Apr.doc 2

Apr
25
BUKU AJAR : ILMU NEGARA
BAB I
KONSEP DASAR ILMU NEGARA
a. Peristilahan dan batasan
Menggunakan istilah atau termiologis adalah menunjukan suatu sebutan untuk nama
suatu cabang ilmu pengetahuan. Ilmu ialah sesuatu yang didapat dari pengetahuan dan
pengetahuan diperoleh dengan aneka cara. Tidak semua pengetahuan itu merupakan ilmu sebab
setiap pengetahuan itru baru dinamakan ilmu jika dipenuhi persyaratannya (Sjachran Basah
1980:30) menurut Ralph Ross van den hag syarat-syarat ilmu dari suatu pengetahuan adalah.
• Rasional
• Empiris
• Umum
• Akumulatif atau tersusun
Pengetahuan itu aneka ragamnya meliputri berbagai hal yang sejauh mungkin orang
dapat mengetahuinya dari pengalaman-pengalaman dan keterangan-keterangan. Untuk
mengetahui hal itu, marilah kita tinjau satu persatu masing-masing istilah tersebut.
Dalam bidang Ilmu Negara haruslah terkait dengan istilah ilmu kenegaraan dan ilmu
politik. Dimana istilah-istilah tersebut mempunyai objek penyelidikan mengenai Negara.
Negara adalah organisasi yang dapat memaksakan kehendaknya.Organisasi adalah suatu
bentuk kerjasama yang mempunyai pembagian tugas untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam
kurun waktu yang tertentu pula.
Negara itu dapat memaksakan kehendaknya karena telah dimilikinya alasan-alasan atau
dasar-dasar pembenaran tindakan dari penguasa dengan melalui suatu teori pembenaran Negara
(rechts vaar diging theorieen).
Adapun Negara mempunyai dua pengertian :

Negara dalam arti luas merupakan kesatuan social yang diatur secara konstutisional untuk
mewujudkan kepentingan bersama.
Negara dalam arti sempit ada beberapa ahli yang berpendapat:
- George Jellinek
Negara ialah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman diwilayah
tertentu.
- George Wilhelm Friedrich Hegel
Negara merupakan organisasai kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari
kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal.
- Mr. Kranenburg
Negara adalah suatu organisasai yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau
bangsanya sendiri
- Roger F. Soltau
Negara adalah alat (agency) atau wewnang (authority) yang mengtur atau mengendalikan
personal bersama atas nam masyarakat.
- Prof. R. Djokosoetono
Negara ialah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada dibawah
suatu pemerintahan yang sama.
- Prof. Mr. Soenarko
Negara ialah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan
Negara berlaku sepenuhnya sebagai souvereign.
a. Ilmu Kenegaraan
Jika ditinjau dari sejarah perkembangan ketiga istilah yang telah dikemukakan diatas,
maka dapatlah diketahui di negeri Belanda istilah yang paling tua telah diketahui dikalangan
perguruan tinggi adalah Staatswetenschap yang disalin dalam bahasa kita dengan ilmu
kenegaraan atau dalam bahasa inggris “general State Science”. Kemudian disusul dengan istilah
seperti statsleer atau ilmu Negara dan istilah terbaru dikenal setelah perang dunia II diperguruan
tinggi adalah :
Wetenschap der politiek atau Ilmu Politik.
Ilmu Negara

Istilah Ilmu Negara diambil dari istilah bahasa Belanda Staatsleer. Istilah Staatsleer itu
sendiri berasal dari bahasa Jerman, Staatslehre. Dalam bahasa Inggris disebut Theory of state
atau The General theory Of State atau Political-theory, sedangkan dalam bahasa perancis
dinamakan Theorie d’etat.
Ilmu Negara adalah salah satu mata kuliah yang mampu membuat seseorang yang
mempelajarinya mengerti akan hak dan kewajiban warga Negara. Timbulnya Ilmu Negara pada
waktu berkobarnya api Revolusi kemerdekaan sejak proklamasi pada tanggal 17 agustus 1945.
Istilah-istialah mengenai ilmu Negara ada tiga, yakni:
Ilmu Negara (Staatsleer, Staatslehre)
Ilmu Kenegaraan (Staatswetenshap, Staatswissenschaft)
Ilmu Politik (Politics)
Ilmu Politik
Politic secara etimologi berasal dari bahasa Yunani purba yaitu Polis. Polis adalah kota
yang dianggap Negara yang terdapat dalam kebudayaan Yunani Purba. Pada waktu itu kota
dianggap identik dengan Negara. Dengan demikian polis, stadstaat atau the greek citystate ialah
tempat-tempat tinggal bersama dari orang-orang biasa selaku para warganya (citizens) dengan
pemerintah.
Di Eropa-Kontinental-pun Ilmu Politik dikenal dengan berbagai macam nama seperti
Angewandte-Staatswissenschaft yang merupakan cabang dari Staatswissenschaft (Jerman), les
sciencews politiques (Perancis) yang selalu digandengkan dengan ilmu moral atau ilmu social
lainnya.
Ilmu Politik sangat kental akan peristilahan yang tepat dan tidak meragukan, sehingga
adanya ketegasan didalam pemakaian istilah. Lain halnya dengan Ilmu Negara, Pemakaian
istilah hamper tidak ada pertentangan dibandingkan dengan Ilmu Negara, seandainya ada itu pun
hanya merupakan persoalan didalam cara penafsiran alih bahasa saja.
Ilmu Negara adalah salah satu mata kuliah penunjang Pendidikan Kewarganegaran dan
Ilmu Negara pun merupakan salah satu mata kuliah wajib di Fakultas Hukum yang ada diseluruh
Indonesia yang dalam penjajahan dahulu tidak ada mata pelajaran Ilmu Negara.
Dalam ilmu pengetahuan mengenai Negara RI belum dapat dibentuk Ilmu pengetahuan
sendiri. Sehingga masih sangat dipengaruhi oleh Ilmu pengetahuan yang berasal dari Eropa yang
bersumber pada zaman Yunani. Tetapi tidak harus mengusahakan adanya akulturasi dan

mengembangkannya sesuai dengan keadaan Indonesia. Oleh karena itu kita tidak dapat
melaksanakan Ilmu Negara dari Eropa Barat itu.
Timbulnya Ilnu Negara di Eropa Barat karena adanya keperluan-keperluan praktek, yaitu
sebelum Zaman Bismarck atau dalam pemerintahan Caesar Wilhelm II di Jerman. Yaitu Ilmu
pengetahuan yang mempelajari sendi-sendi pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang
Negara. Pada waktu itu timbul satu mazhab yang disebut Aliran Hukum Publik Jerman
(Deutsche publizisten schule). Mazhab ini khusus menyelidiki sifat-sifat Hukum Publik. Ini
menimbulkan pertanyaan, apakah sebabnya timbul aliran ini? Sebabnya timbul aliran ini adalah
karena dalam Hukum Publik itu belum dijumpai susunan yang sempurna, seperti Hukum Privat
yang sudah berkembang pesat.
Sekarangn kita akan membicarakan perkembangan sebagai lawan dari Hukum Publik
yaitu yang dinamakan Hukum Privat. Hukum Privat telah mengalami perkembangan yang
lengkap, oleh karena itu tak ada keseimbangan antara Hukum Publik dengan Hukum Privat.
Hukum Privat perkembangannya sudah lengkap karena pengaruh dari Hukum Romawi. Dan
dalam Zaman Romawi ilmu Hukum perkembangannya mengalami kemajuan secara pesat.
Hukum Romawi itu dalam perkembangannya sangat mempengaruhi Hukum Perdata. Zaman
Romawi dimulai dan diakhiri dengan kodifikasi. Dan kodifikasi yang pertama dari Romawi
disebut kodifikasi 12 meja. Masing-masing meja meja membahas sesuatu hal yang khusus
(pokok). Kodifikasi-kodifikasi ini memuat peraturan-peraturan tentang:
1. Hukum Perdata ;
2. Hukum Pidana ; dan
3. Hukum Acara.
Kodifikasi ini tercapai kurang lebih pada tahun 450 Sebelum Masehi. Kodifikasi yang
kedua yaitu terjadi di Romawi Timur dan merupakan kodifikasi yang terakhir, dan ini adalah
merupakan usaha dari Kaisar Justinianus yang memerintah dari tahun 527 sampai tahun 565.
Kodifikasi ini terkenal dengan nama Corpus Iuris Civilis dari Justinianus disebut juga
Corpus Iuris Civilis Justiniani. Kodifikasi ini terutama dalam lapangan Hukum Perdata sangat
penting artinya, karena susunannya yang sedemikian rupa. Dan kodifikasi Kitab Undang-undang
Hukum Perdata yang sekarang ini masih berlaku di Indonesia adalah diambil dari Corpus Iuris
Civilis.

Corpus Iuris Civilis dari Justinianus ini dibagi 4 buku, yang masing-masing buku
mempunyai nama sendiri-sendiri, yaitu:
• Buku pertama bernama : Institutiones,
• Buku kedua bernama : Pandecta,
• Buku ketiga bernama : Codex dan
Buku keempat bernama : Novellae.
Dan masing-masing merupakan standar dari Hukum Romawi.
Pada Zaman Romawi timbul peninjauan atau penerimaan kembali terhadap hukum yang
lampau, yang disebut receptie, dan receptie ini mengalami empat phase, yaitu:
I. Theoristische Receptie,
II. Practische Receptie,
III. Wetenschappelijke Receptie dan
IV. Positieve Rechtelijke Receptie
Theoritische Receptie mengalami perkembangannya pada masa Renaisance. Pertama-
tama hukum Romawi pada saat itu sangat dipengaruhi oleh hokum gereja. Hukum gereja sangat
berpengaruh dalam pemerintahan. Pada Zaman Renaisance ini orang ahli pikir atau sarjana-
sarjana mulai menggali Hukum Romawi Kuno. Dan ini menyebabkan timbulnya mazhab di italia
yang disebut Glossatoren dan Post Glossatoren.
Secara teoritis Hukum Romawi diterima oleh mahasiswa-mahasiswa Italia sendiri
kemudian setelah dipelajari dengan teliti tenyatalah Hukum Romawi lebih tinggi dari pada
Hukum Eropa Barat lainnya. Kemudian setelah mereka menamatkan pelajaran mereka banyak
yang mempelajari Hukum Romawi itu.
Kenapa mereka mempelajari Hukum Romawi?
Karena Hukum Romawi secara teori dipandang lebih tinggi daripada Hukum negaranya masing-
masing. Ketika mereka lulus dan mendapat gelar doktor dalam Hukum Romawi, kembalilah
mereka kenegri asalnya masing-masing, dengan menjabat sebagai hakim dan pejabat
administrasi. Dengan melalui peraktek pengadilan dan administrasi maka seluruh Eropa Barat
menerima dan meresapu Hukum Romawi. Inilah yang dinamakan Praktische receptie.
Setelah Hukum Romawi merersap di masing-masing Negara, lalu diadakan penyelidikan
dan didirikan Fakultas sendiri, sehingga para pemuda-pemuda tidak usah lagi pergi keluar negeri

dan mereka dapat mempelajari Hukum di Negara masing-masing secara ilmiah. Ini dinamakan
Wetenchappelijke Receptie.
Tahap ini mulai timbul sesudah adanya kodifikasi Napoleon yang dinamakan Code Civil
Napoleon. Code Civil Napoleon ini mengenai Hukum perdata yang 90% (berasal dari Romawi).
Kemudian hasil penyelidikan Wetenschappelijk Receptie dimasukan dan diletakan dalam
“Hukum Positif” di Negara masing-masing. Dari Hukum Positif itu artinya: Hukum yang berlaku
pada suatu tempat tertentu dan pada suatu waktu tertentu. Inilah yang dinamakan
“Positiverechtelijk Receptie”. Yang penting bagi kita mengenai Receptie adalah bagaimana kita
dapat mengetahui pengaruh Hukum Romawi sampai pada kita. Dengan Receptie itu hukum
Romawi masuk ke dunia.
Adapun Ilmu Negara menurut Mazhab Wina di Eropa Barat ini terjadi karena ada dari
murid Jellinek yang tak sepaham dengan Jellinek bahkan ia mendirikan mazhab sendiri yang
disebut Mazhab Wina (Austria) Yang dipimpin oleh Hans Kelsen. Jadi Hans Kelsen tak sepaham
dengan pembagian Jelinek mengenai peninjauan Negara dari dua sudut. Menurut Hans Kelsen
suatu ilu pengetahuan harus memiliki tiga syarat, yaitu:
1. Faktum der Wissenschaft (mempunyai lapangan ilmu pengetahuan-sendiri)
2. Emanent der Wissenschaft (mempunyai peninjauan sendiri)
3. Autonomie der Wissenschaft (mempunyai sifat khusus yang tersendiri)
Hans Kelsen berpandangan bahwa sebenarnya Negara itu sama dengan hokum atu
dengan kata lain Negara itu merupakan penjelmaan dari tata hokum, maka sifat satu-satunya dari
peninjauan haruslah semata-mata “Yuridis”saja.
Jadi tak perlu menurut Kelsen, peninjauan secara sosiologis! Selanjutnya Kelsen
mengatakan bahwa pendapat dari Jellinek itu merupakan sincretismus atau campuran atau
metode campur baur dan ini sebenarnya tidak sesuai dengan syarat-syarat yang dikehendaki Ilmu
pengetahuan. Dan yang benar adalah metode monicus.
Sekarang kita melihat kepada sebelum Jellinek. Sebelum Jellinek yaitu pada zaman D.P.S
sudah ada peninjauan Negara secara yuridis. Apakah sama dengan peninjauan Kelsen yang
peninjaunya secara yuridis juga? Walaupun sama-sama yuridis akan tetapi tarafnya berlainan!
Sekarang kita dapat lihat sedikit tentang peninjauan secara yuridis dari aliran D.P.S Aliran D.P.S
berpandangan bahwa hukum itu sebenarnya hanya perintah dari pada Negara tak lebih dan tak
kurang. Jadi kalau kita bandingkan antara Negara dengan hukum dari aliran D.P.S maka Negara

