Kuliah Ilmu Negara

1. ILMU NEGARA

3.  ABSEN = 10 %
 TUGAS = 20 %
 UTS = 30 %
 UAS = 40 %
 JUMLAH = 100 %

4.  D = SD 60 BOBOT 1
 C = 61 – 70 BOBOT 2
 B = 71 – 80 BOBOT 3
 A = 81 KE ATAS BOBOT 4

5. MATERI
1. PENDAHULUAN
2. TEORI-TEORI TTG ASAL MULA NEGARA
3. TEORI-TEORI TTG HAKEKAT NEGARA
4. TEORI-TEORI TTG TUJUAN NEGARA
5. TEORI LEGITIMASI KEKUASAAN
6. KLASIFIKASI NEGARA
7. NEGARA DEMOKRASI MODERN
8. NEGARA AUTOKRASI MODERN

6. Referensi
 R.M. Mac Iver, The Modern State, 1977.
 Mochtar Affandi, Ilmu-Ilmu Kenegaraan, Suatu Studi Perbandingan,
1982.
 F.Isjwara, Pengantar lmu Politik, Bina Cipta, Bandung, 1992.
 Max Boli Sabon, Ilmu Negara, Gramedia, Jakarta, 1994.
 Miriam Budihardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta,
1993.
 Moh Kusnardi dan Bintan Saragih, Ilmu Negara, Gaya
Media Pratama, Jakarta, 2000.
 Soehino, Ilmu Negara.
 Sjachran Basah, Ilmu Negara

7. PENDAHULUAN
 Kedudukan Ilmu Negara
 Pengertian Ilmu Negara
 Obyek Ilmu Negara
 Hubungan Ilmu Negara dg ilmu lain

8. Kedudukan Ilmu Negara
 Mata kuliah wajib yang msk dlm Kur Nas,
mrpk Mata Kuliah Dasar Keahlian Hukum.
Berfungsi sbg “Pengantar” untuk mata kuliah
lain khususnya HTN HAN dan Hukum
Internasional.
 Mempunyai nilai teoritis bukan nilai praktis.

9. Pengertian Ilmu Negara
 Ilmu adalah pengetahuan (science is
knowledge), tapi tidak semua pengetahuan
adalah ilmu.
 Ilmu atau sering disbt ilpeng dibentuk
berdasarkan pengetahuan yg sdh ada, yg
dikmplkan lalu diatur dan disusun.
 Kenneth R Hoover, ilmu adl seperangkat
aturan-aturan dan btk-btk guna penelitian yg
diciptakan oleh org-org yg menghendaki
jwban-jwban andal.

10. Pengertian Ilmu Negara
 Ilmu negara: pengetahuan ttg negara yang
dikumpulkan, diatur dan
disusun secara sistematis
guna memperoleh jawaban
atas persoalan-persoalan
negara.

11. Obyek Ilmu Negara
 Obyek ilmu negara yaitu NEGARA.
 Menurut R.KRANENBURG, negara mrpk
obyek penyelidikan IN, yg mencoba
menyelidiki asal mula negara, maka IN
menitikberatkan penyelidikan sepenuhnya
kpd jenis negara dlm pengertian umum serta
membahas dan meneliti sifat-sifat umum dan
ciri-ciri tabiatnya.

13.  Staatswissenschaft, studies state from the
object perspective (state).
• Rechtswissenschaft, studies state from the
juridisch perspective.
• Beschreibende St., bersifat deskriptif
menggambarkan peristiwa yg terjadi yg
berhub dg negara

14.  Praktische St., mencari upaya bagaimana
hasil penyelidikan theoritische Stw dpt
dilaksanakan dalam praktek.
 Allgemeine Staatslehre, menyelidiki negara
pada umumnya.
 Allgemeine soziale Sts., menyelidiki negara
sbg gejala sosial. Meliputi sifat hakekat
negara, legitimasi neg, tjdnya hk neg, tujuan
neg, tipe-tipe neg.

