1. TATAP MUKA 8 – AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK.
PERAN
MENYEDIAKAN INFORMASI AKUNTANSI
YANG AKAN DIGUNAKANA MANAJER
PUBLIK DALAM MELAKUKAN FUNGSI
PERENCANAAN & FUNGSI
PENGENDALIAN ORGANISASI .
SEBAGAI ALAT UNTUK MEMBANTU
MANAJER DALAM MENJALANKAN FUGSIFUNGSI MANAJEMEN SEPERTI ;
PERENCANAAN, PENGKOORDINASIAN,
PENGORGANISASIAN, DAN
PENGENDALIAN TIDAK DAPAT
DILAKUKAN TANPA INFORMASI YANG
MEMADAI.
DEFINISI
SEBAGAI SUATU PROSES
PENGIDENTIFIKASIAN, PENGAKUMULASIAN,
PENGANALISAAN, PENYIAPAN,
PENGINTEGRASIAN DAN
PENGKOMUNIKASIAN INFORMASI
FINANCIAL YANG DIGUNAKAN MANAJER
UNTUK PERENCANAAN, EVALUASI DAN
PENGENDALIAN ORGANISASI SERTA
MENJAMIN SDM DIGUNAKAN TEPAT DAN
AKUNTABEL.
SEAGAI BAGIAN INTEGRAL DARI
MANAJEMEN YANG TERKAIT DENGAN
PENGIDENTIFIKASIAN, PENYAJIAN DAN
PENGINTERPRETASIAN INFORMASI YANG
DIGUNAKAN UNTUK MERUMUSKAN
STRATEJIK, PERENCAAN DAN
PENGENDALIAN AKTIVITAS, PENGAMBIL
KEPUTUSAN, PENGGUNAN SUMBER DAYA,
PENGUNGKAPAN PIHAK LUAR ORGANISASI,
PENGUNGKAPAN PADA KARYAWAN DAN
ASET.

2. INFORMASI DIIDENTIFIKASI – DISAJIKAN DAN
DIINTERPRETASI
UNTUK
PERUMUSAN STRATEJIK, PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN AKTIVITAS, PENGAMBILAN
KEPUTUSAN, PENGOPTIMALKAN PENGGUNAAN SUMBER DANA, PENGUNGKAPAN PENGGUNA
DAN PIHAK LUAR ORGANISASI, PENUNGKAPAN KEPADA KARYAWAN SERTA PELINDUNGAN ASET.
ADA UPAYA PENGEMBANGAN AKUNTANSI MANAJEMEN DIKAITKAN DENGAN ORANG-ORANG
YANG AKAN MENJALANKAN SISTEM TERSEBUT.
ADA PERHATIAN UTAMA DALAM MENDESAIN AKUNTANSI MANAJEMEN YAITU APA YANG
DIKEHENDAKI PERSONEL DALAM ORGANISASI DAN BAGAIMANA REAKSI TERHADAP SISTEM
PENGENDALIAN AKUNTANSI.

3. ADA PRINSIP AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR
PUBLIK
PERAN AKUNTANSI SEBAGAI PENYEDIA INFORMASI YANG DIGUNAKAN UNTUK MENINGKATKAN
EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS ORGANISASI SEKTOR PUBLIK ( 1 ).
TERKAIT DENGAN PEMBERIAN INFORMASI KEPADA PIHAK INTERN ORGANISASI ( 2 ).
MEMERIKAN LAPORNA YANG SIPATNYA PROSPEKTIF YANG DIGUNAKAN UNTUK PERENCANAAN DI
MASA YANG AKAN DATANG ( 3 ).
AKUNTANSI SEBAGAI ALAT PERENCANAAN
ORGANISASI
AKUNTANSI MANAJEMEN BERPERAN DALAM PEMBERIAN INFORMASI HISTORIS DAN PROSPEKTIF
UNTUK MEMFASILITASI PERENCANAAN ( 1 ).
PERENCANAAN ORGANISASI SANGAT PENTING DILAKUKAN UNTUK MENGANTISIPASI KEADAAN DI
MASA YANG AKAN DATANG ( 2 ).
INFORMASI AKUNTANSI SEBAGAI ALAT PERENCANAAN MEMILIKI TIGA KELOMPOK TERDIRI DARI ;
INFORMASI SIPATNYA RUTIN, INFORMASI KUANTITATIF ATAU KUALITATIF, DAN INFORMASI
DIBERIKAN PADA SALURAN FORMAL ATAU INFORMAL ( 3 ).
INFORMASI AKUNTANSI UNTUK PERENCANAAN BERDASARKAN CARA PENYAMPAIANNYA, APAKAH
SECARA FORMAL ATAU INFORMAL ( 4 ).

