1. PERATURAN
MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 04/PRT/M/2009,
TGL 16 MARET 2009
TENTANG
SISTEM MANAJEMEN MUTU (SMM)
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

2. Terdiri dari :
10 Bab
20 Pasal

3. BAB JUDUL PASAL
I Ketentuan Umum 1 s/d 4
II Penerapan SMM 5
III Pengelola SMM 6
IV Tugas, Tanggung jawab & wewenang 7 s/d 13
V Dokumentasi SMM 14
VI Pengelolaan Sumber Daya 15

4. BAB JUDUL PASAL
VII Pelaksanaan Kegiatan 16
VIII Pengukuran, Analisis dan Perbaikan 17
IX Ketentuan Peralihan 18
X Penutup 19 s/d 20

5. BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Unit Kerja adalah Unit Eselon I, Unit Eselon II, Unit Eselon III dan
seterusnya di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
termasuk Unit Eselon III (yang terpisah dari Eselon II-nya).
2. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah organisasi/
lembaga pada Pemerintah yang bertanggungjawab kepada
Menteri dan menyelenggarakan kegiatan yg dibiayai
pemerintah.
3. Unit Pelaksana adalah Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan yang
selanjutnya disebut SNVT/SKS/PPK yang berada di lingkungan
Departemen Pekerjaan Umum yang bertanggung jawab kepada
Menteri dan menyelenggarakan kegiatan ygdibiayai pemerintah
berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

6. 4. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang-
perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan
barang/layanan jasa di lingkungan Departemen Pekerjaan
Umum.
5. Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari
barang/jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam
pemenuhan persyaratan yang ditentukan atau yang tersirat.
6. Sistem Manajemen Mutu yang selanjutnya disebut SMM,
adalah sistem manajemen organisasi untuk mengarahkan
dan mengendalikan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi
dan non-konstruksi di setiap Unit Kerja, Unit Pelaksana
Kegiatan dan Penyedia Jasa dalam hal pencapaian mutu.
7. Kebijakan Mutu adalah maksud dan arahan secara
menyeluruh sebuah organisasi yang terkait dengan mutu,
seperti yang dinyatakan secara resmi oleh manajemen
puncak.

7. 8. Rencana Mutu Unit Kerja yang selanjutnya disebut RMU
merupakan rencana kerja sebagai penjabaran dari
sasaran dan program kegiatan tahunan berjalan yang
disusun oleh Unit Kerja Eselon I sampai dengan Eselon II
dalam rangka menjamin mutu.
9. Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan yang selanjutnya
disingkat RMP merupakan dokumen Sistem Manajemen
Mutu Pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh Satuan
Kerja dan Unit Pelaksana Kegiatan (SNVT/SKS/PPK)
dalam rangka menjamin mutu kegiatan.
10. Rencana Mutu Kontrak yang selanjutnya disebut RMK
adalah rencana mutu pelaksanaan kegiatan yang
disusun oleh Penyedia Jasa merupakan jaminan mutu
terhadap tahapan proses kegiatan dan hasil kegiatan
sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pekerjaan.

8. 11. Audit Internal SMM adalah audit yang dilakukan untuk
memonitoring dan mengukur kesesuaian penerapan dan
kinerja SMM pada seluruh fungsi Unit Kerja/Satuan Kerja/
Unit Pelaksana Kegiatan.
12. Kaji Ulang Manajemen adalah kegiatan yang bertujuan
untuk meninjau penerapan Sistem Manajemen Mutu secara
periodik, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan
keefektifannya baik melalui rapat atau dalam bentuk
lainnya
13. Panel Audit adalah Auditor yang memiliki kompetensi
untuk mengkoordinasikan kegiatan Audit Internal SMM.
14. Sekretaris Jenderal adalah Wakil Manajemen tingkat
Departemen.
15. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
16. Departemen adalah Departemen Pekerjaan Umum. Click

9. Pasal 2
Kebijakan Mutu Departemen merupakan suatu
kebijakan/upaya guna menjamin ketersediaan infrastruktur
yang handal bagi masyarakat dengan prinsip efisien dan
efektif serta melakukan peningkatan mutu kegiatan secara
berkelanjutan.

