• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
B.aderi thi1 2011-makalah-kapitalisme amerika terhadap indoensia, studi kasus pt. freeport indonesia
 

B.aderi thi1 2011-makalah-kapitalisme amerika terhadap indoensia, studi kasus pt. freeport indonesia

on

  • 2,494 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,494
Views on SlideShare
2,494
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
71
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    B.aderi thi1 2011-makalah-kapitalisme amerika terhadap indoensia, studi kasus pt. freeport indonesia B.aderi thi1 2011-makalah-kapitalisme amerika terhadap indoensia, studi kasus pt. freeport indonesia Document Transcript

    • Kapitalisme Amerika terhadap Indonesia Studi Kasus PT. Freeport Indoensia Bernadette Aderi Puspaningrum 1006694315 Mata Kuliah Teori Hubungan Internasional 1 kelas B Universitas Indonesia, Depok Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2011 1
    • BAB I Pendahuluan1.1 Latar Belakang Kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan pertambangan Amerika Setikat — Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc ("Freeport") — telah berlangsung sejak tahun 1967. Awalnya kerjasama ini dilakukan oleh pemerintahan Masa Orde Baru dengan tujuan mendapatkan infestasi dari pihak asing sehingga dapat mendorog pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Kontrak karya yang awalnya disepakati untuk masa 30 tahun kerja terus diperpanjang hingga kini telah 44 perusahaan asing tersebut, mengeruk kekayaan alam Indonesia. Hingga kini diketahui luas lahan pertambangan juga terus mengalami perluasan dan terjadi peningkatan produksi tiap tahunnya. Dengan pengelolaan sumberdaya secara besar-besaran tersebut, sudah selayaknya kerjasama ini menghasilkan keuntungan yang besar kepada kedua belah pihak, baik rakyat Indonesia maupun pemerintah Amerika Serikat yang terus mendapatkan suplai emas dan tembaga yang juga disinyalir adanya kandungan uranium di wilayah pertambangan tersebut. Sayangnya, apa yang terjadi saat ini jauh dari ekspektasi yang diharapkan. Wilayah Irian Jaya yang kaya akan sumber mineral tersebut hingga saat ini masih menjadi wilayah terpinggirkan di Indonesia. Tidak adanya perubahan kondisi masyarakat Papua setelah 44 tahun kerjasama ini berlangsung tentunya menimbulkan pertanyaan besar mengenai hasil kerjasama dari proyek pertambangan yang disinyalir bernilai milyaran dolar pertahunnya tersebut.1 Bentrok antar suku dengan bersenjatakan panah dan tombak semakin menggambarkan ketimpangan ekonomi serta pendidikan di daerah timur Indonesia ini. Hal ini menjadi masalah yang sangat penting ketika ketimpangan yang terjadi kini telah memunculkan aksi-aksi sporadis hingga terjadi berbagai aksi kriminal di wilayah Papua. Oleh karena itu, makalah ini akan menganalisa alasan Indonesia untuk tetap mempertahankan kontrak kerja dengan perusahaan Amerika Serikata, Freeport, dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di Papua dilihat dari sudut pandang struktualis. Penulis akan menganalisa posisi Amerika maupun Indonesia dalam krangka kerjasama PT1 Manfaat Ekonomi bagi Indonesia, diakses dari http://www.ptfi.com/others/FAQ.asp pada tanggal 21November 2011 pukul 21.22 WIB. 2
