SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Download to read offline
MCIT
                                                     Republic of Indonesia




ENABLING ENVIRONMENT TO ADDRESS
     DEVELOPMENT PROBLEMS
Lingkungan yang Mendukung untuk mengatasi Problem
     Pembangunan Teknologi Internet di Indonesia


               Conference and Declaration of
              Indonesia Internet Governance Forum
                Jakarta, 1 November 2012

Directorate General of Posts and Information Technology Affairs
MCIT
                                                  Republic of Indonesia



         DIREKTORAT TELEKOMUNIKASI

1. Sub Direktorat Layanan Jaringan Telekomunikasi;
2.   Subdirektorat Layanan Jasa Telekomunikasi;
3.   Subdirektorat Penomoran Telekomunikasi dan Informatika;
4.   Subdirektorat Tarif dan Interkoneksi;
5.   Subdirektorat Kelayakan Sistem Telekomunikasi; dan
6.   Subbagian Tata Usaha.
HUKUM DAN REGULASI


• UU 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
• KM Perhubungan No. 21 tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan
  Jasa Telekomunikasi, revisi KM perhubungan No. 30 Tahun 2004
• KM Perhubungan No.23 Tahun 2002 Tentang penyelenggaraan
  Jasa Internet Teleponi untuk keperluan Publik
Mengapa Indonesia memerlukan alamat IP
                 yang besar

•   Indonesia akan berkembang di sektor ICT
•   IPv4 sudah habis
•   Kasus bisnis untukimplementasi IPv6 – kelanjutan bisnis
•   Negara yang tergantung kepada ICT dimasa yang akan datang
    sangat tergantung pada implementasi IPv6, Bagaimana dengan
    Indonesia?
Krisis Sumber Daya Internet IPv4                                                        MCIT
                                                                                 Republic of Indonesia
 Urgensi Implementasi IPv6
 Keterbatasan IPv4                            IPv4
 › Hanya 4,3 Milyar alamat publik
 › Distribusi IPv4 untuk negara
 berkembang terbatas
 › Tingginya nilai untuk memperoleh IPv4
 › Kebijakan blok terakhir /8 telah berlaku
 di APNIC
 › IPv4 privat dan NAT hanya sebatas
 solusi jangka pendek


 Justifikasi IPv6
                                                Faktor pendukung
 › Lebih dari 340 Undecillion alamat
 publik                                       › IPv4 dan IPv6 tidak kompatibel
 › Kapasitas alamata yang masif               › Internet adalah ‘killer application’ untuk implementasi
 mendukung konsep Next Generation             IPv6
 Network                                      › Negara berkembang memerlukan sumber daya
 › Ketersambungan yang end-to-end,            Interner yang mumpuni untuk mendukung pertumbuhan
 keamanan dan mobilitas                       di seluruh sektor secara keseluruhan



Towards The Indonesian Information Society
Indonesia IPv6 Task Force

• Mendukung IPv6 implementasi di Indonesia sejak 2006
• Pada tahun 2010 :
    Dibentuk KM No.229/2010 tentang Gugus Tugas Penanganan Krisis
      IPv4 dan implementasi IPv6 (ID-IPv6TF)
• Tugas Utama dan fungsi ID-IPv6TF:

  1) Merumuskan kebijakan umum dan arahan
      strategi program migrasi nasional
  2) Melakukan kajian dalam menyelesaikan
      permasalahan strategis dalam migrasi IPv6
  3) Melakukan koordinasi nasional dengan
     instansi Pemerintah Pusat/Daerah, swasta,
    Profesional dan komunitas.
Tantangan                                                                                MCIT
 Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan                                                  Republic of Indonesia

 1   › Demand dan Supply
          › Demand terhadap IPv6 belum terlihat jelas→ Baru sebagian pelanggan menuntut IP publik
          kepada ISP
          › Supply pendukung jaringan IPv6 masih rendah→ Aplikasi dan konten belum banyak
          › Kelangkaan IPv4 terkait paradigma kelanjutan penyelenggaraan Telekomunikasi
          › Dengan demikian percepatan implementasi IPv6 memerlukan setiap elemen di dalam industri
          untuk saling mendorong pelaksanaannya