4. AKUTANSI SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN ORGANISASI
ALAT PENGENDALIAN ORGANISASI
BISNIS LEBIH BERTUMPU PADA
MEKANISME NEGOISASI ( 1 )
ALAT PENGENDALIAN SEKTOR
PUBLIK BERUPA PERATURAN
BIROKRASI ( 2 )
FUNGSI UTAMA INFORMASI
AKUNTANSI ADALAH SEBAGAI ALAT
PENGENDALIAN ( 3 )
INFORMASI AKUNTANSI SEBAGAI
ALAT PENGENDALIAN KEUANGAN
DAN PENGENDALIAN ORGANISASI
(4)

5. PROSES / TAHAPAN DALAM PERENCANAAN DAN
PENGENDALIAN MANAJERIAL ORGANISASI SEKTOR
PUBLIK
PERENCANAAN TUJUAN DAN SASARAN DASAR ( 1 ).
PERENCANAAN OPERASIONAL ( 2 ).
PENGANGGARAN ( 3 ).
PENGENDALIAN DAN PENGUKURAN ( 4 ).
PELAPORAN, ANALISIS DAN UMPAN BALIK ( 5 ).
DALAM CATATAN :
BAHWA DARI PERENCANAAN TUJUAN DAN SASARAN DASAR MENUJU PERENCANAAN
OPERASIONAL TERDAPAT AKTIVITAS “ REVISI PERENCANAAN OPERASIONAL” – LALU
MENUJU PENGANGGARAN TERDAPAT AKTIVITAS “REVISI ANGGARAN DAN AKSI”, LALU
MENUJU PENGENDALIAN DAN PENGUKURAN SAMPAILAH PADA PELAPORAN ANALISIS
DAN UMPAN BALIK, LALU MENUJU LAGI AKTIVITAS “ REVISI / MODIFIKASI TUJUAN DAN
SASARAN DASAR”. DAN SETERUSNYA.

6. PERAN AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR
PUBLIK
PERAN UTAMA AKUNTANSI MANAJEMEN ADALAH MEMBERIKAN INFORMASI AKUNTANSI
YANG RELEVAN DAN HANDAL KEPADA MANAJER UNTUK PERENCANAAN DAN
PENGENDALIAN ORGANISASI.
PERAN ITU TERDIRI DARI :
PERENCANAAN STRATEJIK ( 1 )
PEMBERIAN INFORMASI BIAYA ( 2 )
PENILAIAN INVESTASI ( 3 )
PENGANGGARAN ( 4 )
PENENTUAN BIAYA PELAYANAN DAN PENENTUAN TARIF PELAYANAN ( 5 )
PENILAIAN KINERJA ( 6 ).

7. PERENCANAAN STRATEJIK.
MEMBUAT ALTERNATIF PROGRAM YANG MENDUKUNG STRATEGI ORGANISASI,
PROGRAM DIPILIH DAN DISELEKSI DAN DIBUAT SKALA PRIORITAS, MAKA PERAN
AKUNTANSI MANAJEMEN ADALAH MEMBERIKAN INFORMASI UNTUK MENENTUKAN BIAYA
PROGRAM DAN BIAYA AKTIVITAS SEHINGGA MANAJER DDAPAT MENENTUKAN KEBUTUAN
ANGGARAN ( 1 ).
AKUNTANSI MANAJEMEN BERUSAHA MENGHITUNG BESARNYA BIAYA PROGRAM,
AKTIVITAS ATAU PROYEK, SEHINGGA MENGURANGI KEBOCORAN DANA, PEMBOROSAN
DAN MENDETEKSI PROGRAM YANG TIDAK LAYAK EKONOMI ( 2 ).
AKHIRNYA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI MANAJEMEN SANGAT PENTING DIMILIKI
ORGANISASI PEMERINTAHAN YANG LEBIH BERORIETNASI PADA PELAYANAN
MASYARAKAT DAN KEPENTINGAN PUBLIK. AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
DIHADAPKAN PADA TIGA PERMASALAHAN UTAMA YAITU EFISIENSI BIAYA, KUALITAS
PRODUK DAN PELAYANAN ( 3 ).