    • Freeport Indonesia menggunakan World System Theory. Dalam analisanya penulis akan melihat hubungan antar kelas yang terjandi antara Indonesia (proletar) dan Amerika (borgeois) dalam PT Freeport Indonesia sendiri.1.2 Rumusan Masalah Makalah ini akan berusaha menjawap rumusan masalah mengengai: “Apakah alasan Indonesia, untuk tetap mempertahankan kerjasama dengan Freeport Amerika Serikata dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di Papua ?”1.3 Kerangka Teori Dalam makalah ini penulis akan menggunakan teori World System Theory untuk dapat menjawab pertanyaan masalah dalam makalah ini. World system Theory Periphery Core (proletar) Dependensi (Borjuis) Eksploitasi Capitalis System World system theory diperkenalkan pertama kali oleh Wallerstain dengan melihat dependensi antara Amerika bagian Selatan dengan Amerika bagian Utara. Teori ini termasuk dalam pandangan strukturalisme yang menurut Wellerstain, berusaha menghadapi perubahan struktur kelas tersebut dengan menfokuskan pandangan terhadap aspek ekonomi yang dapat memberikan pengaruh terhadap bidang sosial, politik maupun keaman.2 Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan kapitalisme dalam sistem dunia yang menurut pendapatnya terbagi atas a core, a periphery, dan a semi- periphery.3 Struktur kelas yang dikelompokan oleh Wellerstain tersebut didasarkan atas hubungan2 Immanuel Wallerstein, The Capitalist World Economy, (Cambridge, England: Cambridge University Press,1979), hlm. 197-198.3 Viotti, P., & Kauppi, M. International Relation Theory, Fouth Ed. (New York:Pearson, 2010), hlm. 197. 3
    • antar kelas yang dominan dalam sistem ekonomi dunia. Ketiga struktur kelas ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan negara Dunia Pertama - Negara Maju (Developed Countries), Dunia Kedua - Negara Industri Baru (New Industial Countries), dan Dunia Ketiga - Negara Berkembang (Developing Countries). Dalam makalah ini akan lebih menyoroti hubungan antara negara Core dengan negara periphery. Hubungan antara keduanya menurut Wellerstain, terjalin akibat adanya kepentingan masing-masing negara dalam sektor ekonomi yang menempatkan keduanya dalam sistem ekonomi dunia yang kapitalis.4 Kapitalisme menurut Wellerstain, memunculkan dependensi antar negara yang menimbulkan terjadinya class conflict akibat munculnya ketimpangan antara kelas pemilik modal dan kelas pekerja. 5 Sebagai pemilik modal dalam sistem kapitalis, negara core akan jenderung menggunakan power-nya yaitu untuk menekan faktor produksi yang dimiliki oleh negara periphery. Pada dasarnya, negara periphery juga tidak memiliki pilihan dalam menjalin kerjasama dengan negara core. Hal ini diakibatkan oleh ketidak mampuan dari negara periphery sendiri untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Sistem dunia yang kapitalis tersebut, pada akhirnya berdampak pada dependensi negara periphery atas kehadiran negara core untuk mendorong petumbuhan ekonomi negaranya. Hal tersebut tentunya menghadirkan keuntungan bagi negara core yang dengan power yang dimilikinya dapat melakukan eksploitasi terhadap negara periphery sebagai penyedia faktor-faktor produksi dengan harga yang rendah. Akibat keuntungan yang didapatkannya tersebut, negara core pada dasarnya tetap terus berusaha menjaga sistem dunia dengan mempertahankan posisinya maupun posisi negara periphery dalam sistem dunia. Hal ini banyak dilakukan dengan membatasi adanya transfer tegnologi dari negara core ke negara periphery serta penekanan gaji buruh agar negara core tetap memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari biaya produksi yang minimum tersebut.4 Log.cit.,hlm. 197-198.5 Ibid. 4