 2   › Peran Pemerintah
          › Kelanjutan penyelenggaraan Telekomunikasi erat hubungannya dengan kemajuan bangsa di
          berbagai bidang
          › Bahwa kelangkaan IPv4 tidak bisa dilepaskan secara alami kepada industri
          › Pemerintah memiliki kemampuan untuk mendorong demand serta memperngaruhi tren Nasional
          melalui belanja negara – dimulai dari sarana negara


 3   › Investasi dan Capacity Building
           › Perencanaan adalah inti dari pengelolaan investasi perangkat untuk implementasi IPv6
           › Hingga 70% dari total investasi justru tertuju untuk capacity building
           › Bangun learning network – pertukaran informasi antar komunitas


 4   › Support for Availability
          › Implementais IPv6 sendiri membutuhkan ketersediaan sumber daya: dokumentasi, bantuan
          teknis, sarana perolehan informasi, perangkat yang mendukung

Towards The Indonesian Information Society
Roadmap IPv6 Indonesia

                                                                                     Government – Operators – Vendors –
                                                                              Application/Content Providers – Users/Communities
                  IPv4 address exhaustion date approaches



 2006-2008                                                                    2010                  2011                  2012

                                                              National Campaign to
                                                                  raise awareness
                                                                                           Support implementation       Evaluate implementation
                                                            Initiate training, research
                                                                                          through National Projects    through National Projects
   Awareness                                                     and development
                                                                                           Encourage availability of      Speed up Nationwide
    Campaign
                                                                                             IPv6 capable devices            implementation
  IPv6 Training                                             Incorporate into National     Encourage development of       Expand development of
 IPv6 Network                                                      ICT Projects                local content and            local content and
      Trial                                                     Documentation of                  application                  application
On-campus R&D                                                 implementation best           Encourage use of IPv6      Endorsement to success of
                                                                     practice                commercial services          IPv6 implementation
                                                               Develop concept of             Continue support in      Encourage creation of IPv6
                                                             National IPv6 Policy and       training, research and        based new businesses
                                                               Regulation to drive               development
                                                                 implementation
Current Position
• Implementation by operators
   • Already assess 16 ISP/Operator Telecommunication for compliance
      Phase - 1
   • 10 ISP/Operator telecommunication for Compliance Test Phase – 2,
      from 3 Phase.
• Implementation by Government Agencies
   • Actively Sozialization to Central/Local Governments
• Indonesia IPv6 Workshop/Conference 2011
    >   May 2011 Yogyakarta.
    >   Desember 2011, Bali .
• Attend International Forums
• APJII as an organization to manage IP number in Indonesia
Future Position
• Implementation by operators
   • Monitoring of progress on regular basis
• Implementation by Government Agencies
   • Need to mandate IPv6 requirement on Government Procurements
   • Certification equipment
   • Certification Human Resource
• Maintain relationship with stake holders
• Indonesia IPv6 Summit/Workshop/Conference
• Attend International Forums
   • Very important for International collaborations
   • Submit paper if possible – Indonesia’s experienced is perceived valuable

More Related Content

Similar to IPv6 Indonesia

ID IGF 2016 - Infrastruktur 2 - IPv4 vs IPv6
ID IGF 2016 -  Infrastruktur 2 - IPv4 vs IPv6ID IGF 2016 -  Infrastruktur 2 - IPv4 vs IPv6
ID IGF 2016 - Infrastruktur 2 - IPv4 vs IPv6IGF Indonesia
 
Tor pokja menumbuhkembangkan ott nasional
Tor pokja menumbuhkembangkan ott nasionalTor pokja menumbuhkembangkan ott nasional
Tor pokja menumbuhkembangkan ott nasionalMastel Indonesia
 
Program kerja 2013 Relawan TIK Garut
Program kerja 2013 Relawan TIK GarutProgram kerja 2013 Relawan TIK Garut
Program kerja 2013 Relawan TIK GarutRinda Cahyana
 
Seminar : UI Curricula & Telco Trends 08 Sep07
Seminar : UI Curricula & Telco Trends  08 Sep07Seminar : UI Curricula & Telco Trends  08 Sep07
Seminar : UI Curricula & Telco Trends 08 Sep07Djadja Sardjana
 
Indonesia ICT Institute NewsLetter Edisi November 2012
Indonesia ICT Institute NewsLetter Edisi November 2012Indonesia ICT Institute NewsLetter Edisi November 2012
Indonesia ICT Institute NewsLetter Edisi November 2012Heru Sutadi
 
