar 0,6% dan tidak signifikan).
– Mekanisme PKH perlu disempurnakan untuk menangani pekerja anak
– Diduga nilai bantuan tunai tidak cukup besar untuk mengkompensasi
pendapatan pekerja anak
– PKH tidak bisa menjadi satu-satunya program menangani pekerja anak.

18

DAMPAK PKH TERHADAP PENGELUARAN KONSUMSI
• Di tahun 2009 Program PKH meningkatkan rata-rata konsumsi
perkapita per bulan sebesar 10 persen dibandingkan tahun 2007
• Transfer tunai PKH digunakan untuk tujuan kesehatan dan
pendidikan (seragam, sepatu, suplemen gizi dan biaya transportasi)
serta keperluan lain (perbaikan rumah, pembayaran utang)

DAMPAK PKH LAINNYA
• PKH memberi spill-over effect pada keluarga yang tidak menerima
program (namun masih di kecamatan yang sama), antara lain:
o Jumlah kunjungan bumil meningkat (4 percentage points)
o Anak usia 0-5 tahun yang ditimbang meningkat sekitar 7
percentage points.
o Persalinan lebih banyak (8 percentage points) dilakukan di fasilitas
kesehatan.
19

ARAH STRATEGIS
KONDISI TERKINI PELAKSANAAN PKH
PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN
Perluasan Cakupan PKH
Melayani 3 Juta Keluarga Pada Tahun 2014


ARAH PERLUASAN PKH (1)
• Pentargetan
– Data penerima PKH bersumber dari Basis Data Terpadu
– Peserta PKH adalah berbasiskan keluarga
– Otomatis kepesertaan Jamkesmas, Raskin, dan Bantuan Pendidikan
untuk keluarga PKH

• Pembayaran
– Dilakukan tepat waktu untuk mendukung peningkatan pendaftaran
di sekolah
– Pembayaran menggunakan rekening penerima (GIRO online) dan
pembayaran via bank (untuk sekaligus meningkatkan financial
inclusion)
• Pembukaan rekening bank membutuhkan KTP
– Pembayaran untuk keluarga penerima PKH yang baru dilakukan
minimal 2 kali setahun

21

ARAH PERLUASAN PKH (2)
• Prinsip Cakupan
– 2012 PKH di sedikitnya 1 kabupaten/kota di setiap provinsi
– Mulai 2012 ekspansi di kabupaten yang sama di setiap provinsi (Prinsip
Saturasi)
– Prioritas daerah dengan angka kemiskinan tinggi
– 2014 cakupan keluarga sasaran meliputi seluruh keluarga sangat miskin

• Perencanaan 2012
Lokasi Jumlah Keluarga

Keluarga di 8 provinsi baru 120.000
Keluarga di kab/kota baru, di provinsi yang sudah ada PKH 100.000
Keluarga di kecamatan baru, di kab/kota yang sudah ada PKH 180.000
Total tambahan keluarga baru 2012 400.000
Sumber: Kementerian Sosial dan TNP2K

22

CAKUPAN DAERAH LOKASI PKH, TAHUN 2011

Kabupaten/Kota Penerima PKH
Sumber: TNP2K dan Kemensos

23

CAKUPAN PKH DI PROVINSI NAD
SABANG

PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM
BANDA ACEH
ACEH BESAR

LHOKSEUMAWE
PIDIE BIREUEN
ACEH UTARA
ACEH JAYA Kabupaten/Kota Penerima PKH
BENER MERIAH
ACEH TIMUR
ACEH TENGAH
ACEH BARAT KOTA LANGSA

ACEH TAMIANG
NAGAN RAYA

GAYO LUES
ACEH BARAT DAYA

ACEH TENGGARA

ACEH SELATAN

SIMEULUE
ACEH SINGKIL

ACEH SINGKIL


24

CAKUPAN PKH DI PROVINSI JAWA BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

BEKASI
KARAWANG
KOTA BEKASI

KOTA DEPOK
SUBANG INDRAMAYU
BOGOR
KOTA BOGOR PURWAKARTA

CIREBON
KOTA CIREBON
KOTA CIMAHI SUMEDANG MAJALENGKA
BANDUNG BARAT
KOTA SUKABUMI KOTA BANDUNG
KUNINGAN
SUKABUMI
BANDUNG
CIANJUR

