Sistem administrasi negara ri

Sistem Administrasi Negara RI

Monday, November 5, 2012


Oleh:
Ery Arifullah, ST, MT
Widyaiswara Muda Bandiklat Prov. Kaltim


Diberikan untuk Diklat PIM IV


Oleh:
Ery Arifullah, ST, MT
Widyaiswara Muda Bandiklat Prov. Kaltim


Tata Susunan Norma Hukum
(UU No. 10 / 2004)


(UU No. 10 / 2004)

1. UUD Negara RI 1945


(UU No. 10 / 2004)

2. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU


(UU No. 10 / 2004)

3. Peraturan Pemerintah


(UU No. 10 / 2004)

4. Peraturan Presiden


(UU No. 10 / 2004)

4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah


Makna 1


Makna 1

• Kemerdekaan = hak segala bangsa = hak
dasar manusia.


Makna 1

dasar manusia.
• Merdeka >< terjajah.


Makna 1

dasar manusia.
• Terjajah =


Makna 1

dasar manusia.
• Terjajah = tidak berperikemanusiaan


Makna 1

dasar manusia.
• Terjajah = berperikeBINATANGan?


Makna 2


Makna 2

• VISI Indonesia


Makna 2

• VISI Indonesia
• Merdeka


Makna 2

• VISI Indonesia
• Merdeka
• Bersatu


Makna 2

• VISI Indonesia
• Merdeka
• Bersatu
• Berdaulat


Makna 2

• VISI Indonesia
• Merdeka
• Bersatu
• Berdaulat
• Adil & Makmur


Makna 3


Makna 3

• Supaya menjadi bangsa bebas maka
syaratnya harus?


Makna 3

• Supaya menjadi bangsa bebas maka
syaratnya harus?

MERDEKA


Makna 4


Makna 4
Misi Pemerintah:
1. memajukan kesejahteraan umum
2. mencerdaskan kehidupan bangsa
3. melaksanakan ketertiban dunia


Makna 4
Misi Pemerintah:

Dasar:
kemerdekaan
perdamaian abadi
keadilan sosial

Makna 4
Misi Pemerintah:

UUD
Negara
Dasar: Indonesia
kemerdekaan
perdamaian abadi
keadilan sosial

Makna 4
Misi Pemerintah: SISTEM
1. memajukan kesejahteraan umum PEMERINTAHAN


UUD
Negara
Dasar: Indonesia
kemerdekaan
perdamaian abadi
keadilan sosial

SANRI


Landasan

SANRI


Landasan

SANRI

Faktor
Lingkungan


Pancasila

Landasan

SANRI

Faktor
Lingkungan


Pancasila
UUD’45
Landasan

SANRI

Faktor
Lingkungan


Pancasila
UUD’45
Landasan Operasionalisasi
RPJM Nasional

SANRI

Faktor
Lingkungan


Pancasila
UUD’45
RPJM Nasional
Kebijakan lain

SANRI

Faktor
Lingkungan


Pancasila
UUD’45
RPJM Nasional
Kebijakan lain Tertulis

SANRI

Faktor
Lingkungan


Pancasila
UUD’45
RPJM Nasional

SANRI Tak Tertulis

Faktor
Lingkungan


Pancasila Peraturan
Per UU an
UUD’45
RPJM Nasional

SANRI Tak Tertulis

Faktor
Lingkungan


Pancasila Peraturan Bukan
Per UU an Peraturan
UUD’45 Per UU an

RPJM Nasional

SANRI Tak Tertulis

Faktor
Lingkungan


Per UU an Peraturan
UUD’45 Per UU an

RPJM Nasional

SANRI Tak Tertulis

Geograﬁs
Faktor
Lingkungan


Per UU an Peraturan
UUD’45 Per UU an

RPJM Nasional

SANRI Tak Tertulis

Geograﬁs
Faktor Demograﬁ
Lingkungan


Per UU an Peraturan
UUD’45 Per UU an

RPJM Nasional

SANRI Tak Tertulis

Geograﬁs
Faktor Demograﬁ
Lingkungan Kekayaan Alam


Per UU an Peraturan
UUD’45 Per UU an

RPJM Nasional

SANRI Tak Tertulis

Geograﬁs
Faktor Demograﬁ
Ideologi

Per UU an Peraturan
UUD’45 Per UU an

RPJM Nasional

SANRI Tak Tertulis

Geograﬁs Ekonomi
Faktor Demograﬁ
Ideologi

Per UU an Peraturan
UUD’45 Per UU an

RPJM Nasional

SANRI Tak Tertulis

Geograﬁs Ekonomi
Faktor Demograﬁ Sosbud
Ideologi

Per UU an Peraturan
UUD’45 Per UU an

RPJM Nasional

SANRI Tak Tertulis

Geograﬁs Ekonomi
Lingkungan Kekayaan Alam Hankam
Ideologi

Per UU an Peraturan
UUD’45 Per UU an

RPJM Nasional

SANRI Tak Tertulis

Geograﬁs Ekonomi
Lingkungan Kekayaan Alam Hankam
Ideologi Politik

TIM

MISI

KE
PE
MI
TIM

MP
IN
MISI AN

KE
PE
MI
TIM

MP
IN
AN
Manajemen Anggaran
MISI

KE
PE
MI
TIM

MP
IN
AN
Komunikasi
Manajemen Anggaran
MISI

KE
PE
MI
TIM

MP
Sistem

IN
AN
Komunikasi
Manajemen Anggaran
MISI

KE
PE
Hukum

MI
TIM

MP
Sistem

IN
AN
Komunikasi
Manajemen Anggaran
MISI

KE
Produk

PE
Hukum

MI
TIM

MP
Sistem

IN
AN
Komunikasi
Manajemen Anggaran
MISI

Sistem?


Administrasi Negara
• Suatu sistem seperti sistem administrasi.
• Memecahkan problem dan memenuhi
kebutuhan masyarakat atau melayani
masyarakat.
• Keseluruhan kegiatan negara = lembaga
negara dalam rangka mewujudkan cita-cita
negara.


Sistem Administrasi


Sistem Administrasi

TUJUAN


Sistem Administrasi

TUGAS

TUJUAN


Sistem Administrasi

TUGAS

KERJASAMA TUJUAN


Sistem Administrasi

TUGAS

KERJASAMA TUJUAN

SARANA


Sistem Administrasi

TUGAS

KERJASAMA MANUSIA TUJUAN

SARANA


Siapa yg menjalankan
administrasi


administrasi

APARATUR


administrasi
Kenegaraan

APARATUR


administrasi
Kenegaraan

APARATUR

Pemerintah


administrasi
Kenegaraan

APARATUR
Pemerintahan
Pemerintah


administrasi
Kenegaraan

APARATUR
Pemerintahan
Pemerintah

Perekonomian Negara

LEMBAGA TINGGI NEGARA FUNGSI
MPR Kontitutif
Presiden Eksekutif + Legislatif
DPR Legislatif
BPK Auditif
MA Yudikatif
MK Yudikatif


UU No. 28 - 1999


UU No. 28 - 1999
• Asas-asas umum asas kepastian
penyelenggaraan negara:


UU No. 28 - 1999
–Asas kepastian hukum


UU No. 28 - 1999
–Asas tertib penyelenggaraan negara


UU No. 28 - 1999
–Asas kepentingan umum


UU No. 28 - 1999
–Asas keterbukaan


UU No. 28 - 1999
–Asas keterbukaan
–Asas proporsionalitas


UU No. 28 - 1999
–Asas keterbukaan
–Asas profesionalitas


UU No. 28 - 1999
–Asas keterbukaan
–Asas profesionalitas
–Asas akuntabilitas


Hutang Indonesia
(Harian Merdeka 7 Juni 2009)


Hutang Indonesia

Rp.1667 T
(Januari 2009)


Hutang Indonesia

Rp.1667 T
(Januari 2009)

atau
Rp. 1.667.000.000.000.000


Hutang Indonesia

Rp.1667 T
(Januari 2009)

atau
Rp. 1.667.000.000.000.000

Setiap jiwa menanggung :
Rp. ± 7.000.000/jiwa

Hutang Indonesia
(METRO TV 30 Maret 2010)


Hutang Indonesia

Rp.2000 T


Hutang Indonesia

Rp.2000 T
atau
Rp. 2.000.000.000.000.000


Hutang Indonesia

Rp.2000 T
atau
Rp. 2.000.000.000.000.000

Setiap jiwa menanggung :
Rp. ± 8 s/d 9 JT-an/jiwa

1. Pemerintah harus membuat Undang-
Undang Bank Indonesia yang otonom.


• Article V Section 1, menyatakan bahwa IMF hanya
berhubungan dengan bank sentral (atau institusi
sejenis, tetapi bukan pemerintah) dari negara
anggota.