    • BAB II Analisa World System Theory dalam Hubungan Kerjsama Indonsia dan Amerika Serikat Di PT. Freeport Papua Dalam bab ini, penulis akan melakukan analisa terhadap kerjasama yang dilakukanantara Amerika dengan Indonesia dengan menggunakan World system Theory sebagaikerangka analisa dalam kasus PT Freeport Indonesia. Penulis akan membagi tulisan inikedalam tiga bagian utama. Pertama, penulis akan menganalisa posisi keduanya dalam worldsystem. Selanjutnya, dengan mengacu pada indiktor-indikator dependensi yang terjalin antaraAmerika dan Indonesia penulis berusaha menunjukan sifat kerjasama yang terjalin dalam PTFreeport untuk melihat keuntungan yang mungkin di dapat oleh kedua negara. Dalam bagianketiga, penulis akan mencoba memperlihatkan bentuk-bentuk eksploitasi yang dilakukan olehnegara core kepada negara periphery dilihat dalam kerangka kerjasama PT FreeportIndonesia.2.1 Posisi Indonesia - Amerika Serikat Dalam World system Wallerstein dalam tulisannya mengungkapkan bahwa posisi negara dalam world system bergantung kepada peranannya dalam kegiatan pengolahan industri.6 Menurutnya, negara yang memiliki sumber produksi dengan kemampuan rendah untuk melakukan pengolahan sumber-sumber tersebut, berpotensi menjadi negara periphery. Di sisi lain, Negara core merupakan negara yang juga memiliki sumber produksi namun juga memiliki faktor-faktor produksi lainnya seperti teknologi dan modal untuk dapat mengelola sumber-sumber produksi. Akan tetapi menurutnya, negara core akan memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan pengolahan yang berlebihan terhadap sumber daya yang dimilikinya dan lebih memilih untuk banyak mengadakan kerjasama dengan negara periphery. Hal ini di dukung pula oleh pendapat Daniel Chirot and Thomas D. Hall, yang menilai kecenderungan tersebut sebagai nature dari state dalam system dunia yang capitalis sehingga state akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengeluarkan usaha yang seminimal mungkin.76 Immanuel Wallerstein, The modern World System I: Capitalist Agriculture and theOrigins of the European World-Economy in the Sixteenth Century, (New York: AcademicPress, 1974), hlm. 347-350.7 Daniel Chirot and Thomas D. Hall, WORLD-SYSTEM THEORY, (Annual Reviews, 1982) diakses dari http://www.jstor.org/stable/2945989 , hlm. 85. 5
    • Berdasarkan hal tersebut, posisi Indonesia dalam world system merupakan negara periphery dengan Amerika Serikat sebagai negara core-nya. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan bahan mentah sebagai sumber produksi di Papua yang kini telah dikelola oleh PT. Freeport. Sejak awal penemuannya oleh Jean-Jacques Dozy, Ertsberg di gunung gletser Jayawijaya telah mendapatkan perhatian dari pihak-pihak asing yang menjajah wilayah Indonesia sebelumnya.8 Lokasi yang kaya akan sumber-sumber mineral inilah yang disinyalir sebagai penyebab sulitnya Belanda mengakui wilayah Papua ini sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Tidak hanya Belanda, berbagai pihak yang turut andil dalam upaya integrasi Irian Barat — Papua sebelum terintegrasi dengan Indoensia — masing-masing juga memiliki kepentingan akan melimpahnya sumber daya alam wilayah ini. Di masa Orde Baru, Indonesia sebagai negara dunia ketiga belum memiliki cukup teknologi untuk dapat mengelola sumber energi yang melimpah di Papua tersebut. Akan tetapi kebutuhan ekonomi ketika itu, mendesak pemerintah untuk segera melakukan pengelolaan terhadap sumber-sumber daya alamnya sebagai faktor produksi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ketika itu. Amerika Serikat, sebagai negara industri maju dengan teknologi dan modal yang dimilikinya tentunya melihat hal ini sebagai peluang ekonomi yang menjanjikan. Bekerjasama dengan negara dunia ketiga dalam pengelolaan sumber bahan mentah ini tentunya sangat menguntungkan karena pada dasarnya pemerintah dapat melakukan penekanan biaya produksi dibandingkan dengan melakukan pengolahan sumber daya alam mereka sendiri. Hal ini disebabkan karena standar hidup masyarakat dunia ketiga yang lebih rendah dari standar hidup Negara maju seperti Amerika Serikat pada umumnya. Akan tetapi, kondisi dalam negeri Indonesia sendiri tidak dapat memiliki peluang untuk melakukan penghitungan untung rugi terlebih dahulu dengan Amerika Serikat. Kebutuhan investasi yang mendesak sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi menjadi dasar dibukanya kerjasama dengan Amerika di Papua. