3.ppn dan-ppn-bm
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

3.ppn dan-ppn-bm

on

  • 2,793 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,793
Views on SlideShare
2,574
Embed Views
219

Actions

Likes
1
Downloads
110
Comments
0

3 Embeds 219

http://stiekalpatarucilengsi.blogspot.com 178
http://www.stiekalpatarucilengsi.blogspot.com 34
http://feeds.feedburner.com 7

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

3.ppn dan-ppn-bm 3.ppn dan-ppn-bm Presentation Transcript

  • PPN & PPn BM (PENGERTIAN UMUM)PPn & PPnBm 1
  • PPN & PPn BM (PENGERTIAN UMUM) PAJAK ATAS KONSUMSI BKP/JKP DI DALAM DAERAH PABEAN OLEH • ORANG PRIBADI • BADANPPn & PPnBm 2
  • OBJEK PPN PASAL 4 UU PPN PENYERAHAN BKP IMPOR BKP DLM DRH PABEAN PEMANFAATAN PENYERAHAN JKP BKP TDK BERWUJUD DLM DRH PABEAN DR LUAR DRH PBN PEMANFAATAN EKSPOR BKP JKP DR LUAR DAERAH PABEAN MEMBANGUN PENYERAHAN SENDIRI AKTIVA BEKAS (PASAL 16C UU PPN jo. (PASAL 16D UU PPN) KMK 554/2000 s.t.d.d. KMK 320/2002) OLEH ORANGOLEH PENGUSAHA ATAU BADANPPn & PPnBm 3
  • BKP PASAL 1 AYAT (2) DAN (3) BARANG BARANG TAK BERWUJUD BERWUJUD BARANG BERGERAK BARANG TAK BERGERAK SEMUA JENIS BARANG PADA PRINSIPNYA MERUPAKAN BKP, KECUALI DITENTUKAN LAIN OLEH UU PPNPPn & PPnBm 4
  • BUKAN BKP PASAL 4A AYAT (2) BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU PENGEBORAN YANG DIAMBIL LANGSUNG DARI SUMBERNYA BARANG KEBUTUHAN POKOK YG SANGAT DIBUTUHKAN RAKYAT BANYAK (BERAS, GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI, GARAM) MAKANAN DAN MINUMAN YG DISAJIKAN DI HOTEL, RUMAH MAKAN, WARUNG, DAN SEJENISNYA UANG, EMAS BATANGAN, DAN SURAT BERHARGA DITETAPKAN LEBIH LANJUT DGN PP NOMOR 144 TAHUN 2000PPn & PPnBm 5
  • PENYERAHAN BKP PASAL 1A AYAT (1) PENYERAHAN HAK ATAS BKP KARENA SUATU PERJANJIAN PENGALIHAN BKP OLEH KARENA SUATU PERJANJIAN SEWA BELI & PERJANJIAN LEASING PENYERAHAN BKP KEPADA PEDAGANG PERANTARA ATAU MELALUI JURU LELANG PEMAKAIAN SENDIRI & PEMBERIAN CUMA-CUMA PERSEDIAAN BKP & AKTIVA YG MENURUT TUJUAN SEMULA TDK UNTUK DIPERJUALBELIKAN YG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN, SEPANJANG PPN ATAS PEROLEHAN AKTIVA TSB. MENURUT KETENTUAN DAPAT DIKREDITKAN. PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA & PENYERAHAN BKP ANTAR CABANG PENYERAHAN BKP SECARA KONSINYASIPPn & PPnBm 6
  • TIDAK TERMASUK PENYERAHAN BKP PASAL 1 AYAT (2) PENYERAHAN BKP KEPADA MAKELAR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM KUHD PENYERAHAN BKP UNTUK JAMINAN UTANG PIUTANG PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA & PENYERAHAN ANTAR CABANG DLM HAL PKP MEMPEROLEH IZIN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK TERUTANGPPn & PPnBm 7