15.  Allgemeine staatsrechtslehre, menyelidiki
neg dari segi yuridis.
 Meliputi: btk neg dan pem-an, kedaulatan,
unsur neg, fungsi neg, konstitusi, lbg
perwakilan, alat perlengkapan neg, sendi
pem-an, kerjasama anatar neg.

16.  Besondere staatslehre, menyelidiki khusus
suatu negara
 Individual staatslehre, menyelidiki negara
tertentu (konkrit)
 Spezielle Staatslehre, menyelidiki negara dlm
pengertian umum, kemudian diselidiki
lembaga negara yg khusus (spesial)

17. Hubungan Ilmu Negara dg ilmu
politik
 IN sbg ilmu sosial yg bersifat teoritis, sgl hasil
penyelidikannya dipraktekkan oleh ilmu politik
sb ilmu pengetahuan yg bersifat praktis.
(Sjachran Basah)

18. Hubungan Ilmu Negara dg HTN
 IN mrpk ilpeng yg menyelidiki pengertian-
pengertian pokok dan sendi-sendi pokok neg
dpt memberikan dasar-dasar teoritis yg
bersifat umum utk HTN
 Antara IN dan HTN terdapat hubungan, yaitu
sama-sama berobyek NEGARA.
 HTN obyek negara dlm arti konkrit.
 IN obyeknya negara dlm arti abstrak

19. TEORI ASAL MULA NEGARA
 Teori mengenai bagaimana negara itu
timbul, maksudnya bagaimana
perpindahan dari keadaan manusia
hidup secara bebas, belum teratur dlm
suatu neg, keadaan alamiah ke keadaan
kehidupan manusia yg serba teratur.

20. TEORI ASAL MULA NEGARA
1. Jaman Yunani Kuno
2. Jaman Romawi kuno
3. Jaman Pertengahan
4. Jaman Renaissance
5. Jaman Monarkomaken
6. Jaman Teori Hukum Alam
7. Jaman teori Kekuatan (kekuasaan)
8. Teori Positivisme
9. Teori Modern

21. Jaman Yunani Kuno
 PLATO : neg timbul krn adanya kebutuhan
dan keinginan manusia yg beraneka
ragam yg menyebabkan mereka hrs
bekerja sama utk memenuhi keb itu.
Kesatuan mereka inilah yg kmd disebut
Masyarakat atau negara. Pembentukan
masy atau neg dilakukan melalui
perjanjian diantara mereka.

22. ARISTOTELES
 Neg tjd krn penggabungan keluarga-
keluarga menjadi suatu klpk yg lbh besar,
klpk ini bergab hingga jadi desa kmd jadi
negara
 Desa bersifat genealogis, yaitu desa yg
berdsrkan keturunan, yg ditarik dari kaum
laki-laki shg bersifat patriarkhal.

23. Jaman Abad Pertengahan
 Kaum Legist: Wakil Tuhan di dunia yang
mempunyai kekuasaan tertinggi adalah
Raja. Kodifikasi oleh Raja (Corpus
Juris)
 Kaum Canonist: Wakil Tuhan di dunia
yang mempunyai kekuasaan tertinggi
adalah Paus Kodifikasi oleh Paus
(Corpus Juris Canonici)

24. Corpus Juris terdiri 4 bagian:
1. Instituen: ajaran tapi memp kekuatan
mengikat sbg UU.
2. Pendecten: penafsiran dr para sarjana.
3. Codex: perat/UU yg ditetapkan Raja.
4. Novellen: tambahan dari perat/UU

25. Jaman abad pertengahan dibagi 2:
1. Sebelum Perang Salib, abad ke-V s.d. XII
Ajaran neg & Hk sifatnya sangat teokratis.
Segala sesuatu didasarkan kehendak Tuhan.
2. Sesudah Perang Salib abad ke-XII s.d XV
Ajaran neg & hk dipengaruhi sarjana Yunani kuno.
Berpikir kritis, unsur ratio masuk.

