Dokumen tersebut membahas tentang undang-undang pertambangan dan perburuhan di Indonesia. Secara khusus membahas perubahan pengaturan bahan galian dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 dibandingkan UU sebelumnya, serta pembagian kewenangan pengelolaan pertambangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dokumen ini juga menyinggung dampak pembangunan di bidang pertambangan yang mencakup dampak positif dan negatif.

1. UNDANG UNDANG TAMBANG
DAN PERBURUHAN
Jurusan Teknik Pertambangan
Fakultas Teknik
Universitas Palangka Raya
Risza Abiyoga Pratama Idris, ST

2. UU Nomor 11 Tahun 1967 = UU Nomor 4 Tahun 2009
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan –
ketentuan Pokok Pertambangan selama lebih kurang empat
dasawarsa sejak diberlukannya telah dapat memberikan
sumbangan yang penting bagi pembangunan Nasional. Dalam
Perkembangan lebih lanjut, undang undang tersebut yang materi
muatannya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan
perkembangan situasi sekarang.
Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan
menjawab sejumlah permasalahan tersebut perlu disusun undang
undang yang baru, sebagai gantinya lahirlah Undang undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara, UU inilah yang nantinya dapat memberikan landasan
hukum bagi langkah – langkah pembaruan dan penataan kembali
kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral
dan batubara.

3. Apa Sih Itu Bahan Galian ?
Bahan galian adalah semua produk dari
pertambangan yang diperoleh dengan cara pelepasan
dari batuan induknyadi dalam kerak bumi, terdiri dari
mineral-mineral.
Mineral adalah suatu benda berbentuk
padat,cair, atau gas yang homogeny dan terdapat
dialam, terbentuk secara alamiah dari bahan-bahan
an-organis, mempunyai komposisi kimia tertentu
dengan struktur atom dan sifat fisik yang sama.

4. Penggolongan Bahan Galian
Menurut UU Minerba yang baru yaitu Nomor 4
Tahun 2009 dimana Bahan Galian tidak dikategorikan
lagi ke dalam 3 (tiga) golongan seperti sebelumnya,
tetapi penggolongan bahan galian lebih
menitikberatkan pada aspek teknis, yaitu berdasarkan
pada kelompok atau jenis bahan galian, yang
penggolongannya terbagi dalam empat golongan.
UU No, 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batu Bara, sesungguhnya tidak secara tegas
mengatur secara khusus tentang pembagian golongan
bahan galian sebagaimana dalam UU No. 11 Tahun
1967. Penggolongan bahan galian diatur bedasarkan
pada kelompok usaha pertambangan, sesuai Pasal 4.

5. Menurut UU Nomor 11 Tahun 1967
Penggolongan bahan galian menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:
• Bahan galian golongan A, yaitu bahan galian golongan strategis. Yang dimaksud
strategis adalah strategis bagi pertahanan/keamanan negara atau bagi
perekonomian negara;
• Bahan galian golongan B, yaitu bahan galian vital, adalah bahan galian yang
dapat menjamin hajat hidup orang banyak;
• Bahan galian C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan B.
• Bahan galian apa saja yang termasuk ke dalam masing-masing golongan tersebut
diatur berdasarkan ketentuan pengelompokan lebih rinci, dalam Peraturan
Pemerintah No. 27 Tahun 1980, yaitu:
• Bahan galian golongan A atau bahan galian strategis, terdiri dari:
– Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, dan gas alam;
– Bitumen padat, aspal;
– Antrasit, batu bara, batu bara muda;
– Uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan radio aktif lainnya;
– Nikel, kobalt;
– Timah.

6. • Bahan galian golongan B atau bahan galian vital, terdiri dari:
– Besi, mangan, molibdenum, khrom, walfran, vanadium, titanium;
– Bauksit, tembaga, timbal, seng;
– Emas, platina, perak, air raksa, intan;
– Arsen, antimon, bismut;
– Yttrium, rhutenium, crium, dan logam-logam langka lainnya;
– Berrillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
– Kriolit, flouspar, barit;
– Yodium, brom, khlor, belerang.
• Bahan galian golongan C atau bahan galian industri, terdiri dari:
– Nitrat, phosphate, garam batu;
– Asbes, talk, mike, grafit, magnesit;
– Yarosit, leusit, tawas (alam), oker;
– Batu permata, batu setengah permata;
– Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonite;
– Batu apung, teras, obsidian, perlit, tanah diatome;
– Marmer, batu tulis;
– Batu kapor, dolomit, kalsit;
– Granit, andesit, basal, trakkit, tanah liat, dan pasir.

7. Menurut UU Nomor 4 Tahun 2009
usaha pertambangan dikelompokkan atas:
1. pertambangan mineral; dan
2. pertambangan batubara.
Sedangkan,
Pertambangan mineral sendiri digolongkan atas:
1. Pertambangan mineral radioaktif;
2. Pertambangan mineral logam;
3. Pertambangan mineral bukan logam; dan
4. Pertambangan batuan.