KOTA TASIKMALAYA KOTA BANJAR
GARUT
TASIKMALAYA

CIAMIS
Kabupaten/Kota Penerima PKH



PERENCANAAN PKH s/d 2014
2011 2012 2013 2014
Keluarga sasaran (juta) 1,116 1,516 2,4 3,0

Provinsi 25 33 33 33
Kabupaten/Kota 103 166 350 500
Kecamatan 1.151 1.551 2.667 3.342
Desa 13.641 21.471 29.301 37.131

Kebutuhan dana (Rp triliun) 1,8 3,2 4,2
Sumber: Kementerian Sosial dan TNP2K
Catatan: Agar dapat dialokasikan 2 kali pembayaran bagi keluarga sasaran baru di tahun
2013 (sebesar 884 ribu keluarga), maka diperlukan aktifitas persiapan pembayaran di
tahun 2012. Akan ada dampak pada komposisi biaya administrasi, namun hal tersebut
dapat dibenarkan karena akan menciptakan efisiensi pelaksanaan program di tahun
anggaran berikutnya.

26

ESTIMASI CAKUPAN 2014
UNTUK LAYANAN 3 JUTA KELUARGA PENERIMA PKH
Menggunakan informasi yang ada sekarang,
diproyeksikan bahwa cakupan layanan 3 juta keluarga
penerima PKH berarti layanan kepada:
– Balita : 1,7 juta
– Anak usia SD : 3,0 juta
– Anak usia SMP : 1,1 juta
– Ibu hamil : 100 ribu

Secara total berarti pendampingan, verifikasi, dan layanan
kepada 5,9 juta orang dari Keluarga Sangat Miskin.

27

KEBUTUHAN KELEMBAGAAN
(INSTITUSIONAL)
Pelayanan Untuk 3 Juta Keluarga Pada Tahun 2014 Membutuhkan Pelaksanaan
Fungsi-fungsi Penting PKH Dalam Suatu Sistem Yang Efektif Dan Efisien


TAHAP-TAHAP PELAKSANAAN PKH
1 2 3
PERTEMUAN AWAL
DATA PENTARGETAN
DAN VALIDASI
Penentuan lokasi dan Memastikan Keluarga
Penyiapan data dasar, Keluarga Sangat Miskin Sangat Miskin sebagai
diperolah dari penyedia berdasarkan kuota nasional peserta PKH, melibatkan
data dan Keluarga Sangat Miskin stakeholder, fasdik/faskes,
di Kab/Kota Keluarga Sangat Miskin

6 5 4
PEMUTAKHIRAN DATA VERIFIKASI PEMBAYARAN

Pembayaran tahap awal
Memastikan
berdasarkan
Perbaikan data peserta komitmen/kepatuhan
validasi, tahap selanjutnya
secara periodik Keluarga Sangat Miskin
berdasarkan verifikasi dan
menjalankan kewajiban
pemutakhiran data

29

STRUKTUR ORGANISASI – TINGKAT PUSAT
Struktur organisasi ini mencerminkan fungsi-fungsi yang harus dijalankan agar
PKH dapat mencakup 3 juta keluarga penerima.
Menggunakan benchmark internasional, pelaksanaan fungsi di bawah
membutuhkan sekitar 100 orang staf.

Kepala
Program

SDM dan Sosialisasi dan
Administrasi Sistem Informasi Operasional
Pelatihan Hubungan Luar

Pengolahan Koordinasi Lintas
Anggaran & Keu. SDM Wilayah Timur
Pembayaran Sektor

Pengadaan Sistem Informasi Pelatihan Wilayah Tengah Sosialisasi Publik

Hukum Perlengkapan IT Wilayah Barat

30

DIMENSI TUGAS OPERASIONAL
(DIBAGI DALAM KAWASAN TIMUR-TENGAH-BARAT)
• Penetapan prosedur
• Registrasi peserta
• Verifikasi / kepatuhan
• Layanan pengaduan (complaints/grievances)
• Pemutakhiran data
• Monitoring program

31

TINGKAT PROVINSI TINGKAT KAB/KOTA
Koordinator Program Koordinator Program
Provinsi Kab/Kota