  • JKP PASAL 1 AYAT (5) DAN (6) JASA ADALAH SETIAP KEGIATAN PELAYANAN BERDASAR PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM YANG MENYEBABKAN SUATU BARANG, FASILITAS, KEMUDAHAN, ATAU HAK TERSEDIA UNTUK DIPAKAI, TERMASUK JASA YG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG KARENA PESANAN ATAU PERMINTAAN DENGAN BAHAN DAN ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN (MAKLON) SEMUA JENIS JASA PADA PRINSIPNYA MERUPAKAN JKP, KECUALI DITENTUKAN LAIN OLEH UU PPNPPn & PPnBm 8
  • BUKAN JKP PASAL 4A AYAT (3) JASA-JASA DI BIDANG: • PELAYANAN MEDIK • PELAYANAN SOSIAL • PENGIRIMAN SURAT DGN PERANGKO • PERBANKAN, ASURANSI, FINANCE LEASE • KEAGAMAAN • PENDIDIKAN • KESENIAN & HIBURAN YG TELAH DIKENAKAN PAJAK TONTONAN • PENYIARAN YG BUKAN BERSIFAT IKLAN • ANGKUTAN UMUM DI DARAT & DI AIR • TENAGA KERJA • PERHOTELAN • JASA YANG DISEDIAKAN PEMERINTAH DALAM RANGKA MENJALANKAN PEMERINTAHAN SECARA UMUM DITETAPKAN LEBIH LANJUT DGNPPn & PPnBm PP NOMOR 144 TAHUN 2000 9
  • KEWAJIBAN PKP PASAL 3A AYAT (1) DAN (2) PENGUSAHA YG MELAKUKAN : • PENYERAHAN BKP DI DLM DAERAH PABEAN • PENYERAHAN JKP DI DLM DAERAH PABEAN • EKSPOR BKP TERMASUK PENGUSAHA KECIL YG MEMILIH UNTUK DIKUKUHKAN MENJADI PKP MELAPORKAN USAHA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP MEMUNGUT PPN MENYETOR & MELAPORKAN PPn BM YG TERUTANG MEMBUAT FAKTUR PAJAKPPn & PPnBm 10
  • DPP PPN PASAL 1 ANGKA 17 HARGA JUAL PENGGANTIAN NILAI IMPOR PPN = NILAI EKSPOR DPP PPN NILAI LAIN YG X DITETAPKAN DG. KEPMENKEU Tarif (KMK 567/2000) s.t.d.d. KMK 251/2002PPn & PPnBm 11
  • SAAT TERUTANG PPN (PASAL 11 UU PPN) Pasal 13 PP 143/2000 s.t.d.d. PP 24/2002 SAAT PEMBAYARAN• SAAT PENYERAHAN ( PASAL 11 (2) ) BKP/JKP• SAAT IMPOR BKP• SAAT PEMANFAATAN APABILA PEMBAYARAN DITERIMA SEBELUM BKP TDK BERWUJUD TERJADINYA: /JKP DR. LUAR PABEAN • PENYERAHAN BKP/JKP• EKSPOR BKP • PEMANFAATAN BKP TDK ( PASAL 11 (1) ) BERWUJUD / JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DLM DRH PABEAN DJP DAPAT MENETAPKAN SAAT LAIN SEBAGAI SAAT TERHUTANGNYA PAJAK PPn & PPnBm (PASAL 11 (4) ) 12
  • DETAIL SAAT TERUTANGNYA PPN BKP Berwujud Bergerak BKP Saat penyerahan; atau Saat Pembayaran BKP Berwujud Tidak Bergerak -Saat Pembayaran Saat dan Saat Penyerahan hak BKP Tidak Berwujud -Saat dinyatakan sbg Piutang; -Saat harga ditagih; -Saat diterima pembayaran; -Saat kontrak ditandatangani. JKP Jasa Pemborong Bangunan -Saat pembayaran uang muka -Saat Pembayaran termijn; -Saat pembuatan berita acara; Selain Pemborong Bangunan -Saat brg/fasilitas tersedia; -Saat dilakukan penagihan; -Saat pembayaran. JKP dari luar Daerah Pabean PPn & PPnBm = BKP tidak berwujud 13
  • TEMPAT TERUTANG PPN ( PASAL 12 ) PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD/ PKP IMPOR JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN• TEMPAT TINGGAL TEMPAT BKP TEMPAT TINGGAL• TEMPAT KEDUDUKAN DIMASUKAN TEMPAT KEDUDUKAN• TEMPAT KEGIATAN KE DALAM ATAU TEMPAT USAHA DAERAH PABEAN USAHA ORANG• TEMPAT LAIN DAN DIPUNGUT PRIBADI ATAU DITETAPKAN OLEH MELALUI BADAN DIRJEN PAJAK DJBC ( PASAL 12 (4) ) ( PASAL 12 (1) ) ( PASAL 12 (3) ) DIRJEN PAJAK DAPAT MENETAPKAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT TERUTANG PPN PPn & PPnBm PASAL 12 AYAT (2) UU PPN 14
