pembatasan izin usaha industri primer hasil hutan kayu kapasitas produksi <= 6.000 m3

1. 12 t'/bi 2009
SOmor : S.36O/,,bnhut-VI/2O09
lampiran : -
l'ial : Pemberian Izin Usaha Industri primer l-lasri Hutan Kayu
Kepada yth.
6ubernur seluruh Indonesia
Bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :
Bahwa pembangunan hutan dan produk kehutanan (kayu olahan) dikembangkan
berbasis pada hutan tanaman baik oleh BUMN, swasta atau rakyat secara
proporsional;
i.. Bahwa pernberian Izin Usaha Industri Prinrer Hasii |lutan. didorong. dalam rangka
outsourcing penggunaan bahan baku dari Hutan Tahaman-dan "tiutan
nakiat,
sehingga dapat menggerakkan ekonomi rakvat
lpro-poofi- dan- pengadaan
lapangan kerja di pedesaan atar-r perkotaan (sektoi rilli yang
meningkatkan kontribusi hutan dan produk kelhr.itanan paOa iada gilirannya
regional dan nasionai;
fertil*Urf,,an ekonomi
Bahwa saat ini lzin Ljsaha Industri dengan kapasitas produksi s
6.000 m3/tahun
tidak didukung dari sumber bahan baku dari lzin Usaha pemanfaatan
Hasil Hutan
Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan l.erdapat kasus penggunaan
bahan baku
dari hutan lindung dan hutan konservasi yang nrendorong i,egiilan -itegat
:#i
logging;
Cleh karena itu, kami minta bahwa penerhitan lzin tJsaha Industri Hasit
nuian Jefr
eubernur dan Bup.ati untuk kapasrtas pro.duksi s 6.000 m3/tahun
ving berbahan
baku kayu hutan alam agar dihentrkan; /
Selanjutnya penerbitad'iiin Usaha Industri Primer Hasit Hutan kapasitas produksi
s 6.000.m3/tahun oleh Gubernur atau kapasitas prcCuksi s 2.00d m3/tahun oleh
Supaii agar diprioritaskan bagi industri yang mengglrnakan bahan baku kayu
dari
l-lutan Rakyat, Hutan Tanarnan Rakyat dan Hlrtan Tanaman Industri; y'
Subernur dan Bupati agar melakukan evaluasi telrhadap Izin Usaha Industri serta
rnemfasilitasi terselenggaranya kerjasama kemitraan antara industri
dengan
r:,:asyarakat untuk pembangunan Hutan Rakyat atau Hutan Tanaman Rakyat. ,
Denrikian disampaikan, atas perhatiannya diu
+--m*ilsan '
.:,n'1*nteri Koordinator Bidang perekonomiarr;
J:" -i*e*teri Peiindustrian;
,L q**ala BKPM;
€ 3*pali/Y/alik,:ta selurtrh Indonesia' ,./
a q,r**ta Dirrais Provinsi yilng nlert:hrrierrqi yt In l', rn;lt-r :.r)1,-rf Ul'r Itti!f ,,f rCSia.