Studi roadmap tik 2005
Studi roadmap tik 2005Studi roadmap tik 2005
Studi roadmap tik 2005fsfarisya
 
Sosialisasi Program IoT 23042021.pdf
Sosialisasi Program IoT 23042021.pdfSosialisasi Program IoT 23042021.pdf
Sosialisasi Program IoT 23042021.pdfAnggiTriWibowo
 
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfoLatar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfokeuangandesa
 
04 slide is - kkni & kompetensi informatika
04 slide   is - kkni & kompetensi informatika04 slide   is - kkni & kompetensi informatika
04 slide is - kkni & kompetensi informatikaAinul Yaqin
 
Japan Smart Community Alliance (Masaki Umejima)
Japan Smart Community Alliance (Masaki Umejima)Japan Smart Community Alliance (Masaki Umejima)
Japan Smart Community Alliance (Masaki Umejima)Indriyatno Banyumurti
 
Masukan pokja smart_citysmartvillage_mastel_juni_2015
Masukan pokja smart_citysmartvillage_mastel_juni_2015Masukan pokja smart_citysmartvillage_mastel_juni_2015
Masukan pokja smart_citysmartvillage_mastel_juni_2015Mastel Indonesia
 
Masukan pokja indonesia_services_co_mastel_juni_2015
Masukan pokja indonesia_services_co_mastel_juni_2015Masukan pokja indonesia_services_co_mastel_juni_2015
Masukan pokja indonesia_services_co_mastel_juni_2015Mastel Indonesia
 
Pengenalan Aplikasi SRIKANDI.pptx
Pengenalan Aplikasi SRIKANDI.pptxPengenalan Aplikasi SRIKANDI.pptx
Pengenalan Aplikasi SRIKANDI.pptxsaefidistanhorbun
 
Peranan Teknik Industri dalam Telekomunikasi
Peranan Teknik Industri dalam TelekomunikasiPeranan Teknik Industri dalam Telekomunikasi
Peranan Teknik Industri dalam TelekomunikasiAnang Zaini Gani
 
04 slide is - kkni & sistem informasi
04 slide   is - kkni & sistem informasi04 slide   is - kkni & sistem informasi
04 slide is - kkni & sistem informasiAinul Yaqin
 
TIK Anak Bangsa untuk Indonesia
TIK Anak Bangsa untuk IndonesiaTIK Anak Bangsa untuk Indonesia
TIK Anak Bangsa untuk IndonesiaMichael Sunggiardi
 
Dialog Nasional TIK BPPT 12/11/'14 - Presentasi Bappenas ttg Rencana Pitaleba...
Dialog Nasional TIK BPPT 12/11/'14 - Presentasi Bappenas ttg Rencana Pitaleba...Dialog Nasional TIK BPPT 12/11/'14 - Presentasi Bappenas ttg Rencana Pitaleba...
Dialog Nasional TIK BPPT 12/11/'14 - Presentasi Bappenas ttg Rencana Pitaleba...Iwan S
 

Similar to IPv6 Indonesia (20)

ID IGF 2016 - Infrastruktur 2 - IPv4 vs IPv6
ID IGF 2016 -  Infrastruktur 2 - IPv4 vs IPv6ID IGF 2016 -  Infrastruktur 2 - IPv4 vs IPv6
ID IGF 2016 - Infrastruktur 2 - IPv4 vs IPv6
 
Tor pokja menumbuhkembangkan ott nasional
Tor pokja menumbuhkembangkan ott nasionalTor pokja menumbuhkembangkan ott nasional
Tor pokja menumbuhkembangkan ott nasional
 
Program kerja 2013 Relawan TIK Garut
Program kerja 2013 Relawan TIK GarutProgram kerja 2013 Relawan TIK Garut
Program kerja 2013 Relawan TIK Garut
 
Tentang Relawan TIK Indonesia
Tentang Relawan TIK IndonesiaTentang Relawan TIK Indonesia
Tentang Relawan TIK Indonesia
 
Seminar : UI Curricula & Telco Trends 08 Sep07
Seminar : UI Curricula & Telco Trends  08 Sep07Seminar : UI Curricula & Telco Trends  08 Sep07
Seminar : UI Curricula & Telco Trends 08 Sep07
 
