SlideShare a Scribd company logo
1 of 33
TINJAUAN
DARI HUKUM PERDATA
*KESIMPULAN*
POLA KRONOLOGIS SINGKAT :
TANAH HAK MILIK SAH 156 PURN. TNI-AL / PNS-AL

HUKUM TANPA KESUSILAAN ADALAH KEZALIMAN

MORAL / KESUSILAAN TANPA HUKUM ADALAH 
ANARKI ATAU UTOPI
MENCEDERAI “ADAGIUM KEADILAN”
BERBASIS KEBENARAN YAKNI :

- TERJADINYA
PENYALAHGUNAAN
SURAT
KUASA DARI SUATU PIHAK KE PIHAK LAIN 
- YANG MENGAKIBATKAN BERALIHNYA HAK
SESEORANG 
- KEPADA PIHAK LAIN, YANG DILAKUKAN
DENGAN CARA 
- MELAWAN HUKUM OLEH PIHAK “PENERIMA
KUASA”
KINERJA HUKUM
INDONESIA
MENDAPAT SOROTAN TAJAM

TIDAK SEDIKIT YANG DENGAN SINIS.....
 MENGUMPAMAKAN HUKUM INDONESIA..
 SEBAGAI SEDANG SAKIT BERAT DAN...
 SUDAH SEMESTINYA DILARIKAN...........
 KE RUANG GAWAT DARURAT

SKEP PANGDAERAL-IV
No : 4535.1  07 MEI - 1963 & 453.1 15 MEI – 1964

MENETAPKAN
1.
2.

Peraturan tentang Pembagian Tanah bagi para Anggota / Peg. AL
seperti tersebut dalam lampiran SKEP ini.
Peraturan ini berlaku mulai tanggal dikeluarkan

MAKSUD & TUJUAN : (antara lain)
1.

2.
3.

Mencegah adanya tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab &
melanggar hukum (mendapatkan tanah dengan cara tidak sah /
menyerobot)
Berfungsi Sosial
Diharuskan membayar harga tanah tersebut ditambah ongkos-ongkos
balik nama dikemudian hari.
PARA ANGGOTA TNI AL YANG TELAH MENDAPAT PENUNJUK DARI:
PA NITIA

&
DIDASARKAN :
ATAS URUTAN PENDAFTARAN DAN GOLONGAN MASING-MASING

MEMBAYAR :
Rp.70.000,- PERKAPLING DARI “UANG PRIBADI” VIA DINAS TNI-AL/ LANTAMAL SBY

“OBYEK TANAH DI DUKUH PAKIS”
KEWAJIBAN ANGGOTA TNI-AL
1.
MEMBAYAR TANAH PER-KAPLING @300M Rp.70.000 (TUJUH PULUH RIBU RUPIAH)
DIBAYAR SEJAK 1965, DASAR SKEP KODAMAR IV NO. 4535.1 TGL. 7 MEI 1963 KEPADA TNI-AL
2.
MEMBAYAR PATOK BATAS/BOUWBLOK KAPLING TANAH LIDAH KULON @Rp.15.000
(LIMA BELAS RIBU RUPIAH)/ORG, SESUAI TANDA TERIMA AL.TH.1987
3.
MEMBAYAR BIAYA PENGUKURAN DAN PENGAPLINGAN TANAH MILK ANGGOTA TNI-A
LIDAH KULON SBY RP.55.000 (LIMA PULUH LIMAL RIBU RUPIAH)/ORANG.

DASAR : SURAT EDARAN TNI-AL NOMOR : SE/06/IV/1992/SBY TGL. 29 APRIL 1992

PARA ANGGOTA TNI-AL 156 ORANG MENERIMA HAKNYA BERUPA : :
PARA ANGGOTA TNI-AL 156 ORANG MENERIMA HAKNYA BERUPA
NOMOR-NOMOR KAPLING TANAH, SESUAI SKEP DAN LANTAMAL III NO. SKEP/29/IV/1993
NOMOR-NOMOR KAPLING TANAH, SESUAI SKEP DAN LANTAMAL III NO. SKEP/29/IV/1993
TGL . .08 APRIL 1993 TTG. PENGGANTIAN LETAK TANAH KAPLING ANGGOTA TNI-AL
TGL 08 APRIL 1993 TTG. PENGGANTIAN LETAK TANAH KAPLING ANGGOTA TNI-AL
YANG SEMULA DI DUKUH PAKIS DIGANTI DI LIDAH KULON SURABAYA
YANG SEMULA DI DUKUH PAKIS DIGANTI DI LIDAH KULON SURABAYA
1. GUBERNUR JATIM, SESUAI SURAT-NYA KE WALIKOTA SBY TGL.11 NOP 1977
NO. : BKMD/C/REK/077/77 TTG : PERSETUJUAN LOKASI PEMBANGUNAN
PERUMAHAN ANGGOTA DAERAL-4 DI DS. LIDAH KULON, KEC. KARANG PILANG
SBY, SELUAS ± 10 HA.
2. SESUAI BUTIR 1, OLEH WALIKOTA SBY DITERBITKAN SURAT KEPUTUSAN
NO:230 TAHUN 1991 TTG: RENCANA TERINCI KOTA (RENCANA GARIS
SEMPADAN) DAN PERUNTUKAN TANAH DI KEL. LIDAH KULON DAN DIUMUMKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH/ NEGARA SERI D-3 RGL. 11 SEPTEMBER 1991
3.

BERARTI POSISI OBYEK HUKUM TANAH LIDAH KULON SUDAH BENAR DAN
MELEKAT SESUAI UUPA
WALIKOTAMADYA SBY MENGIRIM SURAT KE PANGDAERAL-IV
TGL : 1 AGUSTUS 1974 NO : 6902B/125
PERIHAL :
PENJELASAN MENGENAI TANAH DI DUKUH PAKIS MILIK ANGGOTA TNI-AL

BAHWA :
TANAH DI DUKUH PAKIS (DI SEL. TVRI) TIDAK UNTUK PERUMAHAN ;
TAPI UNTUK “FASUM”, HOTEL, REKREASI DAN AKAN DIUSAHAKA OLEH

PT. SERUNI SURABAYA
SESUAI : IJIN PRINSIP WALIKOTA TGL. 8 MEI 1974 NO. 7804a/195
Walikotamadya Surabaya memberikan “Persetujuan Prinsip Lokasi”
KEPADA :
PT. SERUNI SURABAYA
Jl. Rajawali No. 9 (atas) Surabaya
UNTUK :
Membangun Perumahan Khusus dan Fasilitas Kelengkapannya di
Dukuh Kupang Wonokitri, Kec. Karang Pilang seluas ± 8 Ha sesuai
“PETA SITUASI”
Surat Walikotamadya Surabaya
No. 6902 B/1976 tgl. 20 Agustus 1976
PT. SERUNI SURABAYA mengirim surat kepada :
Walikotamadya Surabaya tanggal 26 Agustus 1976 No. : 344 / G / SN / 76
Perihal: “Penyerahan Tanah”

BERDASARKAN :
1.
Ijin Prinsip Lokasi Walikotamadya No : 6908/176 tgl. 20 Agustus 1976
2.
Surat
Pembebasan
Tanah
No
: 57/SK/T/76 tgl. 23 Agustus 1976
bahwa : “Sebagai ganti tanah TNI-AL yang Kena lokasi tersebut, telahdisiapkan
seluas ± 8,5 Ha di Ds. LIDAH KULON; Kec. Karang Pilang Surabaya.”
3.
Tanah
tersebut
berasal
dari Pembelian / Ganti Rugi Penduduk
Setempat dan Kini sedang dalam penyelesaian dengan Pihak Agraria.