• Article V Section 1, menyatakan bahwa IMF hanya
berhubungan dengan bank sentral (atau institusi
sejenis, tetapi bukan pemerintah) dari negara
anggota.
• Article IV Section 2, menyatakan bahwa sebagai
anggota IMF harus mengikuti aturan IMF dalam hal
nilai tukar uangnya, termasuk didalamnya larangan
menggunakan emas sebagai patokan nilai tukar.


• Article IV Section 3.a., menyatakan bahwa IMF
memiliki hak untuk mengawasi kebijakan moneter
yang ditempuh oleh anggota, termasuk mengawasi
kepatuhan negara anggota terhadap aturan IMF.


• Article IV Section 3.a., menyatakan bahwa IMF
memiliki hak untuk mengawasi kebijakan moneter
yang ditempuh oleh anggota, termasuk mengawasi
kepatuhan negara anggota terhadap aturan IMF.
• Article VIII Section 5, menyatakan bahwa sebagai
anggota harus selalu melaporkan ke IMF untuk hal-
hal yang menyangkut cadangan emas, produksi
emas, export import emas, neraca perdagangan
internasional dan hal-hal detil lainnya.


2. Pemerintah harus membuat perubahan
Undang-Undang yang mencabut batasan
kepemilikan asing pada bank-bank yang
sudah go public.


2. Pemerintah harus membuat perubahan
Undang-Undang yang mencabut batasan
kepemilikan asing pada bank-bank yang
sudah go public.
3. Pemerintah harus melakukan merger
empat bank pemerintah menjadi satu dan
mendorong satu lagi bank pemerintah
untuk go public.


4. Pemerintah Indonesia harus secara
bertahap menurunkan tarif pajak untuk
produk pertanian non-pangan dari luar
sampai akhirnya tercapai maksimum pajak
10 %.


4. Pemerintah Indonesia harus secara
bertahap menurunkan tarif pajak untuk
produk pertanian non-pangan dari luar
sampai akhirnya tercapai maksimum pajak
10 %.
5. Pemerintah harus menurunkan tarif bahan
kimia, baja, metal dan alat-alat perikanan
sampai dikisaran 5%-10%.


6. Pemerintah harus menurunkan pajak
ekspor untuk kayu gelondongan, kayu
gergajian, rotan dan mineral maksimum
pada angka 30%.


6. Pemerintah harus menurunkan pajak
ekspor untuk kayu gelondongan, kayu
gergajian, rotan dan mineral maksimum
pada angka 30%.
7. Pemerintah harus mencabut larangan
ekspor minyak sawit dan boleh
menggantinya dengan pajak ekspor
maksimum 40 %.


8. Pemerintah harus menambah saham yang
dilepas ke publik dari Badan Usaha Milik
Negara, minimal hal ini harus dilakukan
untuk perusahaan yang bergerak di
telekomunikasi domestik maupun
internasional.


8. Pemerintah harus menambah saham yang
dilepas ke publik dari Badan Usaha Milik
Negara, minimal hal ini harus dilakukan
untuk perusahaan yang bergerak di
telekomunikasi domestik maupun
internasional.
9. Pemerintah harus mencabut larangan
investor asing masuk dalam bisnis ritel dan
penjualan skala besar.


• UU No. 10/1998 tentang Perbankan.


• Kepres No. 99/1998 & Keputusan Menteri
Penanaman Modal No. 23/SK/1998 tentang
investasi asing.


investasi asing.
• UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia.


investasi asing.
• UU No. 19/2003 tentang Privatisasi BUMN.


investasi asing.
• UU No. 19/2003 tentang Privatisasi BUMN.
• UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal.


