tata cara permohonan melepaskan aset suatu perusahaan BUMN untuk pembangunan infrastruktur atau lainnya bagi kepentingan umum, misalnya waduk, jalan, dll

1. SKEMA PERMOHONAN PELEPASAN ASSET
UNTUK PEMBANGUNAN SARANA/PRASARANA UMUM
1. Permohonan dari Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota atau dari Pemerintah Provinsi bila
Prasarana akan dibangun melalui 2 (dua) atau lebih Kabupaten / Kota, kepada Instansi yang
memegang / menguasai asset tersebut
2. Setelah menerima permohonan dari P2T, pihak pemegang asset berkoordinasi akan membuat surat
balasan untuk menanyakan lokasi areal yang dibutuhkan, luas areal yang terkena pembangunan
sarana dan prasarana umum dimaksud.
P2T (Panitia Pengadaan Tanah) akan menugaskan dinas/instansi dibawah kepanitiaan untuk bersamasama dengan pemegang asset menginventarisasi areal, luas serta apa saja yang berada diatasnya
3.
(tanaman, bangunan perusahaan serta fasiltas lainnya) dan menerbitkan Berita Acara pemeriksaan
asset dan ditanda tangani semua pihak yang turut serta dalam peninjauan dimaksud.
P2T akan menerbitkan lokasi areal serta luasan atas areal yang terkena Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum di dalam sebuah pengumuman yang akan diberitahukan kepada masyarakat dan
4.
pemegang asset dan memberitahukan secara tertulis kepada pemegang asset atas areal yang akan
terkena pembangunan dimaksud.
Pemegang asset setelah menerima pemberitahuan dari P2T (Panitia Pengadaan Tanah) akan
memohon/membuat surat kepada Dewan Komisaris untuk melepaskan/mendayagunakan asset
5. tersebut sesuai permohonan disertai pertimbangan-pertimbangan teknis dan finansial (besar ganti rugi
dll)
Dewan Komisaris setelah menerima surat permohonan Rekomendasi dari pemegang asset, akan
6. menerbitkan Rekomendasi terhadap pelepasan /pendayagunaan asset disertai dengan pertimbangan
financial serta aspek legal.
Setelah menerima Rekomendasi dari Dewan Komisaris, pemegang asset akan memohon kepada
Kementerian BUMN RI untuk melepaskan/mendayagunakan asset tersebut disertai dengan aspek
finansial dan aspek legalnya dilampirkan Surat Rekomendasi Dewan Komisaris serta Pakta Integritas
7.
yang ditanda tangani oleh Dewan Direksi.
Kementerian BUMN RI setelah menerima surat Permohonan dari pemegang asset, akan segera
menerbitkan Izin Pelepasan / Pendayagunaan asset dimaksud dengan pertimbangan financial dan legal
8. serta berlaku hanya satu tahun pelaksanaan pekerjaan pembangunan untuk kepentingan umum
dimaksud, dan jika belum selesai dapat diperpanjang dengan memohon kembali kepada Kementerian
BUMN RI.
Setelah memperoleh Izin dari Kementerian BUMN RI, maka pemegang asset dapat memberi izin
pemohon (P2T) untuk segera melakukan kewajiban-kewajibanya kepada pemegang asset, dan setelah
9.
kewajiban terpenuhi maka pemegang asset akan memproses pelepasan/pendayagunaan asset yang
akan digunakan oleh pengguna areal yang akan digunakan untuk pembangunan kepentingan umum
dimaksud melalui mekanisme RUPS sesuai ketentuan yang berlaku.