[Ringkasan] - Formula Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk menciptakan pemerataan pelayanan dan kesejahteraan antar desa di Kabupaten melalui komponen tetap dan variabel berdasarkan indeks kebutuhan, potensi, dan insentif masing-masing desa. - Hasil simulasi menunjukkan perbedaan alokasi dana desa terendah dan tertinggi antar desa dalam satu kabupaten dapat sangat besar, tergantung skenario bobot desa yang

1. Luas Wilayah (LW)
Jumlah Penduduk
Miskin (PM)
Jumlah Penduduk (JP)
Realisasi PBB terhadap
Target PBB (RPBB)
Potensi Desa (PD)
Kebutuhan Fasilitas
Umum (KFU)
Keterjangkauan (KJ)
Indeks Luas Wilayah (ILW)
Indeks Jumlah Penduduk
Miskin (IPM)
Indeks Jumlah Penduduk
(IJP)
Indeks Realisasi PBB terhadap
Target PBB (IRPBB)
Indeks Potensi Desa (IPOT)
Indeks Kebutuhan Fasilitas
Umum (IKFU)
Indeks Keterjangkauan (IKJ)
SKENARIOBOBOTPERVARIABEL
I NSENTI F
POTENSI
KEBUTUHAN
I NDEKS
KEBUTUHAN
I NDEKS
POTENSI
I NDEKS
I NSENTI F
PROPORSINILAITERHADAPTOTALNILAISEKABUPATEN
KARAKTERI STI K DESA
BOBOT DESA
Oleh:
MARYUNANI
LEMBAGA PENELITIAN EKONOMI DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
(LPEM) FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
FORMULA
ALOKASI DANA DESA (ADD)

2. • Otonomi daerah akan berjalan dengan baik jika setiap
strata pemerintahan (kabupaten dan desa) mampu
mengelola pembangunan secara sistematis dan
berkelanjutan, termasuk di dalamnya adalah menyusun
perencanaan anggaran secara baik.
• Proses ini tentunya akan melibatkan peran Pemerintah
dan DPRD di tingkat kabupaten, maupun Kepala Desa &
LPMD, serta BPD di tingkat desa, baik dalam proses
perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan
pembangunan.
Dasar Pemahaman

3. • Konsekuensi logis dari adanya transfer dana dari
pemerintah pusat kepada pemerintah propinsi dan
pemerintah Kabupaten, maka perlu ada transfer
dana dari pemerintah kabupaten ke pemerintah
desa.
• Diketahui bahwa salah satu sumber keuangan
desa, berupa Bantuan dari Pemerintah Kabupaten,
antara lain berupa:
 bagian dari dana perimbangan keuangan
Pusat dan Daerah yang diterima oleh
Pemerintah Kabupaten.
Dasar Pemahaman

4. DESA
(UU 22/1999)
PENGELOLAAN
KEWENANGAN DESA
KEBERDAYAAN DESA
KEUANGAN DESA
[Desentralisasi
fiskal]
SUMBER-SUMBER
(antara lain dari DAU)
PRINSIP-PRINSIP
PENGELOLAAN
FORMULA ALOKASI
DANA DESA
KETERBATASAN
ETIKA
PEMBANGUNAN
DESA
PRINSIP-PRINSIP
PENYUSUNAN

5. adalah:
• bagian dari dana perimbangan keuangan
Pusat dan Daerah yang diterima oleh
Pemerintah Kabupaten kepada
Pemerintah Desa,
• pendistribusiannya didasarkan pada
prinsip pemerataan atau keadilan secara
horizontal, sehingga mencerminkan pemerataan
pelayanan maupun kesejahteraan.
Alokasi Dana Desa [ADD]

6. • Alasan kesenjangan fiskal secara vertikal kurang
relevan bila dikaitkan dengan hubungan antara pemerintah
Kabupaten/Kota dan pemerintah desa;
• Alasan eksternalitas juga kurang relevan karena
minimnya eksternalitas yang diciptakan oleh pemerintah desa;
• Alasan menciptakan pemerataan atau keadilan secara horizontal
lebih tepat, baik pemerataan pelayanan maupun
kesejahteraan;
• Agar konsisten dengan jenjang pemerintahan di atasnya,
maka formula alokasinya secara teoritis dimaksudkan
untuk menciptakan pemerataan.
Alokasi Dana Desa [ADD]
Alasan dan Tujuan