26. TEORI TEOKRASI
 Teori ini beranggapan bahwa tindakan
penguasa/negara selalu benar, sebab
negara itu hasil ciptaan Tuhan, baik
secara langsung maupun tidak langsung.
 Secara langsung penguasa itu
berkuasa krn menerima wahyu dari
Tuhan.
 Secara tidak langsung penguasa
berkuasa krn kodrat Tuhan.

27. Teokrasi Langsung
 Yang berkuasa di dlm negara adalah Tuhan
secara langsung.
 Adanya negara atas kehendak Tuhan dan yg
memerintah adalah Tuhan.
 Sebelum PD II, rakyat Jepang mengakui
rajanya sebagai anak Tuhan.
 Di Tibet, ada Pancen Lama dan Dalai Lama yg
menamakan dirinya sbg Tuhan yg
memperebutkan mahkota kerajaan Tibet.
 Di Mesir Kuno, Firaun mengklaim dirinya
sebagai Tuhan.

28. Teokrasi Tidak Langsung
 Dikatakan tidak langsung krn bukan
Tuhan sendiri yg memerintah melainkan
raja atas nama atau pemberian Tuhan.
 Raja dipandang sbg simbol yg diberikan
tugas suci (mission sacred) sbg perintah
Tuhan.

29. AGUSTINUS
“DE CIVITATE DEI”
 Ada dua macam kehidupan yg berasal
dari anak Adam (Abel/Habil dan
Kain/Kabil)
 Civitas Dei  Negara ciptaan Tuhan.
Negara yg tunduk pd hukum-hukum
dan kepemimpinan gereja.
 Civitas Terrana/Diaboli  Negara
duniawi atau buatan setan. Negara yg
tidak mengikuti hukum-hukum gereja.

30. THOMAS AQUINAS 1225-1274
“De Regimine Principum”
 Tidak ada negara buatan setan. Semua
negara merupakan perwujudan kehendak
Tuhan.
 Negara lahir dari pergaulan antarmanusia
yg ditentukan oleh hukum dan tata alam.
Shg, ada negara “Civitas Dei” dan “Civitas
Terrana”.
 Sebaik-baiknya negara adalah yg tunduk
pada hukum-hukum gereja (Civitas Dei).

31. THOMAS AQUINAS 1225-1274
“De Regimine Principum”
Membedakan hukum dalam 4 golongan:
1. Hukum abadi Lex Aeterna
2. Hukum Alam
3. Hukum Positif
4. Hukum Tuhan

32. DANTE “DE MONARKIA”
 Ajarannya anti Paus.
 Menulis kekuasaan keduniawian dan
menolak setiap kekuasaan Paus dlm
urusan keduniawian.
 Kaum legist mendapatkan kemenangan.
 Pemerintahan yang baik berarti
pemusatan kekuasaan pada satu orang.

33. Tokoh Teori Teokrasi lainnya
 FRIEDRICH JULIUS STAHL:
Negara lahir karena takdir Ilahi, termasuk
kekuasaan yg dimiliki negara juga karena
kehendak dan kekuasaan Tuhan.
 FRIEDRICH HEGEL:
“The march of God in the world”  prilaku
Tuhan di dunia.

34. MARSILIUS (TEOKRATIS KRITIS)
 Terbtknya neg tidak semata-mata krn kehendak
Tuhan, melainkan tjd krn perjanjian dari orang-
orang yg hidup bersama untuk menyelenggarakan
perdamaian.
 Dalam perjanjian itu, rakyat menunjuk seseorang
yg diserahi tugas untuk memelihara perdamaian.
Rakyat selain mengadakan perjanjian utk
membentuk negara juga berjanji menundukkan
diri (Factum Subjectiones). Sifat perjanjian
bertingkat.