PT. SERUNI SURABAYA
Siap menyerahkan tanah tersebut (di Lidah Kulon) seluas ± 8,5 Ha Kepada :
KADIS TANAH & RUMAH KMS SBY
PT. SERUNI SURABAYA MENDAPAT :
1) IJIN PRINSIP WALIKOTA NO : 6908/176 TGL. 20-08-1976
2) IJIN PEMBEBASAN NO : 57/SK/T/76 TGL. 23-08-1976

PT. SERUNI SURABAYA
MELAPORKAN KE WALIKOTA SURABAYA
TGL.26-08-1976 NO: 344/G/SN/76, HAL : PENYERAHAN TANAH

SUBSTANSINYA :
 SBG GANTI TANAH TNI-AL (DI DUKUH PAKIS) YANG KENA LOKASI, DISIAPKAN
DI LIDAH KULON ± 8,5 HA
 BERASAL DARI PEMBELI-AN/GANTI RUGI PENDUDUK SETEMPAT (LIDAH KULON)
Walikotamadya Surabaya cq. Kadis Tanah & Rumah mengirim surat kepada :
Pangdaeral IV tgl. 1 September 1976 Nomor : 7804/5352/PU/BM/76

Perihal : Penyerahan Tanah
SUBSTANSINYA :
1.
1976
2.

REF : Surat Dirut PT. SERUNI Surabaya No. 344/G/SN/76 tgl. 26 Agustus
Perihal : Penyerahan Tanah.
Mohon Pertimbangan/ Pendapat :

APAKAH :
Lokasi Tanah untuk Rencana Penggantian Tanah TNI AL Tahap II yang telah disediakan oleh :

PT.

SERUNI

Surabaya
 DAPAT

di  “LIDAH KULON” seluas ± 8,5 Ha
DISETUJUI atau TIDAK ?
PANGDAERAL-4 mengirim surat kepada Walikotamadya Surabaya
Tanggal 09 September 1976 No B.185/04/17/7/Set

PERIHAL :
Penggantian Tanah TNI-AL di Dukuh Pakis dan Penyerahan Tanah
TNI-AL Kenjeran untuk perluasan T.H.P.

SUBSTANSI POKOK :
Prinsip Daeral-4 menyetujui dan agar KMS mengirimkan gambar tanah lengkap
dengan batas-batas & Bouwbloknya di Desa Lidah Kulon Surabaya, seluas ± 8,5 Ha
Kepada Daeral-4 sbg Kompensasi Tahap II.

Biaya Pengukuran, Pematokan dan Surat Ukur Tanah Pengganti dengan
ditanggung KMS (Permohonan).

Untuk Tanah-Tanah Kapling Pengganti di Simomulyo dan Lidah Kulon,
Daeral-4 menghendaki agar :
- Hak atas tanah adalah Hak Milik
- Tukar menukar diikuti sertakan pula surat-surat petok D-nya/SHM

PANGDAERAL-4 MENGIRIM SURAT KE WALIKOTAMADYA SURABAYA
TANGGAL 19 DESEMBER 1977 NO . : B.185/04/17/7/SET
HAL PENGGANTIAN TANAH TNI-AL DI DUKUH PAKIS & PENYERRAHAN
TANAH TNI-AL KENJERAN UNTUK PERLUASAN THP (TAMAN HIBURAN PANTAI)

BERARTI :

TANAH TNI-AL
SURABAYA UNTUK THP.


KENJE-RAN

YG

DISERAHKAN

KE PEMKOT KODYA

SEDANG TANAH TNI-AL DI DUKUH PAKIS DITUKAR DI LIDAH KULON
DAFTAR LUAS TANAH KEL. LIDAH KULON DIBUAT OLEH KA. SUB
DIREKTORAT AGRARIA SURABAYA AN.PAIDAN CS 35 ORANG,
TERDIRI :

1. TANAH YASAN
2. TANAH EX.HGB

: 50.79M ALAS HAK : PETOK
: 41.351M ALAS HAK:B.SEB/LIDAH KULON

JML LUAS TOTAL:92.150M

25 Oktober 1976
OLEH KADES LIDAH KULON TELAH DIUMUMKAN
KE PENDUDUDUK PEMILK TANAH (YBS)
PANGDAERAL-4/TNI-AL dengan PT. SERUNI Surabaya mengikatkan diri dalam Perjanjian dihadapan

Notaris ST. Sindhunata, SH No : 78 tgl. 17 Nopember 1976

Perihal :
Akte Perjanjian Tukar Menukar Tanah Dukuh Pakis di Lidah Kulon.

TIDAK BERTENTANGAN dengan :
UU-RI Nomor : 5/1960 (UUPA) & Peraturan Pelaksanaanya

FUNGSI TNI-AL
TETAP sebagai Koordinator saja
“Bukan”
Pemilik Asset
PIHAK I : PANGDAERAL 4
PIHAK II : PT. SERUNI SURABAYA
PERIHAL : TUKAR MENUKAR TANAH DUKUH PAKIS DI
TUKAR DI LIDAH KULON SELUAS ±8,53 HA i

MENDASARKAN PADA :
1. SURAT KUASA (DARI TNI-AL BUKAN SPRIN)
2. SKEP WALIKOTA TGL 23-08-1976 NO : 57/SK/T/76
3. IJIN PRINSIP KODYA SBY, TGL. 20-08-1976 NO.6902B/76
4. PETA SITUASI TANAH LIDAH KULON TGL. 11-11-76
5. PETA SITUASI TANAH DUKUH PAKIS TGL.02-09-76
SESUAI UU-RI TH.1960 (UUPA) JO. PP-RI NO: 10 TAHUN 1961
TENTANG :
PENDAFTARAN TANAH DIUBAH DG PP-RI NO : 24 TH 1997 PASAL 37 AYAT (1)
PANGDAERAL-4 Mengirim Surat ke Bapak GUBERNUR KDH TK-I JATIM
Tanggal 25 Nopember 1976 No. : B.235/04-174/set
Perihal : Permohonan Ijin Lokasi

