Uu tambang dan perburuhan materi 2

2,411 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,411
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
88
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Uu tambang dan perburuhan materi 2

  1. 1. UNDANG UNDANG TAMBANG DAN PERBURUHAN Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya Risza Abiyoga Pratama Idris, ST
  2. 2. UU Nomor 11 Tahun 1967 = UU Nomor 4 Tahun 2009 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan selama lebih kurang empat dasawarsa sejak diberlukannya telah dapat memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan Nasional. Dalam Perkembangan lebih lanjut, undang undang tersebut yang materi muatannya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang. Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut perlu disusun undang undang yang baru, sebagai gantinya lahirlah Undang undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU inilah yang nantinya dapat memberikan landasan hukum bagi langkah – langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara.
  3. 3. Apa Sih Itu Bahan Galian ? Bahan galian adalah semua produk daripertambangan yang diperoleh dengan cara pelepasandari batuan induknyadi dalam kerak bumi, terdiri darimineral-mineral. Mineral adalah suatu benda berbentukpadat,cair, atau gas yang homogeny dan terdapatdialam, terbentuk secara alamiah dari bahan-bahanan-organis, mempunyai komposisi kimia tertentudengan struktur atom dan sifat fisik yang sama.
  4. 4. Penggolongan Bahan Galian Menurut UU Minerba yang baru yaitu Nomor 4Tahun 2009 dimana Bahan Galian tidak dikategorikanlagi ke dalam 3 (tiga) golongan seperti sebelumnya,tetapi penggolongan bahan galian lebihmenitikberatkan pada aspek teknis, yaitu berdasarkanpada kelompok atau jenis bahan galian, yangpenggolongannya terbagi dalam empat golongan. UU No, 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sesungguhnya tidak secara tegas mengatur secara khusus tentang pembagian golongan bahan galian sebagaimana dalam UU No. 11 Tahun 1967. Penggolongan bahan galian diatur bedasarkan pada kelompok usaha pertambangan, sesuai Pasal 4.
  5. 5. Menurut UU Nomor 11 Tahun 1967 Penggolongan bahan galian menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentangKetentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:• Bahan galian golongan A, yaitu bahan galian golongan strategis. Yang dimaksud strategis adalah strategis bagi pertahanan/keamanan negara atau bagi perekonomian negara;• Bahan galian golongan B, yaitu bahan galian vital, adalah bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak;• Bahan galian C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan B.• Bahan galian apa saja yang termasuk ke dalam masing-masing golongan tersebut diatur berdasarkan ketentuan pengelompokan lebih rinci, dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980, yaitu:• Bahan galian golongan A atau bahan galian strategis, terdiri dari: – Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, dan gas alam; – Bitumen padat, aspal; – Antrasit, batu bara, batu bara muda; – Uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan radio aktif lainnya; – Nikel, kobalt; – Timah.
  6. 6. • Bahan galian golongan B atau bahan galian vital, terdiri dari: – Besi, mangan, molibdenum, khrom, walfran, vanadium, titanium; – Bauksit, tembaga, timbal, seng; – Emas, platina, perak, air raksa, intan; – Arsen, antimon, bismut; – Yttrium, rhutenium, crium, dan logam-logam langka lainnya; – Berrillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa; – Kriolit, flouspar, barit; – Yodium, brom, khlor, belerang.• Bahan galian golongan C atau bahan galian industri, terdiri dari: – Nitrat, phosphate, garam batu; – Asbes, talk, mike, grafit, magnesit; – Yarosit, leusit, tawas (alam), oker; – Batu permata, batu setengah permata; – Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonite; – Batu apung, teras, obsidian, perlit, tanah diatome; – Marmer, batu tulis; – Batu kapor, dolomit, kalsit; – Granit, andesit, basal, trakkit, tanah liat, dan pasir.