35. Factum Subjectiones ada 2 macam:
1. Bersifat Concessio
Penundukan bersifat terbatas, raja hanya
menyelenggarakan kekuasaan dari rakyat, sifatnya
hanya eksekutif. Raja tidak boleh membuat UU, yg
membuat UU adalah rakyat sendiri.
2. Bersifat Translatio
Rakyat tunduk pd penguasa/raja secara mutlak. Hak
membuat UU ada pada raja, jadi kekuasaan raja tidak
hanya bersifat eksekutif, tetapi konstitutif.
Marsilius menganut Factum subjectiones yg
concessio krn kedaulatan ada pada rakyat. Jadi
rakyatlah yg berhak membuat UU, raja hanya
melaks kedaulatan rakyat.

36. JAMAN HUKUM ALAM
1. Teori Hukum Alam abad ke-XVII
Mulai sadar akan kesewenang-wenangan
Raja, bersifat konstruktif, menerangkan.
Cara berpikir induktif, dimulai dr keadaan yg
khusus menuju ke keadaan yg umum.
2. Teori Hukum Alam abad ke-XVIII
Sudah memberikan penilaian, propagandis
dan politis. Cara berpikir deduktif, dari hal-
hal umum menuju hal-hal khusus.

37. GROTIUS (HUGO de GROOT)
“De Jure Belli ac Pacis”
 NEG tjd krn diselenggarakannya suatu perjanjian.
 Mengapa orang mengadakan perjanjian? Krn
orang adl makhluk sosial, selalu ada hasrat utk
hidup bersama, bermasyarakat dan krn manusia
memiliki rasio.
 Perjanjian masy sifatnya bertingkat. Penyerahan
kek dr org-org yg menyelenggarakan perjanjian
kpd raja melalui masy.
 Dasar ajaran Grotius adl manusia dlm keadaan
alamiah, manusia in abstracto yg pada dasarnya
bersifat sosial.

38. SAMUEL Von PUFENDORF (1632-
1694)
 Manusia dlm keadaan alamiah telah
dipersatukan oleh naluri sosial alamiahnya.
Untuk menghindari ketidakbahagiaan mereka
menyelenggarakan “perjanjian sukarela”.
 Perjanjian bersifat bertingkat:
1. Perjanjian utk membentuk masy
2. Perjanjian penundukan dg penguasa/raja
 Raja dipilih dan kekuasaannya tidak absolut krn
dibatasi oleh Tuhan, hukum alam dan adat
kebiasaan.
 Tujuan masy didirikan utk kebahagiaan dan
kesejahteraan umum

39. JOHN LOCKE
 Manusia dlm keadaan alamiah
punya hak-hak secara pribadi:
1. Hak akan hidup;
2. Hak akan kebebasan atau
kemerdekaan;
3. Hak akan milik
 Utk menjamin hak-haknya
kmd melak Perjanjian
Bertingkat

40. JOHN LOCKE
 Perjanjian antara wakil rakyat dgn raja bukanlah
perjanjian penyerahan kedaulatan, tetapi raja
berjanji untuk melindungi hak-hak asasi rakyat.
 Pactum uniones dan pactum subjectiones sama
kuatnya.
 Pactum uniones: perjanj utk membtk suatu
kesatuan antara individu-individu
 Pactum subjectiones: perjanj penyerahan
kekuasaan dr rakyat kpd raja
 Raja terikat oleh perjanjian tsb. Kekuasaan raja
terbatas pada ruang lingkup perjanjian yg dibuat,
shg apabila raja bertindak sewenang-wenang maka
rakyat dpt meminta pertanggungjawabannya.
 Negara yg lahir dari konstruksi ini disebut
“Monarchie Constitutional”.

41. JOHN LOCKE
 Manusia merdeka,  perlu otoritas
penjamin hak-hak manusia  kelompok
manusia  lahirlah negara dan
pemerintah
 Agar pemerintah baik, kekuasaan dibagi :
a. Kekuasaan Legislatif
b. Kekuasaan Eksekutif
c. Kekuasaan Federatif

42. J.J. ROUSSEAU
 Tidak ada perjanjian penyerahan
kedaulatan kepada raja.
 Kedaulatan tetap berada di tangan rakyat
sbg kemauan umum (volonte generale)
 Raja atau pemerintah (volonte de corps)
merupakan mandataris rakyat. Ia harus
melaksanakan amanat rakyat.
 Negara yg lahir dari konstruksi ini disebut
“Negara Demokrasi”.