SUBTANSI POKOK
1.
BAHWA : Tanah Negara Milk Anggota TNI-Al yang pengurusannya DIKOORDINIR
OLEH daeral-4 yaitu :
 Tanah di DUKUH PAKIS (selatan TV) yang
sedianya
untuk
Perumahan
Anggota tersebut, akan diganti dengan tanah yang terletak di LIDAH KULON,
luasnya ± 10 Ha.
2.
BAHWA : DAERAL-4 menyetujui Penggantian Tanah tersebut serta persyaratan
yang telah ditetapkan bersama.
3.
BAHWA : DAERAL-4 memohon agar dapatnya diberikan Ijin Lokasi atas tanah
seluas ± 10 Ha, terletak di Desa Lidah Kulon, Kec. Karang Pilang Surabaya
PANGDAERAL - 7 MENGIRIM SURAT KE WALIKOTAMADYA SURABAYA
TANGGAL 19 DESEMBER 76 NO : B.246/04/17/56/SET
PERIHAL :
PENUNJUKAN CALON-CALON PEMILIK KAPLING DI SIMO-MULYO & LIDAH KULON
UNTUK ANGGOTA-ANGGTA TNI-AL

SUBSTANSI POKOK :
TANAH PENGGANTI DI LIDAH KULON SELUAS ± 8,5 HA, DALAM PENYELESAIAN
SURAT TANAH-NYA OLEH
DAERAH-4 DAN PT.SERUNI SURABAYA

BERARTI :
DALAM PROSES PENYELESAIAN DIKANTOR BPN KOTA SURABAYA
PERIHAL : PENGGANTIAN TANAH KAPLING GUNUNGSARI SURABAYA
KEPADA : KOMANDAN KOTPS MARINIR DI JAKARTA

SUBSTANSINYA :
1.
TANAH DI DUKUH PAKIS GUNUNGSARI SBY SELUAS ± 17 HA, TAHUN 1964 DIADAKAN PEMETAAN
MENJADI 268 KAPLING @ 500 M (20 X 25 M ) DAN TELAH DIBAYAR OLEH MASING-MASING ANGGOTA TNIAL(TINGKAT PERWIRA SAAT ITU) TH.1965 SEBESAR RP.70.000,2.
BERDASARKAN SURAT KMS NO. PK.7804/292/74 TGL.03-07-1974 DITETAPKAN BAHWA AREAL
TERSEBUT UNTUK FASUM, BUKAN UNTUK PERUMAHAN DAN PARA ANGGOTA TNI-AL AKAN MENDAPAT GANTINYA
DI 2 (DUA) TEMPAT YAITU : DS.SIMUMOLYO DAN DS. LIDAH KULON.
3.
SESUAI KETENTUAN DI KMS MAKA SETIAP AREAL TANAH YANG DIPERGUNAKAN PERUMAHAN
HARUS DISEDIAKAN = 40% UNTUK FASUM, SEHINGGA MENGURANGI LUAS TIAP KAPPLING YAITU DI SIMOMULYO
DIRENCANAKAN LUAS PER-KAPPLING ±300 M²,DI LIDAH KULON YANG LETAKNYA LEBIH JAUH, DIRENCANAKAN
LUAS PER-KAPPLING± 500M²
4.
TANAH DI DUKUH PAKIS GUNUNGSARI MASIH ADA PERSOALAN-PERSOALAN SOAL BIAYA MAKA
MEMERLUKAN WAKTU.

SUBSTANSI :
SURAY WALIKOTA SURABAYA KE GUBERNUR JATIM Cq. KETUA BKPMD JATIM TANGGAL 1 DESEMBER
1976 NO. : 6902B/258 PERIHAL : PERMOHONAN REKOMENDASI PEMBELIAN TANAH UNTUK KOMPLEKS
PERUMAHAN ANGGOTA DAERAL-4

DASAR:
SURAT PANGDAERAL-4 TGL. 11-09-1976 NO : B.187/04/17/7/SET, PERIHAL ; PERMOHONAN IJIN
PRINSIP PENGGUNAAN TANAH LIDAH KULON UNTUK PERUMAHAN, SELUAS
HA DI LIDAH KULON UNTUK
PERUMAHAN ANGGOTA
DASAR : SURAT WALIKOTA SURABAYA TANGGAL 21-04-1977 NO.7804A/384
HAL : TANAH TNI-AL DUKUH PAKIS SURABAYA KEPADA GUBERNUR JATIM
SUBSTANSI POKOK :
DASAR SURAT PERSETUJUAN PRINSIP LOKASI DARI WALIKOTA SURABAYA KEPADA
PT. SERUNI SURABAYA TGL. 20-08-1976 NO. 6902B/176 DIATAS TANAH TNI-AL DI
DUKUH PAKIS ± 8 HA.
SEBAGAI PENGGANTI TANAH TNI-AL, PT. SERUNI TELAH MENYEDIAKAN TANAH
SELUAS ± 8,5 HA DI LIDAH KULON, SESUAI SURAT PT. SERUNI KEPADA WALIKOTA
SURABAYA NO : 344/G/SN/76 TGL. 26-08-1976 DAN TNI-AL MENYATAKAN
PERSETUJUANNYA UNTUK DIGANTI DI LIDAH KULON ± 8,5 HA TERSEBUT, SESUAI
SURAT PANGDAERAL-4 TGL. 09-09-1976 NO. B/185/C4/17/1/SET  “TANAH DI LIDAH
KULON DALAM PENGUASAAN TNI-AL”
DASAR : SURAT WALIKOTA SURABAYA KPD PANGDAERAL-4 TANGGAL 22-10-1976
HAL : PENYELESAIAN ATAS TANAH TNI- AL DI DUKUH PAKIS, BAHWA KMS DATI II
SURABAYA DALAM PROSES TUKAR MENUKAR TANAH ANTARA TNI-AL DENGAN
PT. SERUNI;
BERDASARKAN PERATURAN MENDAGRI NO : 5 TAHUN 1974 PASAL 12 AYAT 1 
MENDAGRI SEBAGAI PENGAWAS

BERARTI : TUKAR MENUKAR TANAH SESUAI AKTA NOTARIS NO. 78
TANGGAL 17 NOPEMBER 1976 ADALAH SAH DAN BENAR SESUAI UUPA

(TIDAK DIRUGIKAN LAGI)
KOMANDAN LANTAMAL IV LAKSMA TNI SUHERMAN MENERBITKAN SKEP
NOMOR : 29/IV/1993 TENTANG PENGGANTIAN LETAK TANAH KAPPLING ANGGOTA
TNI- AL YANG SEMULA DI DUKUH PAKIS DIGANTI DI LIDAH KULON SURABAYA

PESERTA
DAFTAR LAPIRAN PEMILIK KAPLING TANAH SEJUMLAH : 156 ORANG PEMILIK ATAU
159 KAPLING, URUT NOMOR 1 (SATU) TERDAFTAR : NAMA “ LAKSAMANA TANTO
KOESWANTO “PEMILIK KAPLING TANAH NO. 1 DAN NO.2
FORMULIR BPN :
MODEL “A” NO : 2216 - AGRARIA : 1-9-1976 NO.B/1200/04/17/32/LANT.III, 29-09-1994
PERMOHONAN PEMBUATAN SERTIFIKAT
HAK ATAS TANAH