  7. 7. Menurut UU Nomor 4 Tahun 2009usaha pertambangan dikelompokkan atas:1. pertambangan mineral; dan2. pertambangan batubara.Sedangkan,Pertambangan mineral sendiri digolongkan atas:1. Pertambangan mineral radioaktif;2. Pertambangan mineral logam;3. Pertambangan mineral bukan logam; dan4. Pertambangan batuan.
  8. 8. Contoh Beberapa Jenis Mineral sesuai denganpenggolongannya :• Mineral radioaktif antara lain: radium, thorium, uranium• Mineral logam antara lain: emas, tembaga• Mineral bukan logam antara lain : intan dan bentonit• Batuan antara lain : andesit, tanah liat, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, dan pasir.• Batubara : batuan aspal, batubara, dan gambut.
  9. 9. Hak Pengusahaan Negara Atas Bahan Galian Dalam UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 Hak PenguasaanNegara (HPN), termasuk penguasaan SDA begitu Kuat dansesuai dengan susunan ketatanegaraan dibandingkan denganUU sebelumnya, Pemerintah bertugas penuh untuk Mengatur,Mengurus dan Mengawasi Pengelolaan Usaha Tambang. Dalam Pasal 4 UU Minerba Tahun 2009 berbunyi :1. Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang takterbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai olehnegara untuk sebesar – besarnya kesejahteraan rakyat.2. Penguasaan mineral dan batubara oleh negarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan olehPemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
  10. 10. Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Umumkewenangan eksklusif pemerintah (pusat) adalah sebagai berikut :• Penetapan kebijakan nasional;• Pembuatan peraturan perundang-undangan;• Penetapan standard, pedoman dan kriteria;• Penetapan sistem perijinan pertambangan minerba nasional;• Penetapan wilayah pertambangan setelah berkonsultasi dengan Pemda dan DPR. Di luar hal-hal tersebut di atas, jenis-jenis kewenangan terutamaperijinan antar pusat, provinsi dan kabupaten/kota bersubstansisama dan hanya berbeda dalam skala cakupan wililayah. Sebagairincian dalam hal pembagian kewenangan antara pusat, provinsi dankabupaten/kota dapat dilihat pada table di bawah ini.
  11. 11. Tabel Kewenangan Pengelolaan MinerbaNo Kewenangan Pusat Kewenangan Povinsi Kewenangan Kab./Kota1. Pemberian IUP, pembinaan, Pemberian IUP, pembinaan, Pemberian IUP dan ijin penyelesaian konflik masyarakat penye-lesaian konflik masyarakat pertam-bangan rakyat (IPR), dan pengawasan usaha pertam- dan pe-ngawasan usaha pembinaan, penyelesaian bangan yang berada pada lintas pertambangan pa-da lintas konflik masyarakat dan wilayah provinsi dan atau wilayah wilayah kab./kota dan atau pengawasan usaha laut lebih dari 12 mil dari garis wilayah laut 4 mil sampai dengan pertambangan di wilayah pantai 12 mil kab/ko-ta dan atau wilayah laut sampai dengan 4 mil2. Pemberian IUP, pembinaan, Pemberian IUP, pembinaan, Pemberian IUP dan IPR, penye-lesaian konflik masyarakat penye-lesaian konflik masyarakat pembi-naan, penyelesaian dan pe-ngawasan usaha dan pe-ngawasan usaha konflik masyarakat dan pertambangan yg lokasi pertambangan operasi produksi pengawasan usaha penambangannya berada pa-da yang kegiatannya berada pada pertambangan operasi batas wilayah provinsi dan atau lintas wilayah kab/kota dan atau produksi yang kegiatannya wilayah laut lebih dari 12 mil dari wilayah laut 4 mil sampai dengan berada di wilayah kab/kota garis pantai 12 mil dan atau wilayah laut sampai dengan 4 mil.3. Pemberian IUP, pembinaan, Pemberian IUP, pembinaan, penye-lesaian konflik masyarakat penye-lesaian konflik masyarakat dan pe-ngawasan usaha dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi pertambangan yang berdampak yang berdampak lingkungan lingkungan lang-sung lintas langsung lintas provinsi dan atau kab/kota dan atau wila-yah laut 4 dalam wilayah laut lebih dari 12 mil sampai dengan 12 mil mil dari garis pantai.
  12. 12. Dampak Pembangunan Di Bidang Pertambangan Dampak yang ditimbulkan dari adanyaPembangunan Di Bidang Pertambangan padaumumnya terbagi menjadi dua Dampak yaituDampak Positif dan Dampak Negatif. Dampak yangditimbulkan tersebut pastinya akan berdampakbesar bagi aspek SDA dan SDM yang ada baik disektor Pembangunan Negara ataupun IndividuManusia itu sendiri. Dampak tersebut tentu dapatdapat kita rasakan dan lihat pada jaman sekarangini.
  13. 13. Terimakasih,See you Next Thursday,And Remember..HEALTHY FIRST,PRODUCTION YES!!!

×