43. J.J. ROUSSEAU
 Sifat kekuasaan penguasa hanya
melaksanakan kehendak umum, penguasa
hanya mrpk wakil rakyat.
 Pendapat Rousseau spt itu krn akibat dari
keadaan di Perancis pd wkt itu, raja memp
kekuasaan mutlak dan melaks kekuasaan
dg sewenang-wenang. Hal ini tidak sesuai
rasio. Jadi tidak sesuai hukum alam.

44. Jean Jacques Rousseau
 Contract social  Manusia berdaulat atas
dirinya  menyerahkan kedaulatan
masing-masing  masyarakat 
Perjanjian masyarkat  syaratnya hak
untuk menyusun kemauan umum
(volente generale)
 Ada 4 kemauan:
1. Volonte generale: kepentingan umum
2. Volonte de corps: kepentingan organisasi
3. Volonte de taous: kepentingan khusus
4. Volonte particular: kepentingan pribadi

45. MONTESQUIEU

46. • Charles-Louis de Secondat, Baron de La
Brède et de Montesquieu (18 Januari 1689
– 10 Februari 1755), atau lebih dikenal
dengan Montesquieu, adalah pemikir politik
Perancis yang hidup pada Era Pencerahan
(Inggris: Enlightenment). Ia terkenal dengan
teorinya mengenai pemisahan kekuasaan
yang banyak disadur pada diskusi-diskusi
mengenai pemerintahan dan diterapkan
pada banyak konstitusi di seluruh dunia. Ia
memegang peranan penting dalam
mempopulerkan istilah "feodalisme" dan
"Kekaisaran Bizantium"

47. Membagi kekuasaan negara
menjadi 3:
1. Kekuasaan perundang-undangan, legislatif;
2. Kekuasaan melaksanakan pemerintahan,
eksekutif;
3. Kekuasaan kehakiman, judikatif.
Pembagian kekuasaan ini akan
menghilangkan timbulnya kesewenang-
wenangan dr penguasa, shg kekuasaan
penguasa tidak absolut.

48. TEORI KEKUATAN
 Kekuasaan negara lahir dari mereka yg
memiliki kekuatan, baik secara fisik, materi,
maupun politik.
 Kekuatan fisik  orang yg kuat dan berani.
 Kekuatan materi/ekonomi  orang yg
memiliki harta atau orang kaya.
 Kekuatan politik  orang yg berpengaruh,
baik kepandaian maupun karena keturunan
bangsawan.

49. Teori Kekuatan Fisik
 THOMAS HOBBES
 NICCOLO MACHIAVELLI
 LEON DUGUIT
 FRANZ OPPENHEIMER

50. THOMAS HOBBES
“Leviathan”
 Dua macam status manusia: “status naturalis” yaitu
status manusia sebelum ada negara, dan “status
civilis” yaitu status manusia setelah ada negara sbg
warga negara
 Status naturalis  manusia sbg srigala terhadap
manusia yg lain(homo homini lupus); perang
semua melawan semua (bellum omnium contra
omnes).
 Raja adalah orang yg kuat fisiknya, yg melebihi
kekuatan warga lainnya agar dpt mengatasi segala
kekacauan yg timbul dlm masyarakat.

51. THOMAS HOBBES
“Leviathan”
Mengapa terjadi bellum omnium contra
omnes?
1. Competitio, Competition, Persaingan.
2. Defentio, defend, mempertahankan/
membela diri.
3. Gloria. Ingin dihormati, disegani, dipuji.

52. Tiga sifat yg dimiliki manusia:
1. Takut mati;
2. Ingin memiliki sesuatu
3. Ingin mempunyai kesempatan untuk
bekerja agar dpt memiliki sesuatu.