PERMOHONAN SKPT/GS/SALINAN PETA

OLEH :

OLEH :

A. DJOEPRI DARI PT. SERUNI AN.TNIAL / DISPUT DAERAL-IV
MACAM PERMOHONAN :
PENDAFTARAN/ KONVERSI / PERIHAL HAL /
PERMOHONAN
SERTIFIKAT
P.LL
;
TANAH
YASAN/NEGARA DI LIDAH KULON LUAS 85.000M²
NAMA DAN ALAMAT PENERIMA HAK :
TNI- AL/DISPUT TELAH DIBAYAT DP RP.200.000 (DUA
RATUS RIBU RUPIAH)
DAFTAR ISIAN 305 : 2277/1976
DAFTAR ISIAN 302 : 50/PLL/1676
TGL. 1-9-1976
KHUSUS
DIPERGUNAKAN
UNTUK
PERMOHONAN
SERTIFIKAT
TIDAK
DAPAT
DIPERGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN LAIN

TERBUKTI KANTOR PERTANAHAN TIDAK

-

MURDANI LAKSMA TNI DAN LANTAMAL III
UNTUK DAN ATAS NAMA :
TANTO KOESWANTO LAKSAMANA TNI

DKK 156
ORANG
TANAH YANG DIMOHON : “LIDAH KULON”
LUAS : 85 M2
DAFTAR ISIAN (DI) TGL. 26 OKT 1994
NOMOR : 12728 S/D 12883/94
DIBAYAR LUNAS : 25 OKTOBER 1994
1)
RP. 7.476.000 UNTUK DAFTAR ISIAN 302
NO.
12728 S/D 12883/94 156 SKPT/PLL.KAL PETA /
KEL. LIDAH KULON
2)
UANG PENGGANTI BIAYA
CETAK
LEMBAR
ISIAN 150 SKPT RP.444.600 (EMPAT
RATUS
EMPAT PULUH EMPAT RIBU ENAM
RATUS
MEMPROSES TUNTAS  ADA APA INI ?
RUPIAH)
LAKSMA TNI MURDANI KOMANDAN LANTAMAL III UNTUK DAN ATAS NAMA LAKSAMANA TNI
TANTO KOESWANTO DKK 156 ORG ANGGOTA TNI-AL MENGAJUKAN PERMOHONAN
SKPT/GS/SALINAN PETA KE KANTOR BPN KOTA SBY VIA FORMULIR BPN
NO. B/1200/04/17/32/LANT/III ATAS TANAH SELUAS ± 8,5 HA DI KEL. LIDAH KULON,
SESUAI KODE : D.I.302 TGL. 26-10-1994 NO:12728 S/D 12883/94.

OLEH LAKSAMANA TNI TANTO KOESWANTO TELAH DIBAYAR LUNAS YAITU :
1) Rp. 7.476.000,- PELUNASAN SKPTNO. 127728 S/D 12888/94
2) Rp. 446.600,- PELUNASAN UANG PENGGANTI BIAYA CETAK LEMBAR ISIAN 156 SKPT.

TERBUKTI :
BPN

KOTA

SBY

TIDAK MEMPROSES DAN TNI AL/DAERAL-4/LANTAMAL III (V) JUGA
TIDAK PRO-AKTIF SBG KOORDINATOR
DASAR:
SURAT KMS SURABAYA Cq. KADIS TANAH & RUMAH TGL. 11 MARET 1974
NOMOR : 7804/1567/PU/RM/74
PERIHAL : PENYELESAIAN TANAH A.L.R.I DUKUH PAKIS, KEPADA PANGDAERAL-4

KAMI SAMPAIKAN COPY SURAT DARI KADIS PERENCANAAN & TATA KOTA KMS
SBY PERIHAL : PENYELESAIAN “PENGGANTIAN LOKASI” TANAH TNI-AL
DARI DUKUH PAKIS KE LIDAH KULON SBY, UNTUK SEMENTARA
DAPAT DIGUNAKAN SEPERLUNYA
MOTTO :
*SALUS POPULASI SUPREMA LEX*

ARTINYA :
“KESELAMATAN RAKYAT ADALAH”
*HUKUM YANG TERTINGGI*

JANGAN ADA DUSTA DIANTARA KITA

More Related Content

What's hot

Pp 11 2010 penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar
Pp 11 2010 penertiban dan pendayagunaan tanah terlantarPp 11 2010 penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar
Pp 11 2010 penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar
People Power
 
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Leks&Co
 
Hukum acara-pengujian-uu-agung
Hukum acara-pengujian-uu-agungHukum acara-pengujian-uu-agung
Hukum acara-pengujian-uu-agung
Kurniati Mj
 
Permenegagraria 3 1999
Permenegagraria 3 1999Permenegagraria 3 1999
Permenegagraria 3 1999
taraepen
 
Permen no.13 2016 tata cara orang asing
Permen no.13 2016 tata cara orang asingPermen no.13 2016 tata cara orang asing
Permen no.13 2016 tata cara orang asing
ahmad jaeni
 

What's hot (20)

Pp 11 2010 penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar
Pp 11 2010 penertiban dan pendayagunaan tanah terlantarPp 11 2010 penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar
Pp 11 2010 penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar
 
Materi pengadaan tanah
Materi pengadaan tanahMateri pengadaan tanah
Materi pengadaan tanah
 
Tanah Terlantar (Hak Atas Tanah)
Tanah Terlantar (Hak Atas Tanah)Tanah Terlantar (Hak Atas Tanah)
Tanah Terlantar (Hak Atas Tanah)
 
Hukum agraria
Hukum agrariaHukum agraria
Hukum agraria
 
Uu 11 1958
Uu 11 1958Uu 11 1958
Uu 11 1958
 
UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Dasar Agraria
UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Dasar AgrariaUU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Dasar Agraria
UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Dasar Agraria
 
PP Nomor 2 Tahun 2021
PP Nomor 2 Tahun 2021PP Nomor 2 Tahun 2021
PP Nomor 2 Tahun 2021
 
Permen 18-2016- Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian
Permen 18-2016- Pengendalian Penguasaan Tanah PertanianPermen 18-2016- Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian
Permen 18-2016- Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian
 
Kebijakan Umum Pengadaan Tanah di Indonesia
Kebijakan Umum Pengadaan Tanah di IndonesiaKebijakan Umum Pengadaan Tanah di Indonesia
Kebijakan Umum Pengadaan Tanah di Indonesia
 
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
 
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
 
Hukum acara-pengujian-uu-agung
Hukum acara-pengujian-uu-agungHukum acara-pengujian-uu-agung
Hukum acara-pengujian-uu-agung
 
Peraturan Presiden No. 36 Tahumn 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaa...
Peraturan Presiden No. 36 Tahumn 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaa...Peraturan Presiden No. 36 Tahumn 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaa...
Peraturan Presiden No. 36 Tahumn 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaa...
 