8. PEMBERIAN INFORMASI BIAYA.
BIAYA DALAM KONTEK ORGANISASI SEKTOR PUBLIK DIKATEGORIKAN MENJADI ; BIAYA
INPUT UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN, BIYA OUTPUT UNTUK MENGANTARKAN
PRODUK, DAN BIAYA PROSES DENGAN MEMPERHITUNGKAN FUNGSI ORGANISASI ( 1 ).
AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK MEMBUTUKAN AKUNTANSI BIAYA UNTUK
PENGAMBILAN KEPUTUSAN BIAYA ( 2 ).
AKUNTANSI BIAYA PADA SEKTOR PUBLIK BERPERAN UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI
MENGENAI PENGELUARAN PUBLIK YANG DIGUNAKAN OLEH PIHAK INTERNAL DAN
EKSTERNAL UNTUK PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
( 3 ).
PERAN AKUNTANSI BIAYA DALAM PEMBERIAN INFORMASI BIAYA MELIPUTI ;
PENENTUAN KLASIFIKASI BIAYA, BIAYA APA SAJA YANG TERMASUK KATEGORI BIAYA
RUTIN DAN YANG MASUK KATEGORI BIAYA MODAL DAN SEBAGAINYA ( 4 ).
PROSES PENENTUAN BIAYA MELIPUTI PROSES ; AKUMULASI DATA BIAYA PRODUK,
PENCATATAN DATA KE SISTEM AKUNTANSI ORGANISASI, ANALISIS BIAYA, STRATEGI
PENGHEMATAN BIAYA, DAN MEMBRIKAN INFORMASI BIAYA LENGKAP ( 5 ).

9. PENILAIAN INVESTASI
UNTUK MENILAI KELAYAKAN INVESTASI SECARA EKONOMI DAN FINANCIAL, KARENA
DAPAT MENILAI INVESTASI DIPERLUKAN IDENTIFIKASI BIAYA, RESIKO DAN MANFAT
DARI SUATU INVESTASI, SERTA FAKTOR YANG DIPERHATIKAN ADALAH TINGKAT
INFLASI, TINGKAT RESIKO DAN KETIDAKPASATIAN ( 1 ).
TEKNIK PENILAIAN INVESTASI DI ORGANISASI PUBLIK YANG MERUPAKAN ORGANISASI
YANG TIDAK BERORIENTASI PADA UPAYA MENGEJAR LABA DAN TERKADANG TEKNIK
TIDAK DAPAT DITERAPKAN UNTUK SEKTOR PUBLIK, DAN SULIT MENGUKUR OUTPUT
YANG DIHASILKAN DAN UNTUK MENENTUKAN KEUNTUNGAN MASA DEPAN DALAM
UKURAN FINANCIAL TIDAK DAPAT DILAKUKAN ( 2 ).
PENILAIAN INVESTASI DALAM ORGANISASI PUBLIK DILAKUKAN MENGGUNAKAN
ANALISIS BIAYA MANFAAT. BIAYA ITU MENCAKUP BIAYA SOSIAL DAN MANFAT SOSIAL.

10. PENGANGGARAN
SALAH SATU FUNGSI ANGGARAN ADALAH UNTUK ALAT PERENCANAAN DAN
PENGENDALIAN DALAM ORGANISASI ( 1 ).
TERCIPTANYA ANGGARAN PUBLIK YANG EFEKTIF DIKAITKAN DENGAN TIGA FUNGSI
ANGGARAN YAITU ALAT ALOKASI SUMBER DAYA PUBLIK, ALAT DISTRIBUSI DAN
STABILISASI SEHINGGA KETIGANYA SEBAGAI ALAT PENTING DALAM
MENGALOKASIKAN DAN MENDISTRIBUSIKAN ANGGARNA PUBLIK ( 2 ).
HARUS ADA DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG HANDAL ( 3 ).
PENENTUAN BIAYA PELAYANAN DAN TARIF PENENTUAN
PELAYANAN
AKUNTANSI MANAJEMEN DIGUNAKAN UNTUK MENENTUKAN BERAPA BIAYA YANG
DIKELUARKAN UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN TERTENTU DAN TARIF YANG
DIKENAKAN.

11. PENILAIAN KINERJA
PENILAIAN KINERJA ADALAH SISTEM PENGENDALIAN ( 1 ).
PENILAIAN KINERJA DILAKUKAN UNTUK MENGETAHUI TINGKAT EFFISIENSI DAN
EFEKTIVITAS ORGANISASI DALAM MENCAPAI TUJUAN YANG TELAH DITETAPKAN
( 2 ).
PENILAIAN KINERJA BERPERAN DALAM PEMBUATAN INDIKATOR KINERJA KUNCI
DAN SATUAN UKUR UNTUK MASING-MASING AKTIVITAS YANG DILAKUKAN ( 3 ).