53. PERBEDAAN JOHN LOCKE &
THOMAS HOBBES
JOHN LOCKE
 Sifat kekuasaan penguasa tdk
absolut
 Man dlm keadaan alam bebas, sejak
dilahirkan, man mnrt kodratnya
telah memiliki hak-hak asasi
 Tujuan perjajian utk menjamin atau
memelihara terlaksananya hak-hak
asasi.
 Sifat perjanjian masy adl bertingkat,
artinya org –org yg
menyelenggarakan perjanj
menyerahkan hak-hak alamiahnya
kpd masy. Masy yg menyerahkan
kpd raja.
THOMAS HOBBES
 Sifat kekuasaan penguasa absolut
 Manusia dlm keadaan alamiah, alam
bebas, in abstracto maksudnya sejak
man dilahirkan, man mnrt kodratnya
hidup tanpa hak.
 Tujuan perjanjian masy adl utk
menyelenggarakan perdamaian.
 Sifat perjanjian masy adl Langsung,
artinya org-org yg menyelenggarakan
perjanjian menyerahkan haknya kpd
raja, tidak melalui masy, raja di luar
perjanjian.

54. NICCOLO
MACHIAVELLI
“Il Principle”
 Raja harus kuat dan tahu cara mengatasi segala
kekacauan yg dihadapi negara. Ia dpt
mempergunakan segala alat yg menguntungkan
baginya. Jika perlu, alat yg digunakan boleh
melanggar perikemanusiaan.
 Demi mencapai tujuan (keutuhan negara) segala
cara dapat digunakan.  “Tujuan menghalalkan
cara”.

55. Tokoh-Tokoh Penganut
Teori Kekuatan
 LEON DUGUIT:
Mereka yg paling kuat (lesplus forts) yg dpt
memaksakan kehendaknya kpd pihak lain, baik
karena faktor fisik, intelegensia, ekonomi,
maupun agama.
 FRANZ OPPENHEIMER:
Negara merupakan susunan masyarakat yg oleh
golongan yg menang dipaksakan kpd golongan
yg ditaklukkan dgn maksud utk mengatur
kekuasaan golongan yg satu atas golongan yg
lain dan melindungi terhadap ancaman pihak lain.

56. Teori Kekuatan Ekonomi
 KARL MARX:
Negara merupakan alat kekuasaan bagi
segolongan manusia dlm masyarakat utk
menindas golongan lainnya guna mencapai
tujuan.
 Dalam negara, masyarakat terbagi dlm dua kelas
yg saling bertentangan, yaitu kaum yg
ekonominya kuat dan kaum ekonomi lemah.
 Pertentangan antara kedua kelas itu, tidak lain
untuk merebut kekuasaan dlm negara, sebab
negara adalah alat kekuasaan.

57. TEORI TTG HAKEKAT NEGARA
 PLATO, negara mrpk keluarga yg
besar. Luas negara harus diukur
atau disesuaikan dengan dapat atau
tidaknya, mampu atau tidaknya
negara memelihara kesatuan dlm
negara itu.

58. ARISTOTELES
 Hakekat negara mrpk organisme, yaitu
suatu keutuhan yg mempunyai dasar-
dasar hidup sdr. Negara selalu mengalami
timbul, berkembang, pasang surut dan
kadang-kadang mati.
 Negara menguasai seluruh segi-segi
kehidupan, sgl hal diatur oleh neg. jadi
kekuasaan neg absolut. Nasib WN
tergantung dari nasib negaranya.

59. EPICURUS
 NEG mrpk hasil perbuatan manusia yg
diciptakan utk menyelenggarakan
kepent anggotanya. Neg mrpk alat
bagi manusia utk menyelenggarakan
kepent man.