10. Pasal 3
1) Maksud dari Peratuan Menteri ini untuk memberikan panduan
melaksanakan manajemen organisasi yang mengarah pada
perencanaan, penerapan, pengendalian, pemeliharaan dan
peningkatan bagi pencapaian kinerja berlandaskan SMM yang
terdokumentasi dan terintegrasi sesuai dengan Kebijakan Mutu
yang ditetapkan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.
2) Tujuan dari Peratuan Menteri ini untuk memudahkan Unit
Kerja/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan, serta Penyedia
Barang/Jasa dalam melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang Pekerjaan Umum agar tercapai kinerja yang
direncanakan secara akuntabel, efisien dan efektif, dalam
rangka mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good
governance).

11. Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mencakup :
a) Penerapan SMM
b) Pengelola SMM
c) Tugas,tanggung jawab, dan wewenang
d) Dokumentasi sistem manajemen mutu.
e) Pengelolaan sumberdaya.
f) Pelaksanaan kegiatan
g) Pengukuran analisis dan perbaikan.

12. BAB II
PENERAPAN SMM
Pasal 5
1) Seluruh Unit Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya
wajib memahami dan menerapkan SMM.
2) Seluruh Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Kegiatan
(Pekerjaan Konstruksi dan Non Konstruksi) di
lingkungan Departemen sesuai dengan tugas dan
fungsinya wajib memahami dan menerapkan SMM.
3) Penyedia Barang/Jasa di lingkungan Departemen
Pekerjaan Umum baik di pusat maupun di daerah
wajib memahami dan menerapkan SMM.

13. 4) Unit Kerja, Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Kegiatan di
lingkungan Departemen baik di pusat maupun di
daerah wajib melaksanakan pengukuran kinerja
penerapan SMM melalui Audit Internal.
5) Unit Kerja, Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Kegiatan
baik di pusat maupun di daerah wajib melakukan
audit SMM terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh
Penyedia Barang/Jasa di lingkungan Departemen

14. BAB III
PENGELOLA SMM
Pasal 6
1) Pengelola SMM terdiri atas Pejabat Struktural ditingkat
Eselon I, Eselon II dan Eselon III (yang terpisah dari Eselon
II-nya) memiliki dan bertanggung jawab terhadap
penerapan SMM Departemen .
2) Dalam pelaksanaannya Pengelola SMM dapat dibantu oleh
tenaga ahli yang memiliki kompetensi SMM.
3) Pengelola SMM terdiri atas Penjamin Mutu dan Panel
Audit.

15. 4) Penjamin Mutu terdiri atas Wakil Manajemen dan
Pengendali Dokumen.
5) Panel Audit dijabat oleh seorang Auditor yang memiliki
kompetensi untuk mengkoordinasikan kegiatan Audit
Internal SMM.
6) Pejabat Pengelola SMM diangkat dan ditetapkan dengan
surat keputusan oleh Pimpinan masing-masing.

16. BAB IV
TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG
Pasal 7
Wakil Manajemen tingkat Departemen mempunyai tugas,
tanggungjawab dan wewenang meliputi:
a) merumuskan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu
Departemen Pekerjaan Umum;
b) menyelenggarakan Kaji Ulang Manajemen tingkat
Departemen secara periodik;
c) mengevaluasi pencapaian Sasaran Mutu tingkat
Departemen;
d) melaporkan kinerja Penerapan SMM Departemen
Pekerjaan Umum kepada Menteri;

17. e) melaksanakan pembinaan penyelenggaraan SMM di
tingkat Departemen dalam hal:
1. merencanakan, menerapkan, memelihara, dan
mengembangkan SMM;
2. melaksanakan promosi kesadaran penerapan dan
pemeliharaan SMM;
3. menyusun dan menetapkan dokumen acuan yang
diperlukan bagi penyelenggaraan SMM;
4. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi
penyelenggaraan penerapan SMM;dan
5. menyusun serta mengkaji ulang SMM.
f) menetapkan kebutuhan sumber daya untuk
merencanakan, menerapkan, memelihara, dan
mengembangkan SMM.