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc ("Freeport") adalah perusahaan asing pertama yang mengadakan kerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam sektor pengolahan sumberdaya alam. Terhitung sejak tahun 7 April 1967, kerjasama antara keduanya berjalan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagai landasan utama perjanjian kontrak8 PT Freeport Indonesia, Riwayat Proyek, diakses dari http://www.ptfi.com/about/history.asp, pada tanggal 20November 2011 pukul 17.35 WIB. 6
    • karya antara pemerintah Indonesia dengan Freeport Amerika.9 Perjanjian kontrak karya tersebut pada umumnya mengatur hak-hak eksklusif yang diberikan kepada Freeport untuk mengelola 10x10 km atau seluas 100 km2 di sekitar Ertsberg.10 Di awal masa kerjasamanya produksi Freeport pada saat itu baru mencapai 8.000 ton bijih/hari, kemudian meningkat menjadi 18.000 ton bijih/hari.11 Di lain pihak sebagai MNC dari Amerika Serikat, Freeport juga mengantongi perizinan dan kontrak kerja dengan pemerintah Amerika Serikat sendiri. Pemerintah Amerika Serikat sendiri juga memiliki kontrak kerja dengan MNC negaranya. Pada dasarnya kontrak MNC Amerika Serikat terhadap pemerintah negaranya mengatur tentang ketentuan-ketentuan akan kontribusi yang dilakukan oleh MNC tersebut terhadap Amrika Serikat sendiri. Dalam kasus ini, Freeport menjalankan kontrak dengan pemerintah sebagai MNC pemasok kebutuhan emas terbesar Amerika Serikat. Freeport sebagai MNC Amerika dalam produksinya juga di atur berdasarkan standart dan ketentuan pemerintah Amerika seturut dengan apa yang tertera dalam kontrak kerja antara induk perusahaan Freeport dengan pemerintah Amerika Serikat. Dengan demikian, Posisi Amerika Serikat sebagai negara core terlihat dari bagaimana pemerintah Amerika Serikat mengelola perusahaan-perusahaan di negara dengan mengikat perusahaan tersebut dalam ketentuan-ketentuan yang turut membawa kepentingan Amerika Serikat sebagai negara. Hal tersebut juga menunujukan superioritas negara dalam mengendalikan distribution of tehcnologi yang dilakukan oleh MNC negaranya ke negara lain. Dalam kenyataannya, ikatan kontrak antara MNC dengan pemerintah tersebut tidak hanya dilakukan terhadap MNC sebesar Freeport, yang menjadi pemasuk emas utama Amerika Serikat saja namun juga terhadap MNC lainnya seperti Mc. Donald, Coca cola dan lain-lain.129 Pencaplokan Tanah Adat, HAM, dan Orang Amungme, diakses darihttp://www.suaramerdeka.com/harian/0602/27/nas14.htm pada tanggal 21 November 2011 pukul 22.17 WIB.10 Ibid,.11 Ibid,.12 McDonalds Corporation Political Contributions Policy, diakses darihttp://www.politicalaccountability.net/index.php?ht=a/GetDocumentAction/i/5266, pada tanggal 29 Desember2011 pukul 22.13 WIB. 7
    • 2.2 Dependensi yang terjadi antara Indonesia terhadap Amerika Serikat Menurut Ronan Van Rossem, dependensi timbul sebagai konsekuensi dari world system.13 Dependensi tersebut memberikan perhatian terhadap negara periphery dalam hubungannya dengan negara core. Menurut James Petras dependensi menunjukan adanya katidaksetaraan antara negara core dan periphery dalam kerjasama kedua negara.14 Oleh karena itu, dependensi antara Indonesia dengan Amerika Serikat tersebut akan diperlihatkan dengan membandingkan keuntungan dan kerugian yang di dapatkan oleh kedua negara dari