Permenegagraria 3 1999
Permenegagraria 3 1999Permenegagraria 3 1999
Permenegagraria 3 1999
 
Hukum pertanahan indonesia
Hukum pertanahan indonesiaHukum pertanahan indonesia
Hukum pertanahan indonesia
 
Perpres65thn2006pengadaan Tanah
Perpres65thn2006pengadaan TanahPerpres65thn2006pengadaan Tanah
Perpres65thn2006pengadaan Tanah
 
Agraria pengelolaan
Agraria pengelolaanAgraria pengelolaan
Agraria pengelolaan
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Hukum agraria
 
Permen no.13 2016 tata cara orang asing
Permen no.13 2016 tata cara orang asingPermen no.13 2016 tata cara orang asing
Permen no.13 2016 tata cara orang asing
 
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
 

Similar to Kasus Tanah Lidh Kulon hukum perdata (11)

Hukum Agraria
Hukum AgrariaHukum Agraria
Hukum Agraria
 
Resume singkat Kasus Sengketa Tanah Lidah Kulon
Resume singkat Kasus Sengketa Tanah Lidah KulonResume singkat Kasus Sengketa Tanah Lidah Kulon
Resume singkat Kasus Sengketa Tanah Lidah Kulon
 
Agraria fh uaj
Agraria fh uajAgraria fh uaj
Agraria fh uaj
 
LANDREFORM.pptx
LANDREFORM.pptxLANDREFORM.pptx
LANDREFORM.pptx
 
Paparan FIX.ppt
Paparan FIX.pptPaparan FIX.ppt
Paparan FIX.ppt
 
PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF KANTAH CIAMIS 2021.pptx
PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF KANTAH CIAMIS 2021.pptxPERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF KANTAH CIAMIS 2021.pptx
PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF KANTAH CIAMIS 2021.pptx
 
Surat pernyataan pengalihan
Surat pernyataan pengalihanSurat pernyataan pengalihan
Surat pernyataan pengalihan
 
Surat pernyataan pengalihan
Surat pernyataan pengalihanSurat pernyataan pengalihan
Surat pernyataan pengalihan
 
Surat pernyataan pengalihan
Surat pernyataan pengalihanSurat pernyataan pengalihan
Surat pernyataan pengalihan
 
SURAT PERNYATAAN PELEPASAN TANAH GARAPAN DARI HASRIKE CANDRA.docx
SURAT PERNYATAAN PELEPASAN TANAH GARAPAN DARI HASRIKE CANDRA.docxSURAT PERNYATAAN PELEPASAN TANAH GARAPAN DARI HASRIKE CANDRA.docx
SURAT PERNYATAAN PELEPASAN TANAH GARAPAN DARI HASRIKE CANDRA.docx
 
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi BantenPeluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
 