lebih tinggi daripada hukum. Sedangkan menurut Hans Kelsen Negara itu sama dengan hukum.,
karena Negara itu merupakan penjelmaan dari tata hukum.
Sekarang kita tinjau dari norm yang kita kenal Norm biasa berbentuk pemerintah,
misalnya tak boleh membunuh, harus berbuat ini itu dan segalanya. Ada juga Norm dalam
bentuk lain yaitu bentuk sebenarnya daripada Norm, yang terutama kita jumpai dalam lapangan
keagamaan dan kesusilaan misalnya jangan membunuh, jangan mencuri dan sebagainya.
Bentuk yang ketiga biasa kita sebutkan dengan nama Hyphotetisch Oordeel, artinya suatu
bentuk dari pada hukum dimana untuk dapat berlakunya tak tergantung dari orang yang
menerimanya asal saja syarat-syarat atau unsure-unsur itu terpenuhi, maka berlakulah hukum itu.
Kemudian ada tiga teori berlakunya hukum yang kita kenal:
a. Berlakunya hukum secara yuridis; Sesuatu hukum asal dibuat, jadi dinyatakan oleh orang yang
berwenang, dia berlaku, menjadi hukum dan ini yang tepat sekali menurut Kelsen.
b. Berlakunya hukum secar sosiologis
c. Berlakunya hukum secara Filosofis.
Apabila Hukum itu berlaku semata-mata secara yuridis, maka mungkin tak sesuai dengan
kebutuhan masyarakat, atau tak memenuhi unsure-unsur keadilan. Sebagai contoh dalam zaman
penjajahan dulu kita jumpai Agrarische wet atau undang-undang Agraria. Dan Agrarische wet ini
sama sekali tidak berlaku di sumatera. Tidak diberlakukan oleh karena tidak memenuhi syarat
sosiologis.
Walaupun secara yuridis sah di buat oleh pembuat undang-undang pada waktu itu. Kalau
menurut kelsen ini haruslah berlaku sebagai Hukum, kalaupun undang-undang Agraria ini di
pakai di Sumatera, maka akan terjadi pemberontakan. Contoh lainnya yaitu di Bali hukum
mengenai pembakaran janda. Apabila di India kita jumpai seorang suami yang meninggal maka
sang istri turut menceburkan diri berjibaku melompat kedalam pembakaran mayat sang suami.
Hal ini secara yuridis diterima oleh rakyat Karena sesuai dengan kepercayaan mereka. Juga
secara yuridis dapat diterima, akan tetapi secara filosofis atau menurut perasaan keadilan pada
umumnya tidak dapat diterima.
Menurut kelsen suatu hukum harus dapat dikembalikan pada hukum yang lebih tinggi
menurut perasaan wewenangnya. Demikian selanjutnya, sehingga kita jumpai “Tingkatan
Hukum”. Misalnya: dari hukum yang rendah (peraturan kotapraja) terus meningkat pada hukum
yang lebih tinggi (peraturan propinsi) dan terus sampai hukum yang menjadi dasar dari pada

hukum yang berlaku yang disebut “Grund Norm” atau Norma Dasar Dari Segala Hukum yang
Berlaku.
Tata Hukum menurut kelsen tidak terdiri dari hukum yang bersimpang siur, tapi ada
sangkut pautnya, ada tingkatannya dan dapat di kembalikan dari yang rendah sampai yang tinggi.
Hingga sampai pada Grund Norm tadi. Jadi dalam suatu Negara dasar tata hukum yang berlaku
adalah undang-undang dasarnya. Kelsen mengatakan Negara sama dengan hukum. Karena
Negara itu menurut kelsen merupakan penjelmaan dari Tata Hukum dan untuk Tata Hukum
harus diadakan tingkatan hukum. Hukum yang lebih rendah dapat dikembalikan ke hukum yng
lebih tinggi dan ke yang tertinggi sehingga dengan demikian kita menjumpai apa yang
dinamakan “Stufenbouw Des Recht”.
Sekarang kita lihat apakah faham kelsen iitu untuk 100% benar, bahwa negar itu sam
dengan hukum. Dalam hal ini kita harus melihat faham dari seorang sarjana terkenal bernama
Herman Heller, berpendapat bahwa apabila kita berpegangan pada ajaran Kelsen maka Ilmu
Negara ini sebenarnya terlalu abstrak, tidak konkrit, seolah-olah tidak ada sangkut pautnya
dengan Negara, sehingga Heller mengatakan bahwa paham Kelsen itu sebagai Ilmu Negara tanpa
Negara atau bahasa Jermannya disebutkan dengan nama “Staatslehre Ohne Staat”.
Sebagaimana kita ketahui bahwa tidak semua ketentuan undang-undang itu terdapat pada
undang-undang dasar. Ajaran Kelsen mendapat kritukan dari seorang sarjana yang bernama
Nelson. Ia mengatakan bahwa ajaran hukum daripada Kelsen ini sebenarnya terlampau
menyampinngkan keadilan sehingga kita jumpai Rechtslehre Ohne Recht. Akan tetapi
bagaimanapun juga peninjauan yuridis dari Kelsen ini ada manfaatnya bagi kita dalam
pembentukan Stufenbouw tadi. Penamaan dari ajaran ini sebenarnya bukan dari Kelsen sendiri,
tetapi dari seorang sarjana yang bernama Adolf Merkel, yamg menamakan ajaran ini sebagai
Stufenbouw des Recht. Seorang sarjana lain yang bernama Mr. Kisch mengemukakan
Stufenbouw yang agak jelas. Menurut Kisch bahwa Stufenbouw itu ada tiga timgkat:
• Yang tertinggi dinamakan Abstracte Norm.
• Generale Norm atau Tussen Norm.
• Concrete Norm atau Casus Norm.
Jadi norma yang konkret adalah norm yang ada dalam masyarakat, itu berdasarkan Tussen
Norm! jadi segala hukum yang berlaku dalam masyarakat itulah yang merupakan norm.

Generale norm, yang terdapat kitab-kitab hukum, undang-undang dan lain-lain
pelaksanaannya tidak persis seperti yang tertulis dalam undang-undang itu. Misalnya dalam
undang-undang ditentukan bahwa orang membunuh dihukum dengan 20 tahun, akan tetapi
dalam pelaksanaannya hanya 18 tahun dan sebagainya.
Abstrak norm itulah yang menjadi tujuan hukum, yang menjadi asas-asas hukum
misalnya keadilan. Bagaimanakah kita dapat mencapai keadilan itu? Untuk ini kita harus
khususkan dan kita harus melihat keadilan apa dulu. Dalam Hukum Pidana, yaitu: Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam lapangan perdata yaitu ketentuan-ketentuan dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Sipil. Tingkatan ini lebih tegas dari pada yang dikemukakan oleh Hans
Kelsen.
TINGKATAN HUKUM MENURUT ADOLF MERKER
Citra Hukum
Kategori Hukum
Pengertian-pengertian Hukum
Tata Hukum

Jadi Tata Hukum itu harus ada pengertian-pengertian hukum dan pengertian-pengertian
hukum ini dapat digolongkan pada yang lebih tinggi yaitu Kategori Hukum dan akhirnya sampai
pada Cita Hukum. Jadi kita lihat bahwa Adolf Merkel memulai dari bawah sampai ke tingkat
yang lebih tinggi lalu terus pada tingkatan yang tertinggi. Cara ini disebut Abstraksi atau Induktif
yaitu dari suatu yang khusus lalu kita meningkat pada yang pokok. Dengan jalan Absrtaksi
Adolf Merkel sampai pada cita hukum.
Sekarang kita lihat apakah abstraksi ini? Abstraksi adalah cara berfikir secara
yuridis yang kita harus ketahui! Radbruch, mengatakan bahwa tugas ahli hukum untuk bisa
melaksanakan hukum harus dipergunakan 3 cara yaitu:
• Interpretasi/ penafsiran,

• Kontruksi,
• Sistematik.
Mengenai macam-macam interpretasi ini akan kita dapat dalam pengantar Ilmu Hukum.
Konstruksi adalah suatu cara apabila Hukum itu hendak kita laksanakan pertama-tama
kita harus pakai penafsiran, tapi mungkin penafsiran itu tidak cukup dan barulah kita laksanakan
dengan konstruksi. Mengenai konstruksi ini ada dua cara:
• Abstraksi,
• Determinasi
Abstraksi dapat kita rumuskan sebagai berikut:
Melepaskan sifat-sifat yang khusus untuk bisa meningkatkan dari suatu yang khusus ke
suatu yang umum. Misalnya jual beli, adalah sesuatu yang khusus; kemudian kita jumpai suatu
cara yang lain yang juga khusus, misalnya melepaskan suatu barang dengan cara menghibahkan,
menghadiahkan, mewariskan dan sebagainya, intinya sama antara jual beli dengan
menghadiahkan dan lain-lain yaitu melepaskan suatu barang atau benda. Mengenai pengertian-
pengertian Hukum: untuk sampai keatas kita tidak cukup hanya dengan Abstraksi saja, kita harus
kritis, serta analisis sehingga terdapat dua paham: paham tersebut adalah:
1. Monisme
2. Dualisme
Scholten mengatakan, “bahwa dengan cara abstraksi kita tak mungkin sampai kepada
cita-cita Hukum, dengan hanya melihat kepada tata hukum saja tidak mungkin pula”. Menurut
scholten harus dengan cara dualistis. Jadi paham dari schilten dualistis.
Contoh: Di bawah sendiri manusia, lebih keatas lagi mungkin sejenis dengan kera dan
diatasnya lagi mungkin adalah binatang menyusui. Dan yang lebih tinggi lagi apa? Yaitu
makhluk hidup. Makhluk hidup bisa juga binatang, tapi bisa juga ampibi.
Determinasi sebaliknya, memperoleh sifat-sifat yang khusus untuk bisa meningkat dari
ketentuan yang umum kepada yang khusus. Jadi dalam Stufenbouw ini jelas kita lihat caranya
adalah monisme, seperti juga kelsen hanya pangkal haluannyanya lain. Kelsen berpangkal pada
Grundnorm. Kemudian sampai pada tata hukum. Merckel mulai dari tata hukum dan dengan
abtraksilah kita sampai pada cita-cita hukum. Jadi kita kembali pada peninjauan Ilmu Negara,
menurut kelsen ini yang terlalu abstrak, tidak melihat kenyataan dari Negara itu. Peninjauan
Kelsen ini oleh Hermann Heller dikatakan sebagai Staatslehre Ohne Staat atau Ilmu Negara

tanpa Negara. Hermann Heller menolak Ilmu Negara dari Kelsen dan ia mengemukakan ilmu
Negara yang lain.
Obyek Ilmu Negara
Ilmu Negara menganggap Negara sebagai obey-obyek penyelidikannya antara lain
meliputi pertumbuhan, sifat hakit dan bentuk-bentuk Negara.
Hukum tata Negara juga mengganggap Negara sebagai obyeknya, terutama tentang
hubungan antara alat-alat perlengkapan Negara. Pembahasan dalam ilmu Negara menitik
beratkan pada hal-hal yang bersifat umum dengan menganggap Negara sebagai gema (bentuk
umum) dan mengesampingkan/mengabaikan sifat-sifat khusus dari Negara.
Perbedaan antara hukum tata Negara dengan ilmu Negara ialah ilmu Negara menyelidiki
atau membahas negara dalam teori-teori yang umum dengan mengesampingkan sifat-sifat khusus
dari setiap Negara-negara sedangkan hukum Tata Negara (positif) menyelidiki atau membahas
suatu system Hukum Tata Negara Indonesia, Hukum Tata Negara Inggris. Hukum Tata Negara
Belanda, dan sebagainya.
Jadi Hukum Tata Negara menguraikan pertumbuhan, perkembangan dan susunan suatu
sistem alat-alat perlengkapan negara tertentu, sedangkan Ilmu Negara mencurahkan
perhatiannya pada hal-hal yang bersifat menyeluruh yaitu berupa pengertian-pengertian pokok
dan sendi-sendi pokok (kranenburg mempergunakan istilah pengertian-pengertian umum dan
sifat-sifat umum) dari Negara secara umum.
Dengan demikian Ilmu Negara memberikan dasar-dasar teoretis kepada Hukum Tata
Neagara positif. Dan Hukum Tata Negara merupakan kongkretisasi daripada teori-teori Ilmu
Negara. Jika dikatakan Hukum Tata Negara lebih bersifat praktis maka Ilmu Negara lebih
bersifat teoritis. Naka dengan demikian Ilmu Negara dianggap sebagai Ilmu pengantar untuk
mempelajari Hukum Tata Negara.

BAB II
OBJEK KAJIAN ILMU NEGARA
Ilmu negara sebagai pengetahuan asli dari Eropa Kontinental terutama Jerman. George
Jellinet melihat ilmu negara itu melalui zwelseilen theorie. Negara sebagai objek tidak hanya
pada ilmu negara hukum tata negara dan hukum administrasi negara memandang negara sebagai
objeknya. Walaupun HTN dan HAN menggunakan negara sebagai objeknya tetapi beratnya pada
yang pengertian konkrit, artinya objek itu terikat pada tempat, keadaan, waktu tertentu.
Di dalam bukunya G. jellinek yang ditulis sekitar tahun 1882 dengan berjudul
Allgemeine Staaslehre atau ilmu negara umum dinyatakan dalam skema ilmu kenegaraan oleh
beliau dibagi menjadi dua bagian yaitu:
1. Staatsullsenschaft dalam arti sempit
2. Rechtswlssenschaft
Selanjutnya George Jellinek untuk membahas Allgeine Staatslehre. Ilmu negara umum
menggunakan teori dua segi atau zweseilen theorie.
Objek Penyelidikan Ilmu Negara
Ilmu negara mengarahkan penyelidikannya kepada negara dalam arti umum, yakni
negara sebagai suatu gejala kehidupan bermasyarakat, negara sebagai phenomen sosial. Jadi
disini istilah negara dipakai dalam suatu pengertian “genus”. Ilmu negara berusaha mencari hal-
hal yang bersifat umum dalam bentuk kehidupan bersama yang berupa negara itu. Karena itu
yang diselidiki ilmu negara, bukanlah suatu negara yang secara positif ada, melainkan negara
sebagai suatu pengertian abstrak, dalam arti bahwa penyelidikan dan pembahasan yang
dilakukan ilmu negara itu tidaklah ditujukan kepada suatu negara secara kongkrit ada pada
sesuatu waktu dan tempat tertentu, melainkan negara terlepas baik dari waktu maupun dari
tempat ruang lingkupnya, tidak terbatas kepada pelajaran kenegaraan mengenai negara yang ada
pada waktu sekarang saja, akan tetapi juga mengenai pelajaran kenegaraan pada masa yang akan
datang, bahkan kadang-kadang juga membicarakan negara-negara yang hanya ada dalam
konsepsi idiil seorang ahli pikir saja.
Sehubungan dengan itu, maka ilmu negara menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan
sendi-sendi pokok saja dari negara yang berlaku untuk dan terdapat pada setiap negara.