Manager
Operasi Administrasi

Layanan
Layanan Pengaduan
Data & informasi Pendamping
Penerima

MIS
Admin
• Dibutuhkan penguatan koordinasi pelaksanaan PKH di tingkat
provinsi. Rata-rata jumlah staf provinsi: 20 orang.
• Rata-rata jumlah staf administrasi dan pendamping di setiap
kabupaten/kota adalah 17 orang.
32

TOTAL KEBUTUHAN STAF
Pusat Berdasarkan perkiraan
100 staf
menggunakan benchmark
internasional, maka untuk
Provinsi melayani sejumlah 3 juta
33 @ 20 staf = 360 staf keluarga sasaran, dibutuhkan
total 8.960 orang staf yang
terbagi di tingkat
Kabupaten / Kota Pusat, Provinsi, dan
500 @ 17 staf = 8500 staf
Kabupaten/Kota
(1500 operator data, 6000 pendamping,
500 koordinator kab/kota,
500 staf administrasi)

33

KOORDINASI ANTARLEMBAGA
KONDISISasaran Pada Tahun 2014
Mensukseskan 3 Juta Keluarga
TERKINI PELAKSANAAN
Dibutuhkan Koordinasi Antar-K/L yang Kuat, karena PKH Adalah Program Nasional
yang bersifat Lintas Sektoral


PKH ADALAH PROGRAM NASIONAL
Fasilitas
Keluarga PKH Pendidikan, Kesehatan,
(Demand Side) & Rumah Singgah
(Supply Side)

Kementerian Pendidikan Nasional
Kementerian Sosial
Kementerian Kesehatan
Memastikan kesediaan Keluarga • Layanan fasilitas pendidikan & kesehatan,
untuk mengikuti program:
Pendampingan, Pemantauan • Pencatatan kehadiran di fasdik/faskes
Kepatuhan, dan Pembayaran untuk verifikasi kepatuhan program 
tugas tambahan bagi staf fasdik/faskes
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kementerian Sosial
• Layanan rumah singgah (shelter) bagi
anak jalanan dan pekerja anak.

35

KOMPLEMENTARITAS PROGRAM (1)
BANTUAN
RASKIN JAMKESMAS PKH PENDIDIKAN

• Karena mencakup keluarga sangat miskin, maka penerima PKH secara
otomatis adalah juga penerima Jamkesmas, Raskin, dan Bantuan
Pendidikan untuk keluarga miskin.
• Komplementaritas program di Klaster I memastikan bantuan sosial yang
sifatnya terpadu.
• Alternatif:
– Kepesertaan otomatis menggunakan kartu penerima PKH
– Setiap tahun PKH memberikan daftar penerima PKH kepada
Pengendali Jamkesmas, Raskin & Bantuan Pendidikan
• Sekretariat TNP2K dapat menjadi fasilitator komplementaritas program.

36

KOMPLEMENTARITAS PROGRAM (2)
PNPM
PKH
GENERASI

• PNPM Generasi adalah Community Conditional Cash
Transfer, yang seyogyanya merupakan komplementer
dengan PKH  Komplementaritas program Klaster I dan
Klaster II.
• Sinkronisasi lokasi PKH dengan lokasi PNPM Generasi.
• Sinkronisasi kegiatan Pendamping PKH dan Fasilitator PNPM.
• Pelibatan komunitas dalam pemantauan/evaluasi kegiatan
(dan remunerasi) Pendamping PKH.

37

STRATEGI NASIONAL BANTUAN SOSIAL TERPADU BERBASIS
KELUARGA - KLASTER 1 (INTEGRATED FAMILY BASED SOCIAL ASSISTANCE)
Sangat Miskin Miskin Hampir Miskin
Kesehatan Dasar
1 Jamkesmas
PKH
Resiko (Seluruh peserta PKH otomatis peserta
Kesehatan Jamkesmas)

Catastrophic

Pendidikan Dasar
2 PKH Bantuan pendidikan
(s/d SLTP)
Keberlanjutan
Pendidikan (Terintegrasi memastikan keberlanjutan jenjang,
Pendidikan Tinggi Seluruh peserta PKH otomatis mendapatkan bantuan pendidikan)

Ketidakmampuan
3 PKH Raskin
Guncangan
Cash for work
Ekonomi
Bantuan tunai
Dampak kebijakan Pada kondisi krisis dimungkinkan program perlindungan lainnya

48

DASAR HUKUM TKPK DAERAH
• Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010
Tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan
• Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42
Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan
Kabupaten/Kota


KELEMBAGAAN TKPK PROVINSI
Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur.
• Ketua TKPK Provinsi: Wakil Gubernur yang ditetapkan
oleh Gubernur.
• Sekretaris TKPK Provinsi: Kepala Bappeda Provinsi
yang ditetapkan oleh Gubernur.
• Keanggotaan TKPK Provinsi terdiri dari unsur
pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku
kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
• Penetapan tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja,
sekretariat, dan pendanaan TKPK Provinsi diatur dengan
Surat Keputusan Gubernur dengan memperhatikan
Perpres 15/2010.