Indonesia ICT Institute NewsLetter Edisi November 2012
Indonesia ICT Institute NewsLetter Edisi November 2012Indonesia ICT Institute NewsLetter Edisi November 2012
Indonesia ICT Institute NewsLetter Edisi November 2012
 
Studi roadmap tik 2005
Studi roadmap tik 2005Studi roadmap tik 2005
Studi roadmap tik 2005
 
Sosialisasi Program IoT 23042021.pdf
Sosialisasi Program IoT 23042021.pdfSosialisasi Program IoT 23042021.pdf
Sosialisasi Program IoT 23042021.pdf
 
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfoLatar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfo
 
04 slide is - kkni & kompetensi informatika
04 slide   is - kkni & kompetensi informatika04 slide   is - kkni & kompetensi informatika
04 slide is - kkni & kompetensi informatika
 
Japan Smart Community Alliance (Masaki Umejima)
Japan Smart Community Alliance (Masaki Umejima)Japan Smart Community Alliance (Masaki Umejima)
Japan Smart Community Alliance (Masaki Umejima)
 
Masukan pokja smart_citysmartvillage_mastel_juni_2015
Masukan pokja smart_citysmartvillage_mastel_juni_2015Masukan pokja smart_citysmartvillage_mastel_juni_2015
Masukan pokja smart_citysmartvillage_mastel_juni_2015
 
Presentasi Jardiknas 2008
Presentasi Jardiknas 2008Presentasi Jardiknas 2008
Presentasi Jardiknas 2008
 
Masukan pokja indonesia_services_co_mastel_juni_2015
Masukan pokja indonesia_services_co_mastel_juni_2015Masukan pokja indonesia_services_co_mastel_juni_2015
Masukan pokja indonesia_services_co_mastel_juni_2015
 
Pengenalan Aplikasi SRIKANDI.pptx
Pengenalan Aplikasi SRIKANDI.pptxPengenalan Aplikasi SRIKANDI.pptx
Pengenalan Aplikasi SRIKANDI.pptx
 
Peranan Teknik Industri dalam Telekomunikasi
Peranan Teknik Industri dalam TelekomunikasiPeranan Teknik Industri dalam Telekomunikasi
Peranan Teknik Industri dalam Telekomunikasi
 
04 slide is - kkni & sistem informasi
04 slide   is - kkni & sistem informasi04 slide   is - kkni & sistem informasi
04 slide is - kkni & sistem informasi
 
TIK Anak Bangsa untuk Indonesia
TIK Anak Bangsa untuk IndonesiaTIK Anak Bangsa untuk Indonesia
TIK Anak Bangsa untuk Indonesia
 
Kegiatan Relawan TIK Indonesia 2011
Kegiatan Relawan TIK Indonesia 2011Kegiatan Relawan TIK Indonesia 2011
Kegiatan Relawan TIK Indonesia 2011
 
Dialog Nasional TIK BPPT 12/11/'14 - Presentasi Bappenas ttg Rencana Pitaleba...
Dialog Nasional TIK BPPT 12/11/'14 - Presentasi Bappenas ttg Rencana Pitaleba...Dialog Nasional TIK BPPT 12/11/'14 - Presentasi Bappenas ttg Rencana Pitaleba...
Dialog Nasional TIK BPPT 12/11/'14 - Presentasi Bappenas ttg Rencana Pitaleba...
 

More from IGF Indonesia

ID-IGF 2018 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2018 Dialog Nasional Ringkasan dan LaporanID-IGF 2018 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2018 Dialog Nasional Ringkasan dan LaporanIGF Indonesia
 
ID-IGF 2019 National Dialogue Summary and Report
ID-IGF 2019 National Dialogue Summary and Report ID-IGF 2019 National Dialogue Summary and Report
ID-IGF 2019 National Dialogue Summary and Report IGF Indonesia
 
ID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan LaporanID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan LaporanIGF Indonesia
 
Pengantar Tata Kelola Internet
Pengantar Tata Kelola InternetPengantar Tata Kelola Internet
Pengantar Tata Kelola InternetIGF Indonesia
 