Reinventing Government:
How Entepreneurial Spirit is
Transforming the Public Sector
David Osborne & Ted Gaebler (1992)


Reinventing government



• Pemerintahan katalis: mengarahkan
ketimbang mengayuh.



ketimbang mengayuh.
• Pemerintahan milik rakyat: memberi
wewenang ketimbang melayani.



ketimbang mengayuh.
• Pemerintahan milik rakyat: memberi
wewenang ketimbang melayani.
• Pemerintahan yg kompetitif:
menyuntikkan persaingan ke dalam
pemberian pelayanan.


• Pemerintahan yg digerakkan oleh
misi: mengubah organisasi yg digerakkan
oleh peraturan.


oleh peraturan.
• Pemerintahan yg berorientasi pada
hasil: membiayai hasil bukan masukan.


oleh peraturan.
• Pemerintahan yg berorientasi pada
hasil: membiayai hasil bukan masukan.
• Pemerintahan yg berorientasi
pelanggan: memenuhi kebutuhan
pelanggan bukan birokrasi.


• Pemerintahan wirausaha: menghasilkan
ketimbang membelanjakan.


• Pemerintahan antisipatif: mencegah
daripada mengobati.


daripada mengobati.
• Pemerintahan desentralisasi: dari
hirarki menuju partisipasi dan tim kerja.


daripada mengobati.
• Pemerintahan desentralisasi: dari
hirarki menuju partisipasi dan tim kerja.
• Pemerintahan berorientasi pasar:
mendongkrak perubahan melalui pasar.

Jenis-jenis koordinasi


• Koordinasi hierarkis (vertikal).


• Koordinasi fungsional/instansional (PP No.
6/1988), koordinasi kegiatan instansi vertikal
di daerah.


di daerah.
• Koord. fungsional horizontal.


di daerah.
• Koord. fungsional diagonal.


di daerah.
• Koord. fungsional diagonal.
• Koord. fungsional teritorial.

Hal2 yg perlu
diperhatikan:


Hal2 yg perlu
diperhatikan:
• Dimulai pd saat perumusan kebijakan.


Hal2 yg perlu
diperhatikan:
• Siapa atau satuan kerja mana yg secara
fungsional berwenang dan
bertanggungjawab atas suautu masalah.


Hal2 yg perlu
diperhatikan:
• Siapa atau satuan kerja mana yg secara
fungsional berwenang dan
bertanggungjawab atas suautu masalah.
• Pejabat atau instansi yg secara fungsional
berwenang dan bertanggungjawab,
berkewajiban meprakarsai dlm koordinasi.


• Perlu kejelasan wewenang, tanggungjawab
dan tugas uni/instansi terkait.



dan tugas unit/instansi terkait.



dan tugas unit/instansi terkait.

• Perlu dirumuskan program kerja organisasi
secara jelas yg memperlihatkan keserasian
kegiatan diantara satuan-satuan kerja.


• Perlu diterapkan prosedur dan tata cara
melaksanakan koordinasi.



• Perlu dikembangkan komunikasi timbal balik
untuk menciptakan kesatuaan bahasa dan
kerjasama.



• Perlu dikembangkan komunikasi timbal balik
untuk menciptakan kesatuaan bahasa dan
kerjasama.

• Koordinasi akan lebih efektif apabila pejabat
yg berkewajiban mengkoordinasikan
mempunyai kemampuan kepemimpinan dan
kredibilitas yg tinggi.


• Dalam pelaksanaan koordinasi perlu dipilih
sarana koordinasi yg paling tepat.


Sarana & mekanisme


Sarana & mekanisme

• Kebijakan.


Sarana & mekanisme

• Kebijakan.
• Rencana.


Sarana & mekanisme

• Kebijakan.
• Rencana.
• Prosedur dan tata kerja.


Sarana & mekanisme

• Kebijakan.
• Rencana.
• Rapat dan taklimat (brieﬁng).


Sarana & mekanisme

• Kebijakan.
• Rencana.
• Rapat dan taklimat (brieﬁng).
• SK bersama/surat edaran bersama.

• Tim, pantia, kelompok kerja, satuan tugas.


• Dewan atau badan.


• SAMSAT (sistem adm manunggal satu atap)


• SAMSAT (sistem adm manunggal satu atap)
• Sistem pelayanan satu pintu.


Sistem administrasi negara ri

Recommended

Recommended

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (7)

More from Ery Arifullah

More from Ery Arifullah (20)

Sistem administrasi negara ri