60.  FRANS OPPENHEIMER, NEG mrpk suatu
alat dr gol yg kuat utk melaks sutu tertib
masy.
 H.J LASKI, NEG mrpk alat pemaksa utk
melaks dan melangsungkan suatu jenis
sistem produksi yg stabil dan pelaks sistem
produksi ini semata-mata akan
menguntungkan gol yg kuat, yg berkuasa.
 HANS KELSEN, NEG sebenarnya mrpk
suatu tertib hk yg memaksa

61.  KRANENBURG, NEG adl organisasi
kekuasaan yg diciptakan oleh sekeleompok
manusia yg disbt bangsa.
 LOGEMANN, NEG adl suatu organisasi
kekuasaan yg meliputi atau menyatukan
kelompok manusia yg kmd disebut bangsa.
 KARL MARX, NEG sbg alat dari mereka yg
kuat utk menindas gol yg lemah
ekonominnya. Gol yg kuat adl mereka yg
memiliki alat produksi.

62.  KRANENBURG, Hakekat Neg adl suatu
organisasi kekuasaan yg diciptakan oleh
sekelompok manusia yg disbt bangsa.
 LOGEMANN, hakekat neg adl suatu
organisasi kekuasaan yg meliputi atau
mencantumkan kelompok manusia yg kmd
disbt bangsa.

63. POLYBIUS dg CYCLUS THEORI
 Bentuk pem-an yg satu mrpk akibat drpd btk
neg yg lain yg telah lgs mendhuluinya.
Monarki Tirani Aristokrasi
Oligarki Demokrasi Okhlokrasi
Monarki

64. RINGKASAN
 SUMBER KEKUASAAN
 Dijawab oleh teori teokrasi –asal muasal
kekuasan adalah dari Tuhan
 Berkembang pada abad pertengahan
(abad V s/d XV)
 Penganut Augustinus, Thomas
Aquinas, Marsilius

65.  Dijawab oleh Hukum Alam
 kekuasaan berasal dari rakyat
 Kekuasaan tidak lagi bersumber dari
Tuhan, melainkan dari alam kodrat
 Kekuasan tsb diserahkan kepada
seseorang (raja) utk
menyelenggarakan kepentingan
rakyat

66. PEMEGANG KEKUASAAN
(Kekuasaan Tertinggi/Kedaulatan)
 Teori Kedaulatan Tuhan
kekuasaan tertinggi yg memiliki Tuhan
 abad pertengahan
 terkait dg perkembangan negara baru
(kristen)  ada dua organisasi
kekuasaan, yaitu Gereja dikepalai
oleh Paus, dan negara dikepalai oleh raja

67.  Tokoh-tokoh kedaulatan tuhan :
 Augustinus  wakil Tuhan di
dunia adalah Paus
 Thomas Aquinas  tugas raja 
keduniawian, Paus  keagamaan
 Marsilius Wakil Tuhan di dunia
adalah Raja

68. TEORI KEDAULATAN NEGARA
 Kedaulatan tidak lagi ditangan Tuhan, tetapi
ada pada negara
 Negaralah yg menciptakan hukum, jd
segalanya hrs tunduk pd negara
 Adanya hukum krn ada kehendak negara
 Tidak ada satu hukumanpun jika tidak ada
kehendak negara
 Tokohnya : Jean Bodin dan George Jellinek

69. TEORI KEDAULATAN HUKUM
 Yang berdaulat adalah hukum
 Penguasa dan warga negara bahkan
negara semuanya tunduk kepada hukum
 Tokohnya Krabbe  sumber hukum
adalah rasa hukum --- (yang rendah
disebut instink hukum dan yang tinggi
disebut kesadaran hukum) --- yg ada
dalam masyarakat

70.  Kedaulatan negara  Kedaulatan
Hukum (Krabe) :
Negara dan pemerintah harus tunduk
kepada Hukum
 Lahir Konsep negara hukum

71. CIRI NEGARA HUKUM
 Ada UUD sebagai peraturan tertulis yang
mengatur hubungan antara pemerintah dan
warganya
 Ada pembagian kekuasaan (machtensheiding)
yang secara khusus menjamin suatu
kekuasaan kehakiman yang merdeka;
 Ada pemencaran kekuasaan
negara/pemerintah (spreiding van de
staatsmacht);
 Ada jaminan terhadap hak asasi manusia;
 Ada jaminan persamaan di muka hukum dan
jaminan perlindungan hukum;
 Ada asas legalitas