  • PKP MEMPUNYAI SATU ATAU LEBIH TEMPAT KEGIATAN USAHA DI LUAR TEMPAT TINGGAL/TEMPAT KEDUDUKAN TERLETAK PADA TERLETAK PADA SATU WILAYAH WILAYAH KERJA KERJA KPP KPP YG BERBEDA PKP MEMILIH SALAH TERUTANG DI SETIAP SATU TEMPAT PAJAK TEMPAT KEGIATAN TERHUTANG USAHA WAJIB DIKUKUHKAN CUKUP MEMILIKI SEBAGAI PKP SATU NPPKP DI SETIAP KPP YBS. DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS UNTUK MEMILIH SATU TEMPAT ATAU LEBIH SBG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK ( SENTRALISASI / PEMUSATAN PPN )• KEGIATAN PENYERAHAN BKP / JKP UNTUK SEMUA TEMPAT KEGIATAN USAHA HANYA DILAKUKAN OLEH SATU ATAU LEBIH TEMPAT KEGIATAN USAHA• ADM. PENJUALAN & KEUANGAN DISELENGGARAKAN TERPUSAT PADA SATU ATAU LEBIH TEMPAT KEGIATAN USAHA PPn & PPnBm• FAKTUR PAJAK & FAKTUR PENJUALAN DIBUAT OLEH PUSAT 15
  • FAKTUR PAJAK ( PASAL 1 ANGKA 23 ) BUKTI PUNGUTAN PAJAK YG YG. DIBUAT YG. DIGUNAKAN OLEH PKP OLEH DJBC ATAS ATAS PENYERAHAN IMPOR BKP BKP/JKPPPn & PPnBm 16
  • SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK KEP-549/PJ./2000 S.T.D.T.D. KEP-433/PJ./2002 Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP/JKP dlm hal pembayaran diterima setelah bulan penyerahan, kecuali apabila pembayaran diterima sebelum akhir bulan berikutnya, maka FP Standar harus dibuat pada saat diterimanya pembayaran. Pada saat pembayaran, dlm hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP/JKP. Pada saat pembayaran termijn, dalam hal Penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Pemungut PPN (WAPU). FP Gabungan dibuat paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan, kecuali jika terjadi pembayaran maka atas pembayaran tersebutPPn & PPnBm dibuatkan FP Standar tersendiri. 17
  • JENIS-JENIS FAKTUR PAJAK FAKTUR PAJAK STANDAR: FAKTUR PAJAK YG BENTUK & ISINYA SESUAI DENGAN PASAL 13 (5) UU PPN DIATUR DALAM KEP-549/PJ.2000 s.t.d.d. KEP-323/PJ/2001 dan KEP-433/PJ./2002 FAKTUR PAJAK GABUNGAN: FP STANDAR YG DIBUAT UNTUK PENYERAHAN SATU BULAN TAKWIM PASAL 13 AYAT (2) UU PPN FAKTUR PAJAK SEDERHANA: DIATUR DALAM KEP-524/PJ./2000 s.t.d.d. KEP-425/PJ./2001 DOKUMEN TERTENTU YG DIPERLAKUKAN SBG FAKTUR PAJAK STANDAR DIATUR DALAM KEP-522/PJ/2000 s.t.d.d. KEP-312/PJ./2001PPn & PPnBm 18
  • FAKTUR PAJAK STANDAR FAKTUR PAJAK STANDAR HARUS MENCANTUMKAN ( PASAL 13 (5) ) NAMA, ALAMAT, NPWP, YG MENYERAHKAN BKP/JKP NAMA, ALAMAT, NPWP PEMBELI BKP / PENERIMA JKP JENIS BARANG ATAU JASA, JUMLAH HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN & POTONGAN HARGA PPN YG DIPUNGUT PPn BM YG DIPUNGUT KODE,NO.SERI & TGL. PEMBUATAN FAKTUR NAMA, JABATAN & TANDA TANGAN YG BERHAK MENANDATANGANI FAKTUR PAJAK FAKTUR PAJAK HARUS DIISI SECARA FAKTUR PAJAK YG DIISI LENGKAP,JELAS, BENAR & SESUAI DG KETENTUAN DITANDATANGANI OLEH PEJABAT DISEBUT YG DITUNJUK OLEH PKP FAKTUR PAJAK STANDAR DIRJEN PAJAK DAPAT MENETAPKAN DOKUMEN- DOKUMEN TERTENTU SEBAGAI FAKTUR PAJAKPPn & PPnBm ( PASAL 13 (6) ) 19