kerjasama Freeport yang telah berlangsung selama 44 tahun ini. PT. Freeport telah memberikan banyak keuntungan bagi Amerika Serikat. Freeport Papua merupakan eksportir emas utama bagi Amerika Serikat. Dari perusahaan Freeport yang tersebar di beberapa negara, Freeport Papua memproduksi 230.000 metrik ton perharinya.15 Sejak awal pembuatan kerjasamanya, angka tersebut terus mengalami pertambahan dari tahun ke tahun sebagai permintaan dari Amerika Serikat. Meskipun nilainya masih dapat disaingi oleh beberapa komoditas utama Amerika lainnya, namun emas sendiri memiliki value jangka panjang yang dapat menjadi penopang ekonomi Amerika akibat nilai emas yang cenderung stabil di pasar global. Bagi Indonesia sendiri kehadiran Freeport telah membuka lapangan kerja bagai masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi penduduk Papua namun juga penduduk Indonesia yang berdomisili di daerah lain juga memiliki kesempatan untuk dapat bekerja di perusahaan pertambangan tersebut. Hingga kini, Freeport telah memperkerjakan 8000 pekerja asal Indonesia dengan 60% dari jumlah tersebut merupakan penduduk asli Papua.16 Disamping itu, Freeport juga telah menjadi sumber pemasukan utama daerah Papua yaitu sebesar 5 milyar dolar Amerika pertahunnya bagi pemerintah daerah.17 Akan tetapi secara nyata kita dampak melihat masih terbelakangnya wilayah tersebut jika dilihat dari infrastruktur dan pendidikan masyarakat Papua sendiri. Di samping itu berdasarkan kontrak kesepakatan yang telah ada, Indoensia cenderung dirugiakan jika mengacu pada jumlah pajak yang dibayarkan oleh Perusahaan tersebut13 James Petras, Dependency and World System Theory: A Critique and New Directions, diakses darihttp://www.jstor.org/stable/2633477 , hlm. 148.14 James Petras, ibid., hlm 149.15 Freeport strikers accused of hurting investment in Indonesia , diakses darihttp://news.xinhuanet.com/english/world/2011-12/12/c_131301574.htm, pada tanggal 8 JAnuari 2012 pukul19.17 WIB.16 Workers return to Freeports Indonesia gold mine, diakses darihttp://www.msnbc.msn.com/id/45786395/ns/business/t/workers-return-freeports-indonesia-gold-mine/, padatanggal 7 Januari 2012 pukul 20.05 WIB.17 Manfaat ekonomi bagi Indonesia, diakses dari http://www.ptfi.com/others/FAQ.asp, pada tanggal 7 Januari2012 pukul 21.45 WIB. 8
    • kepada pemerintah. Pajak normal yang seharusnya didapatkan oleh pemerintah adalah sebesar 6% dari total hasil produksi namun dalam kenyataanny pemerintah hanya memperoleh 1 % perdari hasil produksi bahan tambang dari total milyaran dollar Amerika yang mampu dihasilkan tiap tahun produksinya.18 Ketimpangan dalam kontrak kerjasama tersebut juga dapat dilihat dari pendapatan buruh dan karyawan Freeport Indonesia jika di bandingkan dengan karyawan Freeport di negara lain. Di beberapa perusahaan Freeport yang terdapat di negara lain, sewajarnya buruh pertambangan tersebut mampu mendapatkan 10-70 doalr per jamnya sedangkan bagi buruh Freeport di Indonesia mereka hanya mendapatkan0,98-2 dolar Amerika per jamnya.19 Jika dilihat dari angkanya, jumlah pendapatan tersebut pada dasarnya jauh lebih banyak dari rata-rata pendapatan masyarakat di Indonesia. Namun kesetaraan terhadap pegawai Freeport di negara lain adalah masalah utama yang semakin meningkatkan dependensi yang menimbulkan konflik kelas dalam perusahaan ini. Di samping itu, jika menggunakan standar hidup masyarakat Indonesia pada umumnya, perbedaan pendapatan yang sangat timpang antar sesame buruh Freeport yang berbeda negara juga tidak dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan, standar hidup di Papua untuk kawasan sekitar Freeport saja sudah jauh lebih tinggi dari standar hidup