72.  Negara Hukum
a. konsep rechtsstaat
b. rule of law
 Rechtstaat
a. lahir dari suatu perjuangan
menentang absolutisme sehingga
sifat revolusioner,
b. bertumpu atas sistem hukum
kontinental yang disebut civil law
c. Tujuan hukum kepastian

73.  Konsep Rule of Law
a. berkembang secara evolusioner
b. bertumpu pada sistem hukum yang
disebut common law.
c. Tujuan hukum keadilan

74. Lanjutan konsep rechtstaat
 Menempatan rechts pada staat (negara),
yaitu :
a. sebagai alat perlindungan HAM
individu
b. Pengaturan kekuasaan negara
secara pasif  memelihara ketertiban
dan keamaan

75. CIRI-CIRI RECHTSTAAT
 Pengakuan dan perlindungan HAM
 Pemisahan kekuasan dengan prinsip
trias politika
 Penyelenggaraan negara menurut UU
(wet matig bestuur)
 Peradilan administrasi negara

76. CIRI-CIRI RULE OF LAW
 Supremacy of law
 Equality before the law
 The constitution based on individual
rights

77. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN RECHTSSTAAT
DENGAN RULE OF LAW
 Persamaan :
Landasan filosofisnya  liberalistik-
individualistik  mengedepankan jaminan dan
perlindungan HAM sebagai dasar utama
pembentukan dan pembatasan
penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan
UU (wet matig bestuur)
 Perbedaan :
Rechtsstaat : Pengadilan Administrasi Negara
unsur utama yang bersifat otonom
Rule of law : Pengandilan Administrasi Negara
secara otomatis dipandang tidak
perlu, karena peradilan umum
dianggap berlaku bagi semua
orang

78. TEORI KEDAULATAN RAKYAT
 Kekuasaan tertinggi ada pada rakyat
 Individu-individu melalui perjanjian
menyerahkan kekuasaannya kepada
raja
 Raja hakekatnya menerima kekuasaan
dari individu-2
 Tokohnya Rousseau dan Immanuel Kant

79. TEORI-TEORI TUJUAN NEGARA
 Tujuan berbeda dg Fungsi, tapi
keduanya tidak dapat dipisahkan. Tujuan
hrs dilanjutkan fungsi, fungsi harus
didahului tujuan.
 Tujuan tanpa fungsi adalah steril. Fungsi
tanpa tujuan adalah mustahil.
 Tujuan bersifat abstrak-idiil.
 Fungsi bersifat konkrit dan riil.

80. Plato
 Negara timbul karena adanya kebutuhan
dan keinginan yg beraneka ragam, yg
mrnyrbabkan masing-masing org scr
sendiri-sendiri tidak mampu
memenuhinya. Utk memenuhi itu harus
bekerjasama.
 Jadi tujuan neg adl agar kebutuhan
manusia yg beraneka ragam dapat
terpenuhi.

81. EPICURUS
 NEG mrpk hasil perbuatan manusia yg
diciptakan utk menyelenggarakan kepent
anggota-anggotanya, utk memenuhi
kebutuhan-kebutuhannya.
 Jadi tuj neg selain menyelengarakan
ketertiban dan keamanan, juga
menyelenggarakan kepentingan pribadi.
 Kalau kepentingan individu dipenuhi, maka ia
akan kuat dan demikian juga keadaan neg yg
diciptakannya.

82. THOMAS AQUINAS
 Kalau ingin tahu tuj neg, ia hrs lebih dulu
tahu apa yg jadi tuj manusia.
 Tuj man adl kemuliaan abadi, kemuliaan
sesudah mati.

83. NICOLLO MACHIAVELLI
 Tuj neg ada 2, tuj antara dan tuj akhir.
 Tujuan antara: mengusahakan
terselenggaranya ketertiban, keamanan,
dan ketentraman.
 Tujuan akhir: tuj antara hanya mrpk
sarana mencapai tuj akhir yg lh tingi,
yaitu kemakmuran bersama.