50

STRUKTUR ORGANISASI TKPK PROVINSI

51

KELEMBAGAAN TKPK KABUPATEN/KOTA
Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

• Ketua : Wakil Bupati/Wakil Walikota (ditetapkan oleh
Bupati/Walikota)

• Sekretaris : Kepala Bappeda Kabupaten/Kota (ditetapkan oleh
Bupati/Walikota)

• Anggota : terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha,
dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan
kemiskinan.

• Penetapan tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja,
sekretariat, dan pendanaan TKPK Kabupaten/Kota diatur dengan SK
Bupati/Walikota dengan memperhatikan Perpres No. 15 tahun 2010.

52

STRUKTUR ORGANISASI TKPK KABUPATEN/KOTA

53

HARAPAN KEPADA TKPK DAERAH
1. TKPKD mampu mendorong proses perencanaan dan
penganggaran yang dapat mendukung efektivitas
penanggulangan kemiskinan.
2. TKPKD mampu melakukan koordinasi dan pemantauan
program penanggulangan kemiskinan di daerah.
3. TKPKD menyampaikan laporan hasil rapat koordinasi
TKPKD, paling sedikit 3 kali setahun (Pasal 25
Permendagri No. 42 tahun 2010); dan hasil pelaksanaan
penanggulangan kemiskinan di daerah kepada Wakil
Presiden selaku Ketua TNP2K (Pasal 27 Permendagri
No. 42 tahun 2010)
54

TUGAS TIM TEKNIS TKPK DAERAH
Menyiapkan Agenda Rapat TKPK Daerah, yakni:
1. Hasil analisis terhadap kondisi kemiskinan di
daerah
2. Hasil analisis terhadap anggaran belanja untuk
penanggulangan kemiskinan di daerah (APBN dan
APBD)
3. Skema koordinasi dan pengendalian
pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
di daerah

55

MEMANTAU SITUASI DAN KONDISI
KEMISKINAN DI DAERAH


PENENTUAN INDIKATOR


ANGKA KEMATIAN BAYI DAN INDIKATOR
PENDUKUNGNYA

Proporsi Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan
Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup Lebih dari 95 Persen
Kurang dari 15 Jiwa 90-95 Persen
15 - 20 Jiwa 85-95 Persen
20 - 25 Jiwa Kurang dari 85 Persen
Lebih dari 25 Jiwa

Angka Kematian Bayi Kelahiran Ditolong Tenaga
Kesehatan

Rasio Dokter Per 100.000 Penduduk
Lebih dari 90 Orang Jarak Puskesmas Terdekat
60 - 90 Orang Kurang dari 3 Kilometer
30 - 60 Orang 3 - 6 Kilometer
Kurang dari 30 Orang 6 - 9 Kilometer
Lebih dari 9 Kilometer

Rasio Dokter
Jarak Puskesmas Terdekat


ANALISIS PERBANDINGAN ANTAR WILAYAH
Contoh Kasus
Perbandingan Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup
Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Bali 2009
40

35

30
31,42
25
26,17
Jiwa

20
36,50
32,35 32,04
15

23,25 22,70 22,61 21,60
10
18,67
14,84
5

0
KARANG BULELENG KLUNGKUNG BANGLI JEMBRANA BADUNG GIANYAR KOTA TABANAN
ASEM DENPASAR
AKB Kab./Kota AKB Provinsi AKB Nasional
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011


ANALISIS RELEVANSI
Contoh Kasus

50

45 43,50

40
35,59
35
Jiwa

32,21 31,42

30
29,20
25 27,06 26,35 26,17

20
2002 2005 2008 2009
PROVINSI BALI NASIONAL


ANALISIS EFEKTIVITAS
Contoh Kasus

30

29

28

27
Jiwa

26 29,20

25 27,06
26,35 26,17
24

23
2002 2005 2008 2009

Pada periode tahun 2002-2009, AKB Provinsi Bali menurun dari 29,20 jiwa/1000 kelahiran hidup
pada tahun 2002 menjadi 26,17 jiwa/1000 kelahiran hidup pada tahun 2009. Dengan demikian,
program-program yang mendukung penurunan angka kamatian bayi (AKB) di Provinsi Bali efektif
dan berdampak positif terhadap kualitas kesehatan penduduk, khususnya kesehatan bayi.