Dicarinya hakekat wujud, sifat-sifat, ciri-ciri, syarat-syarat, dan konstruksi-konstruksi dasar dari
negara “in abstracto” itu. Oleh sebab itu hasil penyelidikan ilmu negara itu bersifat umum (ilmu
negara umum). Istilah ini merupakan terjemahaan dari istilah “Allgemeine Staatslehre” dari
Georg Jellinek yang harus dibedakan dari istilah “Staatsslehre” menurut Herman Heller.
Berbeda dengan ilmu hukum tatanegara yang mengambil suatu negara tertentu atau suatu
“species” negara sebagai sasaran penyelidikannya. Ilmu negara itu sebenarnya sudah lama
dikenal, yakni sejak jaman Yunani kuno, tetapi sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri, ilmu
negara itu belum lama.
Berkatalah Prof. Rudolf Kranenburg tentang hal ini dalam bukunya yang berjudul
“Algemeene Staatsleer” : De algemeene staatsleer is, wat haar naam betreft, een jonge tak van
wetenschappelijk onderzoek, maar naar haar wezen een oude” (Periksa R. Kranenburg,
“Allgemene Staatsleer”, H. D. Tjennk Willink & Zoon NV. Haarlem, 1952 Hal 3). Artinya
bahwa mengenai namanya ilmu negara itu merupakan cabang penyelidikan ilmiah yang muda,
akan tetapi menurut hakekatnya merupakan cabang ilmu pengetahuan yang tua.
Yang mula-mula membahas ilmu negara sebagai ilmu kenegaraan tersendiri adalah Georg
Jellinek dalam bukunya “Die Allgemeine Staatslehre” dia membuktikan, bahwa ilmu negara
merupakan ilmu tersendiri yang mempunyai sifat teoritis atau yang mempunyai sifat ilmiah
murni. Ilmu negara ini oleh G. Jellinek disebut “theoretische staatswissenschaft” atau
staatslehre”.
Di negara Belanda, ilmu negara itu baru dijadikan mata kuliah yang berdiri sendiri
sebagai suatu "Leerstoel” pada kira-kira permualaan abad ke 20 di Universitas Leiden dan Prof.
R. Kranenburg sebagai guru besarnya yang pertama.
Di atas telah dijelaskan, bahwa sebenarnya ilmu negara itu hanyalah bagian dari ilmu
kenegaraan (staatswissenscharft) atau politeia (menurut istilah Plato) atau Politica (menurut
istilah Aristoteles). Georg Jellinek membagi staatswissenschaft menjadi :
1. Theoretische staatswissenschaft atau staatslehre (ilmu negara)
2. Practische staatswissenschaft atau politikolgi (ilmu politik)
3. Sedangkan staatslehre dibagi menjadi :
4. Aligemeine staatslehre, mengenai negara sebagai pengertian umum (ilmu negera)
5. Bezondere staatslehre, mengenai negara sebagai pengertian khusus (ilmu negara khusus)

Perumusan tentang ilmu negara, itu telah banyak dikemukakan oleh para sarjana, namun
sebagai pegangan dapat dikatakan “ilmu negara ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari sendi-
sendi pokok dan pengertian-pengertian pokok negara secara umum, yakni mempelajari
persoalan-persoalan yang sama pada negara-negara yang ada atau yang pernah ada di dunia.
Adapun persoalan-persoalan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Asal-usul suatu negara;
2. Perkembangan suatu negara;
3. Unsur-unsur negara;
4. Timbul dan lenyapnya suatu negara;
5. Tujuan negara dan fungsi negara;
6. Jenis-jenis ataupun bentuk-bentuk negara secara umum.
Dari definisi tersebut di atas, kita katakan, bahwa ilmu negara itu bersifat teoretis dan
merupakan ilmu pengetahuan dasar bagi hukum tata negara positif. Hukum tata negara positif
ialah hukum ketatanegaraan dari suatu negara tertentu pada suatu waktu tertentu. Contoh hukum
tata negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 sejak 5 Juli 1959 hingga sekarang.
Sisi Tinjauan Ilmu Negara
1. Ruang Lingkup Ilmu Negara
Ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan telah dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Ilmu
negara menitikberatkan penyelidikannya kepada negara sebagai organisasi dalam pengertian
umum. Ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan asli dari Eropa Kontinental (Jerman) ilmu negara
ini adalah ilmu pengetahuan mengenai negara yang berasal dari Jerman, kemudian menjalar
mempengaruhi ilmu pengetahuan tentang negara di daratan Eropa, termasuk negeri Belanda dan
Perancis dan daerah pengaruhnya. Disamping itu ada juga tradisi ilmu pengetahuan An Glo
Saxis, ini juga ilmu pengetahuan mengenai negara yang berkembang di negara negara Inggris
dan Amerika serta negara-negara yang dipengaruhinya.
Ilmu negara sebagai mata kuliah yang prerequisite diberikan di tingkat satu (dulu tingkat
persiapan) dengan menggunakan daftar bacaan dari kedua tersebut di atas, yakni Eropa
Kontinental, maupun Anglo Saxis, namun disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sendiri.
Adapun alasannya adalah sebagai berikut :

Negara Republik Indonesia, yang baru lepas dari tangan penjajahan Belanda (ingat
Universitas Gajah Mada pada tanggal 13 Maret 1946 yang pertama kali mempergunakan istilah
ilmu negara).
Di Eropa Kontinental (Jerman) dikenal dengan nama “Staatslehre” atau “Theoritische
staatswissenschaft.” Karena kita pernah (3,5 abad) dijajah oleh Belanda, dan sampai tahun 1940-
an banyak produk-produk sarjana hukum dan sebagainya dari penjajah ya bahasa pengantar yang
dipergunakan baik di kantor-kantor ataupun di sekolah dan dalam pergaulan digunakan bahasa
Belanda dan Inggris, termasuk daftar buku-buku bacaan di sekolah. Sehingga pada gilirannya,
dalam mengikuti mata kuliah sejak itu dipergunakan kepustakaan Eropa.
Disamping ilmu negara, sebagai ilmu pengetahuan mengenai negara, ada juga ilmu
pengetahuan mengenai negara dan mempunyai hubungan erat dengan ilmu negara yaitu ilmu
politik, hukum tata negara, hukum administrasi dan sebagainya. Dapat kita buktikan, bahwa
disamping ilmu negara dan sebagaimana kita ketahui, adalah merupakan cabang dari
staatswissenschaft dikenal juga Angewandte staatswissenschaft, sebagai pengetahuan parktis,
dan zaman sekarang dikenal dengan nama ilmu politik ( di lingkungan Anglo Saxis dikenal
dengan nama “political science”.
Ilmu negara sebagai pengetahuan asli dari Eropa Kontinental terutama Jerman. Georg Jellinek
melihat ilmu negara itu dari dua sisi tinjauan (Zweiseiten theorie):
Sisi tinjauan sosiologis, yang terdiri dari:
Nama negara (istilah dari Nicolo Machiavelli “Estato atau Lo Stato” (14691527) dalam
bukunya antara lain II Principe (The Prince 1513), “Discorsis opra la prima deca di Tirus le
vius).
• Sifat hakekat atau karakteristik daripada negara
• Dasar penghalalan (pengesahan) hukum dari negara
• Tujuan negara
• Timbul dan lenyapnya negara
• Sejarah type-type pokok daripada negara.

Demikianlah, jika negara dilhat dari sudut sosiologis (Allgemeine Staatslehre), yang merupakan
gejala-gejala atau peristiwa sosial atau soziale Faktum yang merupakan masalah-masalah
(problematik).
Sisi tinjauan Yuridis, yang terdiri dari:
• Perbedaan hukum publik dengan hukum perdata
• Anasir-anasir atau syarat-syarat negara
• Kedaulatan
• Konstitusi negara
• Organ-organ negara (pemegang legislatif, eksekutif dan yudikatif)
• Perwakilan
• Fungsi negara
• Susunan negara (negara kesatuan, negara federal)
• Bentuk-bentuk negara dan bentuk pemerintahan
• Negara-negara bersusun (konfederasi)
Demikianlah jika negara dilihat dari ssi yuridis (Allgemeine staatsrechtslehre, dimana
negara dilihat dari / yang merupakan bangunan – bangunan atau lembaga – lembaga negara
ataupun rechtsliche Institution, yang terdapat beberapa problematik atau masalah – masalah.
Negara sebagai obyek tidak hanya pada ilmu negara. Hukum tata negara dan hukum administrasi
negara juga memandang negara sebagai obyeknya. Walaupun HTN dan hukum administrasi
negara, menggunakan negara sebagai obyeknya, tetapi titik beratnya pada yang pengertian
konkrit, artinya obyek negara itu terikat pada tempat, keadaan, waktu tertentu. Memang erat
hubungannya.
Untuk lebih jelasnya, pahamilah bagan yang dibuat oleh G. Jellinek yang diambil dari
bukunya yang terkenal, yaitu Allgemeine Staatlehre di situ beliau menciptakan suatu sistematis
yang lengkap dan struktur dari ilmu negara sebagai berikut :
STAATSWISSENSCHAFT (dalam arti luas)
ILMU KENEGARAAN

RECHTSWISSENSCHAFT
1. HukumTata Negara
2. HukumAntar Negara
3. Hukum Administrasi Negara
STAATSWISSENSCHAFT
(Dalam arti
sempit)
ALIG SOZIALE ALIG STAATS INDIVIDUALE SPEZIAL STAATSLEHRE
STAATSLEHRE RECHTSLEHRE STAATSLEHRE

1.
1. Perbedaan hukum publik dengan
hukum perdata
2. Syarat-syaratnegara
3. Kedaulatan
4. Konstitusinegara
5. Organ-organnegara
6. Perwakilan
7. Fungsinegara
8. Susunannegara
9. Bentuknegara dan bentuk
pemerintahan
10.Negara-negarabersusun
(konfederasi)
Nama Negara
2. Sifat hakekat negara
3. Dasar penghalalan hukum dari negara
4. Tujuan negara
5. Timbul dan lenyapnya negara
6. Sejarah tipe-tipe negara
Individuale staatslehre mengupas soal-soal umum suatu negara, baik juridis maupun
sosiologis. Gabungan beberapa individualle staatslehre menjadi Allg Sozialle Staatslehre ;
sedangkan spezialle staatslehre membahas struktur pemerintahan suatu negara. Jika beberapa
spezialle staatslehre digabungkan, maka terjadilah Allg Staatslehre jadi gabungan spezialle
staatslehre, akan menjadi Allg Staatslehre.
2. STAATSWISSENSCHAFT :
Untuk melihat dimana ilmu negara itu sebenarnya? Dapat kita perhatikan bagan gambar
di atas dan uraiannya adalah sebagai berikut :

Di dalam bukunya G. Jellinek yang ditulis sekitar tahun 1882 dan yang berjudul Allgemeine
Staatslehre atau ilmu negara umum, dinyatakan dalam skema ilmu kenegaraan (dalam arti luas)
oleh beliau dibagi jadi 2 (dua) bagian yaitu :
I. STAATSWISSENSCAHFT DALAM ARTI SEMPIT
II. RECHTSWISSSCHAFT
Ad. I Staatswissenschaft Dalam Arti Sempit
Maksudnya, adalah staatswissenschaft dalam arti yang luas setelah dikurangi oleh
rechtwissenchaft. Dalam hal ini dimaksudkan suatu ilmu pengetahuan mengenai negara, yang
penyelidikannya menekankan pada negara sebagai obyeknya.
Ad. II Rechtswissenschaft
Maksudnya, adalah ilmu pengetahuan mengenai negara, namun dalam penyelidikannya
ditekankan pada segi reacht atau segi yuridisnya dari negara itu sendiri. Dimana yang termasuk
reachtswissenchaft tersebut adalah :
Hukum tata negara
Hukum administrasi negara
Hukum antara negara
STAATSWISSENCHAFT DALAM ARTI SEMPIT
INI DIBAGI MENJADI 3 BAGIAN, YAITU :
• Bescheibende – sw (staten kunde)
• Theoritische – sw (staatsleer)
• Praktischer – sw (angenwandte – sw)
Ad I. Beschreibende Staatswissenschaft
Dikemukakan disini, adalah ilmu pengetahuan yang melukiskan atau yang menceritakan
tentang negara. Jadi segala sesuatu bahan -bahan yang menggambarkan tentang negara, misalnya
keadaan alamnya faunanya dan floranya dan sebagainya.
Ad II Theoritische Staatswissenschaft
Inilah yang dimaksudkan staatslehre atau staatsleer (ilmu negara). Theoritische
Staatswissenschaft, maksudnya adalah ilmu pengetahuan mengenai negara yang mengambil

bahan-bahan dari Beashreibende Staatswissenchaft. Dimana bahan-bahan yang dikumpulkannya
itu diolah, dianalisa dan yang sama digolongkan sesamanya, yang berbeda dipisahkan lalu
diletakan dalam suatu sistematik dan pada akhirnya dicarinya pengertian-pengertian pokok dan
sendi-sendi pokok daripada negara.
Ad III Praktische Staatswissenschaft /Angewandte – sw
Dimaksudkan adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan tentang cara-cara
mempraktekan teori-teori ilmu kenegaraan. Ilmu politik dalam sistematik G. Jellinek mempunyai
arti yang lain isinya atau berbeda dengan yang disebut Political Science (politis) di negara Anglo
Saxis.
Ilmu poltik menurut
Tradisi Anglo Saxis, merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, berbeda dengan
pendapat Eropa Kontinental, tidak merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, melainkan
dijalankan dalam praktek hasil dari penyelidikan theoritische Staatswissenchaft atau theoritical
science. Jelas ada hubungan yang erat.
THEORITISCHE – sw
Theoritische Staatswissenchaft ini dibagi menjadi dua bagin, yaitu :
Allgemeine Staatsleher
Besondere Staatslehre
Ad I Allgemeine Staatsleher
Maksud G. Jellinek adalah ilmu negara umum yang membahas tentang teori-teori negara
dan teori tersebut berlaku umum di seluruh dunia atau berlaku di semua negara.
Ad II Besondere Staatslehre
Maksud G. Jellinek dari Besondere Staatslehre ini, adalah ilmi negara khusus yang
membahas tentang teori – teori mengenai negara, yang berlakunya teori – teori tersebut adalah
hanya pada satu atau suatu negara tertentu saja.
Selanjutnya G. Jellinek untuk membahas Allgemeine Staatslehre (ilmu negara umum,
menggunakan teori dua segi atau zweiseiten theorie. Untuk memahami hal itu pahami skema di
atas !