Kebijakan Cybersecurity Dalam Perspektif Multistakeholder
Kebijakan Cybersecurity Dalam Perspektif MultistakeholderKebijakan Cybersecurity Dalam Perspektif Multistakeholder
Kebijakan Cybersecurity Dalam Perspektif MultistakeholderIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internet
ID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internetID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internet
ID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internetIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Hukum 1 - Privasi Online dan PDP
ID IGF 2016 - Hukum 1 - Privasi Online dan PDPID IGF 2016 - Hukum 1 - Privasi Online dan PDP
ID IGF 2016 - Hukum 1 - Privasi Online dan PDPIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Kedaulatan dan Ketahanan Cyber Nasional
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Kedaulatan dan Ketahanan Cyber NasionalID IGF 2016 - Hukum 3 - Kedaulatan dan Ketahanan Cyber Nasional
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Kedaulatan dan Ketahanan Cyber NasionalIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Cyberspace Perkembangan Diplomasi Multilateral
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Cyberspace Perkembangan Diplomasi MultilateralID IGF 2016 - Hukum 3 - Cyberspace Perkembangan Diplomasi Multilateral
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Cyberspace Perkembangan Diplomasi MultilateralIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan Siber
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan SiberID IGF 2016 - Hukum 3 - Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan Siber
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan SiberIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Peran Negara dalam Kedaulatan Siber
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Peran Negara dalam Kedaulatan SiberID IGF 2016 - Hukum 3 - Peran Negara dalam Kedaulatan Siber
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Peran Negara dalam Kedaulatan SiberIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Cyber Security Solution through Lemsaneg Fram...
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Cyber Security Solution through Lemsaneg Fram...ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Cyber Security Solution through Lemsaneg Fram...
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Cyber Security Solution through Lemsaneg Fram...IGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Towards National Cyber Security Framework
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Towards National Cyber Security FrameworkID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Towards National Cyber Security Framework
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Towards National Cyber Security FrameworkIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Security Governance Framework
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Security Governance FrameworkID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Security Governance Framework
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Security Governance FrameworkIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Tim Tanggap Darurat
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Tim Tanggap Darurat ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Tim Tanggap Darurat
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Tim Tanggap Darurat IGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital Keniscayaan Perlindungan Anak
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital Keniscayaan Perlindungan AnakID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital Keniscayaan Perlindungan Anak
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital Keniscayaan Perlindungan AnakIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital dan Penapisan
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital dan PenapisanID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital dan Penapisan
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital dan PenapisanIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital untuk Keluarga
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital untuk KeluargaID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital untuk Keluarga
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital untuk KeluargaIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Trends internet dalam eksploitasi seksual anak
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Trends internet dalam eksploitasi seksual anakID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Trends internet dalam eksploitasi seksual anak
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Trends internet dalam eksploitasi seksual anakIGF Indonesia
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Indorelawan
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - IndorelawanID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Indorelawan
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - IndorelawanIGF Indonesia
 

More from IGF Indonesia (20)

ID-IGF 2018 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2018 Dialog Nasional Ringkasan dan LaporanID-IGF 2018 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2018 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
 
ID-IGF 2019 National Dialogue Summary and Report
ID-IGF 2019 National Dialogue Summary and Report ID-IGF 2019 National Dialogue Summary and Report
ID-IGF 2019 National Dialogue Summary and Report
 
ID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan LaporanID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
 
Pengantar Tata Kelola Internet
Pengantar Tata Kelola InternetPengantar Tata Kelola Internet
Pengantar Tata Kelola Internet
 
Kebijakan Cybersecurity Dalam Perspektif Multistakeholder
Kebijakan Cybersecurity Dalam Perspektif MultistakeholderKebijakan Cybersecurity Dalam Perspektif Multistakeholder
Kebijakan Cybersecurity Dalam Perspektif Multistakeholder
 
ID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internet
ID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internetID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internet
ID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internet
 
ID IGF 2016 - Hukum 1 - Privasi Online dan PDP
ID IGF 2016 - Hukum 1 - Privasi Online dan PDPID IGF 2016 - Hukum 1 - Privasi Online dan PDP
ID IGF 2016 - Hukum 1 - Privasi Online dan PDP
 