18. Pasal 8
Pejabat struktural Eselon I sebagai pimpinan puncak di unit
kerja mempunyai tugas, tanggungjawab dan kewenangan :
a) membina dan meningkatkan penerapan SMM Unit
Kerja Eselon I secara berkelanjutan;
b) melaksanakan Kaji Ulang Manajemen tingkat Eselon I
yang melibatkan Eselon II dilingkungan Unit Kerjanya
masing-masing;
c) mengikuti Kaji Ulang Manajemen ditingkat Departemen
Pekerjaan Umum dan melaksanakan tindak lanjut atas
hasil keputusan Kaji Ulang Manajemen tersebut.

19. d) menyediakan sumber daya untuk merencanakan,
menerapkan, memelihara, dan mengembangkan SMM.
e) mengangkat Penjamin Mutu dan Pengelola Audit SMM
ditingkat Unit Kerja Eselon I;
f) menetapkan dan mendokumentasikan Manual Mutu dan
Prosedur Mutu yang dipersyaratkan dalam SMM, dan
menyusun prosedur/ petunjuk pelaksanaan/ instruksi kerja
yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan di unit
kerjanya; dan
g) menetapkan Sasaran Mutu Unit Kerja Eselon I;

20. Pasal 9
Pejabat struktural Eselon II sebagai pimpinan puncak di unit
kerja mempunyai tugas, tanggungjawab dan kewenangan :
a) membina dan meningkatkan penerapan SMM Unit
Kerja Eselon II secara berkelanjutan;
b) menyusun prosedur/ petunjuk pelaksanaan/ instruksi
kerja di Unit Kerja Eselon II;
c) melaksanakan Kaji Ulang Manajemen tingkat Eselon II
yang melibatkan Eselon III, dan Eselon IV serta Unit
Pelaksana Kegiatan dilingkungan Unit Kerjanya masing-
masing;
d) mengikuti Kaji Ulang Manajemen ditingkat Unit Kerja
Eselon I dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil
keputusan Kaji Ulang Manajemen tersebut;

21. e) menyediakan sumber daya untuk merencanakan,
menerapkan, memelihara, dan mengembangkan SMM;
f) mengangkat Penjamin Mutu dan Pengelola Audit SMM
ditingkat Unit Kerja Eselon II;
g) menetapkan Sasaran Mutu Unit Kerja Eselon II; dan
h) mengusulkan revisi atau usulan baru pada penerapan SMM
dalam rangka peningkatan berkelanjutan.

22. Pasal 10
Pejabat struktural Eselon III yang bertanggungjawab
langsung kepada Eselon I-nya mempunyai tugas,
tanggungjawab dan kewenangan :
a) membina dan meningkatkan penerapan SMM Unit
Kerjanya;
b) mengangkat Penjamin Mutu dan Pengelola Audit SMM
ditingkat Unit Kerjanya;
c) menetapkan Sasaran Mutu Unit Kerjanya;
d) menyusun prosedur/ petunjuk pelaksanaan/ instruksi
kerja di Unit Kerjanya;
e) melaksanakan Kaji Ulang Manajemen tingkat Unit
Kerjanya yang melibatkan Eselon IV serta Unit
Pelaksana Kegiatan dilingkungan unit kerjanya masing-
masing;

23. f) mengikuti Kaji Ulang Manajemen ditingkat Unit Kerja
Eselon II dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil
keputusan Kaji Ulang Manajemen tersebut;
g) menyediakan sumber daya untuk merencanakan,
menerapkan, memelihara, mengembangkan SMM; dan
h) mengusulkan revisi atau usulan baru pada penerapan
SMM dalam rangka peningkatan berkelanjutan.