  • FAKTUR PAJAK SEDERHANA ( PASAL 13 (7) ) PKP YG MELAKUKAN PENYERAHAN KEPADA • KONSUMEN AKHIR dan •TIDAK DIKETAHUI IDENTITASNYA DAPAT MEMBUAT FAKTUR PAJAK SEDERHANA MINIMAL HARUS MEMUAT : NAMA, ALAMAT, DAN NPWP YG MENYERAHKAN BKP ATAU JKP JENIS & KUANTUM JUMLAH HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN YG SUDAH TERMASUK PAJAK ATAU BESARNYA PAJAK DICANTUMKAN SECARA TERPISAH TGL. PEMBUATANPPn & PPnBm FAKTUR PAJAK SEDERHANA 20
  • DOKUMEN TERTENTU YANG DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR PASAL 13 AYAT (6) KEP. Dirjen Pajak KEP-522/PJ./2000 s.t.d.d. KEP-312/PJ./2001Dokumen-dokumen yg dapat diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar:a. PIB yang dilampiri SSP/bukti pungutan pajak oleh DJBC untuk impor BKPb. PEB yang telah difiat muat oleh pejabat yang berwenang dari DJBC dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yg tidak terpisahkan dengan PE;c. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;d. Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuat/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan BBM dan atau bukan BBM;e. Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi.f. Ticket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Deliverry Bill, yang dibuat untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;g. SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean;h. Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan;i. Tanda pembayaran atau kuitansi listrik. Minimal harus memuat: a. Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen; SYARAT b. Nama dan alamat penerima dokumen; c. NPWP dalam hal penerima dokumen adalah sebagai WPDN; d. Jumlah satuan barang apabila ada; PPn & PPnBm e. Dasar Pengenaan Pajak; f. Jumlah pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor. 21
  • LARANGAN MEMBUAT FAKTUR PAJAK PASAL 14 ORANG PRIBADI / BADAN YG TIDAK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP DILARANG MEMBUAT FAKTUR PAJAK DLM HAL FAKTUR PAJAK TELAH DIBUAT PAJAK YG TERCANTUM DLM FAKTUR PAJAK HARUS DISETORKAN KE KAS NEGARAPPn & PPnBm 22
  • SANKSI & ASPEK PAJAK TERKAIT FPPKP Penjual PKP Pembeli KESALAHAN: TERLAMBAT Jika terlambat2% X DPP PPN MEMBUAT lebih dari 3 bulan FAKTUR PAJAK tidak dianggap sbg FP Standar FAKTUR PAJAK2% X DPP PPN PPN tidak dapat TIDAK DIISI dikreditkan LENGKAP PPn & PPnBm 23
  • RETUR BKP ( PASAL 5A ) A PENYERAHAN BKP T PPN DAN PPn.BM A YANG DIKEMBALIKAN S MENGURANGI PK DAN PPn BM TERUTANG OLEH PKP PENJUAL PADA MASA PAJAK PM DARI PKP PEMBELI TERJADINYA DG CATATAN PM TSBPENGEMBALIAN BKP TSB TELAH DIKREDITKAN BIAYA ATAU HARTA BAGI PKP PEMBELI DLM HAL TATACARA PAJAK ATAS BKP YG DITETAPKAN DGN DIKEMBALIKAN TELAH KEP.MEN. KEUANGAN DIBEBANKAN SBG BIAYA (KMK 596/1994) ATAU TELAH DIKAPITALISIR PPn & PPnBm 24