3. Ilmu Politik
Politik, secara etimologis atau arti kata berasal dari bahasa Yunani Purba yaitu Polis (F.
Isjwara hal. 18-22), polis adalah kota yang dianggap negara (pada waktu itu). Pada waktu itu
kota identik dengan
negara. Dengan demikian polis, staads staads the greek citystates adalah tempat tinggal bersama
dari orang-orang biasa selaku para warganya (citizens) dengan pemerintah, yang biasanya
terletak disebuah bukit dan dikelilingi benteng – tembok untuk menjaga keamanan mereka
terhadap serangan musuh yang menyerang dari luar.
Pengidentikan kota dengan negara pada waktu itu, disebabkan polis hanya memiliki
daerah yang kecil yaitu seluas kota, dan penduduknya kurang 300.000 orang. Sedangkan
sekarang jaman modern yang dinamakan kota lebih dari itu, melainkan sudah merupakan negara
yang berwilayah yang disebut Vlakte-state atau country – state. Sehingga negara tidak identik
dengan kota, disebabkan daerah negara jauh lebih luas daripada daerah kota, dan jumlah
penduduknya lebih banyak.
Kemudian dari istilah polis diturunkan dan dihasilkan kata-kata seperti : politeia (segala
hal ihwal yang menyangkut polis / negara) polites (warga kota atau warga negara) dan politikos
(ahli negara), polieke techne (kemahiran politik), polieke episteme (ilmu politik) dan kemudian
istilah polis itu diambil oleh orang romawi yang menghasilkan kata are politica (Pengetahuan
tentang negara atau kemahiran tentang masalah kenegaraan) lihat hal 31.
Orang yang pertama kali, menggunakan istilah ilmu politik yaitu Jean Bodin (Science politique)
pada chef d’ouvre dalam bukunya Les Six
Livres de La Republique 1576, dan pada tahun 1606 istilah tersebut dipergunakan pula oleh
Thomas Fitzherbert, Jeremy Bentham dan William Godwin.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka perkembangan berikutnya muncul
keanekaragaman istilah ilmu politik. Hal ini disebabkan pula dalam bahasa inggris sebagai
political science, the science of politics atau politics. Sedangkan R. M. Mac Iver dalam bukunya
The Web Government The Science of Politics (Anglo Saxis)
Di Eropa Continental (Jerman) dikenal dengan berbagai nama, misalnya angewandt
staatswissentchaft yang merupakan cabang dari staatswissentchaft, les sciences politiques

(Perancis) yang selalu didengungkan dengan ilmu moral atau ilmu-ilmu sosial lainnya sehingga
dipergunakan istilah les science morale (sosiales) et politiques.
Orang Belanda menyebut staatswetenschaappen, dan di Italia disebut scienzee politica.
Disamping itu Prof. J. Barente menerbitkan buku yang berjudul De Wetenschap Der Politiek
dengan ondertitelnya met een terein verkenning dikenal istilah politica, sedangkan H. Heller
dalam bukunya Staatslehre menyebutnya Politikologie (1934).
Di India, menurut A. S. Altekar dalam bukunya “State and Government in ancient India,
Ilmu politik itu dikenal dengan istilah Rajadharma (kewajiban raja), Rajayasastra (ilmu negara);
Dandaniti,
1. Nitisastra dan Arthasastra.
Ternyata istilah ilmu politik itu sangatlah banyak, misalnya George Jellinek dalam
bukunya Recht des Modernen Staates, menyatakan bahwa ilmu politik sangat membutuhkan
suatu peristilahan yang tepat dan tidak meragukan. Keanekaragaman istilah-istilah ilmu politik
ini, disebabkan karena belum ada kesamaan pendapat diantara para cendekiawan atau communis
opinio doctorum (opinio=pendapat, dan communis=umum, sedangkan doctorum=para guru). Hal
ini bisa mengakibatkan kesimpang siuran, sama dengan pendapat G. Jellinek dan Kuncaro
Purbopranoto “yang mengkonstanstir, bahwa ilmu politik sangat membutuhkan istilah yang tepat
agar tidak simpang-siur.
Lain halnya pada pemakaian istilah secara teknis dalam Ilmu Negara tidak (tidak terjadi
pertentangan paham), yang mungkin bila ada hanya merupakan masalah penafsiran saja alih
bahasa saja. Bahkan orang sering juga ada kesimpang siuran itu dalam hukum, misalnya Apakah
hukum itu? Jawabannya banyak yang berbeda (Immanuel Kant, L. J. Van Apeldoornl. Didukung
oleh pendapat Meriam Budiardjo (ilmu politik dan artinya bagi Indonesia” bahwa: setiap kali
para ahli berkumpul, maka suka bagi mereka untuk mencapai persetujuan mengenai
pendefinisian dari ilmu politik.
Kesulitan lainnya membedakan ilmu politik dan ilmu Negara, disebabkan adanya dua
jenis, yaitu: satu dari Eropa Kontinental, dan kedua dari Anglo Saxix, sehingga sulit untuk
terjadinya kesatuan pendapat dari para pemikir tentang negara.
Di Eropa, ilmu negara (Belanda) menurut RoelofKranenburg: Ilmu Negara tidak lain,
adalah” ilmu tentang negara ,“ negara diselidiki sifat hakekatnya, struktur, dan bentuknya, asal

mulanya, dan persoalan-persoalan di sekitar negara dalam pengertian umum. Periksa Buku Prof.
J. Barents yang berjudul Pengantar Ilmu Politik dan Ilmu Negara Umum (Roelof Kranenburg)
yang diterjemahkan oleh Sitorus)!
Kembali kepada persoalan: “Apakah Ilmu Politik itu?
Apakah ilmu politik itu ilmu atau bukan? Oleh A. Th. Mason, di jawab, bahwa politicss is art
rather than science, ………..kemudian oleh van der Goes van Naters dinyatakan bahwa De
Politie is geen wetenschap. De Romeinen van Netes ars politica politieke kunst…….., demikian
juga Otto Von Bismarch, seorang negarawan ulung, (Prusia), mengatakan bahwa dia kunst der
moglichkeiten.
Jadi walaupun J. Barents memberikan judul bukunya watenschap der politiek dengan
ondertitel een terrein verkening dapat kita tentukan dalam ilmu politik di negeri Belanda, bahwa
negeri Belanda tidak meniru dan menyalin ilmu politik dari Jerman tetapi negeri Belanda
mendapat pengaruh dari ilmu pengetahuan Inggris dan Amerika.
Sehubungan dengan hal tersebur atau terpampang di atas, jika diperhatikan, maka pada pokoknya
batasan bagi ilmu politik dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu (Periksa F. Isjwara, S hal 33 –
39)
Batasan Institusional
Batasan ini mempelajari lembaga – lembaga politik, namun karena negara merupakan
lembaga politik – politik pra-exelence, maka negaralah yang menjadi pusat perhatian. Karena itu
pembatasnya dimulai dari asal usul negara, hakekat negara, sejarah serta tujuan dan bentuk-
bentuk negara yang akhirnya sampai kepada deduksi tentang pertumbuhan dan perkembangan
negara. Jadi ilmu politik dirumuskan sebagai ilmu yang menyelidiki lembaga-lembaga politik
(political institutions) seperti negara, pemerintah, DPR, dan lain-lain sebagainya pendukungnya
antara lain Wilbur White dalam bukunya white political dictionary, menyatakan bahwa political
science the study of the formation forms and process of the state and government.
2. Batasan secara fungsional (pragmatis atau teologis)
Pada dasarnya merupakan batasan secara institusional, namun berusaha melepaskan diri
secara sepihak dari pandangan dogmatis yuridis dari batasan institusional.
Maka dalam hal ini lebih diutamakan fungsi dan aktivitas dari struktur formal lembaga-lembaga
politik yang diselidiki. Lembaga-lembaga politik ditinjau tidak sebagai lembaga terasing,

melainkan sebagai lembaga yang dinamis yang mendapat pengaruh dari faktor kekuasaan rill
dalam masyarakat yang bersifat non yuridis.
Berkatalah H. R. Hoetink dalam kata pengantar buku J. Barents, bahwa peranan faktor-
faktor kekuasaan rill (de reele machtsfactoren) pressure groupe, lobbyst, public opinion dan yang
lainnya tidak kurang pentingnya dari struktur dan dokumen-dokumen hukum dari lembaga
politik itu.
Sesuai dengan fungsi dan aktivitasnya, maka terjadilah pergeseran yang titik beratnya
penyelidikan bagi ilmu politik adalah statika kedinamika politik. Akibatnya harus pula
diperhatikan faktor-faktor nonpolitik yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi, dan aktivitas
lembaga-lembaga politik, seperti faktor demografis, psykologis, kultural dan ekonomie. Oleh
karena itu sarjana yang termasuk kedalam golongan ini menilai lembaga politik, tidak atas dasar
ketentuan-ketentuan undang-undang dasar atau dokumen-dokumen lainnya, tetapi atas dasar
reiiil yang telah dicapai lembaga politik bagi kesejahteraan umat manusia, karena lembaga
politik diperuntukan bagi manusia dan harus bermanfaat.
3. Batasan Secara Hakekat Politik (Power Interpretation Of Politics)
Dalam hal ini yang menjadi hakekat politik adalah kekuasaan atau power, maka karena
itu politik merupakan “perjuangan untuk memperoleh kekuasaan” atau “Technic menjalankan
kekuasan-kekuasaan” atau “masalah pelaksanaan atau kontrol kekuasaan”.
Pemusatan peninjauan kepada gejala kekuasaan ini, menimbulkan “ilmu kekuasaan”
power science atau “kratologi” yang berasal dari bahasa Yunani Kratos. Kekuasaan yang
diselidiki itu diperlihatkan “sifatnya, perkembangannya, rangka dan akibatnya”.
Maka bicaralah Carell Loewensteib di dalam bukunya Ver fassung slehre, bahwa ilmu
politik is nichate unders als der kampf um de machate. Sedangkan J. Suys di dalam bukunya De
Nuei politie, bahwa politik adalah “striyd om match”.
Harold D. Laswell dalam bukunya “the language of politics menyatakan when we speak of
science of politics, we mean the science of power.

BAB II
TEORI TIMBUL DAN LENYAPNYA NEGARA
TEORI TIMBULNYA NEGARA
Teori Pertumbuhan Negara dapat dibagi menjadi dua macam yakni :
• Secara Primer
• Secara Sekunder
Fase-fase yang Harus Dilalui Oleh Negara yang Terbentuk Secara Primer
• Masyarakat-mastarakat hukum yang merupakan keluarga besar persekutuan masyarakat
• Kerajaan (rijk)
• Negara (staat)
• Negara yang demokrasi (demokrtische natie)
Teori Pertumbuhan Negara
Dalam teori pertumbuhan negara secara primer dibagi dalam beberapa tahap, yaitu :
1. Suku atau Persekutuan masyarakat (Genootschaft)
Dalam teori ini dijelaskan bahwa awal mula kehidupam masyarakat dimulai dari
keluarga. Kelurga adalah faktor penentu dalam membentuk kepribadian manusia, yang nantinya
akan berkembang terus menerus menjadi suatu kelompok-kelompok masyarakat hukum tertentu
atau disebut pula suku.
Suku persekutuan masyarakat sangat terikat dengan adanya adat istiadat serta kebiasaan
yang disepakati. Dalam suatu suku terdapat seorang pemimpin yang disebut dengan Kepala Suku
yang dianggap sebagai Primus Inter Pares, artinya orang yang terkemuka diantara orang yang
sama. Kepala suku bertugas mengatur dan memelihara kebersamaan suatu kelompoknya.
Pada hakekatnya suku atau persekutuan masyarakat sangat berkaitan dengan hukum
alam. Mengapa dapat dikatakan berkaita? Karena pada hukum alam dijelaskan bahwa manusia
pada awalnya hidup dalam kebebasan dimana tidak ada aturan atau hukum yang mengikat.
Mereka bebas untuk melakukan apapun tanpa mempunyai pemikiran yang panjang, karena
manusia mempunyai akal pikiran dari Tuhan yang membuat manusia ingin melakukan segala
sesuatu dengan bebas, sekeinginan hatinya.

Dengan melihat fenomena tersebut dan terjadi perdebatan pendapat atau peperangan,
maka dengan perkembangan jaman manusia menginginkan pula suatu aturan atau hukum yang
dapat mengatur, melindungi dan menjamin kelangsungan hidup dan akhirnya mengadakan suatu
perjanjian yang disebut perjanjian masyarakat.
2. Kerajaan (Rijk)
Bentuk kerajaan merupakan kelanjutan atau tahap perkembangan dari bentuk
persekutuan suku. Kerajaan terbentuk sebagai sebagai akibat adanya pertantangan antar sekutu
suku. Kepala sekutusuku yang pada awal mulanya berkuasa di masyarakatnya, kemudian
melakukan ekspansi-ekspansi ke daerah-daerah lain untuk memperluas wilayah kekuasannya
hingga menimbulkan perlawanan dari sukutu lain.
Primus inter pares yang kuat yang akan menguasai dan menjadi raja yang berkedudukan
dipemerintah pusat, sedangkan daerah yang berhasil ditaklukan akan menjadi pemerintah
daerah . Pada waktu itu pengaruh kekuasaan pemerintah pusat belum begitu besar terhadap
daerah-daerah mungkin disebabkan karena perhubungan antara pemerintah pusat dengan daerah
yang masih belum baik sehingga sering perintah-perintah dari pusat tidak sampai di daerah
akibatnya daerah-daerah melakukan pemerintahan sendiri yang akhirnya menimbulkan
pemberontakan melawan pusat.
Dalam perkembangan selanjutnya untuk mencegah adanya pertentangan antara pusat
dengan daerah maka pemerintah pusat berusaha agar pemerintah daerah dapat tunduk kapada
pemerintah pusat. Dengan cara menundukkan daerah dengan kekerasan senjata. Untuk membeli
persenjataan maka pemerintah pusat harus mempunyai keuangan yang cukup. Keungan ini
diperoleh dengan cara mengadakan perdagangan ke luar yang menguntungkan. Dengan
persejantaan yang kuat maka kekuasaan sekarang pada kepala negara. Akhirnya raja mulai
berwibawa sehingga mulai tumbuh kesadaran akan kebangsaan dalam bentuk negara nasional.
3. Negara Nasional (Staat)
Terjadinya negara nasional adalah akibat kondisi pada tahap kerajaan dimana pemerintah
pusat tidak dapat mengendalikan pemerintah daerah yang sebelumnya ditaklukan. Sistem
kerajaan yang terjadi masih sangat terasa, karena pada awalnya negara nasional diperintah oleh
raja yang bersifat sewenang-wenangabsolut dengan sistem pemerintahan tersentralisasinya