7. A. Mendorong semangat desentralisasi
B. Adil dan Transparan
C. Sederhana
D. Pasti dan dapat diprediksi
E. Netral dan
F. Memberikan insentif bagi desa penerima
Prinsip-prinsip
penyusunan Formula ADD, meliputi:

8. ADV = TADD - TADM
ADDi
= Alokasi dana desa untuk desa ke i
ADM = Alokasi Dana Minimum (dibagi sama rata untuk
seluruh desa)
BDi
= Bobot desa ke i
ADV = Total alokasi dana desa yang bersifat variabel
TADD = Total alokasi dana desa yang akan disalurkan
oleh kabupaten
TADM = Total alokasi dana Minimum yang akan disalurkan
oleh kabupaten
ADDi
= ADM + (BDi
x ADV)
di mana:
Formula “ADD” Kabupaten-Desa
• Komponen Tetap: Alokasi Dana Minimal (ADM)
• Komponen Variabel: Alokasi yang ditentukan berdasarkan
bobot desa (BD) dari: (a) Indeks Kebutuhan Desa;
(b) Indeks Potensi; dan
(c) Indeks Insentif.

9. Luas Wilayah (LW)
Jumlah Penduduk
Miskin (PM)
Jumlah Penduduk (JP)
Realisasi PBB terhadap
Target PBB (RPBB)
Potensi Desa (PD)
Kebutuhan Fasilitas
Umum (KFU)
Keterjangkauan (KJ)
Indeks Luas Wilayah (ILW)
Indeks Jumlah Penduduk
Miskin (IPM)
Indeks Jumlah Penduduk
(IJP)
Indeks Realisasi PBB terhadap
Target PBB (IRPBB)
Indeks Potensi Desa (IPOT)
Indeks Kebutuhan Fasilitas
Umum (IKFU)
Indeks Keterjangkauan (IKJ)
SKENARIOBOBOTPERVARIABEL
I NSENTI F
POTENSI
KEBUTUHAN
I NDEKS
KEBUTUHAN
I NDEKS
POTENSI
I NDEKS
I NSENTI F
PROPORSINILAITERHADAPTOTALNILAISEKABUPATEN
KARAKTERI STI K DESA
BOBOT DESA
KRONOLOGI PERHITUNGAN
BOBOT DESA

10. ILWi = Indeks luas wilayah desa i
IJPi = Indeks jumlah penduduk desa i
IJPMi = Indeks jumlah penduduk miskin desa i
IKLPi = Indeks ketersediaan layanan publik di desa i
IKTJi = Indeks keterjangkauan desa I
β1-5 = Koefisien masing-masing variabel kebutuhan
beradasarkan alternatif skenario
IKDi= β1ILWi + β2IJPi + β3IJPMi + β4IKLPi+ β5IKTJi
di mana:
BDi = Bobot desa i
IKDi = Indeks kebutuhan desa i
IPDi = Indeks potensi desa i
IIDi = Indeks insentif desa i
α1-3 = Koefisien masing-masing indeks berdasarkan alternatif skenario
BDi= α1IKDi + α2IPDi + α3IIDi ; α1 > α2 > α3
di mana:
Formula Bobot Desa
Formula I ndeks Kebut uhan Desa

11. CARA PERHITUNGAN
Indeks Luas Wilayah (ILW), Indeks Jumlah Penduduk (IJP),
Indeks Proporsi Jumlah Rumah Tangga Miskin (IPJRTM), dan
Indeks Kebutuhan (IK)
PendudukJumlahTotal
PendudukJumlah
IJP =
TanggaRumahJumlah
MiskinTanggaRumahJumlah
PJRTM=
PJRTMTotal
PJRTM
IPJRTM=
IK 1 = (0,3 x ILW) + (0,4 x IJP) + (0,3 x IPJRTM)
IK 2 = (0,3 x ILW) + (0,4 x IPJRTM) + (0,3 x IJP)
3
1)IKIPJRTM(IJP
3IK
++
=
Tiga versi menghitung Indeks Kebutuhan (IK):
WilayahLuasTotal
2
KmWilayahLuas
ILW =

12. CARA PERHITUNGAN
Indeks Potensi Desa (PD) dan Indeks Insentif
100x
(PD)DesaPotensiProxyTotal
(PD)DesaPotensiProxy
PDIndeks =
)
2
(KmWilayahLuas
2003PajakTahunPBBPenerimaanTarget
(PD)DesaPotensiProxy =
2003TahunPBBPenerimaanRealisasi%Total
2003TahunPBBPenerimaanRealisasi%
Indeks Insentif =