  • PENYERAHAN BKP/JKP KEPADA PEMUNGUT PPN PASAL 16 A (1) • BENDAHARAWAN PENYERAHAN BKP / JKP PEMERINTAH KEPADA PEMUNGUT PPN • KPKN PAJAK TERUTANG DIPUNGUT O L PEMUNGUT DISETOR E H PPN DILAPORKAN Tatacara pemungutan, penyetoran, & pelaporan diatur dgn KMK No. 563/KMK.03/2003PPn & PPnBm 25
  • PAJAK MASUKAN YG DAPAT DIKREDITKAN HARUS MEMENUHI SYARAT: BERHUBUNGAN LANGSUNG DGN MATERIAL KEGIATAN USAHA YG PENYERAHANNYA TERUTANG PPN (PRODUKSI, DISTRIBUSI, PEMASARAN & MANAJEMEN) BENTUK, KOLOM & ISIAN SESUAI FORMAL DGN KEP- 549/PJ./2000 s.t.d.d. KEP-323/PJ./2001 & KEP-433/PJ./2002 DIISI LENGKAP, BENAR, & DITANDATANGANI ORANG YG BERWENANG DIBUAT TEPAT WAKTUPPn & PPnBm (KEP-424/PJ./2003) 26
  • PAJAK MASUKAN YG TDK DPT DIKREDITKAN PASAL 9 AYAT (8)PENGELUARAN UNTUK: PEROLEHAN BKP/JKP SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP PEROLEHAN BKP/JKP YG TDK MEMPUNYAI HUBUNGAN LANGSUNG DG KEGIATAN USAHA PEROLEHAN & PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR, SEDAN, JEEP, STATION WAGON, VAN& COMBI KECUALI BRG DAGANGAN ATAU UNTUK DISEWA PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD ATAU PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP PEROLEHAN BKP/JKP YG BKT PUNGUTAN PAJAKNYA BERUPA FAKTUR PJK SEDERHANA PEROLEHAN BKP/JKP YG FAKTUR PAJAKNYA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PASAL 13 (5) PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD ATAU PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN YG FAKTUR PAJAKNYA TDK MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PASAL 13 (6) PEROLEHAN BKP/JKP YG PM-NYA DITAGIH DG PENERBITAN KETETAPAN PAJAK PEROLEHAN BKP/JKP YG PM-NYA TDK DILAPORKAN DLM SPT MASA PPN YG DIKETEMUKAN PADA WAKTU DILAKUKAN PEMERIKSAANPPn & PPnBm 27
  • PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN PASAL 9 AYAT (2) S.D. (4) & PASAL 13 PM DAPAT DIKREDITKAN DG PK MASA PAJAK YG SAMA ( PASAL 9 (2) ) JIKA TDK ADA PK PADA MASA PAJAK YBS, PM TETAP DPT DIKREDITKAN (PASAL 9 (2A) ) PK > PM PM > PK SELISIH DIBAYAR SELISIH DAPAT DIRESTITUSI OLEH PKP ATAU DIKOMPENSASI (PASAL 9 (3) ) (PASAL 9 (4) ) PENGHITUNGAN DAN TATA CARA RESTITUSI DIATUR DGN KEP-DJPPPn & PPnBm (PSL 9 (13) ) 28
  • PENGKREDITAN PM PADA MASA PAJAK TIDAK SAMA PASAL 9 AYAT (9) PAJAK MASUKAN DAPAT DIKREDITKAN PADA MASA PAJAK BERIKUTNYA SELAMBATNYA 3 BULAN SETELAH BERAKHIRNYA MASA PAJAK SYARAT: BELUM DIBEBANKAN SBG BIAYA ATAU DIKAPITALISASI DAN BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAANPPn & PPnBm 29
  • PENYERAHAN DALAM SUATU MASA PAJAK PASAL 9 AYAT (5) & (6) PENYERAHAN YG PENYERAHAN YG TDK TERUTANG PAJAK TERUTANG PAJAK PAJAK MASUKAN DAPAT DIKETAHUI PM TIDAK DAPAT DG PASTI DARI DIKETAHUI PEMBUKUAN DENGAN PASTI PENGKREDITAN PM PM YG TERKAIT DIATUR DENGAN DG PENYERAHAN KEP.MEN.KEU. YG TERUTANG PPN No. 575/KMK.04/2000 DAPAT DIKREDITKAN PM YG TELAH DIKREDITKAN HARUS DIHITUNG KEMBALIPPn & PPnBm PADA AKHIR THN BUKU 30