dimana pemerintah pusat hanya mengurus untuk pemerintah pusat saja sedangkan kepentingan
daerah tidak diurus semestinya, sehingga terjadi kesenjangan sosial dan semua rakyat dipaksa
untuk mematuhi kehendak dan perintah raja. Namun pada akhirnya berhasil meredam gejolak
atau pemberontakan pemerintah daerah dan sadar akan bernegara. Jadi yang terpenting dalam
fase ini rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat.
4. Negara Demokrasi (Democratisch Natie)
Negara demokrasi lahir sebagai akibat munculnya kekuasaan pemimpin pada negara
nasional yang kembali melakukan pemerintahannya dengan sewenang -wenang (absolut).
Kondisi negara seperti ini tentu sangat merugikan rakyat, karena rakyat berada pada pihak yang
lemah. Seiring dengan perkembangan jaman timbul kesadaran akan adanya kedaulatan ditangan
rakyat. Artinya kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Rakyat bebas untuk berekspresi dan
mengeluarkan pendapat.
5. Negara Diktator (Diktatuur)
Dalam suatu negara demokrasi seorang pemimpin dipilih oleh rakyat melalui suatu
pemilihan umum. Lama kelamaan akibat terlalu lama memerintah pmimpin tesebut memimpin
secara diktator, yang selalu ingin memerintah dengan sekehendak sendiri tanpa memikirkan
keinginan rakyat. Negara diktator merupakan penyimpangan dari negara demokrasi.
Didalam teori pertumbuhan negara secara primer terdapat lima tahap, yaitu :
• Suku atau Persekutuan masyarakat (Genootschaft)
Dalam tahap ini berkaitan sekali dengan teori hukum alam. Dimana masyarakat pada waktu itu
masih bersifat bebas belum ada suatu aturan atau hukum yang mengikat, sehingga dengan
perkembangan jaman ternyata dibutuhkan pula suatu aturan atau hukum yang akhirnya
menghasilkan suatu perjanjian yang disebut perjanjian masyarakat.
• Kerajaan (Rijk)
Dimana pada awalnya dalam tahap ini jepala suku berkuasa pada masyarakatnya, tetapi makin
lama berkembang sehingga melakukan ekpansi-ekspansi ke daerah lain untuk memperluas
kekuasaannya. Sehingga rakyat merasa terkekang terjadilah pemberontakan dan raja pun
melakukan suatu cara untuk menguasai rakyat dengan cara membeli senjata-senjata untuk
memperluas kekuasaan tetapi akhirnya hal tersebut tidak terjadi, antara rakyat dengan raja

bersatu sehingga raja mempunyai kewibawaan tersendiri dan tumbuh kesadaran akan kebangsaan
dalam bentuk nasional.
• Negara Nasional (Staat)
Pada tahap ini awalnya diperintah oleh raja yang absolut dengan system pemerintahan
tersentralisasi. Dimana pemerintah pusat hanya mementingkan kepentingan pusat saja sedangkan
kepentingan daerah dinomor duakan, sehingga terjadi kesenjangan sosial dan semua rakyat
dipaksa mematuhi kehendak dan perintah raja. Namun pada akhirnya dalam fase ini sadar akan
bernegara.
• Negara Demokrasi (Democratisch Natie)
Negara demokrasi merupakan perkembangan lebih lanjut dari negara nasional, dimana negara
demokrasi terbentuk atas dasar kesadaran demokrasi nasional, kesadaran akan adanya kedaulatan
ditangan rakyat.
• Negara Diktator (Diktatuur)
Tahap ini merupakan perkembangan dari negara demokrasi. Yaitu adanya penyimpangan
pemimpin negara, yang memerintah secara absolut, yang selalu memerintah atas dasar keinginan
sendiri tanpa memikirkan rakyat.
2. Terjadinya Negara Secara Sekunder
2.1. Pengakuan De facto dan De Jure
Terjadinya Negara secara sekunder merupakan terbentuknya suatu Negara baru sebagai
akibat dari adanya revolusi, intervensi, dan penaklukan terhadap Negara yang lama.
Kenyataan bahwa terjadinya Negara secara sekunder tidak dapat dipungkiri meskipun cara
terbentuknya kadang tidak sah menurut hukum. Contohnya, suatu Negara yang terbentuk karena
penaklukan atau pencaplokan, jalan tersebut dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum
(onrecht). Hal itu terjadi karena sebelum Negara yang baru itu timbul,peraturan hukukmnya
sudah dikeluarkan oleh Negara lama ada. Hal seperti ini merupakan suatu pelanggaran hukum,
pelanggaran hukum ini berjalan terus, makin lama makin menjadi kenyataan hingga akhirnya
diakui. Jellinek menyebutkan sebagai berikut “die normatieve kraft des faktischen”. Kekuasaan
dari kaum pemberontak mendapat dukungan dari rakyat dan jika pemerintahannya itu ternyata

efektif dan stabil,maka satu demi satu akan datang pengakuan dari Negara-negara lain yang
bersifat sementara. Pengakuan ini disebut de facto, karena pengakuan ini ditunjukan kepada
kenyataan-kenyataan mengenai kedudukan pemerintahan yang baru, apakah didukung oleh
rakyatnya atau tidak, dan apakah pemerintahannya efektif yang menyebabkan kedudukannya
stabil.
Dalam Keadaan semacam ini sifat Negara-negara asing masih menunggu (wait and see),
sampai berapa jauh keadaan itu bias dipertahankan. Jika kemudian bias dipertahankan terus
bahkan makin bertambah maju, maka pengakuan de facto akan berubah dengan sendirinya
menjadi pengakuan de jure. Yang dimaksud dengan pengakuan de jure adalah pengakuan yang
seluas-luasnya yang bersifat tetap terhadap munculnya, timbulnya atau terbentuknya suatu
Negara dikarenakan terbentuknya Negara baru adalah berdasarkan yuridis.
Setelah mendapatkan pengakuan de jure yang bersifat tetap, penempatan perwakilannya
untuk Negara baru itu dirubah dari konsulat menjadi kedutaan. Oleh karena pada mulanya
penempatan seorang konsul itu untuk menjamin hubungan kepentingan perdagangan dan kini
sesudah ditempatkannya kedudukan baru, maka hubungannya diperluas lagi dalam hubungan
diplomatik
Peristiwa ini pernah dialami oleh Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus
1945, ketika bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya yang disusul dengan
perlawanan bersenjata oleh seluruh rakyat Indonesia terhadap pemerintahan kolonial Belanda
yang dibantu oleh tentara sekutu, maka pada tahun itu juga Inggris, Amerika, dan India memberi
pengakuan de-factonya kepada Negara Republik Indonesia atas daerah-daerah Jawa,Sumatra,
dan Madura. Pemerintah berjalan terus disamping bertahan melawan serangan-serangan dari
tentara Belanda yang diselingi dengan beberapa perundingan-perundingan seperti: Linggar
Jati,Renville, dan Clash I dan II maka pada akhirnya dengan konfrensi Meja Bundar, Negara
Republik Indonesia mendapatkan pengakuan de jure pada tanggal 17 Desember1949. Setelah
diakui, Indonesia mendapatkan kedaulatrannya atas seluruh wilayah bekas jajahan Hindia-
Belanda kecuali Irian Barat.Pada saat itu Negara Belanda memberi penafsiran yang lain
mengenai pengakuan de facto dan de jure. Pengakuan itu tidak ditujukan kepada Negara
Republik Indonesia, tetapi kepada pemerintahan Republik Indonesia. Pengakuan semacam ini
dinamakan pengakuan atas pemerintahan de facto yang artinya suatu pengakuan yang diberikan
hanya kepada pemerintahan dari suatu Negara sedangkan terhadap wilayahnya tidak

diakui.Pengakuan ini diciptakanj oleh seorang sarjana Belanda bernama Van Heller. Dengan
pengakuan semacam ini akan membawa akibat yang berbeda, karena pengakuan itu akan
menempatkan Belanda dalam kedudukan yang lebih tinggi dan lebih menguntungkan. Penafsiran
Belanda itu dipengaruhi oleh bangunan hukum perdata yang membedakan dua macam hak,
yaitu:
Hak Eigendom yang terbagi atas dua unsur, yaitu :
• titik hukum
• penguasaan
• Hak Bezit
Pada hak bezit juga terdapat unsure penguasaan. Misalnya seorang pemilik tanah bisa memiliki
kedua unsure itu jika ia mengolah sendiri, jika tanah ini disewakan maka si penyewa ini
mempunyai hak bezit karena ia menguasai tanah itu. Tetapi penyewa itu tidak boleh menjualnya
karena titik hukumnya ada pada si pemilik. Dengan analogi ini maka belanda hendak
mengkonstruer pengertian pengakuan de facto dan de jure terhadap pemerintah Indonesia,
dengan maksud bahwa hak milik atau eigendom ada pada pemerintah Belanda, sedangkan hak
bezit berada pada bangsa Indonesia (de facto). Penafsiran ini dengan sendirinya akan membawa
konsekuensi yang lebih jauh. Hubungan luar negeri antara Indonesia dengan Negara-negara
lainnya ada di tangan Belanda, sedangkan hanya urusan dalam negeri yang bisa diselenggarakan
oleh bangsa Indonesia sendiri. Dengan demikian kedudukan negeri belanda akan diuntungkan
dan kemerdekaan yang diproklamirkan oleh bangsa Indonesia hanya merupakan sebagai
dominion status seperti halnya dengan Negara-negara bekas jajahan inggris.
Pemerintah Indonesia tidak langsung diam dengan adanya pengakuan tersebut, tetapi
pemerintahan Indonesia langsung menyusun kekuasaannya untuk dapat menentukan nasibnya
sendiri. Perubahan-perubahan terus dilakukan, tentunya untuk menjadikan Negara Indonesia
sebagai suatu Negara yang mandiri, tertib, stabil, kuat dan tentunya maju, sehingga pada
akhirnya Negara-negara lain mau tidak mau harus mengakui Negara Indonesia sebagai Negara
baru (de jure). Hal tersebut dapat terjadi, karena dalam pandangan Negara-negara lain apabila
pemerintahan Indonesia dapat stabil, menjamin hak asasi rakyatnya, serta mengadakan konstitusi
maka Negara Indonesia akan diakui keberadaannya (de jure).
Adapun alasan mengapa Negara yang baru merdeka harus mendapatkan pengakuan dari
Negara lain, yaitu:

adanya kekhawatiran akan terancamnya kelangsungan hidupnya, baik yang timbul dari dalam
(melalui kudeta), maupun yang timbul dari luar (interpensi dari Negara lain). Merupakan
ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa suatu Negara tidak dapat berdiri
tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan itu terletak dalam segala
bidang, yaitu politik, ekonomi, olahraga, social budaya, begitu juga dengan pertahanan dan
keamanan.
2. 2 Terjadinya Negara melalui Pendekatan Faktual
Pendekatan ini membahas tentang asal mula terjadinya Negara berdasarkan Fakta sejarah,
yaitu berdasarkan kenyataan yang benar-benar terjadi. Pendekatan secara factual dibagi kedalam
delapan cara, yaitu :
a} occupatie (pendudukan)
hal ini terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai, diduduki dan dikuasai
oleh suku atau kelompok tertentu.
Contoh : Liberia yang diduduki budak-budak Negro dimerdekakan pada tahun 1847
b} Fusi (peleburan)
Hal ini terjadi ketika Negara-negara kecil yang mendiami suatu wilayah mengadakan perjanjian
untuk saling melebur menjadi Negara baru.
Contoh : terbentuknya Federasi Kerajaan Jerman pada tahun 1871
c} Cessie (penyerahan)
hal ini terjadi ketika suatu wilayah diserahkan kepada Negara lain berdasarkan suatu perjanjian
tertentu
contoh : wilayah Sleeswijk diserahkan oleh Austria kepada Prusia (Jerman), karena ada
perjanjian bahwa negara yang kalah perang harus memberikan Negara yang dikuasainya kepada
Negara yang menang. Austria adalah salah satu Negara yang kalah pada Perang Dunia I.
d} Accesie (penaikan)

hal ini terjadi ketika suatu wilayah terbentuk akibat penaikan Lumpur sungai atau timbul dari
dasar laut (delta). Kemudian wilayah tersebut dihuni oleh sekelompok orang sehingga terbentuk
Negara.
Contoh : wilayah Negara Mesir yang terbentuk dari delta Sungai Nil.
e} Anexatie (pencaplokan/penguasaan)
hal ini terjadi karena suatu Negara berdiri di suatu wilayah yang dikuasai (dicaplik) oleh bangsa
lain tanpa reaksi berarti.
Contoh : ketika pembentukan Negara Israel pada tahun 1948, wilayahnya banyak mencaplok
daerah Palestina, Suriah, Yordania, dan Mesir.
f} Proclamation (proklamasi)
hal ini terjadi ketika penduduk pribumi dari suatu wilayah yang diduduki oleh bangsa lain
mengadakan perjuangan (perlawanan) sehingga berhasil merebut wilayahnya kembali, dan
menyatakan kemerdekaannya.
Contoh : Negara republic Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dari penjajahan
Jepang dan Belanda.
g} Inovation (pembentukan baru)
munculnya suatu Negara baru di atas wilayah suatu Negara yang pecah karena suatu hal dan
kemudian lenyap.
Contoh : Negara Columbia yang pecah dan lenyap. Kemudian di wilayah Negara tersebut
muncul Negara baru, yaitu Venezuela dan Columbia Baru.
h} Separatise (pemisahan)
suatu wilayah Negara yang memisahkan diri dari Negara yang semula menguasainya, kemudian
menyatakan kemerdekaannya.
Contoh : pada tahun 1939 Belgia memisahkan diri dari Belanda dan menyatakan
Kemerdekaannya.
2.3 Terjadinya Negara Melalui Pendekata Teoritis
Asal mula terjadinya Negara selain dapat dilihat berdasarkan proses pertumbuhan yang
tadi, dapat juga dilihat berdasarkan pendekatan teoritis. Beberapa teori itu adalah sebagai
berikut :