8. Contoh Beberapa Jenis Mineral sesuai dengan
penggolongannya :
• Mineral radioaktif antara lain: radium, thorium,
uranium
• Mineral logam antara lain: emas, tembaga
• Mineral bukan logam antara lain : intan dan
bentonit
• Batuan antara lain : andesit, tanah liat, kerikil
galian dari bukit, kerikil sungai, dan pasir.
• Batubara : batuan aspal, batubara, dan gambut.

9. Hak Pengusahaan Negara Atas Bahan
Galian
Dalam UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 Hak Penguasaan
Negara (HPN), termasuk penguasaan SDA begitu Kuat dan
sesuai dengan susunan ketatanegaraan dibandingkan dengan
UU sebelumnya, Pemerintah bertugas penuh untuk Mengatur,
Mengurus dan Mengawasi Pengelolaan Usaha Tambang.
Dalam Pasal 4 UU Minerba Tahun 2009 berbunyi :
1. Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak
terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh
negara untuk sebesar – besarnya kesejahteraan rakyat.
2. Penguasaan mineral dan batubara oleh negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

10. Kewenangan Pengelolaan
Pertambangan Umum
kewenangan eksklusif pemerintah (pusat) adalah sebagai berikut :
• Penetapan kebijakan nasional;
• Pembuatan peraturan perundang-undangan;
• Penetapan standard, pedoman dan kriteria;
• Penetapan sistem perijinan pertambangan minerba nasional;
• Penetapan wilayah pertambangan setelah berkonsultasi dengan
Pemda dan DPR.
Di luar hal-hal tersebut di atas, jenis-jenis kewenangan terutama
perijinan antar pusat, provinsi dan kabupaten/kota bersubstansi
sama dan hanya berbeda dalam skala cakupan wililayah. Sebagai
rincian dalam hal pembagian kewenangan antara pusat, provinsi dan
kabupaten/kota dapat dilihat pada table di bawah ini.

11. Tabel
Kewenangan Pengelolaan Minerba
No Kewenangan Pusat Kewenangan Povinsi Kewenangan Kab./Kota
1. Pemberian IUP, pembinaan, Pemberian IUP, pembinaan, Pemberian IUP dan ijin
penyelesaian konflik masyarakat penye-lesaian konflik masyarakat pertam-bangan rakyat (IPR),
dan pengawasan usaha pertam- dan pe-ngawasan usaha pembinaan, penyelesaian
bangan yang berada pada lintas pertambangan pa-da lintas konflik masyarakat dan
wilayah provinsi dan atau wilayah wilayah kab./kota dan atau pengawasan usaha
laut lebih dari 12 mil dari garis wilayah laut 4 mil sampai dengan pertambangan di wilayah
pantai 12 mil kab/ko-ta dan atau wilayah
laut sampai dengan 4 mil
2. Pemberian IUP, pembinaan, Pemberian IUP, pembinaan, Pemberian IUP dan IPR,
penye-lesaian konflik masyarakat penye-lesaian konflik masyarakat pembi-naan, penyelesaian
dan pe-ngawasan usaha dan pe-ngawasan usaha konflik masyarakat dan
pertambangan yg lokasi pertambangan operasi produksi pengawasan usaha
penambangannya berada pa-da yang kegiatannya berada pada pertambangan operasi
batas wilayah provinsi dan atau lintas wilayah kab/kota dan atau produksi yang kegiatannya
wilayah laut lebih dari 12 mil dari wilayah laut 4 mil sampai dengan berada di wilayah kab/kota
garis pantai 12 mil dan atau wilayah laut sampai
dengan 4 mil.
3. Pemberian IUP, pembinaan, Pemberian IUP, pembinaan,
penye-lesaian konflik masyarakat penye-lesaian konflik masyarakat
dan pe-ngawasan usaha dan pengawasan usaha
pertambangan operasi produksi pertambangan yang berdampak
yang berdampak lingkungan lingkungan lang-sung lintas
langsung lintas provinsi dan atau kab/kota dan atau wila-yah laut 4
dalam wilayah laut lebih dari 12 mil sampai dengan 12 mil
mil dari garis pantai.

12. Dampak Pembangunan Di Bidang
Pertambangan
Dampak yang ditimbulkan dari adanya
Pembangunan Di Bidang Pertambangan pada
umumnya terbagi menjadi dua Dampak yaitu
Dampak Positif dan Dampak Negatif. Dampak yang
ditimbulkan tersebut pastinya akan berdampak
besar bagi aspek SDA dan SDM yang ada baik di
sektor Pembangunan Negara ataupun Individu
Manusia itu sendiri. Dampak tersebut tentu dapat
dapat kita rasakan dan lihat pada jaman sekarang
ini.

13. Terimakasih,
See you Next Thursday,
And Remember..
HEALTHY FIRST,
PRODUCTION YES!!!