ANALISIS PENENTUAN WILAYAH PRIORITAS
Contoh Kasus
Penentuan Kabupaten/kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi
Di Bidang Kesehatan Provinsi Bali 2009
39
Angka Kematian Bayi Per 1.000

Prioritas 1 KARANG ASEM
Prioritas 3
34 BULELENG
Kelahiran Hidup

KLUNGKUNG

29

24
BADUNG BANGLI JEMBRANA
Prioritas 4 GIANYAR
19 KOTA DENPASAR Prioritas 2

TABANAN
14
0 2 4 6 8 10
Sumber: Hasil Estimasi TNP2K Tingkat Kemiskinan

Dengan menggunakan tingkat kemiskinan sebagai target intervensi dan angka kematian bayi (AKB)
per 1.000 Kelahiran Hidup sebagai salah satu indikator utama dibidang kesehatan dapat ditentukan
wilayah-wilayah yang perlu memperoleh prioritas intervensi. Prioritas Pertama adalah wilayah
dengan tingkat kemiskinan tinggi dan AKB tinggi. Pada wilayah tersebut diperlukan langkah-langkah
untuk menurunkan AKB dengan target kelahiran yang berasal dari rumah tangga miskin. Wilayah
tersebut adalah: Kabupaten Karang Asem, Buleleng dan Klungkung.


ANALISIS BESARAN PENGELUARAN
PEMERINTAH DAERAH


ANALISIS ANGGARAN MELIHAT KESESUAIAN
ALOKASI DENGAN PRIORITAS
Contoh Kasus
Distribusi Belanja Menurut Fungsi ,
Provinsi Bali Tahun 2010 (Juta Rupiah)
Kesehatan
Rp.96.452 Pendidikan
4,58% Rp. 183.424
8,71%

Perlindungan Sosial
Rp. 29.464
1,40%

Ekonomi
Pelayanan Umum Rp. 36.7063
Rp.1.335.375 17,43%
63,41%
Ketertiban dan
Ketentraman
Rp.46.106
2,19%

Pariwisata dan Budaya
Rp.481.63
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan 2011 2,29%


ANALISIS ANGGARAN UNTUK MELIHAT PERKEMBANGAN ALOKASI
ANGGARAN DARI TAHUN KE TAHUN
Contoh Kasus
Perkembangan Distribusi Belanja Bidang Kesehatan,
Provinsi Bali Tahun 2007 - 2010 (Milliar Rupiah)
7,00 210,0

6,00 6,51
160,0
5,00

Miliar Rp
4,60 4,64 4,58 110,0
Persen

4,00
106,98
3,00 96,45
60,0
69,66
2,00 57,81
10,0
1,00

0,00 (40,0)
2007 2008 2009 2010
Proporsi Alokasi Belanja Bidang Kesehatan (%) Alokasi Belanja Bidang Kesehatan (Miliar)
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, kementerian Keuangan 2011


ANALISIS ANGGARAN OLEH PEMERINTAH DAERAH SATU TINGKAT
DI ATASNYA UNTUK MELIHAT DISTRIBUSI ANGGARAN
Contoh Kasus
Distribusi Anggaran Bidang Kesehatan dan Permasalahan Angka Kematian Bayi
Provinsi Bali, Tahun 2010
45 120,0

Alokasi Belanja Kesehatan (Miliar Rp)
Angka Kematian Bayi (Jiwa)

30 80,0

15 40,0

0 -
JEMBRANA TABANAN BADUNG GIANYAR KLUNGKUNG BANGLI KARANG BULELENG KOTA
ASEM DENPASAR

Sumber: Hasil Estimasi TNP2K
Angka Kematian Bayi Alokasi Belanja Kesehatan


CONTOH KASUS ANALISIS DISTRIBUSI ANGGARAN:
BIDANG KESEHATAN
Contoh Kasus
Belanja Kesehatan Menurut Jenis Program Kabupaten Ende, Tahun 2009