a. Teori Ketuhanan
Teori ini didasarkan pada kepercyaan bahwa segala pada kepercayaan bahwa segala
sesuatu itu terjadi atas kehendak Tuhan. Negara pun demikian, negara terjadi atas berkat adanya
karunia dari Tuhan. Tuhan menciptakan negara ada yang secara langsung dan ada yang secara
tidak langsung. Ciri Tuhan menciptakan negara secara langsung yaitu penguasa itu berkuasa
karena menerima wahyu dari Tuhan, sedangkan ciri Tuhan menciptakan negara secara tidak
langsung yaitu penguasa itu berkuasa karena kodrat Tuhan (Azhary 1983:15).
Negara indonesia juga menyadari bahwa indonesia merdeka atas berkat rahmat dan
karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini ditunjukan dalam pembukaan UUD 1945 alinea
ketiga yang berbunyi “ Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan
oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia
menyatakan dengan ini kemerdekaannya “. Dengan pernyatan tadi berarti bangsa Indonesia
menyadari bahwa Indonesia merdeka bukan hanya berkat perjuangan semata, tetapi juga adanya
karunia dari Tuhan Yang Maha esa.
Paham yang menganggap kekuasaan negara itu berasal dari Tuhan bukan hanya dari negara
Indonesia saja, tetapi juga menurut beberapa tokoh, yaitu :
menurut Agustinus dalam bukunya “De Civitas Dei” menerangkan bahwa adanya dua macam
negara, yaitu
Civitas Dei (negara Tuhan). Negara ini sangat dipuji oleh Agustinus, karena ini adalah
negara yang diangan-angankan dan dicita-citakan oleh agama. Negara Tuhan didunia ini diwakili
oleh gereja atau oleh kerajaan-kerajaan lain yang tunduk pada pimpinan gereja yang berarti
mengikuti pimpinan Tuhan.
Civitas Terrena / Diboli (negara Iblis atau negara duniawi). Negara ini sangat dikecam dan
ditolak oleh Agustinus karena menurutnya negara ini adalah buatan setan.
Menurut Agustinus, manusia itu sifatnya jasmaniah dan rihaniah. Karena itu maka
kehidupan manusiapun rangkap duapula. Kehidupan jasmaniah yang fana berkiblat pada diri
manusia yang mencari kepuasan duniawi, dan kehidupan rohaniah yang baka berkiblat pada
Tuhan Yang Maha Esa yang mencari kepuasan hakiki yang kekal abadi.
Dengan adanya dua macam kehidupan ini maka diri manusia telah terjadi dua macam
masyarakat, dua negara yang berasal dari dua orang anak Adam, Kain dan Abel. Dari Kain yang

durhaka terjadi masyarakat duniawi (Civitas Terrena). Dari abel yang Saleh terjadi masyarakat
Tuhan (Civitas dei).
Didunia sekarang ini negara duniawi dan negara tuhan masih campur, dan baru pada hari
penghabisan akan dipisahkan. Karena hanya mengejar keduniaan maka betapapun besar dan
megahnya negara itu tetap saja akan membawa keserakahan, perkosaan, peperangan, kebencian,
kekacauan, penderitaan dan akhirnya keruntuhan. Hanya negara Tuhan yang akan berlangsung
kekal dan abadi sehingga memperoleh perdamaian dan kebahagiaan sejati.
Menurut Thomas Aquinas negara itu bukan keburukan buatan setan, melainkan diakui
juga sebagai perwujudan dari kekuasaan dan kehendak Tuhan. Negara timbul dari pergaulan
antara manusia yang ditentukan oleh hukum dan tata alam. Tetapi hukum tata alam inipun terjadi
dari kehendak Tuhan dan menurt hukum Tuhan.
Menurutnya Tuhan telah menjadikan manusia sebagai mahluk pergaulan, maka yang
memberikan pimpinan bagi pergaulan manusia ini adalah raja. Untuk menjalankan kewajibannya
yang luhur itu raja juga memperoleh pimpinan dari Tuhan. Dengan demikian, maka kekuasaan
negara itu pada hakekatnya adalah juga kekuasaan Tuhan. Manusia dengan segala kecerdasannya
tidak mungkin dapat mengubah keadaan yang telah ditentukan oleh kodrat Illahi ini. Dari kuasa
dan kehendak Tuhanlah asal segala kekuasaan dan asal berdirinya negara
Menurutut Friedrich Julius Stahl dalam bukunya “Die Philosophie des Rechts" berpendapat
bahwa negara itu timbul dari takdir Illahi. Bagaimanapun juga semua kekuasaan itu pada
hakekatnya adalah terjadi karena kehendak dan kekuasaan Tuhan.
Yaitu teori yang mengaggap bahwa memang sudah menjadi kehendak Tuhan Yang Maha
Kuasa negara itu timbul. Nampak pada UUD-nya”By the Grace of God” (Atas berkat Tuhan
YME).
• Mikado (Kaisar Jepang) dianggap merupakan keturunan Dewa Matahari
• Iskandar Zulkarnaen dianggap sebagai putraa Dewa Zeus Ammon.
• Dalai lama di Tibet dianggap sebagai utusan Tuhan di bumi.
Teori ini dibagi dua,yaitu teori ketuhahan langsung dan tidak langsung.
Tokohnya Thomas Aquines, Agustinus, Yulius Sthal, Kranenburg, Haller.
b. Teori Perjanjian
Terjadinya negara karena adanya perjanjian masyarakat , semua warga negara mengikat
diri dalam suatu perjanjian bersama untuk mendirikan suatu organisasi yang bisa melindungi dan

menjamin kelangsungan hidup bersama. Perjanjian ini disebut perjanjian masyarakat (contract
social). Hal ini dapat pula terjadi pada perjanjian antara pemerintah penjajah dengan rakyat
daerah jajahan. Misalnya, seperti kemerdekaan Fhilipina tahun 1946, juga India tahun 1947.
Adapun beberapa tokoh yang mengemukakan tentang teori perjanjian adalah :
Thomas Hobes berpendapat bahwa manusia harus mengadakan suatu perjanjianyang
disebut perjanjian masyarakat untuk membentuk suatu masyarakat dan selanjutnya negara.
Dalam perjanjian ini mereka menunjuk seorang penguasa yang diserahi kekuasaan untuk
menyelanggarakan perdamaian tersebut. Penguasa itu bernama raja dan mempunyai kekuasaan
yang absolut. Setelah diadakan perjanjian masyarakat dimana individu-individu menyerahkan
haknya atau hak-hak azazinya kepada suatu kolrktivitas yaitu suatu kesatuan dari individu-
individu yang diperolehnya melalui pactum uniones, maka disini kolektivitas menyerahkan hak-
haknya atau kekuasaannya kepada raja dalam pactum subjektiones tanpa syarat apapun juga.
Raja sama sekali ada diluar perjanjian, dan oleh karenanya raja mempunyai kekuasaan yang
mutlak setelah hak-hak rakyat diserahkan kepadanya (monarchie absolut).
Menurut jhon locke bertujuan untuk membentuk mayarakat dan selanjutnya negara.
Tujuannya adalah untuk memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak azazi manusia.karena
raja berkuasa untuk melindungi hak-hak rakyat. Kalau raja bertindak sewenang-wenang, maka
rakyat dapat meminta pertanggung jawabannya karena yang primer adalah hak-hak azazi yang
dapat dilindungi oleh raja. Akibat dari perjnjian antara rakyat dengan raja maka timbul
monarchie constitusionil atau monarki terbatas, karena kekuasaan raja sekarang menjadi terbatas
oleh konstitusi.
Menurut perjanjian masyarakat Hobes, pactum uniones (perjanjian untuk membentuk
suatu kesatuan/ kolektivitas antara individu-individu) sama sekali ditelan oleh pactum
subjektiones (perjanjian menyerahkan kekuasaan antara rakyat dengan raja) shingga akibatnya
raja berkuasa mutlak. Sedangkan menurut Jhon Locke pactum uniones dan pactum subjektiones
sama kuat pengaruhnya, sehingga dalam penyerahan kekuasaan raja harus berjanji akan
melindungi hak-hak azazi rakyat.hasil perjanjian itu diletakan dalam Leges Fundamentalis yang
menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak.
Menurut J.J Rousseau (bapak kedaulatan rakyat) berpendapat bahwa yang merupakan
hak-hak pokok dari perjanjian masyarakat adalah menemukan suatu bentuk kesatuan yang
membela dan melindungi kakuasaan bersama disamping kekuasaan pribadi milik setiap orang,

sehingga semuanya dapat bersatu. Akan tetapi, masing-masing orang tetap mematuhi dirinya
sendiri sehingga orang tetap merdeka dan
Teori perjanjian ini yang menganut bahwa sesuatu negara itu terbentuk berdasarkan
perjanjian bersama, baik antara orang-orang yang sepakat mendirikan suatu negara, maupun
antar orang-orang yang maenjajah dengan yang dijajah.
Disimpulkan bahwa menurut Jhon Locke terbentuknya negara ada dua tahap :
a. Factum unionis, yaitu perjanjian antara individu untuk membentuk suatu negara agar masyarakat
terlindungi, karena kondisi lingkungan tersebut yang mendorong terjadinya suatu perjanjian.
b. Factum subjectionis, yaitu perjanjian individu atau rakyat dengan penguasa untuk membentuk
suatu negara baru. Penguasa yang mendapat dukungan dari masyarakat untuk mambentuk suatu
perjanjian, membentuk negara baru.
Menurutnya negara harus berdasar “Monarki konstitusional” dan teriakt oleh aturan.
Thomas Hobbes : menghendaki monarki absolut (raja tidak terikat aturan)
J.J.Rousseau : (Bapak kedaulatan rakyat) menghendaki raja semata-mata hanya mandataris
rakyat. Apabila tidak mampu raja dapat diganti.
c. Teori Kekuasaan
Yaitu teori yang menganggap bahwa negara itu timbul karena adanya kekuasaan dan
kekuasaan adalah ciptaan mereka yang paling kuat dan berkuasa. Bahwa negara terbentuk
disebabkan oleh pergeseran strata/kelas. Orang yang paling kuat dan berkuasa ialah pencipta
negara. VOLTAIRE berkata “raja yang pertama adalah pahlawan yang menang, oleh karenanya
sudah selayaknya memegang tampu kekuasaan.” Satu-satunya faktor yang menentukan terjadi
negara adalah kekuasaan. Bagi Leon Duguit “kekuasaan dapat timbul dari kekuatan fisik, otak,
ekonomi, dan agama.” Karl Max “negara terbentuk dari kekuasaan atas kemenagan kaum
proletar (buruh dan petani) terhadap kaum borjuis.
d. Teori Hukum Alam
Yaitu teori yang menganggap bahwa hukum alam bukanlah buatan negara, melainkan
atas kekuasaan alam yang berlaku setiap waktu dan tempat, setra bersifat universal dan tidak
berubah. Tokohnya:
• PLATO : terjadinya negara secara evolusi.

• ARISTOTELES : manusia adalah zoon politicon, yang kemudian terbentuklah keluarga—
masyarakat—negara.
• AGUSTINUS : terjadinya negara akarena suatu keharusan sebagai penebus dosa atau perbuatan
orang-orang yang ada didalamnya. Negara yang baik sesuaim dengan cita-cita agam, yakni
terciptanya suasana keadilan.
• THOMAS AQUINO : negara merupakan lembaga alamiah yang diperlukan manusia untuk
menyelenggarakan kepentingan umum.
B. TEORI LENYAPNYA NEGARA
Pertumbuhan dan prkembangan suatu ilmu pengetahuan pada dasarnya bebas untuk
berfikir dan menyatakan pendapan yang merupakan hasil pemikiran kemasyarakatan luas,harus
ada hal-hal yang menyebabkan sampai dilakukan penyelidikan.Biasanya ada keadaan yang tidak
sesuai denagan pandangan hidup didalam masyarakat itu.
Pemikiran tentang Negara dan hukaum yang dahulu dilakukan oleh beberapa orang
secara tersembunya akibat tekanan oleh golonga-golongan yang menginginkan dan yang telah
mempunyai kekuasaan politik dan diusahakan penerapanya.Karena itu terjadilah pengaruh
rimbal balik antara pemikiran dan pelaksanaanya.
Masalah negara sekarang ini memperoleh arti penting yang khusus baik di bidang teori
mupun di bidang politik praktis. Perang imperialisme telah sangat mempercepat dan
memperhebat proses kapitalisme monopoli menjadi kapitalisme monopoli negara. Penindasana
yang mengerikan atas masa pekerja keras negara, yang makin lama makin erat berpadu dengan
perserikatan-perserikatan kapitalis yang maha kuasa, menjadi lebih mengerikan lagi. Negeri-
negeri yang maju sedang berubah. Kita berbicara tentang daerah belakang mereka menjadi
penjara-penjar kerja paksa militer bagi kaum buruh.
Kengerian dan bencana yang tiada taranya yang diakibatkan perang berlarut-larut
membuat keadaan masa tidak tertanggungkan dan memperhebat kemarahan mereka. Revolusi
proletar internasional jelas sedang mematang. Masalah hubungannya dengan negara memperoleh
arti penting praktis.
Elemen-elemen oportunis yang menumpuk selama puluhan tahun dalam perkembangan
yang relatif damai telah melahirkan aliran sosialis-chauvisnis yang berdominasi di dalam partai-
partai sosialis yang resmi di seluruh dunia. Aliran sosialisme dalam kata-kata dan chauvisnisme

dalam perbuatan, berciri penyesuaian-penyesuaian yang nista dan memebludak dari pemimpin-
pemimpin sosialisme, tidak saja pada kepentingan-kepentingan borjuasi nasional milik mereka,
tetapi justru pada kepentingan- kepentingan negara milik mereka sendiri, kebanyakan dari apa
yang dinamakan negara-negara besar telah lama menghisap dan memperbudak sejumlah bangsa
kecil dan lemah. Dan perang imperialis justru perang untuk membagi-bagi kembali barang
rampasan macam ini. Perjuangan untuk pembebasan mas pekerja dari pengaruh borjuasi pada
umumnya dan dari pengaruh borjuasi imperialis pada khususnya, tidaklah mungkin tanpa
perjuangan melawan prasangka-prasangka portunis mengenai negara.
Menurut sejarah Kenegaraan, pemaparan pandangan para ahli pikir tersebut dilakukan
secara periodik mulai dari zaman Yunani kuno sampai pada zaman Modern. Dalam pandangan
para ahli pikir itu ternyata tidak hanya soal asa usul terjadinya Negara melainkan tentang unsur-
unsur Negara serta membahas tentang uraian lenyapnya suatu Negara.
Para ahli pikir yang membahas tentang lenyapnya Negara yang terjadi pada saat zaman-
zamannya, antara lain:Plato,Aristoteles,Agustinus,Gorge Jillenek,Karl Marx,Sain simon,
Bakunin, F Engels, Ibnu Kaldun, dan Rudolf Smend.
1. Plato
Sesungguhnya bentuk dari suatu Negara itu ditentukan oleh bentuk pemerintahanya,sedangkan
betuk pemerintahan itu ditentukan oleh sifat dari orang-orang yang memegang pemerintahan
tersebut.Selanjutnya sifat dari pada orang itu ditentukan oleh sifat jiwa manusia yang merupakan
dasar kehidupan yang principle. Yang dijalankan sejauh mungkin itu merubah keadaan mereka
menjadi buruk dan akhirnya memusnahkan.Pemerosotan ini disebabkan pemerintah tiada
melakukan keadilan dan kepentingan umum,slalu ada kesewenang-wenangan tindakan.
Dengan demikian dapatlah dimengerti bahwa orang yang adil adalah orang yang budiman
dan baik,sedangkan orang yang tidak adil adalah orang yang jahat dan tidak berpengetahuan;ini
adalah yang mencerminkan daripada jiwa yang baik yang memerintah dengan baik sedang jiwa
yang jahat akan memerintah dengan buruk.
Didalam suatu Negara,pemerintah juga sangat berperan dalam kelancaran atau
kelangsungan hidup Negara.Apabila Negara telah dipimpin dengan pemerintahan anarki yaitu
kemerdekaan dan kebebasan yang sangat didewa-dewakan,timbullah penyalagunaan,timbullah
kemerdekaan dan kebebasan yang tidak terbatas,orang-orang ingin merdeka,ingin sebebas