orang Indonesia kebanyakan dilihat dari harga bahan pokok yang di jual 5-10 % lebih tinggi dari bahan pokok yang di jual di wilayah Jawa dan Sumatra.202.3 Kapitalisme yang terjadi dalam PT. Freeport Indonesia Keengganan pemerintah untuk meninjau ulang kontrak kerjasama Indonesia dengan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc ("Freeport") menurut pendapat penulis dipengaruhi oleh adanya sistem kapitalis bentukan Amerika Serikat tersebut. Hal ini juga dibuktikan dengan menggunakan asumsi-asumsi dasar strukturalis dalam melihat struktur dunia yang kapitalis serta pemikiran Wellerstrain melihat aktor-aktor dalam hubungan internasional berdasarkan fungsinya dalam sistem kapitalis dunia. Viotti dan Kauppi dalan International Relation memaparkan empat asumsi realis yang menurut penulis dapat memperlihatkan bentuk kapitalisme Amerika Serikat di18 Politikus PAN: Harusnya Royalti Freeport 6 %, diakses dari http://nasional.vivanews.com/news/read/267665-politikus-pan--harusnya-royalti-freeport-6-, pada tanggal 7 Januari 2012 pukul 19.28 WIB.19 Esther Samboh, Labor dispute at Freeport „may end soon‟, diakses darihttp://www.thejakartapost.com/news/2011/11/17/labor-dispute-freeport-may-end-soon.html, pada tanggal 7januari 2012 pukul 21.11 WIB.20 Harga bahan pokok papua, diakses dari http://beritadaerah.com/berita/papua/50222, pada tanggal 7 Januari2012 pukul 22.12 WIB. 9
    • Indonesial. Asumsi pertama strukturalis menekankan pada adanya level analisa dalam pendekatan ini. Menururtnya, dengan menggunakan struktur global sebagai level analisa pendekatan ini, diharapkan pendekatan ini dapat melihat permasalahan di dunia dari berbagai sudut pandanga. Menurut Asumsi ini, struktur global bersifat eksploitatif dan memiliki hierarki berdasarkan kepemilikan modal.21 Jika dilihat dari masalah Freeport, struktur kapitalisme yang menurut Wallerstrein bersifat eksploitatif hingga akhirnya pemihak modal mendapatkan keuntungan sebesar- besaranya dari biaya produksi yang minim. Hal ini dilakukan oleh Freeport Indonesia di tanah Papua, di mana eksploitasi berlebihan terlihat dari terus meningkatnya hasil produksi pertambangan tiap tahunnya. Perusahaan Freeport Amerika tidak hanya mengadakan peningkatan produksi tersebut secara terus menerus, namun juga melakukan perluasan lahan pertambangan di wilayah Papua. Eksploitasi ini secara jelas tela berdampak pada kondisi alam Papua yang rusak akibat limbah produksi dan pengerukan yang dilakukan terus-menerus. Di sisi lain, penekanan faktor produksi dilakukan melalui penekanan upah karyawan perjamnya. Terdapat beberapa perbedaan antara karyawan Freeport dinegara lain dengan Indonesia jelas menunjukan upaya penekanan faktor produksi yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Ketipangan juga terlihat jika dilakukan perbandingan terhadap upah pegawai dalam negeri. Dalam hal ini tentunya besar upah yang didapatkan oleh buruh kerja pada umumnya berbeda dengan para petinggi Freeport itu sendiri. Namun yang menjadi perhatian adalah adanya “gap” yang besar antar karyawan Freeport itu sendiri.22 Hal ini lah yang kemudian dapat memunculkan adanya hierarki akibat kepemilikan modal dalam masalah Asumsi kedua dari pemikiran strukturalis adalah Historical background. Seperti yang telah coba diangkat oleh penulis pada sub-bab sebelumnya, Kapitalisme dalam Freeport Indonesia dapat dilihat berdarkan perubahan politik yang terjadi dalam pemerintahan Indonesia. Sejak tahun 1967, Indonesia telah mengalami lima jenis pemerintahan dengan tujuan utama pemerintahan yang berbeda-beda. Akan tetapi dari semua masa pemerintahan tersebut, belum ada pemerintahan yang berusaha meninjau ulang kerjasama dengan Perusahaan Amerika Serikat ini. Padahal tanpa munculnya konflik sporadis seperti apa yang terjadi sekarang ini, berbagai pelanggaran telah21 Viotti, P., & Kauppi, M. International Relation Theory, Fouth Ed. (New York:Pearson, 2010), hlm. 201.22 Freeport-McMoRan Gaji diakses dari http://www.glassdoor.com/Salary/Freeport-McMoRan-Salaries-E266.htm, pada tanggal 28 November 2011 pukul 15.23 WIB. 10