TOTAL
PROGRAM PERSEN
(RP)
Program Kesehatan Masyarakat 14,997,017,108 21.15%
PR 1.1 KIA 1,789,936,829 2.52%
PR 1.2 Gizi 529,165,600 0.75%
PR 1.3 Immunisasi 250,209,538 0.35%
PR 1.5 Malaria 7,147,062 0.01%
PR 1.6 HIV/AIDS 107,281,285 0.15%
PR 1.7 Penyakit Menular Lain 532,680,000 0.75%
PR 1.9 KB 248,927,050 0.35%
PR 1.10 Usaha Kesehatan Sekolah 38,465,000 0.05%
PR 1.12 Kesehatan Lingkungan 10,649,674,005 15.02%
PR 1.13 Promosi Kesehatan 769,817,416 1.09%
PR 1.14 Penanggulangan Bencana 28,219,238 0.04%
PR 1.15 Surveilans 42,994,085 0.06%
PR 1.16 Program Kesehatan Masyarakat Lainnya 2,500,000 0.00%

TOTAL
PROGRAM PERSEN
(RP)
Program Kesehatan Perorangan 25,069,669,749 35.35%
PR 2.1 Pelayanan Rajal 927,859,101 1.31%
PR 2.2 Pelayanan Ranap 2,159,795,759 3.05%
PR 2.3 Pelayanan Rujukan 4,444,890,100 6.27%
PR 2.4 Pengobatan Umum (tidak jelas masuk PR 2.1- 2.3) 17,537,124,790 24.73%
Program yang Menyangkut Capacity Building/Penunjang 30,855,527,371 43.51%
PR 3.1 Administrasi & Manajemen 15,854,286,995 22.35%
PR 3.3 Capacity Building 1,401,968,343 1.98%
PR 3.4 Pengadaan dan Pemeliharaan Infrastruktur 8,486,541,583 11.97%
PR 3.5 Pengawasan (Monitoring dan Supervisi) 81,240,000 0.11%
PR 3.6 Obat dan Perbekalan Kesehatan 5,014,666,210 7.07%
PR 3.8 Program Capacity Building/Penunjang Lainnya 16,824,240 0.02%
Grand Total 70,922,214,228 100.00%
Sumber: Ascobat Gani, 2010

Distribusi anggaran program kesehatan masyarakat lebih kecil dibandingkan dengan anggaran program
penunjang dan program kesehatan perorangan. Dari keseluruhan anggaran sektor kesehatan, hanya 21,15
persen yang digunakan untuk program kesehatan masyarakat. Anggaran program kesehatan masyarakat yang
relatif lebih kecil berpotensi memperlambat pencapaian sasaran pembangunan dan sasaran pencapaian
MDGs, khususnya pada bidang kesehatan.

CONTOH KASUS ANALISIS GAP: BIDANG PENDIDIKAN
Contoh Kasus
Kebutuhan dan Pemenuhan Biaya Operasional Satuan pendidikan - Jenjang
Sekolah Dasar (SD/MI) Kota Surakarta

100.000
APBD 2 -
30.000 BPMKS KOTA

530.000 APBD 1 - BOS-
400.000 P

APBN - BOS

BOSP Pembiayaan

Sumber: Hasil Perhitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kota Surakarta, 2010

Hasil perhitungan BOSP untuk SD/MI dengan menggunakan indeks Permendiknas adalah sebesar Rp
530,000 per siswa. Pemerintah pusat melalui alokasi BOS menyediakan sebesar Rp 400.000 per siswa.
Sisanya sebesar Rp. 130,000 per siswa harus disediakan oleh pemerintah daerah. Jika Pemerintah Provinsi
mengalokasikan Rp. 30.000 per siswa, maka pemerintah kota harus menyediakan Rp. 100,000 per siswa.