mungkin,dalam keadaan ini orang dapat berbuat sesuka hati,orang tidak mau diatur lagi,tidak
mau diperintah lagi karena orang ingin mengatur dan memerintahnya diri sendiri,maka dalam
keadaan aini Negara akan kacau.
Dalam keadaan demikian ini dikehendaki timbulnya pemimpin yang keras,kuat,yang dapat
mengatasi kekacauan itu,maka lalu dicari sesorang yang dianggap mempunyai bakat pimpinan
untuk diserahi untuk memerintah,jadi pemerintahan hanya dipegng oleh satu orang saja.Dalam
keadaan demikian hasrat dari pada penguasa adalah menjaga supaya tidak ada saingan terhadap
dirinya,dan untuk ini penguasa tidak segan-segan mengasingkan atau menyingkirkan semua
musuh-musuhnya.Tindakan demikianlan yang jauh dari keadilan.Negara yang berpemerintahan
ini disebut Tirani,tirani sangat jauh dari cita-cita keadilan,sebab pemerintahan ini selalu berusaha
menekan rakyatnya.Pemerintahan yang sewenang-wenang dapat menghancurkan Negara.
2.Aristoteles
Pendapat Aristoteles mengenai sususnan dan hakekat Negara atau masyarakat adalah
bahwa Negara itu merupakan satu kesatuan serta organisme yaitu suatu keutuhan yang
mempunyai dasar-dasar hidup sendiri. Dengan demikian, Negara selalu mengalami timbul,
berkembang, pasang surut, dan kadang-kadang mati sama halnya dengan keadaan manusia,
binatang dan tumbuhan.
Menurut aristoteles menaklukkan Negara-nagara tetangga dengan kemauan atau tidak
adalah perbatan yang tidak syah dan merupakan politik pemerintahan yang tidak bijaksana,tidak
ada pemerintahan yang bersifat abadi,karena didalam tiap-tiap bentuk pemerintahan itu didalam
dirinya telah mengadung benih-benih perkosaan serta paksaan diri atu semacam revolusi.Hal ini
tidak dapat dihindarkan,oleh karena itu memang sudah merupakan pembawaan daripada sifat-
sifat manusia.
3. Agustinus
Agustinus membagi Negara atas dua bagian:satu pihak Negara disebut sebgai Civitas Dei
yang artinya Negara tuhan,dan dipihak lain yaitu Civitas terena atau Civitas Diaboli yang artinya
Negara-nmegara duniawi akan iblis.Yang melaksanakan itu adalah Gereja yang mewakili Negara
Tuhan.Negara duniawi yang merupakan Civitas Diaboli itu adalah kerajaan romawi yang
diperintahkan oleh kaisar yang tidak mempunyai keadilan.Pemerintahannya bertindak sewenang

–wenang,Oleh karena Negara duniawi itu dipegang orang-orang yang terjerumas oleh
dosa.Kehancuran Negara romawi disebabkan oleh nafsu akan kemegahan dan keduniawian.
4.Karl Marx
Dalam sejarah sudah berkali-kali terjadi pada ajaran-ajaran para pemikir dan pemimpin
revolusioner kelas-kelas tertindas dalam perjuangan mereka untuk pembebasan. Sepanjang masa
kehidupan para revolusioner besar, kelas-kelas penindas terus-menerus mengejar-ngejar mereka,
menyambut ajaran mereka dengan kedengkian yang paling ganas, kebencian yang paling jahat,
kampanye-kampanye kebohongan dan fitnah yang paling tak terkendalikan. Menurut marx,
negara tidak dapat timbul atau bertahan jika perdamaian kelas adalah mungkin dan negara adalah
organ kekuasaan kelas, organ penindasan dari satu kelas terhadap kelas lain, ia adalah ciptaan
tata tertib yang melegalkan dan mengekangkan penindasan ini dengan memodernisasikan
bentrokan antarkelas.
Menurut Karl Mark negara akan tetap ada sebagai suatu organisasi akibat dari suatu penjelmaan
dari sejarah dan sebagai hasil dari kehidupan manusia itu sendiri jika kemajuan-kemajuan dalam
proses produksi dan pembagian kerja terdapat dan selama hak milik memegang peranan
penting.Sejak itu Negara disebut sebagai Negara kelas dan juga berlaku bagi Negara proletar jika
Negara borjius diganti oleh negara proletar tersebut,setelah kaum proletar merebut kekuasaan
dari kaum kapitalis,tetapi Negara ini lama-kelamaan akan hilang dengan ditiadakan hak milik
terhadap alat-alat produksi yang sebelumnya ada pada tangan suatu kelas ekonomi di dalam
masyarakat,dan Negara sebagai alat kekuasaan untuk menindas golongan yang lain akan lenyap
dan berubah menjadi masyarakat yang tidak bernegara serat tidak berkelas.
5.Saint Simon
Dalam pendapatnya membedakan dua golongan di dalam masyarakat yaitu:golongan
yang bekerja dan golongan yang malas.Golongan yang malas ini akan menderita kekalahan
karena kehilangan kewibawaan sedangkan golongan orang yang tidak berada,tidak mampu untuk
memimpin masyarakat baik dalam kerohaniannya maupun dalam bidang politik
Untuk mencapai masyarakat ini harus diubah sistem masyarakatnya melalui pendidikan agama
dan imu pengetahuan,yang akhirnya akan menimbulkan perjuangan kelas.Dalam pertentangan
kelas itu ia hendak menghindari perubahan secara radikal dan menganjurkan adanya saling cinta-

mencintai sesame manusia sesui dengan ajaran-ajaran agama.,politik ditentukan oleh
perekonomian rakyat baik dalam pengusaha administrasi maupun produksi.Sehingga kekuasaan
politik atas golongan lainya harus diubah dan akhirnya Negara akan hilang.
6.Bakunin
Bakunin menghendaki hilangnya Negara dimuka bumi karena negaramerupakan penyakit
(kwood) bagi masyarakat.Karena adanya Negara maka timbulah penindasan dan penghisapan
antara manusia denga manusia lainnya.Negara merupakan senantiasa merupakan alat bagi siap
aja yang berkuasa untuk menindas golongan lain yang dikuasainya,kerena Negara itu harus
dilenyapkan di muka bumi ini dan sebagai gantinya dibentuk perserikatan-perserikatan dari
individu-individu yang bebas dari segala macam tekanan dan penindasan.
7.Georg jillnek
G.Jilinek bahwa Sebuah negara akan lenyap dilihat dari beberapa teorinya:
a. Teori organs ; Teori organs yaitu Negara yang dipersamakan dengan makluk hidup fisiologi
Negara sama dengan fisiologi makluk hidup yang nengalami
kelahir,pertumbuhan,perkembangan,dan kematian
b. Teori Anarkis ; Teori anarkis yaitu Negara dipangdang sebagai organisasi tata paksa.Tata paksa
dalam kehidupan masyarakat harus dihilangkan dengan cara golongan satu dengan cara
menghancurkan organisasi tersebut,golongan dua dengan melalui evolusi dan pendidikan.
c. Teori mati tuanya Negara ; Teori mati tuanya Negara yaitu Negara akan berdiri dan lenyap
menurut syarat-syarat objektifnya sendiri.
d. Faktor alam ; factor alam yaitu suatu negar yang sudah berdiri bisa lenyap karena faktor alam
seperti bencana alam,gunung meletus,tsunami,tanah longsor dll
e. Faktor social ; Faktor social yaitu negar bisa lenyap karena faktor social seperti karena adanya
suatu revolusi,penaklukan serta penggabungan negara.
8. F. Engels
Karya F. Engels yang paling popular, Asal Usul Keluarga, Milik Perseorangan Dan
Negara. Di dalam karangannya, menganalisis sejarah tentang negara, negara sama sekali bukan
merupakan kekuatan yang dipaksakan dari luar kepada masyarakat, sebagai suatu sesempit

realitas ide moral, bayangan dan realitas akal sebagaimana ditegaskan oleh Hegel. Malahan,
negara adalah produk masyarakat pada tingkat perkembangan tertentu; negara adalah pengakuan
bahwa masyarakat ini terlibat dalam kontradiksi yang tak terpecahkan dengan dirinya sendiri,
bahwa ia telah terpecah menjadi segi-segi yang berlawanan yang tak terdamaikan dan ia tak
berdaya melepaskan diri dari keadaan demikian itu. Dan supaya segi-segi yang berlawanan ini,
kelas-kelas yang kepentingan-kepentingan ekonominya berlawanan, tidak membinasakan satu
sama lain dan tidak membinasakan masyarakat dalam perjuangan yang sia-sia, maka untuk itu
diperlukan kekuatan yang nampaknya berdiri atas masyarakat, kekuatan yang seharusnya
meredakan bentrokan itu, mempertahankannya di dalam batas-batas tata tertib: dan kekuatan ini,
yang lahir dari masyarakat, tetapi menempatka diri di atas masyarakat tersebut dan yang semakin
mengasingkan diri darinya adalah negara.
Ide dasar Marxisme mengenai masalah peran historis negara dan arti negara.Negara
adalah produk dan manifestasi dari tak terdamaikanya antagonis-antagonis kelas.Negara timbul
ketika ,dimana dan untuk memperpanjang terjadinya antagonisme-antagoniame kelas secara
obyetif tidak dapat didamaikan.Dan sebaliknya ,eksistensi nagara membuktikan bahwa
antagonisme-antagonisme adalah tak terdamaikan.
Justru mengenai hal yang paling penting dan fundamental inilah mendistorsikan atas
marxisme,yang berlangsung secara dua garis pokok ,dimulai dari satu pihak, par ideology borjuis
dan istimewa borjais kecil,yang dibawa tekanan kenyatan-kenyataan sejarah yang tidak dapat
dibantah terpaksa mengakui bahwa negara hanya ada dimana terdapat antagonisme-antagonisme
kelas dan perjuangan kelas.Sebagai contoh,dalam revolusi 1917,ketika masalah arti dan peranan
negara justru menjadi masalah yang luar biasa pentingnya,menjadi masalah praktis ,masalah
yang menuntut aksi segera dalam skala massal,seluruh kaum sosialis –Revolusioner dan kaum
Menshevik semuanya segera dan sepenuhnya terjerumus kedalam teori borjuis kecil,nagara yang
mendamaikan kelas-kelasb.Tak tehitung banyaknya resolusi-resolusi dan artikel-artikel dari
politikus-politikus kedua partai itu seluruhnya diresapi oleh teori perdamaian borjuis kecil dan
filistin ini.Bahwa negar adalah organ kekuasaan kelas tertentu yang tidak dapat didamaikan
dengan antipodenya (kelas yang brlawanan dengannya) ini tak akan dapat dimengarti oleh kaum
demokrat borjuis kecil.Sikap terhadap negara adalah salah satu manifestasi yang paling
menyolok bahwa kaum sosialis-Revolusioner dan Menshevik kita sama adalah sekali bukan

kaum sosialis ,melainkan kaum demokrat borjuis kecil yang menggunakan fraseologi yang
mendekati sosialis.
Dipihak lain,pendistorsian Marxisme ala Kaitsky jauh lebih jauh halus.Secara teoritis
tidak disngkal bahwa negara adalah organ;kekuasaan kelas adalah organ kekuasaan kelas atau
bahwa kontrdiksi-kotradiksi jelas yang tak terdamaikan.Tetapi apa yang diabaikan dikaburkan
adalah yang berikut ini;jika negara adalah produk dari tak terdamaikan kontradiksi-kontradiksi
kelas,jika negara adalah kekuatan yang terdiri di atas masyarakat dan yang semakin
mengasingkan dirinya dari masyarakat itu maka jelaslah bahwa pembebasan kelas tertindas
bukan hanya tidak mungkin tanpa revolusi tanpa kekerasan,tetapi juga tidak mungkin tanpa
penghancuran aparat kekuasaan negara yang diciptakan oleh kelas yang berkuasa dan yang
merupakan penjelmaan dari pengasingan itu.
Engel juga melanjutkan berbeda dengan organisasikan gens(suku atau klen) lama
negara ,pertama-pertama,membagi warga negara menurut pembagian wilayah,pembagian ini
nampaknya wajar bagi kita ,tetapi ia meminta perjuangan berjangka panjang melawan organisasi
lama berdasarkan suku atau gens, ciri kedua yang adalah ditegakkanya kekuasan kemasyarakatan
yang tidak sesuai secaara langsung dengan penduduk yang mengorganisasian diri sebagi
kekuatan bersenjata.Kekuatan kemasyarakatan yang khusus ini perlu,karena organisasi
bersenjata yang bertindak sendiri dari penduduk menjadi tidak mungkin sejak terpecahnya
masyarakat menjadi kelas-kelas,kekuasan kemasyarakatan ini ada di dalam setiap negara.ia tidak
hanya terdiri dari orang-orang bersenjata,tetapi juga terdiri dari embel –embel materiil,yaitu
penjara dan sebagai macam lembaga pemaksa,yang tidak dikenal oleh susunan masyarakat gens.
Engel lebih lanjut membentang konsepsi kekuatan yang disebut negara yang kekuatan
yang muncul dari masyarakat,tetapi yang menempatkan diri di atas dan semakin mengasingkan
diri sendri .Terdiri dari apakah kekuatan ini sesungguhnya ,ia terdiri dari badan khusus orang-
orang bersenjata dengan organisasi bersenjata yang bertindak sendiri,Engel berusaha
mengarahkan perhatian kaum buruh yang berkesadaran kelas terhadap fakta sesungguhnya dari
apa yang oleh ffilistinisme yang berdominasu dianggap tidak patut diperhatiakn ,paling biasa
,disucikan oleh prasangka-prasngka yang tidak hany berurat berakar ,tetapi bisa dibilang sudah
membantu.Tentara tetap dan polusi pada hakekatnya adalah alat-alat utama kekuatan kekuasaan
negara .