    • dilakukan oleh pihak Freeport. Menurut laporan lembaga HAM pelanggaran HAM telah sering terjadi di tanah Papua. Hal ini dilihat dari upaya penyelesaian bentrokan masyarakat menggunakan kekuatan militer TNI yang sesungguhnya merupakan wewenang dari aparat kepolisian setemapat saja. Akibatnya dalam penyelesaian masalah tersebut, kepentingan politik lebih banyak terlihat dibandingkan kepentingan untuk menciptakan stabilitas ekonomi. Selanjutnya pendekatan strukturalis berasumsi akan adanya mekanisme dominasi dalam sistem kapitalis dunai. Mekanisme ini pada dasarnya ingin memperlihatkan pihak-pihak mana yang mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan pihak mana yang lebih dirugikan. Dalam website resminya, PT Freeport Indonesia memperlihatkan list panjang keuntungan yang didapatkan oleh Indonesia sebagai hasil dari kerjasama.23 Namun sekali lagi daftar keuntunan tersebut semata-mata merupakan suatu bentuk pembelaan dari perusahaan akan berbagai pelanggaran yang telah dilakukannya. Pendapat penulis tersebut secara kasat mata dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi maupun sosial dalam masyarakat Papua sendiri setelah 44 tahun berlangsungnya kerjasama antara Perusahaan Amerika Serikat Tersebut dengan pemerintahan Indonesia. Amerika Serikat sebagai pihak yang memiliki alat produksi seturut dengan berbagai kebijakan yang telah dijalankan di tanah papua merupakan pihak yang mengeksploitasi kekayaan alam di papua. Sayangnya eksploitasi tersebut juga dilakukan Freeport melalui kebijakan pemberian upah yang masih dibawah standar dari perusahaan internasional. Dengan demikian kita meilihat bagaimana keryawan dalam hal ini buruh rendah merupakan kelompok yang termajinalisasikan dalam sistem kapitalis Freeport ini. Pemikiran strukturalis dalam asumsinya yang terakhir kembali memberikan tekanan pada sektor ekonomi sebagai supra struktur dalam kondisi sistem kapitalis dunia ini. Dengan demikian semua aktor yang terlibat dalam sistem ini memiliki motif yang sama yaitu motif ekonomi. Semua aktor yang terlibat akan berupaya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Oleh karena itu, mereka yang memiliki power untuk membuat ataupun mempengaruhi berbagai pembuatan kebijakan akan berusaha mengarahkan dan membentuk berbagai kebijakan yang pro-liberalism. Kebijakan Amrika Srikat sendiri semakin terlihat ketika dimasa konflik Papua ini, Amerika Serikat mengeluarkan rencananya untuk menempatkan Tentara Amerika di Daerah Darwin Australia.23 Manfaat ekonomi PT. Freeport Indonesia, diakses dari http://www.ptfi.com/manfaat_ekonomi.asp , padatanggal 7 Januari 2012 pukul 20.34 WIB. 11
    • BAB III Kesimpulan Berdasarkan analisa kasus PT Freeport di Papua menggunakan beberapa konsepHubungan internasional tersebut, dapat disimpulkan bahwa kapitalisme Amerika Serikatsungguh terjadi di wilayah Indonesia dengan adanya Perusahaan Pertambangan Amerika diwilayah Papua. Hal ini dapat dilihat dari berbagai eksploitasi yang telah dilakukanPerusahaan tersebut tidak hanya pada sumber daya alam Indonesia namun juga padamasyarakat Indonesia pada umumnya. Meskipun keuntungan yang didapat terasa timpangdan bahkan tidak memberikan banyak perubahan terhadap wilayah Papua pada umumnya,kerjasama