  • PPN TIDAK DIPUNGUT ATAU DIBEBASKAN PASAL 16B KEGIATAN DI KAWASAN TERTENTU / TEMPAT TERTENTU DLM DRH PABEAN PENYERAHAN BKP TERTENTU ATAU PENYERAHAN JKP TERTENTU IMPOR BKP TERTENTU PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD TERTENTU DARI LUAR DAERAH PABEAN PEMANFAATAN JKP TERTENTU DARI LUAR DAERAH PABEAN DIATUR DGN PERATURAN PEMERINTAH, a.l.: PP 146/2000; PP 12/2001 s.t.d.t.d. PP 46/2003.PPn & PPnBm 31
  • OBJEK PPn BM (PASAL 5 UU PPN) DIKENAKAN SEKALI PENYERAHAN IMPOR BKP MEWAH BKP MEWAH DI DALAM DAERAH PABEAN OLEH PENGUSAHAYANG MENGHASILKAN BKP MEWAH DALAM LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN PEKERJAANNYAPPn & PPnBm 32
  • PPN DI BATAM PPN/PPn BM TIDAK DIPUNGUT ATAS: • IMPOR BKP; DAN • PEROLEHAN BKP DARI DALAM DAERAH PABEAN, YG AKAN DIGUNAKAN UTK MENGHASILKAN BKP YANG DIEKSPOR. • PKP YG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP WAJIB MENERBITKAN FP YG DICAP “ PPN dan atau PPn BM Tidak Dipungut Sesuai PP Nomor 63 Tahun 2003” • ATAS IMPOR BKP DJBC MEMBUBUHKAN CAP “ PPN dan atau PPn BM Tidak Dipungut Sesuai PP Nomor 63 Tahun 2003” PADA SETIAP LEMBAR PIB. APABILA BKP TIDAK DIGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BKP UNTUK DIEKSPOR, PPN/PPn BM YG TIDAK DIPUNGUT HARUS DIBAYAR KEMBALI DITAMBAH SANKSI SESUAI KETENTUAN YG BERLAKU.PPn & PPnBm 33
  • YANG DIKENAKAN PPN DI BATAMTERHADAP: • IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BKP SELAIN YG AKAN DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN MENGHASILKAN BKP YG DIEKSPOR; DAN • PENYERAHAN JKP DI/KE/DARI KB BATAM TERUTANG PPN/PPn BM YANG PENGENAANNYA DILAKUKAN SECARA BERTAHAP SESUAI KMK. PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DAN ATAU JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DLM KB BATAM. DASAR HUKUM: • PP NOMOR 63 TAHUN 2003 • KMK 583/KMK.03/2003 PPn & PPnBm 34
  • BATASAN PENGUSAHA KECIL PPNKMK 571/KMK.03/2003 PENGUSAHA KECIL ADALAH PENGUSAHA YG MELAKUKAN PENYERAHAN: BKP JKP BKP dan JKP YANG JUMLAH PEREDARAN BRUTO ATAU PENERIMAAN BRUTO TIDAK LEBIH DARI Rp 600 JUTA. PPn & PPnBm 35
  • PENGUSAHA KECIL YANG SAMPAI DENGAN SUATU BULAN DALAM TAHUN BUKU, JUMLAH PEREDARAN BRUTO DAN ATAU PENERIMAAN BRUTONYA MELEBIHI Rp 600 JUTA MAKAWAJIB MELAPORKAN USAHANYA UTK DIKUKUHKAN MENJADI PKP PALING LAMBAT PADA AKHIR BULAN BERIKUTNYA• APABILA S.D AKHIR BULAN BERIKUTNYA TIDAK MELAPORKAN UTK DIKUKUHKAN MENJADI PKP, MAKA SAAT PENGUKUHAN ADALAH AWAL BULAN BERIKUTNYA.• KEWAJIBAN UTK MEMUNGUT PPN DIMULAI SEJAK SAAT PENGUKUHAN MENJADI PKP.PPn & PPnBm 36
  • PEMUNGUT PPN DAN PPn BM (WAPU PPN/PPn BM) KMK 563/KMK.03/2003 SEJAK 1 JANUARI 2004, PEMUNGUT PPN DAN PPn BM HANYA BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAN KPKN. BADAN-BADAN TERTENTU TIDAK LAGI MENJADI PEMUNGUT PPN, KECUALI: ATAS PENYEREHAN BKP/JKP YANG PENYERAHANNYA DILAKUKAN PALING LAMBAT PADA 31-12-2003 DAN FP-NYA DITERBITKAN SEBELUM 31-01-2004. WAJIB MEMUNGUT PPN/PPn BM TERUTANG DAN MENYETORKANNYA PALING LAMBAT 31 JAN 2004.PPn & PPnBm 37