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Kedaulatan dan Ketahanan Cyber Nasional
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Kedaulatan dan Ketahanan Cyber NasionalID IGF 2016 - Hukum 3 - Kedaulatan dan Ketahanan Cyber Nasional
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Kedaulatan dan Ketahanan Cyber Nasional
 
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Cyberspace Perkembangan Diplomasi Multilateral
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Cyberspace Perkembangan Diplomasi MultilateralID IGF 2016 - Hukum 3 - Cyberspace Perkembangan Diplomasi Multilateral
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Cyberspace Perkembangan Diplomasi Multilateral
 
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan Siber
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan SiberID IGF 2016 - Hukum 3 - Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan Siber
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan Siber
 
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Peran Negara dalam Kedaulatan Siber
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Peran Negara dalam Kedaulatan SiberID IGF 2016 - Hukum 3 - Peran Negara dalam Kedaulatan Siber
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Peran Negara dalam Kedaulatan Siber
 
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Cyber Security Solution through Lemsaneg Fram...
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Cyber Security Solution through Lemsaneg Fram...ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Cyber Security Solution through Lemsaneg Fram...
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Cyber Security Solution through Lemsaneg Fram...
 
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Towards National Cyber Security Framework
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Towards National Cyber Security FrameworkID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Towards National Cyber Security Framework
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Towards National Cyber Security Framework
 
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Security Governance Framework
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Security Governance FrameworkID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Security Governance Framework
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Security Governance Framework
 
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Tim Tanggap Darurat
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Tim Tanggap Darurat ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Tim Tanggap Darurat
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Tim Tanggap Darurat
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital Keniscayaan Perlindungan Anak
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital Keniscayaan Perlindungan AnakID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital Keniscayaan Perlindungan Anak
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital Keniscayaan Perlindungan Anak
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital dan Penapisan
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital dan PenapisanID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital dan Penapisan
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital dan Penapisan
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital untuk Keluarga
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital untuk KeluargaID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital untuk Keluarga
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital untuk Keluarga
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Trends internet dalam eksploitasi seksual anak
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Trends internet dalam eksploitasi seksual anakID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Trends internet dalam eksploitasi seksual anak
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Trends internet dalam eksploitasi seksual anak
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Indorelawan
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - IndorelawanID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Indorelawan
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Indorelawan
 