Organisasi demikian itu menjadi tidak mungkin karena masyarakat beradab telah terpecah
menjadi kelas-kelas yang bermusuhan, dan lagi bermusuhan yang tak terdamaikan, sehingga jika
kelas-kelas ini diperlengkapi dengan senjata yang bertindak sendiri akan timbul perjuangan
bersenjata diantara mereka. Terbentuklah negara, terciptalah kekuatan khusus, satuan-satuan
khusus orang-orang bersenjata, dan setiap revolusi, dengan menghncurkan aparat negara,
menunjukkan dengan jelas kepada kita bagaimana kelas yang berkuasa berdaya upaya
memulihkan satuan-satuan khusus orang-orang bersenjata yang mengabdi untuknya, dan
bagaimana kelas yang tertindas berdaya upaya menciptakan otganisasi baru macam itu yang
mampu mengabdi bukan kepada kaum penghisap melainkan mengabdi kepada kaum terhisap.
Engels secara teoritis, dengan gamblang pula mengemukakan justru soal yang juga
dihadapkan kepada kita dalam praktek oleh setiap revolusi besar, dengan nyata dan lagi skala
aksi masal, yaitu soal saling hubungan antara satuan-satuan khusus orang-orang bersenjata
dengan organisasi bersenjata yang bertindak sendiri dari penduduk, seperti pada revolusi Eopa
dan revolusi Rusia.
Kekuasaan kemasyarakatan menjadi lebih kuat sejalan dengan meruncingnya kontradiksi-
kontradiksi kelas di dalam negara dan sejalan bertambah besarnya negara-negara yang
berbatasan dan makin banyaknya penduduk negara-negara itu. Kita cukup melihat sajalah Eropa
dewasa ini dimana perjuangan kelas dan persaingan dalam menakhlukan telah merangsang
kekuasaan kemasyarakatan sampai sedemikian tingginya sehingga mengancam akan menelan
seluruh rakyat dan bahkan negara. Engel dapat menunjukkan persaingan dalam penakhlukan
sebagai salah satu ciri menonjol yang terpenting dati politik luar negeri negara-negara besar,
tetapi dalam tahun 1914-1917, ketika justru persaingan ini, yang meruncing berlipat ganda,
melahirkan perang imperialis, bajingan-bajingan sosial chauvisnis menyelubungi pembelaan atas
kepentingan-kepentingan perampok dari borjuasi mereka sendiri dengan kata-kata membela
tanah air, membela republik dan revolusi.
Dengan memiliki kekuasaan kemasyarakatan dan hak untuk memungut pajak,maka para
pejabat, sebagai organ masyarakat, kini berdiri di atas masyarakat. Rasa hormat yang bebas dan
sukarela kepada organ-organ masyarakat gens (klan) sudah tidak cukup bagi mereka bahkan
andaikata pun mereka dapat memperolehnya dibuatlah undang-undang khusus tentang kesucian
dan kekebalan para pejabat. Seorang agen polisi yang paling hina mempunyai otoritas yang lebih

besar dari pada wakil-wakil klan, tetapi bahkan kepala kekuasaan militer negara beradab bisa
beriri hati.
Karena negara timbul dari kebutuhan untuk mengendalikan pertentangan-pertentangan
kelas; karena bersamaan itu ia timbul di tengah-tengah bentrokan kelas-kelas, maka sebagian
hukumnya negara lazimnya adalah negara dari kelas yang paling perkasa yang paling
berdominasi di bidang ekonomi, yang dengan bantuan negara menjadi kelas yang juga
berdominasi di bidang politik, dengan demikian memperoleh sarana baru unutk menindas dan
menghisap kelas-kelas yang tertindas, seperti halnya negara kuno dan feodal yang merupakan
organ untuk menghisap kaum muda dan hamba, demikianlah juga negara perwakilan modern
adalah alat dari kapital untuk menghisap kerja upahan. Tetapi sebagai kekecualian pendapat
periode-periode dimana kelas-kelas yang berperan mencapai keseimbangan kekuasaan
sedemikian rupa sehingga kekuasaan negara untuk sementara waktu memperoleh kebebasan
tertentu dalam hubungan kedua kelas itu.
Dalam Republik Demokratis, kekayaan menggunakan kekuasaannya secara tidak
langsung, tetapi justru dengan lebih pasti, yaitu dengan jalan menyuap langsung para pejabat dan
dengan persekutuan antara pemerintah dengan bursa. Dewasa ini, imperialisme dan dominasi
bank-bank telah mengembangkan kedua cara mempertahankan dan mewujudkan kekuasaan
kekayaan ini di dalam republik demokratis maupun menjadi seni yang luar biasa.
Alasan mengapa kemahakuasaan kekayaan lebih terjamin dalam republik demokratis, karena ia
tidak tergantung pada selubung politik yang buruk dari kapitalisme. Republik demokratis adalah
selubung politik terbaik yang mungkin bagi kapitalisme dan karena itu kapital, telah menguasai
selubung yang terbaik itu menegakkan kekuasaannya yang begitu aman, begitu pasti, sehingga
tidak ada perubahan apapun baik perubahan orang, lembaga maupun partai dalam republik
borjuis-demokratis yang dapat menggoyang kekuasaan itu.
Harus ditegaskan pula bahwa Engels dengan setegas-tegasnya menamakan hak pilih
umum sebagai kekuasaan borjuis. Hak pilih umum jelas dengan mempertimbangkan pengalaman
dari sosial demokrasi Jerman adalah ukuran bagi kematangan kelas buruh, hak pilih umum tidak
dapat dan tidak akan dapat memberikan lebih banyak dalam negara masa kini. Kaum democrat
borjuis kecil seperti kaum sosialis revolusioner dan kaum Menshevik mereka sendiri menganut
pikiran yang salah dan menyampaikan pada rakyat seolah-olah hak pilih umum dalam negara

modern benar-benar dapat menyatakan kehendak kaum mayoritas pekerja dan menjamin
pelaksanaannya.
Jadi, negara tidaklah selamanya ada. Pernah ada masyarakat yang bisa tanpa negara, yang
tidak mempunyai konsepsi tentang negara dan kekuasaan negara pada tingkat tertentu
perkembangan ekonomi, yang tidak bisa berhubungan dengan pecahnya masyarakat menjadi
kelas-kelas, negara menjadi keharusan karena perpecahan ini. Kelas-kelas tak terelakan akan
runtuh, sebagaimana halnya kelas- kelas itu tak terelakan timbul. Dengan runtuhnya kelas-kelas
maka secara tak terelakan akan runtuh pula negara. Masyarakat yang akan mengorganisasi
produksi secara baru atas dasar perserikatan bebas dan sama derajat kaum produsen yang akan
mengirim seluruh mesin negara ke tempat yang semestinya yaitu ke dalam museum barang antik.
Proletariat merebut kekuasaan negara dan pertama-tama mengubah alat-alat produksi
menjadi milik negara. Tetapi dengan ini,ia mengakhiri dirinya sendiri sebagai proletariat, dengan
ini dia mengakhiri segala perbedaan kelas dan antagonisme kelas, yang bersama itu juga
mengakhiri negara sebagai negara. Masyarakat yang ada sejak dulu hingga sekarang yang
bergerak dalam antagonisme kelas memerlukan negara yaitu organisasi kelas penghisap untuk
mempertahankan syarat-syarat luar produksinya; terutama untuk mengekang dengan kekerasan
kelas-kelas terhisap dalam syarat-syarat penindasan (perbudakan, penghambaan, dan kerja upah)
yang ditentukan oleh cara produksi yang sedang berlaku. Negara adalah wakil resmi seluruh
masyarakat, pemusatan masyarakat dalam lembaga yang nampak, tetapi negara yang berupa
demikian itu hanya selama ia merupakan negara dari kelas yang sendirian pada zamannya
mewakili seluruh masyarakat; pada zaman kuno ia adalah negara dari warga negara pemilik
gudang; pada zaman tengah, negara dari bangsawan feodal; pada zaman sekarang negara dari
borjuis. Ketika negara pada akhirnya menjadi seluruh wakil masyarakat, ia menjadikan dirinya
tidak diperlukan lagi. Setelah tidak ada lagi satu kelas pun dalam masyarakat yang perlu ditindas
segera setelah lenyaknya bersama dengan kombinasi kelas, bersama dengan perjuangan untuk
eksistensi perorangan yang dilahirkan oleh anarki produksi masa kini, bentrokan-bentrokan dan
akses yang timbul dari perjuangan ini, maka sejak saat itu tidak ada lagi yang harus ditindas, juga
tidak ada keperluan akan kekuatan khusus untuk menindas negara. Campur tangan kekuasaan
negara dalam hubungan sosial menjadi tidak diperlukan lagi dari satu bidang ke bidang yang
lain. Pemerintahan atas orang-orang diganti dengan pengurusan barang-barang dan pimpinan
atas proses produksi. Negara tidaklah dihapuskan, ia melenyap atas dasar ini harus dinilai kata-

kata negara rakyat bebas mempunyai hak hidup dalam hal agitasi, tetapi yang pada akhirnya
tidak beralasan secara ilmiah serta harus dinilai juga tuntutan dari apa yang dinamakan kaum
anarkis supaya negara dihapuskan secara seketika. Memangkas Marxisme sedemikian itu berarti
memerosotkannya menjadi oportunisme sebab interprestasi semacam itu hanyalah meninggalkan
gambaran yang kabur tentang perubahan yang lambat, bahkan berangsur-angsur, tentang
ketiadaan revolusi. Melenyapnya negara dalam pengertian yang sudah umum berlaku, tersebar
luas, massal, kalau dapat dikatakan demikian tidak diragukan lagi berarti mengaburkan, jika
tidak mengingkari revolusi.
Dari argumen Engel mengatakan bahwa dengan merebut kekuasaan negara, proletariat
dengan demikian menghapuskan negara sebagian negara. Tentang penghapusan negara borjuis
oleh revolusi proletar melenyapnya negara merujuk pada sisa-sisa ketata negaraan proletor
sesudah revolusi sosialis. Negara adalah kekuatan penindasan khusus dari borjuis terhadap
proletariat, dari segelintir kaum kaya terhadap jutaan kaum pekerja, harus digantikan dengan
kekuatan penindas khusus dari proletariat terhadap borjuasi. Berbicara tentang melenyap dan
bahkan lebih hidup dan lebih ekspresif tentang mati perlahan dengan sendirinya memaksudkan
zaman sesudah dimilikinya alat-alat produksi oleh negara atas nama seluruh masyarakat itu
berarti sesudah revolusi sosialis. Engel mengarahkan kesimpulan-kesimpulan dari dalilnya
tentang negara melenyap tidak semata terhadap kaum anarkis. Dan dari sepuluh yang tersisa itu,
barang kali sembilan yang tidak tahu tentang arti negara rakyat bebas.
Negara Rakyat Bebas adalah suatu program tuntutan dan suatu semboyan yang umum dan
tersebar luas dari kaum sosial–demokrat Jerman dalan tahun tujuh puluhan. Semboyan ini tidak
mempunyai isi politik sama sekali kecuali ia melukiskan pengertian tentang demokrasi dengan
gaya filistin yang muluk-muluk. Tetapi itu adalah semboyan oportunis karena ia tidak saja
menyatakan pembagusan demokrasi borjuis, tetapi juga kegagalan untuk memahami kritisisme
sosialis terhadap negara pada umumnya. Suatu republik demokrasi sebagai bentuk terbaik dari
negara untuk proletariat di bawah kapitalisme; tetapi kita tidak mempunyai hak untuk melupakan
bahwa perbudakan upah menjadi nasib rakyat bahkan di dalam republik borjuis yang paling
demokratis sekalipun.
9.Rudolf Smend

Fungsi dari Negara yang terpenting adalah untuk integrasi (mempersatukan). Kerangka
berpikir Rudolf S adalah Negara sebagai ikatan keinginan yang diusahakan agar selalu tetap
(statis), dengan cara mengadakan faktor-faktor integrasi tersebut. Ikatan keinginan itu lepas dari
Negara, maka Negara akan menjadi tidak ada atu lenyap.
10. Ibnu Khaldun
Kemewahan pertanda kehancuran Negara,selama kemenangan serta kemegahan itu
menjadi milik bersama daru golongan masyarakat dan selama semua para anggotanya sama-
sama berdaya upaya untuk memperoleh kemenangan serta kemegahan itu,maka kehendak –
kehendak mereka untuk berkuasa di atas orang lain dan untuk mempertahankan harta benda
mereka sendiri dapatlah dilihat dengan nyata dari tindakan-tindakan mereka yang tiada sabar dan
tiada terkendalikan.Semua mereka ingin menang dan megah.Karena itu mereka menganggap
mati dalam kemenangan serta kemegahan itu sebagai suatu kenikmatan dan mereka lebih suka
hancur lebur daripada lenyapnya kemenangan serta kemegahan itu bagi dirinya sendiri tetu ia
akan memperlakukan semua orang lain itu dengan kekerasan dan mengendalikan mereka dengan
semau-maunya dan ia tidak akan membiarkan pihak lain untuk memiliki kekayaan dan segala itu
akan dimilikinya sendiri.Maka orang pun akhirnya menjadilah terlalu malas untuk
memperdulikan kemegahan itu maka mereka mulailah tidak bersemangat ,maka keadaan seperti
itu akhirnya melemahkan dan menghancurkan sendi-sendi kekuatan menjadi rusak. Karena
rakyat pendukung itu telah hilang semangat itu akan meluncur terus menuju kelemahan dan
kebangkaannya.
Dapat disimpulkan bahwa teori -reori Tentang Tenggelamnya Negara :
Teori Organis
Teori ini memandang Negara sebagai suatu organisme yang diliputi oleh hukum
perkembangan hidup,sejak dilahirkan,berkembang mulai dari anak-anak,lalu menjadi
dewasa,lalu menjadi tua dan akhirnya mati.Contoh Negar Mesir,Babilonia,Parsi
punisia,Romawi.Demikian pula tidak semua organisme mati karma tua,maka Negara pun
demikian,ada yang hancur karena peperangan walaupun belum tua .
Bluntschi memandang negara terjadi tidak langsung karena karya manusia.Negara adalah zat
yang hidup yang tumbuh baik di dalam maupun di luar dan berkembang seperti organisme
biologis Negara adalah suatu unit besar yang akan menua dan mati.

Apr.doc 2

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Apr.doc 2

Similar to Apr.doc 2 (20)

Apr.doc 2