  • JASA ANGKUTAN UMUM DIDARAT DAN DI AIR KMK 527/2003jo. KEP-395/2001JASA ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR YANG TIDAK DIKENAKAN PPN JASA ANGKUTAN UMUM DI DARAT, TERMASUK JASA ANGKUTAN UMUM DI JALAN, JASA ANGKUTAN TAKSI, DAN JASA ANGKUTAN KERETA API. JASA ANGKUTAN UMUM DI AIR, TERMASUK JASA ANGKUTAN UMUM DI LAUT, JASA ANGKUTAN ANGKUTAN UMUM DI SUNGAI DAN DANAU, DAN JASA ANGKUTAN UMUM PENYERBERANGAN. TIDAK DIKENAKAN PPN KECULAI DILAKUKAN DGN CARA: • ADA PERJANJIAN LISAN/TULISAN. TDK TERMASUK DLM PENGERTIAN PERJANJIAN: TIKET, KARCIS, BUKTI PEMBAYARAN JASA, B/L, DLL; • WAKTU/TEMPAT PENGANGKUTAN TELAH DITETAPKAN SESUAI PERJANJIAN; DAN • KENDARAAN ANGKUTAN DIGUNAKAN HANYA UTK MENGANGKUT MILIK SATU ORANG DAN ATAU ORANG YG TERIKAT PERJANJIAN.PPn & PPnBm 38
  • SENTRALISASI / PEMUSATAN PPN WP BESAR OTOMATIS KEP-515/PJ/2000 s.t.d.t.d. KEP- 389/PJ./2003, DAN KEP-390/PJ./2003 WP BUMN KEP-394/PJ./2003 WP YG MENYAMPAIKAN SPM WAJIB PPN/PPn BM DGN CARA E- MEMBERITAHUKAN FILING KEP-128/PJ./2003 SELAIN WP TERSEBUT DI ATAS MENGAJUKAN PERMOHONAN SYARAT UTAMA: UNIT YG DIPUSATKAN HANYA MENGADMINISTRASIKAN PERSEDIAAN & PEMBELIAN UNTUK OPERASIONAL UNIT YBS, DGN DANA KAS KECIL (TIDAK BERLAKU UNTUK PABRIK) PEDAGANG ECERAN: JIKA KEGIATAN & ADM PEMBELIAN UNTUK SELURUH OUTLET DIPUSATKANPPn & PPnBm (KEP-128/PJ./2003) 39
  • Tempat Pembayaran/ Penyetoran Pajak Kantor Pos dan Giro Bank Pemerintah, kecuali BTN Bank Pembangunan Daerah Bank Devisa Bank-bank lain penerima setoran pajak Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Khusus untuk impor tanpa LKPPPn & PPnBm 40
  • Saat pembayaran/ penyetoran PPN/PPn BM PPN dan PPn BM yang dihitung sendiri oleh PKP harus disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah bulan Masa Pajak. Contoh : Masa Pajak Januari 1996, penyetoran paling lambat tanggal 15 Pebruari 1996. PPN dan PPn BM yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP harus dibayar/ disetor sesuai batas waktu yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP tersebut. PPN/ PPn BM atas Impor, harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk, dan apabila pembayaran Bea Masuk ditunda/ dibebaskan, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen ImporPPn & PPnBm 41
  • Lanjutan…. PPN/PPn BM yang pemungutannya dilakukan oleh: Bendaharawan Pemerintah, harus disetor selambat- lambatnya tanggal 7 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Pemungut PPN selain Bendaharawan Pemerintah, harus disetor selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memungut PPN/ PPn BM atas Impor, harus menyetor dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan pajak dilakukan. PPN dari penyerahan gula pasir dan tepung terigu oleh Badan Urusan Logistik (BULOG), harus dilunasi sendiri oleh PKP sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (D.O) ditebus. PPn & PPnBm 42