Kasus Tanah Lidh Kulon hukum perdata

  • 1.
  • 3. *KESIMPULAN* POLA KRONOLOGIS SINGKAT : TANAH HAK MILIK SAH 156 PURN. TNI-AL / PNS-AL HUKUM TANPA KESUSILAAN ADALAH KEZALIMAN MORAL / KESUSILAAN TANPA HUKUM ADALAH  ANARKI ATAU UTOPI
  • 4. MENCEDERAI “ADAGIUM KEADILAN” BERBASIS KEBENARAN YAKNI : - TERJADINYA PENYALAHGUNAAN SURAT KUASA DARI SUATU PIHAK KE PIHAK LAIN  - YANG MENGAKIBATKAN BERALIHNYA HAK SESEORANG  - KEPADA PIHAK LAIN, YANG DILAKUKAN DENGAN CARA  - MELAWAN HUKUM OLEH PIHAK “PENERIMA KUASA”
  • 5.
  • 6. KINERJA HUKUM INDONESIA MENDAPAT SOROTAN TAJAM TIDAK SEDIKIT YANG DENGAN SINIS.....  MENGUMPAMAKAN HUKUM INDONESIA..  SEBAGAI SEDANG SAKIT BERAT DAN...  SUDAH SEMESTINYA DILARIKAN...........  KE RUANG GAWAT DARURAT 
  • 7. SKEP PANGDAERAL-IV No : 4535.1  07 MEI - 1963 & 453.1 15 MEI – 1964 MENETAPKAN 1. 2. Peraturan tentang Pembagian Tanah bagi para Anggota / Peg. AL seperti tersebut dalam lampiran SKEP ini. Peraturan ini berlaku mulai tanggal dikeluarkan MAKSUD & TUJUAN : (antara lain) 1. 2. 3. Mencegah adanya tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab & melanggar hukum (mendapatkan tanah dengan cara tidak sah / menyerobot) Berfungsi Sosial Diharuskan membayar harga tanah tersebut ditambah ongkos-ongkos balik nama dikemudian hari.
  • 8. PARA ANGGOTA TNI AL YANG TELAH MENDAPAT PENUNJUK DARI: PA NITIA & DIDASARKAN : ATAS URUTAN PENDAFTARAN DAN GOLONGAN MASING-MASING MEMBAYAR : Rp.70.000,- PERKAPLING DARI “UANG PRIBADI” VIA DINAS TNI-AL/ LANTAMAL SBY “OBYEK TANAH DI DUKUH PAKIS”
  • 9. KEWAJIBAN ANGGOTA TNI-AL 1. MEMBAYAR TANAH PER-KAPLING @300M Rp.70.000 (TUJUH PULUH RIBU RUPIAH) DIBAYAR SEJAK 1965, DASAR SKEP KODAMAR IV NO. 4535.1 TGL. 7 MEI 1963 KEPADA TNI-AL 2. MEMBAYAR PATOK BATAS/BOUWBLOK KAPLING TANAH LIDAH KULON @Rp.15.000 (LIMA BELAS RIBU RUPIAH)/ORG, SESUAI TANDA TERIMA AL.TH.1987 3. MEMBAYAR BIAYA PENGUKURAN DAN PENGAPLINGAN TANAH MILK ANGGOTA TNI-A LIDAH KULON SBY RP.55.000 (LIMA PULUH LIMAL RIBU RUPIAH)/ORANG. DASAR : SURAT EDARAN TNI-AL NOMOR : SE/06/IV/1992/SBY TGL. 29 APRIL 1992 PARA ANGGOTA TNI-AL 156 ORANG MENERIMA HAKNYA BERUPA : : PARA ANGGOTA TNI-AL 156 ORANG MENERIMA HAKNYA BERUPA NOMOR-NOMOR KAPLING TANAH, SESUAI SKEP DAN LANTAMAL III NO. SKEP/29/IV/1993 NOMOR-NOMOR KAPLING TANAH, SESUAI SKEP DAN LANTAMAL III NO. SKEP/29/IV/1993 TGL . .08 APRIL 1993 TTG. PENGGANTIAN LETAK TANAH KAPLING ANGGOTA TNI-AL TGL 08 APRIL 1993 TTG. PENGGANTIAN LETAK TANAH KAPLING ANGGOTA TNI-AL YANG SEMULA DI DUKUH PAKIS DIGANTI DI LIDAH KULON SURABAYA YANG SEMULA DI DUKUH PAKIS DIGANTI DI LIDAH KULON SURABAYA
  • 10. 1. GUBERNUR JATIM, SESUAI SURAT-NYA KE WALIKOTA SBY TGL.11 NOP 1977 NO. : BKMD/C/REK/077/77 TTG : PERSETUJUAN LOKASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN ANGGOTA DAERAL-4 DI DS. LIDAH KULON, KEC. KARANG PILANG SBY, SELUAS ± 10 HA. 2. SESUAI BUTIR 1, OLEH WALIKOTA SBY DITERBITKAN SURAT KEPUTUSAN NO:230 TAHUN 1991 TTG: RENCANA TERINCI KOTA (RENCANA GARIS SEMPADAN) DAN PERUNTUKAN TANAH DI KEL. LIDAH KULON DAN DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH/ NEGARA SERI D-3 RGL. 11 SEPTEMBER 1991 3. BERARTI POSISI OBYEK HUKUM TANAH LIDAH KULON SUDAH BENAR DAN MELEKAT SESUAI UUPA
  • 11.
  • 12.
  • 13. WALIKOTAMADYA SBY MENGIRIM SURAT KE PANGDAERAL-IV TGL : 1 AGUSTUS 1974 NO : 6902B/125 PERIHAL : PENJELASAN MENGENAI TANAH DI DUKUH PAKIS MILIK ANGGOTA TNI-AL BAHWA : TANAH DI DUKUH PAKIS (DI SEL. TVRI) TIDAK UNTUK PERUMAHAN ; TAPI UNTUK “FASUM”, HOTEL, REKREASI DAN AKAN DIUSAHAKA OLEH PT. SERUNI SURABAYA SESUAI : IJIN PRINSIP WALIKOTA TGL. 8 MEI 1974 NO. 7804a/195
  • 14. Walikotamadya Surabaya memberikan “Persetujuan Prinsip Lokasi” KEPADA : PT. SERUNI SURABAYA Jl. Rajawali No. 9 (atas) Surabaya UNTUK : Membangun Perumahan Khusus dan Fasilitas Kelengkapannya di Dukuh Kupang Wonokitri, Kec. Karang Pilang seluas ± 8 Ha sesuai “PETA SITUASI” Surat Walikotamadya Surabaya No. 6902 B/1976 tgl. 20 Agustus 1976
  • 15. PT. SERUNI SURABAYA mengirim surat kepada : Walikotamadya Surabaya tanggal 26 Agustus 1976 No. : 344 / G / SN / 76 Perihal: “Penyerahan Tanah” BERDASARKAN : 1. Ijin Prinsip Lokasi Walikotamadya No : 6908/176 tgl. 20 Agustus 1976 2. Surat Pembebasan Tanah No : 57/SK/T/76 tgl. 23 Agustus 1976 bahwa : “Sebagai ganti tanah TNI-AL yang Kena lokasi tersebut, telahdisiapkan seluas ± 8,5 Ha di Ds. LIDAH KULON; Kec. Karang Pilang Surabaya.” 3. Tanah tersebut berasal dari Pembelian / Ganti Rugi Penduduk Setempat dan Kini sedang dalam penyelesaian dengan Pihak Agraria. PT. SERUNI SURABAYA Siap menyerahkan tanah tersebut (di Lidah Kulon) seluas ± 8,5 Ha Kepada : KADIS TANAH & RUMAH KMS SBY