24. Pasal 11
1) Wakil Manajemen pada Unit Kerja Eselon I, Eselon II dan
Eselon III (yang terpisah dari Eselon II-nya) mempunyai tugas,
tanggungjawab dan wewenang meliputi :
a) menyusun Manual Mutu dan Prosedur Mutu yang
dipersyaratkan dalam SMM (khusus wakil manajemen
Eselon I);
b) melakukan sosialisasi SMM di masing – masing unit
kerjanya;
c) memastikan proses untuk SMM telah ditetapkan,
didokumentasikan, diterapkan, dipelihara, dimonitor,
dievaluasi dan Kaji Ulang agar tetap sesuai;
d) melaporkan kinerja peningkatan SMM kepada Pimpinan di
setiap Unit Kerja;

25. e) memastikan promosi kesadaran mutu dan penerapan
SMM di laksanakan di masing-masing Unit Kerja;
f) bersama Pengelola Audit SMM menyusun program
Audit Internal SMM; dan
g) menetapkan kebutuhan sumber daya untuk
merencanakan, menerapkan, memelihara, dan
mengembangkan SMM.

26. 2) Pengendali Dokumen pada Unit Kerja Eselon I, Eselon II dan
Eselon III (yang terpisah dari Eselon II-nya) memiliki tugas,
tanggungjawab sesuai ketentuan Prosedur Pengendalian
Dokumen yang meliputi :
a) memastikan Dokumen SMM telah disahkan sebelum
diterbitkan;
b) memastikan identifikasi perubahan dan status dokumen
SMM;
c) mengelola penyimpanan dan memelihara Dokumen
SMM;
d) mengelola penyimpanan dan memelihara Bukti
Kerja/Rekaman yang terkait dengan pengendalian SMM;
dan
e) menjamin pendistribusian Dokumen SMM yang absah
kepada pihak yang terkait dengan persetujuan Wakil
Manajemen.

27. 3) Pengelola Audit Internal SMM pada Unit Kerja Eselon I,
Eselon II dan Eselon III (yang terpisah dari Eselon II-nya)
memiliki tugas, tanggungjawab dan wewenang sesuai
ketentuan Prosedur Audit Internal SMM yang meliputi:
a) bersama Wakil Manajemen menyusun Program Audit
Internal SMM;
b) melaksanakan Audit Internal SMM;
c) melaporkan hasil Audit Internal SMM kepada Pimpinan
unit kerjanya melalui Wakil Manajemen;
d) mengevaluasi efektifitas pelaksanaan Audit Internal SMM
beserta kinerja Auditor.
e) mengusulkan kebutuhan peningkatan kompetensi
auditor.

28. Pasal 12
Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Kegiatan (SNVT/SKS/PPK)
mempunyai tugas, tanggungjawab dan wewenang yang
meliputi:
a) menyusun dan menerapkan Rencana Mutu Pelaksanaan
Kegiatan (RMP);
b) melakukan tinjauan pada RMP apabila terjadi perubahan
persyaratan pekerjaan, agar tetap memenuhi mutu yang
dipersyaratkan;
c) melakukan pengesahan ulang apabila terjadi perubahan
RMP;
d) mengesahkan Rencana Mutu Kontrak (RMK) penyedia
barang/jasa setelah disepakati dalam rapat pra-
pelaksanaan (pre-construction meeting) / rapat
pendahuluan;

29. e) memonitor, membina dan mengendalikan pelaksanaan
kegiatan sesuai RMK untuk mencapai mutu yang
dipersyaratkan;
f) melakukan pembinaan dan menerapkan SMM secara
konsisten di lingkungan kerjanya.
g) mengusulkan perubahan yang diperlukan dalam
penerapan SMM;dan
h) mengusulkan penyusunan prosedur/petunjuk
pelaksanaan/instruksi kerja kepada atasan langsungnya
(Unit Kerja Eselon II atau Eselon III yang terpisah dari
Eselon II-nya).