13. Menghitung ADD dengan
Bobot Desa (BD) dengan Skenario :
BD 1 = (0,7 x IK 1) + (0,2 x Indeks SumPropPD-PropPD) + (0,1 x IRPBB)
Skenario I = ADM Per Desa + (BD 1 x Dengan Formula)
BD 2 = (0,6 x IK 1) + (0,3 x Indeks SumPropPD-PropPD) + (0,1 x IRPBB)
Skenario II = ADM Per Desa + (BD 2 x Dengan Formula)
BD 3 = (0,5 x IK 1) + (0,3 x Indeks SumPropPD-PropPD) + (0,2 x IRPBB)
Skenario III = ADM Per Desa + (BD 3 x Dengan Formula)
BD 4 = (0,7 x IK 2) + (0,2 x Indeks SumPropPD-PropPD) + (0,1 x IRPBB)
Skenario IV = ADM Per Desa + (BD 4 x Dengan Formula)
BD 5 = (0,6 x IK 2) + (0,3 x Indeks SumPropPD-PropPD) + (0,1 x IRPBB)
Skenario V = ADM Per Desa + (BD 5 x Dengan Formula)
BD 6 = (0,5 x IK 2) + (0,3 x Indeks SumPropPD-PropPD) + (0,2 x IRPBB)
Skenario VI = ADM Per Desa + (BD 6 x Dengan Formula)
BD 7 = (0,7 x IK 3) + (0,2 x Indeks SumPropPD-PropPD) + (0,1 x IRPBB)
Skenario VII = ADM Per Desa + (BD 7 x Dengan Formula)
BD 8 = (0,6 x IK 3) + (0,3 x Indeks SumPropPD-PropPD) + (0,1 x IRPBB)
Skenario VIII = ADM Per Desa + (BD 8 x Dengan Formula)
BD 9 = (0,5 x IK 3) + (0,3 x Indeks SumPropPD-PropPD) + (0,2 x IRPBB)
Skenario VIII = ADM Per Desa + (BD 9 x Dengan Formula)

14. Komposisi Bobot Desa (BD) DESA X Berdasaran
Simulasi I Hingga IX – [HIPOTESIS]
Uraian
Skenario
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Komponen ADD
a. Alokasi Dana Minimal (ADM/tetap) (%) 50 50 50 60 60 60 70 70 70
b. Alokasi Dana Variabel (ADV/variabel) (%) 50 50 50 40 40 40 30 30 30
Total (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Bobot Desa:
a. Indeks Kebutuhan Desa (IKD) 0,7 0,6 0,5 0,7 0,6 0,5 0,7 0,6 0,5
a.1. Indeks Luas Wilayah (ILW) (0.007) (0.006) (0.005) (0.007) (0.09) (0.005) (0.105) (0.12) (0.005)
a.2. Indeks Jumlah Penduduk (IJP) (0.175) (0.180) (0.150) (0.245) (0.180) (0.175) (0.245) (0.180) (0.150)
a.3. Indeks Rumah Tangga Miskin (IRTM) (0.245) (0.210) (0.150) (0.280) (0.180) (0.175) (0.210) (0.180) (0.150)
a.4. Indeks Keterjangkauan (IKJT) (0.210) (0.150) (0.100) (0.105) (0.150) (0.100) (0.140) (0.120) (0.150)
b. Indeks Potensi Desa (IPD) 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3
c. Indeks Insentif Desa (IID) 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2

15. Alokasi Dana Desa (ADD) Terendah dan Tertinggi
Berdasarkan Bobot Desa (BD) Tahun 2004,
Skenario I - IX
Uraian Terendah Tertinggi Perbedaan
Nama Desa Volume Nama Desa Volume
Skenario I Gondang 33.203.671 Suruh Wadang 118.765.881 85.562.210
Skenario II Sumberarum 33.528.775 Jegu 137.680.988 104.152.213
Skenario III Sumberarum 31.415.422 Jegu 138.338.018 106.922.596
Skenario IV Sumberarum 36.534.953 Suruh Wadang 104.233.717 67.698.764
Skenario V Sumberarum 35.892.239 Jegu 120.149.427 84.257.188
Skenario VI Sumberarum 35.023.501 Jegu 120.674.279 85.650.778
Skenario VII Sumberarum 39.337.241 Jegu 82.200.063 42.862.822
Skenario VIII Sumberarum 39.517.250 Jegu 102.608.593 63.091.343
Skenario IX Sumberarum 38.849.253 Jegu 103.002.811 64.153.558
Sumber : Hasil Perhitungan, 2003