  • 16. PT. SERUNI SURABAYA MENDAPAT : 1) IJIN PRINSIP WALIKOTA NO : 6908/176 TGL. 20-08-1976 2) IJIN PEMBEBASAN NO : 57/SK/T/76 TGL. 23-08-1976 PT. SERUNI SURABAYA MELAPORKAN KE WALIKOTA SURABAYA TGL.26-08-1976 NO: 344/G/SN/76, HAL : PENYERAHAN TANAH SUBSTANSINYA :  SBG GANTI TANAH TNI-AL (DI DUKUH PAKIS) YANG KENA LOKASI, DISIAPKAN DI LIDAH KULON ± 8,5 HA  BERASAL DARI PEMBELI-AN/GANTI RUGI PENDUDUK SETEMPAT (LIDAH KULON)
  • 17. Walikotamadya Surabaya cq. Kadis Tanah & Rumah mengirim surat kepada : Pangdaeral IV tgl. 1 September 1976 Nomor : 7804/5352/PU/BM/76 Perihal : Penyerahan Tanah SUBSTANSINYA : 1. 1976 2. REF : Surat Dirut PT. SERUNI Surabaya No. 344/G/SN/76 tgl. 26 Agustus Perihal : Penyerahan Tanah. Mohon Pertimbangan/ Pendapat : APAKAH : Lokasi Tanah untuk Rencana Penggantian Tanah TNI AL Tahap II yang telah disediakan oleh : PT. SERUNI Surabaya  DAPAT di  “LIDAH KULON” seluas ± 8,5 Ha DISETUJUI atau TIDAK ?
  • 18. PANGDAERAL-4 mengirim surat kepada Walikotamadya Surabaya Tanggal 09 September 1976 No B.185/04/17/7/Set PERIHAL : Penggantian Tanah TNI-AL di Dukuh Pakis dan Penyerahan Tanah TNI-AL Kenjeran untuk perluasan T.H.P. SUBSTANSI POKOK : Prinsip Daeral-4 menyetujui dan agar KMS mengirimkan gambar tanah lengkap dengan batas-batas & Bouwbloknya di Desa Lidah Kulon Surabaya, seluas ± 8,5 Ha Kepada Daeral-4 sbg Kompensasi Tahap II.  Biaya Pengukuran, Pematokan dan Surat Ukur Tanah Pengganti dengan ditanggung KMS (Permohonan).  Untuk Tanah-Tanah Kapling Pengganti di Simomulyo dan Lidah Kulon, Daeral-4 menghendaki agar : - Hak atas tanah adalah Hak Milik - Tukar menukar diikuti sertakan pula surat-surat petok D-nya/SHM 
  • 19. PANGDAERAL-4 MENGIRIM SURAT KE WALIKOTAMADYA SURABAYA TANGGAL 19 DESEMBER 1977 NO . : B.185/04/17/7/SET HAL PENGGANTIAN TANAH TNI-AL DI DUKUH PAKIS & PENYERRAHAN TANAH TNI-AL KENJERAN UNTUK PERLUASAN THP (TAMAN HIBURAN PANTAI) BERARTI :  TANAH TNI-AL SURABAYA UNTUK THP.  KENJE-RAN YG DISERAHKAN KE PEMKOT KODYA SEDANG TANAH TNI-AL DI DUKUH PAKIS DITUKAR DI LIDAH KULON
  • 20. DAFTAR LUAS TANAH KEL. LIDAH KULON DIBUAT OLEH KA. SUB DIREKTORAT AGRARIA SURABAYA AN.PAIDAN CS 35 ORANG, TERDIRI : 1. TANAH YASAN 2. TANAH EX.HGB : 50.79M ALAS HAK : PETOK : 41.351M ALAS HAK:B.SEB/LIDAH KULON JML LUAS TOTAL:92.150M 25 Oktober 1976 OLEH KADES LIDAH KULON TELAH DIUMUMKAN KE PENDUDUDUK PEMILK TANAH (YBS)
  • 21. PANGDAERAL-4/TNI-AL dengan PT. SERUNI Surabaya mengikatkan diri dalam Perjanjian dihadapan Notaris ST. Sindhunata, SH No : 78 tgl. 17 Nopember 1976 Perihal : Akte Perjanjian Tukar Menukar Tanah Dukuh Pakis di Lidah Kulon. TIDAK BERTENTANGAN dengan : UU-RI Nomor : 5/1960 (UUPA) & Peraturan Pelaksanaanya FUNGSI TNI-AL TETAP sebagai Koordinator saja “Bukan” Pemilik Asset
  • 22. PIHAK I : PANGDAERAL 4 PIHAK II : PT. SERUNI SURABAYA PERIHAL : TUKAR MENUKAR TANAH DUKUH PAKIS DI TUKAR DI LIDAH KULON SELUAS ±8,53 HA i MENDASARKAN PADA : 1. SURAT KUASA (DARI TNI-AL BUKAN SPRIN) 2. SKEP WALIKOTA TGL 23-08-1976 NO : 57/SK/T/76 3. IJIN PRINSIP KODYA SBY, TGL. 20-08-1976 NO.6902B/76 4. PETA SITUASI TANAH LIDAH KULON TGL. 11-11-76 5. PETA SITUASI TANAH DUKUH PAKIS TGL.02-09-76 SESUAI UU-RI TH.1960 (UUPA) JO. PP-RI NO: 10 TAHUN 1961 TENTANG : PENDAFTARAN TANAH DIUBAH DG PP-RI NO : 24 TH 1997 PASAL 37 AYAT (1)
  • 23. PANGDAERAL-4 Mengirim Surat ke Bapak GUBERNUR KDH TK-I JATIM Tanggal 25 Nopember 1976 No. : B.235/04-174/set Perihal : Permohonan Ijin Lokasi SUBTANSI POKOK 1. BAHWA : Tanah Negara Milk Anggota TNI-Al yang pengurusannya DIKOORDINIR OLEH daeral-4 yaitu :  Tanah di DUKUH PAKIS (selatan TV) yang sedianya untuk Perumahan Anggota tersebut, akan diganti dengan tanah yang terletak di LIDAH KULON, luasnya ± 10 Ha. 2. BAHWA : DAERAL-4 menyetujui Penggantian Tanah tersebut serta persyaratan yang telah ditetapkan bersama. 3. BAHWA : DAERAL-4 memohon agar dapatnya diberikan Ijin Lokasi atas tanah seluas ± 10 Ha, terletak di Desa Lidah Kulon, Kec. Karang Pilang Surabaya
  • 24. PANGDAERAL - 7 MENGIRIM SURAT KE WALIKOTAMADYA SURABAYA TANGGAL 19 DESEMBER 76 NO : B.246/04/17/56/SET PERIHAL : PENUNJUKAN CALON-CALON PEMILIK KAPLING DI SIMO-MULYO & LIDAH KULON UNTUK ANGGOTA-ANGGTA TNI-AL SUBSTANSI POKOK : TANAH PENGGANTI DI LIDAH KULON SELUAS ± 8,5 HA, DALAM PENYELESAIAN SURAT TANAH-NYA OLEH DAERAH-4 DAN PT.SERUNI SURABAYA BERARTI : DALAM PROSES PENYELESAIAN DIKANTOR BPN KOTA SURABAYA