30. Pasal 13
Penyedia Barang/Jasa wajib:
a) membuat Rencana Mutu Kontrak (RMK) sebagai penjaminan
mutu pelaksanaan kepada Unit Pelaksana Kegiatan pada
rapat pra-pelaksanaan kegiatan (pre-construction meeting)/
rapat pendahuluan untuk mendapat pengesahan dari Kepala
Unit Pelaksana Kegiatan (SNVT/SKS/ PPK);
b) menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMK secara
konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada
pelaksanaan kegiatannya.
c) melakukan tinjauan pada RMK apabila terjadi perubahan
dalam pelaksanaan pekerjaan yang meliputi
persyaratan/ketentuan/organisasi, agar tetap memenuhi
mutu yang dipersyaratkan;dan
d) mengajukan usulan pengesahan ulang apabila terjadi
perubahan RMK. Click

31. BAB V
DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU
Pasal 14
Dokumentasi SMM meliputi ;
Kebijakan mutu, SMM Departemen, Manual Mutu, Sasaran
Mutu, Prosedur Mutu, Petunjuk Pelaksanaan, Instruksi
Kerja, dan Rekaman/Bukti Kerja.

32. BAB VI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA
Pasal 15
Unit Kerja/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan/ Penyedia
Barang Jasa harus mengelola Sumber Daya mencakup:
a) ketersediaan semua sumber daya yang diperlukan untuk
merencanakan, mengelola, menerapkan,
mengendalikan, memelihara dan mengembangkan
SMM;
b) kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan
pekerjaan sesuai dengan persyaratan; dan
c) ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan
dalam keefektifan penerapan SMM. click

33. BAB VII
PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 16
1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Unit Kerja/Unit
Pelaksana Kegiatan, dan Penyedia Barang/Jasa wajib
memiliki dan menggunakan Rencana Mutu sesuai ketentuan
SMM Departemen Pekerjaan Umum .
2) Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan harus mengacu
kepada rencana mutu secara konsisten. click
3) Pemantauan dan pengukuran kinerja harus sesuai dengan
rencana mutu yang telah ditetapkan untuk menilai keefektifan
pelaksanaan kegiatan.
4) Tindakan pencegahan dan perbaikan harus dilakukan apabila
terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian untuk mencapai
kinerja sesuai rencana mutu yang telah ditetapkan.

34. 5) Audit Internal SMM harus dilakukan oleh Unit Kerja Eselon
I, Eselon II, dan Eselon III (yang terpisah dari Eselon II-nya)
untuk memonitor kesesuaian SMM dan keefektifan
penerapannya. Click, click
6) Penilaian peluang perbaikan yang berkelanjutan dalam
penerapan SMM harus dilakukan melalui tindakan Kaji
Ulang manajemen. Click, click
7) Pengaturan tentang Sistem Manajemen Mutu dimuat
secara lengkap dalam lampiran, dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini. click

35. BAB VIII
PENGUKURAN, ANALISIS DAN PERBAIKAN
Pasal 17
1) Pimpinan dan Pejabat Struktural di setiap Unit Kerja/Satuan
Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan harus mengukur keberhasilan
penerapan SMM dengan melaksanakan monitoring dan
evaluasi pada proses maupun hasil kegiatan.
2) Setiap Unit Kerja/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan wajib
melaksanakan analisis terhadap hasil monitoring dan evaluasi
yang telah dilakukan untuk menilai keefektifan penerapan SMM
dan peluang-peluang peningkatannya.
3) Setiap Unit Kerja/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan wajib
melaksanakan perbaikan yang berkelanjutan.

36. BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
1) Penerapan SMM ini dapat dilaksanakan secara bertahap,
sistematis, dan terencana dalam suatu program penerapan
SMM yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas
ditetapkan oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I dan
dilaporkan kepada Menteri Pekerjaan Umum.
2) Semua Unit Kerja harus melaksanakan penerapan SMM paling
lama 2 (dua) tahun sejak peraturan ini ditetapkan.
3) Unit Kerja yang sudah menerapkan SMM sebelum diterbitkan
Peraturan Menteri ini segera melakukan penyesuaian,
terhadap ketentuan-ketentuan SMM yang belum dilaksanakan
agar mengacu pada SMM Departemen Pekerjaan Umum ini.

37. BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan
Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor
362/KPTS/M/2004 tentang Sistem Manajemen Mutu
Konstruksi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

38. Pasal 20
Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Peraturan ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
DJOKO KIRMANTO

39. TERIMA KASIH ATAS
PERHATIANNYA