Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Prima (SPP) merupakan bagian penting dari pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan urusan pemerintahan daerah. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) digunakan untuk mengelola data kependudukan seperti NIK, KK, dan KTP. Beberapa persyaratan untuk mendapatkan Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, dan bukt

1. Keterangan Usaha Domisili Perusahaan Ahli Waris
Pelayanan Prima Kependudukan
Bandung Juara versi kelurahan

2. Pelayanan Prima
Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada dasarnya adalah merupakan bagian dari
pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk Pelayanan Publik. Sesuai dengan urusan
kepemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan maka
Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib
dalam hal penyelenggaraan pelayanan dasar. Sementara diluar pelayanan dasar
terdapat pelayanan lainnya yang merupakan bagian dari urusan pilihan yang
dituangkan dalam bentuk standar pelayanan. Kedua standar pelayanan ini
diharapkan dapat menjadi pondasi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dan
membangun Standar Pelayanan Prima (SPP).

3. Kependudukan
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah suatu sistem informasi
yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan berbasis teknologi informasi dan
komunikasi yang bertujuan untuk menata sistem administrasi kependudukan di
Indonesia, sistem ini meliputi pendataan penduduk dan pencacatan sipil. Data
kependudukan antara lain : Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga
(KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Nikah, dan
sebagainya

4. Keterangan Usaha
Adanya suatu legalitas usaha memang diperlukan
untuk mengembangkan suatu usaha, namun
dengan adanya legalitas hanya dimanfaatkan oleh
kalangan birokrasi tertentu. Surat Keterangan
Usaha atau biasa disingkat SKU merupakan suatu
syarat bagi pengusaha kecil dan mikro untuk
mengajukan kredit di bank atau lembaga keuangan
lainnya.

5. Domisili Perusahaan
SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN
Persyaratan :
Akte Notaris Pendirian dan/atau Perubahan (jika
ada) ;
KTP Direktur/Penanggung Jawab Perusahaan ;
Kartu Keluarga Direktur/Penanggung Jawab
Perusahaan ;
Surat Pengantar dari RT/RW (jika Kantor di
Rumah/Ruko) ;
Surat Keterangan Domisili dari Pengelola Gedung
(jika di Komplek Perkantoran) ;
PBB tahun terakhir dan Surat Sewa (jika Kantor
sewa).
Lama Proses : 2 Hari Kerja
Biaya : Tergantung Wilayah

6. Ahli Waris
Untuk membuktikan bahwa seseorang merupakan ahli waris dari
pewaris dalam proses pendaftaran baliknama waris atas
tanah, maka berdasarkan pasal 111 ayat 1 C point 4 Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No
3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut:
“PMNA No.3/1997”), disebutkan bahwa surat tanda bukti hak yang
bentuknya terdiri dari:
Wasiat dari pewaris, atau
Putusan Pengadilan, atau
Penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau
Surat keterangan waris