  • 25. PERIHAL : PENGGANTIAN TANAH KAPLING GUNUNGSARI SURABAYA KEPADA : KOMANDAN KOTPS MARINIR DI JAKARTA SUBSTANSINYA : 1. TANAH DI DUKUH PAKIS GUNUNGSARI SBY SELUAS ± 17 HA, TAHUN 1964 DIADAKAN PEMETAAN MENJADI 268 KAPLING @ 500 M (20 X 25 M ) DAN TELAH DIBAYAR OLEH MASING-MASING ANGGOTA TNIAL(TINGKAT PERWIRA SAAT ITU) TH.1965 SEBESAR RP.70.000,2. BERDASARKAN SURAT KMS NO. PK.7804/292/74 TGL.03-07-1974 DITETAPKAN BAHWA AREAL TERSEBUT UNTUK FASUM, BUKAN UNTUK PERUMAHAN DAN PARA ANGGOTA TNI-AL AKAN MENDAPAT GANTINYA DI 2 (DUA) TEMPAT YAITU : DS.SIMUMOLYO DAN DS. LIDAH KULON. 3. SESUAI KETENTUAN DI KMS MAKA SETIAP AREAL TANAH YANG DIPERGUNAKAN PERUMAHAN HARUS DISEDIAKAN = 40% UNTUK FASUM, SEHINGGA MENGURANGI LUAS TIAP KAPPLING YAITU DI SIMOMULYO DIRENCANAKAN LUAS PER-KAPPLING ±300 M²,DI LIDAH KULON YANG LETAKNYA LEBIH JAUH, DIRENCANAKAN LUAS PER-KAPPLING± 500M² 4. TANAH DI DUKUH PAKIS GUNUNGSARI MASIH ADA PERSOALAN-PERSOALAN SOAL BIAYA MAKA MEMERLUKAN WAKTU. SUBSTANSI : SURAY WALIKOTA SURABAYA KE GUBERNUR JATIM Cq. KETUA BKPMD JATIM TANGGAL 1 DESEMBER 1976 NO. : 6902B/258 PERIHAL : PERMOHONAN REKOMENDASI PEMBELIAN TANAH UNTUK KOMPLEKS PERUMAHAN ANGGOTA DAERAL-4 DASAR: SURAT PANGDAERAL-4 TGL. 11-09-1976 NO : B.187/04/17/7/SET, PERIHAL ; PERMOHONAN IJIN PRINSIP PENGGUNAAN TANAH LIDAH KULON UNTUK PERUMAHAN, SELUAS HA DI LIDAH KULON UNTUK PERUMAHAN ANGGOTA
  • 26. DASAR : SURAT WALIKOTA SURABAYA TANGGAL 21-04-1977 NO.7804A/384 HAL : TANAH TNI-AL DUKUH PAKIS SURABAYA KEPADA GUBERNUR JATIM SUBSTANSI POKOK : DASAR SURAT PERSETUJUAN PRINSIP LOKASI DARI WALIKOTA SURABAYA KEPADA PT. SERUNI SURABAYA TGL. 20-08-1976 NO. 6902B/176 DIATAS TANAH TNI-AL DI DUKUH PAKIS ± 8 HA. SEBAGAI PENGGANTI TANAH TNI-AL, PT. SERUNI TELAH MENYEDIAKAN TANAH SELUAS ± 8,5 HA DI LIDAH KULON, SESUAI SURAT PT. SERUNI KEPADA WALIKOTA SURABAYA NO : 344/G/SN/76 TGL. 26-08-1976 DAN TNI-AL MENYATAKAN PERSETUJUANNYA UNTUK DIGANTI DI LIDAH KULON ± 8,5 HA TERSEBUT, SESUAI SURAT PANGDAERAL-4 TGL. 09-09-1976 NO. B/185/C4/17/1/SET  “TANAH DI LIDAH KULON DALAM PENGUASAAN TNI-AL”
  • 27. DASAR : SURAT WALIKOTA SURABAYA KPD PANGDAERAL-4 TANGGAL 22-10-1976 HAL : PENYELESAIAN ATAS TANAH TNI- AL DI DUKUH PAKIS, BAHWA KMS DATI II SURABAYA DALAM PROSES TUKAR MENUKAR TANAH ANTARA TNI-AL DENGAN PT. SERUNI; BERDASARKAN PERATURAN MENDAGRI NO : 5 TAHUN 1974 PASAL 12 AYAT 1  MENDAGRI SEBAGAI PENGAWAS BERARTI : TUKAR MENUKAR TANAH SESUAI AKTA NOTARIS NO. 78 TANGGAL 17 NOPEMBER 1976 ADALAH SAH DAN BENAR SESUAI UUPA (TIDAK DIRUGIKAN LAGI)
  • 28.
  • 29. KOMANDAN LANTAMAL IV LAKSMA TNI SUHERMAN MENERBITKAN SKEP NOMOR : 29/IV/1993 TENTANG PENGGANTIAN LETAK TANAH KAPPLING ANGGOTA TNI- AL YANG SEMULA DI DUKUH PAKIS DIGANTI DI LIDAH KULON SURABAYA PESERTA DAFTAR LAPIRAN PEMILIK KAPLING TANAH SEJUMLAH : 156 ORANG PEMILIK ATAU 159 KAPLING, URUT NOMOR 1 (SATU) TERDAFTAR : NAMA “ LAKSAMANA TANTO KOESWANTO “PEMILIK KAPLING TANAH NO. 1 DAN NO.2
  • 30. FORMULIR BPN : MODEL “A” NO : 2216 - AGRARIA : 1-9-1976 NO.B/1200/04/17/32/LANT.III, 29-09-1994 PERMOHONAN PEMBUATAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH PERMOHONAN SKPT/GS/SALINAN PETA OLEH : OLEH : A. DJOEPRI DARI PT. SERUNI AN.TNIAL / DISPUT DAERAL-IV MACAM PERMOHONAN : PENDAFTARAN/ KONVERSI / PERIHAL HAL / PERMOHONAN SERTIFIKAT P.LL ; TANAH YASAN/NEGARA DI LIDAH KULON LUAS 85.000M² NAMA DAN ALAMAT PENERIMA HAK : TNI- AL/DISPUT TELAH DIBAYAT DP RP.200.000 (DUA RATUS RIBU RUPIAH) DAFTAR ISIAN 305 : 2277/1976 DAFTAR ISIAN 302 : 50/PLL/1676 TGL. 1-9-1976 KHUSUS DIPERGUNAKAN UNTUK PERMOHONAN SERTIFIKAT TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN LAIN TERBUKTI KANTOR PERTANAHAN TIDAK - MURDANI LAKSMA TNI DAN LANTAMAL III UNTUK DAN ATAS NAMA : TANTO KOESWANTO LAKSAMANA TNI DKK 156 ORANG TANAH YANG DIMOHON : “LIDAH KULON” LUAS : 85 M2 DAFTAR ISIAN (DI) TGL. 26 OKT 1994 NOMOR : 12728 S/D 12883/94 DIBAYAR LUNAS : 25 OKTOBER 1994 1) RP. 7.476.000 UNTUK DAFTAR ISIAN 302 NO. 12728 S/D 12883/94 156 SKPT/PLL.KAL PETA / KEL. LIDAH KULON 2) UANG PENGGANTI BIAYA CETAK LEMBAR ISIAN 150 SKPT RP.444.600 (EMPAT RATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU ENAM RATUS MEMPROSES TUNTAS  ADA APA INI ? RUPIAH)
  • 31. LAKSMA TNI MURDANI KOMANDAN LANTAMAL III UNTUK DAN ATAS NAMA LAKSAMANA TNI TANTO KOESWANTO DKK 156 ORG ANGGOTA TNI-AL MENGAJUKAN PERMOHONAN SKPT/GS/SALINAN PETA KE KANTOR BPN KOTA SBY VIA FORMULIR BPN NO. B/1200/04/17/32/LANT/III ATAS TANAH SELUAS ± 8,5 HA DI KEL. LIDAH KULON, SESUAI KODE : D.I.302 TGL. 26-10-1994 NO:12728 S/D 12883/94. OLEH LAKSAMANA TNI TANTO KOESWANTO TELAH DIBAYAR LUNAS YAITU : 1) Rp. 7.476.000,- PELUNASAN SKPTNO. 127728 S/D 12888/94 2) Rp. 446.600,- PELUNASAN UANG PENGGANTI BIAYA CETAK LEMBAR ISIAN 156 SKPT. TERBUKTI : BPN KOTA SBY TIDAK MEMPROSES DAN TNI AL/DAERAL-4/LANTAMAL III (V) JUGA TIDAK PRO-AKTIF SBG KOORDINATOR
  • 32. DASAR: SURAT KMS SURABAYA Cq. KADIS TANAH & RUMAH TGL. 11 MARET 1974 NOMOR : 7804/1567/PU/RM/74 PERIHAL : PENYELESAIAN TANAH A.L.R.I DUKUH PAKIS, KEPADA PANGDAERAL-4 KAMI SAMPAIKAN COPY SURAT DARI KADIS PERENCANAAN & TATA KOTA KMS SBY PERIHAL : PENYELESAIAN “PENGGANTIAN LOKASI” TANAH TNI-AL DARI DUKUH PAKIS KE LIDAH KULON SBY, UNTUK SEMENTARA DAPAT DIGUNAKAN SEPERLUNYA
  • 33. MOTTO : *SALUS POPULASI SUPREMA LEX* ARTINYA : “KESELAMATAN RAKYAT ADALAH” *HUKUM YANG TERTINGGI* JANGAN ADA DUSTA DIANTARA KITA