Contoh Kasus
Kebutuhan dan Pemenuhan Biaya Operasional Satuan pendidikan - Jenjang Sekolah
Menengah Pertama (SMP/MTs) Kota Surakarta

24.000
50.000
APBD 2 -
BPMKS KOTA

APBD 1 - BOS-P
649.000
575.000

APBN - BOS

BOSP Pembiayaan

Hasil perhitungan BOSP untuk SMP/MTS dengan menggunakan indeks Permendiknas adalah sebesar Rp
649,000 per siswa. Pemerintah pusat melalui alokasi BOS menyediakan sebesar Rp 575.000 per siswa.Sisanya
sebesar Rp. 74,000 per siswa harus disediakan oleh pemerintah daerah. Jika Pemerintah Provinsi


Contoh Kasus
Kebutuhan dan Pemenuhan Biaya Operasional Satuan pendidikan - Jenjang Sekolah
Menengah Pertama (SMP/MTs) Kota Surakarta

24000.0
50000.0
APBD 2 -
BPMKS KOTA

APBD 1 - BOS-P
649000.0
575000.0

APBN - BOS

BOSP Pembiayaan

Hasil perhitungan BOSP untuk SMP/MTS dengan menggunakan indeks Permendiknas adalah sebesar Rp
649,000 per siswa. Pemerintah pusat melalui alokasi BOS menyediakan sebesar Rp 575.000 per siswa.Sisanya
sebesar Rp. 74,000 per siswa harus disediakan oleh pemerintah daerah. Jika Pemerintah Provinsi


ANALISIS PERBANDINGAN PROPORSI BELANJA
OPERASIONAL SEKOLAH
Contoh Kasus
Perbandingan Proporsi Belanja Operasional Sekolah
Kota Surakarta Operasional
non-sekolah Rp
30.2 M(8%)
Operasional
sekolah Rp 18
(5%)
Modal non
sekolah Rp3.1
Gaji pendidik M (1%)
Rp 245.4 M
Modal Sekolah-
(67%)
PBM Rp13.2 M
(4%)

Gaji bukan Modal sekolah
pendidik Rp infrastruktur
18.8 Rp39.6M
(5%) (11%)


ANALISIS SUMBER DAYA PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
Contoh Kasus

Rasio Siswa/ Guru dan Rasio Rombel/Guru tingkat SD/MI
Provinsi Sumatera Barat,Tahun 2009/2010
Rasio Rasio
Jumlah Jumlah Jumlah
Kabupaten Siswa / Rombel /
Siswa Rombel Guru
Guru Guru
KEPULAUAN MENTAWAI 12.311 691 505 24,38 0,73
PESISIR SELATAN 61.593 2.007 3.820 16,12 1,90
SOLOK 50.754 2.275 3.739 13,57 1,64
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG 53.406 1.306 1.872 28,53 1,43
TANAH DATAR 43.094 1.962 2.965 14,53 1,51
PADANG PARIAMAN 61.520 2.691 3.653 16,84 1,36
AGAM 50.657 2.658 3.904 12,98 1,47
LIMA PULUH KOTO 45.536 2.362 3.577 12,73 1,51
PASAMAN 38.921 1.636 2.271 17,14 1,39
SOLOK SELATAN 21.166 959 1.706 12,41 1,78
DHARMASRAYA 24.274 1.066 1.726 14,06 1,62
PASAMAN BARAT 53.423 2.033 3.742 14,28 1,84
KOTA PADANG 97.211 3.126 5.713 17,02 1,83
KOTA SOLOK 7.210 291 600 12,02 2,06

Rasio Rasio
Jumlah Jumlah Jumlah
Kabupaten Siswa / Rombel /
Siswa Rombel Guru
Guru Guru
KOTA PADANG PANJANG 6.123 219 807 7,59 3,68
KOTA BUKITTINGGI 14.331 600 849 16,88 1,42
KOTA PAYAKUMBUH 14.932 529 904 16,52 1,71
KOTA PARIAMAN 11.037 440 471 23,43 1,07
SUMATERA BARAT 674.306 27.203 43.516 15,50 2,07

Rasio siswa/ guru di Provinsi Sumatera Barat rata-rata adalah 15 orang siswa/guru, lebih rendah dari
Standar Nasional Pendidikan sebesar 28 orang siswa/guru maupun Standar Pelayanan Minimum
Pendidikan sebesar 32 siswa/guru. Rendahnya rasio siswa/guru menunjukkan adanya kelebihan jumlah
guru di Provinsi Sumatera Barat. Rata-rata rasio rombel/guru di Sumatera Barat adalah 2,07. Sementara
itu, rasio ideal rombel/guru adalah 1. Tingginya rasio rombel/guru menunjukkan adanya kelebihan guru.