16. • Diawali dengan upaya mengimplementasikan formula
ADD dalam konteks memahami peningkatan kemampuan
pemerintahan desa mengelola pembangunan, selanjutnya
dapat dibangun penguatan pemerintah desa
menyuarakan aspirasi masyarakat dalam konstalasi
pengelolaan pembangunan Kabupaten.
• Ini dimaksudkan untuk menambah muatan baru bagi
stakeholders di tingkat kabupaten dan desa
denganterlebih dahulu memahami berbagai
keragamannya yang sarat dengan kekayaan sumberdaya
(SDA, SDM, dan SDS) lokal.
Perspekt if ADD Kabupat en X

17. • Temuan penelitian tentang Formulasi Alokasi Dana Desa
Dalam Rangka Implementasi Otonomi Daerah antara lain
menyimpulkan bahwa:
“ADD tidak sekedar merupakan bentuk bantuan
pemerintahan kabupaten kepada pemerintahan desa,
lebih dari itu bahkan merupakan salah satu peluang untuk
menciptakan perekat pola hubungan antara pemerintahan
kabupaten dan desa (Gambar 1)”.
Perspekt if ADD Kabupat en X

18. Pemerintahan
Kabupaten
Pemerintahan
DesaBPD
Sosialisasi :
1. Plafon ADD tahun yang
bersangkutan
2. Bobot Desa
Diinformasikan
Pengucuran Dana Desa
Pengajuan ADD
Menghitung
ADD
Menyusun
Rencana
Implementasi
Pemanfaatan ADD
Pertanggung
Jawaban ADD
dalam APBDesa
Penyerahan Laporan
Pertanggung jawaban
Dana Desa
Pertanggung jawaban APBDesa
diterima/ditolak
Diterima terus ke-8
Ditolak kembali ke-6
Kembali ke Urutan 1
untuk tahun
berikutnya
Mekanisme Penyusunan &
Pertanggungjawaban ADD
1
2
3
4
5
6
7
8
9

19. • “Perekat” dapat diwujudkan jika tercipta hubungan
timbal balik yang harmonis melalui umpan balik dari
pengelolaan dan pemanfaatan laporan tahunan ADD
disertakan dalam APBDesa setiap pemerintahan desa
oleh pemerintah kabupaten.
• Akumulasi pelaporan setiap desa yang mengandung
informasi tentang potensi dan kebutuhan tersebut, jika
dicermati, bermanfaat besar sebagai: data dasar dan
masukan (acuan) evaluasi pelaksanaan pembangunan
setiap desa dan pembangunan kabupaten maupun
penyusunan rencana pembangunan tingkat kabupaten
yang sinergis dengan pembangunan tingkat desa pada
tahun berikutnya (masukan lain RAKORBANG),
Gambar 2.
Perspektif ADD Kabupaten X

20. PENGADMINISTRASIAN
PEMBANGUNAN
SEKTORAL
Rencana Pembangunan
DINAS-DINAS (SEKTORAL)
Rencana Pembangunan
Kabupaten
Rencana Pembangunan
DI TINGKAT DESA
BPD
DPRD KABUPATEN
SETUJU/TIDAK
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
DI TINGKAT
DESA
Pertanggung
jawaban
diterima/
ditolak
Mekanisme Penyusunan Program &
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Pembangunan
12
AKUMULASI
Laporan Pertanggung
jawaban Dana Desa
RAKORBANG
KABUPATEN
3
5
7
8
9
STAKEHOLDER
S
KABUPATEN
BUPATI
Penyerahan Laporan
Pertanggung jawaban
Dana Desa
11
PENGADMINIS-
TRASIAN
PEMBANGUNAN
DI TINGKAT
DESA
4
6
10
9
6
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DINAS-
DINAS
3
4
KEPALA DESA
INSPIRASI
MASYARAKA
T

21. !!!Thank’s
Copyright by @
Basecamp 2004
Terima kasiH
Atas perhatiannya