ini tetap memberikan kentungan bagi pihak-pihak tertentu sperti TNI danPemerintah Daerah yang banyak mendapatkan sogokan atau “tambahan dana” dari pihakFreeport. Hal ini berakibat pada adanya keengganan pihak-pihak tertentu untuk melakukanpeninjauan ulang kontrak kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat. Pada dasarnya masalah yang paling mendasar dalam kasus ini adalah tingkatdependensi Indonesia yang tinggi terhadap Amerika Serikat. Patut disadari, Freeportmerupakan perusahaan terbesar yang paling banyak menyerap tenaga kerja di wilayah Papua.Oleh karena itu, selama peranan pemerintah dalam melakukan pembangunan ekonomi yangmerata di Papua, masalah yang terjadi di Papua sekarang ini tidak akan selesai karena adanyaberbagai kepentingan pihak-pihak yang mendapat keuntungan dari adanya Freeport tersebut.Pihak-pihak yang memiliki akses yang sangat kuat dalam penentuan kebijakan terutama diwilayah Papua tersebut dalam struktur kapitalis juga akan mempertahankan keuntungandengan tetap mempertahankan sistem yang ada sekarang. Untuk memperbaiki kondisi ini,penulis melihat perlu adanya penataan ulang sistem pemerintahan di Papua, dengan menariksistem otonomi daerah yang diserahkan kepada Papua sampai adanya perubahan dalamsistem pemerintahan yang baru. Papua sebagai wilayah Indonesia yang masih mengalamiketertinggalan dari wilayah Indonesia lainnya, seharusnya tidak di berikan otonomi khususyang hanya akan membentuk dependensi baru antara Papua dengan pihak lain yang dianggapmampu memenuhi kebutuhan di wilayah Papua, dalam hal ini Amerika Serikat. 12
    • DAFTAR PUSTAKADaftar BukuViotti, P., & Kauppi, M. (2010). International Relation Theory, Fouth Ed. New York:Pearson.Wallerstein, Immanuel. (1974). The modern World System I: Capitalist Agriculture and the Origins of theEuropean World-Economy in the Sixteenth Century. New York: Academic Press.Wallerstein, Immanuel. (1979). The Capitalist World Economy. Cambridge, England: Cambridge UniversityPress.Daftar jurnalDaniel Chirot and Thomas D. Hall, WORLD-SYSTEM THEORY, (Annual Reviews, 1982) diakses darihttp://www.jstor.org/stable/2945989.James Petras, Dependency and World System Theory: A Critique and New Directions, diakses darihttp://www.jstor.org/stable/2633477.Daftar websiteManfaat Ekonomi bagi Indonesia, diakses dari http://www.ptfi.com/others/FAQ.asp.PT Freeport Indonesia, Riwayat Proyek, diakses dari http://www.ptfi.com/about/history.asp.Pencaplokan Tanah Adat, HAM, dan Orang Amungme, diakses darihttp://www.suaramerdeka.com/harian/0602/27/nas14.htmMcDonalds Corporation Political Contributions Policy, diakses darihttp://www.politicalaccountability.net/index.php?ht=a/GetDocumentAction/i/5266.Freeport strikers accused of hurting investment in Indonesia , diakses darihttp://news.xinhuanet.com/english/world/2011-12/12/c_131301574.htm.Workers return to Freeports Indonesia gold mine, diakses darihttp://www.msnbc.msn.com/id/45786395/ns/business/t/workers-return-freeports-indonesia-gold-mine/.Manfaat ekonomi bagi Indonesia, diakses dari http://www.ptfi.com/others/FAQ.asp.Politikus PAN: Harusnya Royalti Freeport 6 %, diakses dari http://nasional.vivanews.com/news/read/267665-politikus-pan--harusnya-royalti-freeport-6-.Esther Samboh, Labor dispute at Freeport „may end soon‟, diakses darihttp://www.thejakartapost.com/news/2011/11/17/labor-dispute-freeport-may-end-soon.html.Harga bahan pokok papua, diakses dari http://beritadaerah.com/berita/papua/50222.Freeport-McMoRan Gaji diakses dari http://www.glassdoor.com/Salary/Freeport-McMoRan-Salaries-E266.htm.Manfaat ekonomi PT. Freeport Indonesia, diakses dari http://www.ptfi.com/manfaat_ekonomi.asp. 13