KOORDINASI DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN


PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
NASIONAL DAN SASARANNYA
No Program Sasaran

1 Program Keluarga Harapan (PKH) Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Rumah Tangga Hampir Miskin, Miskin dan
2
(Jamkesmas) Sangat Miskin
3 Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
Program Beasiswa Pendidikan untuk Keluarga Siswa dari Rumah Tangga Miskin dan
4
Miskin Sangat Miskin
Siswa SD dari Rumah Tangga Miskin dan
a. Sekolah Dasar (SD/MI)
Sangat Miskin
Siswa SMP/MTs dari Rumah Tangga
b. Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)
Miskin dan Sangat Miskin
Siswa SMA/MA/SMK dari Rumah Tangga
c. Sekolah menengah Atas (SMA/MA/SMK)
Miskin dan Sangat Miskin
Mahasiswa dari Rumah Tangga Miskin
d. Pendidikan Tinggi (Diploma dan Sarjana)
dan Sangat Miskin


No Program Sasaran

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
5 Kelompok Masyarakat Umum
Mandiri
a. PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Masyarakat Perdesaan
a. PNPM Mandiri Perkotaan Kelompok MasyarakatPerkotaan
Kelompok Masyarakat Pedalaman, Tertinggal
a. PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus
dan Khusus (Bencana, Konflik dll)
a.
PNPM Peningkatan Pembangunan Infrastruktur
Kelompok Masyarakat Perdesaan
Perdesaan (PPIP)
a. PNPM Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Wilayah
(PISEW)
a. PNPM Peningkatan Usaha Agrobisnis Pertanian
Kelompok Masyarakat Pertanian Perdesaan
(PUAP)
a. PNPM Kelautan dan Perikanan (KP) Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pelaut
a. PNPM Pariwisata Kelompok Masyarakat Perdesaan Potensial
a. PNPM Generasi Kelompok Masyarakat Perdesaan
a. PNPM Green Kecamatan Development Program (G-
KDP)
a. PNPM Neigbourhood Development (ND) Kelompok Masyarakat Perkotaan
6 Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah


PERBANDINGAN PENCAPAIAN PROSES VERIFIKASI PROGRAM
KELUARGA HARAPAN (PKH) MENURUT PROVINSI, TAHUN 2010
120

100

080

060

040

020

-

KALSEL
JABAR

DIY

JATIM
NAD

GORONTALO
SUMUT

BANTEN
SUMBAR

NTB

SULUT
NTT
DKI JAKARTA

SD SMP BUMIL BALITA


PERSENTASE ANAK BERUMUR 10-17 TAHUN
MENURUT JENIS KEGIATAN, 2009
Mengurus Lainnya
Pengangguran
Rumah Tangga 4%
Bekerja 3%
3%
10%

Sekolah
80%


NAD 5,34
SUMUT 5,26
SUMBAR 5,53
RIAU 10,02
JAMBI 4,99
SUMSEL 8,19
BENGKULU 4,18
LAMPUNG 5,88
BABEL 9,86
KEPRI 3,63
(DESEMBER 2010)

DKI Jakarta 9,47
JABAR 3,87

Kredit Per Debitur - Provinsi
JATENG 2,43
4,25

DIY 2,67
JATIM 3,49
BANTEN 5,82
BALI 3,34

NTB 3,11
NTT 4,00
KALBAR 8,86
KALTENG 9,79
KALSEL 5,04
KALTIM 5,69
SULUT 4,13
SULTENG 4,43
SULSEL 4,82
SULRA 3,03
GORONTALO 4,17
SULBAR 4,58
Kredit Per Debitur - Nasional

MALUKU 8,18
MALUT 8,96
14,16
JUMLAH KREDIT PER-DEBITUR MENURUT PROVINSI

PABAR
PAPUA 6,96
80

TERIMA KASIH


Bambang Widianto: Penguatan Kelembagaan TKPK Daerah

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Bambang Widianto: Penguatan Kelembagaan TKPK Daerah

Similar to Bambang Widianto: Penguatan Kelembagaan TKPK Daerah (20)

More from khoiril anwar

More from khoiril anwar (20)

Bambang Widianto: Penguatan Kelembagaan TKPK Daerah

Editor's Notes