IPv6 Indonesia

  • 1. MCIT Republic of Indonesia ENABLING ENVIRONMENT TO ADDRESS DEVELOPMENT PROBLEMS Lingkungan yang Mendukung untuk mengatasi Problem Pembangunan Teknologi Internet di Indonesia Conference and Declaration of Indonesia Internet Governance Forum Jakarta, 1 November 2012 Directorate General of Posts and Information Technology Affairs
  • 2. MCIT Republic of Indonesia DIREKTORAT TELEKOMUNIKASI 1. Sub Direktorat Layanan Jaringan Telekomunikasi; 2. Subdirektorat Layanan Jasa Telekomunikasi; 3. Subdirektorat Penomoran Telekomunikasi dan Informatika; 4. Subdirektorat Tarif dan Interkoneksi; 5. Subdirektorat Kelayakan Sistem Telekomunikasi; dan 6. Subbagian Tata Usaha.
  • 3. HUKUM DAN REGULASI • UU 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi • KM Perhubungan No. 21 tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, revisi KM perhubungan No. 30 Tahun 2004 • KM Perhubungan No.23 Tahun 2002 Tentang penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk keperluan Publik
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8. Mengapa Indonesia memerlukan alamat IP yang besar • Indonesia akan berkembang di sektor ICT • IPv4 sudah habis • Kasus bisnis untukimplementasi IPv6 – kelanjutan bisnis • Negara yang tergantung kepada ICT dimasa yang akan datang sangat tergantung pada implementasi IPv6, Bagaimana dengan Indonesia?
  • 9. Krisis Sumber Daya Internet IPv4 MCIT Republic of Indonesia Urgensi Implementasi IPv6 Keterbatasan IPv4 IPv4 › Hanya 4,3 Milyar alamat publik › Distribusi IPv4 untuk negara berkembang terbatas › Tingginya nilai untuk memperoleh IPv4 › Kebijakan blok terakhir /8 telah berlaku di APNIC › IPv4 privat dan NAT hanya sebatas solusi jangka pendek Justifikasi IPv6 Faktor pendukung › Lebih dari 340 Undecillion alamat publik › IPv4 dan IPv6 tidak kompatibel › Kapasitas alamata yang masif › Internet adalah ‘killer application’ untuk implementasi mendukung konsep Next Generation IPv6 Network › Negara berkembang memerlukan sumber daya › Ketersambungan yang end-to-end, Interner yang mumpuni untuk mendukung pertumbuhan keamanan dan mobilitas di seluruh sektor secara keseluruhan Towards The Indonesian Information Society
  • 10. Indonesia IPv6 Task Force • Mendukung IPv6 implementasi di Indonesia sejak 2006 • Pada tahun 2010 :  Dibentuk KM No.229/2010 tentang Gugus Tugas Penanganan Krisis IPv4 dan implementasi IPv6 (ID-IPv6TF) • Tugas Utama dan fungsi ID-IPv6TF: 1) Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategi program migrasi nasional 2) Melakukan kajian dalam menyelesaikan permasalahan strategis dalam migrasi IPv6 3) Melakukan koordinasi nasional dengan instansi Pemerintah Pusat/Daerah, swasta, Profesional dan komunitas.
  • 11. Tantangan MCIT Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Republic of Indonesia 1 › Demand dan Supply › Demand terhadap IPv6 belum terlihat jelas→ Baru sebagian pelanggan menuntut IP publik kepada ISP › Supply pendukung jaringan IPv6 masih rendah→ Aplikasi dan konten belum banyak › Kelangkaan IPv4 terkait paradigma kelanjutan penyelenggaraan Telekomunikasi › Dengan demikian percepatan implementasi IPv6 memerlukan setiap elemen di dalam industri untuk saling mendorong pelaksanaannya 2 › Peran Pemerintah › Kelanjutan penyelenggaraan Telekomunikasi erat hubungannya dengan kemajuan bangsa di berbagai bidang › Bahwa kelangkaan IPv4 tidak bisa dilepaskan secara alami kepada industri › Pemerintah memiliki kemampuan untuk mendorong demand serta memperngaruhi tren Nasional melalui belanja negara – dimulai dari sarana negara 3 › Investasi dan Capacity Building › Perencanaan adalah inti dari pengelolaan investasi perangkat untuk implementasi IPv6 › Hingga 70% dari total investasi justru tertuju untuk capacity building › Bangun learning network – pertukaran informasi antar komunitas 4 › Support for Availability › Implementais IPv6 sendiri membutuhkan ketersediaan sumber daya: dokumentasi, bantuan teknis, sarana perolehan informasi, perangkat yang mendukung Towards The Indonesian Information Society
  • 12. Roadmap IPv6 Indonesia Government – Operators – Vendors – Application/Content Providers – Users/Communities IPv4 address exhaustion date approaches 2006-2008 2010 2011 2012 National Campaign to raise awareness Support implementation Evaluate implementation Initiate training, research through National Projects through National Projects Awareness and development Encourage availability of Speed up Nationwide Campaign IPv6 capable devices implementation IPv6 Training Incorporate into National Encourage development of Expand development of IPv6 Network ICT Projects local content and local content and Trial Documentation of application application On-campus R&D implementation best Encourage use of IPv6 Endorsement to success of practice commercial services IPv6 implementation Develop concept of Continue support in Encourage creation of IPv6 National IPv6 Policy and training, research and based new businesses Regulation to drive development implementation
  • 13. Current Position • Implementation by operators • Already assess 16 ISP/Operator Telecommunication for compliance Phase - 1 • 10 ISP/Operator telecommunication for Compliance Test Phase – 2, from 3 Phase. • Implementation by Government Agencies • Actively Sozialization to Central/Local Governments • Indonesia IPv6 Workshop/Conference 2011 > May 2011 Yogyakarta. > Desember 2011, Bali . • Attend International Forums • APJII as an organization to manage IP number in Indonesia
  • 14. Future Position • Implementation by operators • Monitoring of progress on regular basis • Implementation by Government Agencies • Need to mandate IPv6 requirement on Government Procurements • Certification equipment • Certification Human Resource • Maintain relationship with stake holders • Indonesia IPv6 Summit/Workshop/Conference • Attend International Forums • Very important for International collaborations • Submit paper if possible – Indonesia’s experienced is perceived valuable