12. TATAP MUKA 9 – SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR
PUBLIK
PENGERTIAN
ORGANISASI MEMERLUKAN SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN UNTUK MEMEBRIKAN
JAMINAN DILAKSANAKANNYA STRATEGI ORGANISASI SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN
SEHINGGA TUJUAN ORGANISASI DAPAT DICAPAI ( 1 ).
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK HARUS DIDUKUNG DENGAN
PERANGKAT BERUPA STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN TIPE
PENGENDALIAN MANAJEMEN YANG DIGUNAKAN, MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG ( 2 ).
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN BERPOKUS PADA UNIT-UNIT ORGANISASI SEBAGAI
PUSAT PERTANGNGUNGJAWABAN DAN PUSAT PERTANGNGUNGJAWABAN MERUPAKAN
BASIS PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA ( 3 ).
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA HARUS DILAKUKAN SEJAK PROSES SELEKSI DAN
REKRUITMEN, TRAINING, PENGEMBANGAN, DAN PROMOSI HINGGA PEMBERHENTIAN
KARYAWAN, SERTA FAKTOR LINGKUNGAN MELIPUTI KESTABILAN POLITIK, EKONOMI,
SOSIAL, KEAMANAN DAN SEBAGAINYA.

13. TIFE PENGENDALIAN
MANAJEMEN
PENGENDALIAN PREVENTIF – TERKAIT DENGAN PERUMUSAN STRATEJIK DAN
PERENCANAAN STRATEJIK ( 1 ).
PENGENDALIAN OPERASIONAL – TERKAIT DENGAN PENGAWASAN PELAKSANAAN
PROGRAM MELALUI ALAT BERUPA ANGGARAN DAN DIGUNAKAN UNTUK
MENGHUBUNGKAN PERENCANAAN DENGAN PENGENDALIAN ( 2 ).
PENGENDALIAN KINERJA – TERKAIT DENGAN ANALISIS EVALUASI KINERJA
BERDASARKAN TOLAK UKUR KINERJA YANG TELAH DITETAPKAN ( 3 ).

14. STRUKTUR PENGENDALIAN MANAJEMEN
STRUKTUR PENGENDALIAN MANAJEMEN DIDUKUNG STRUKTUR ORGANISASI KARENA
STRUKTUR ORGANISASI SEBAGAI PUSAT PERTANGGUNGJAWABAN ( 1 ).
PUSAT PERTANGGUNGAJAWABAN ADALAH UNIT ORGANISASI YANG DIPIMPIN MANAJER
YANG BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP AKTIVITAS PUSAT PERTANGGUNGJAWABAN
YANG DIPIMPINNYA ( 2 ).
TUJUAN PUSAT PERTANGGUNGJAWABAN ADALAH BASIS PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN KINERJA MANAJER SERTA UNIT ORGANISASI, UNTUK
MEMUDAHKAN MENCAPAI TUJUAN ORGANISASI, MEMFASILITASI LINGKUNGAN KERJA
YANG BAIK, MENDELEGASIKAN TUGAS DAN WEWENANG KE UNIT KERJA, MENDORONG
KREATIVITAS DAN INOVASI BAWAHAN DAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN ANGGARAN
( 3 ).
TANGGUNGJAWAB MANAJER ADALAH MENCIPTAKAN HUBUNGAN YANG OPTIMAL
ANTARA SUMBER DAYA INPUT DENGAN OUTPUT DIKAITKAN DENGAN TARGET KINERJA
(4 ).

15. PUSAT PERTANGGUNGJAWABAN
MANAJER BERTANGGUNGJAWAB SEBAGAI PUSAT PERTANGGUNGJAWABAN DALAM
SETIAP ORGANISASI ( 1 ).
STRUKTUR PUSAT PERTANGGUNGJAWABAN HENDAKNYA SEJALAN DENGAN
PROGRAM ATAU STRUKTUR AKTIVITAS ORGANISASI ( 2 ).
SETIAP JENIS PUSAT PERTANGNGUNGJAWABAN MEMBUTUHKAN DATA
PENGELUARAN DAN OUTPUT YANG DIHASILKAN SELAMA MASA ANGGARAN ( 3 ).
PUSAT PERTANGNGNGJAWABAN MERUPAKAN BAGIAN YANG PALING KOMPETEN
UNTUK MENYIAPKAN ANGGARAN KARENA MEREKALAH YANG PALING DEKAT DAN
BERHUBUNGAN LANGSUNG DENGAN AKTIVITAS PELAYANAN MASYARAKAT ( 4 ).
SISTEM PENGENDALIAN ANGGARAN BANYAK DIKETKKAHUI BAGIAN DEPARTEMEN
ANGGARAN YANG MEMILIKI FUNGSI ; MENETAPKAN PROSEDURE PERSIAPAN
ANGGARAN, ASUMSI DASAR ANGGARAN, MENGKOMUNIKASIKAN ANGGARAN,
ANALISIS KINERJA ANGGARAN, DAN REVISI ANGGARAN YANG JELAS ( 5 ).

16. PROSES PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBKLIK
PROSES PENGENDALIAN MANAJEMEN DAPAT DILAKUKAN DENGAN MENGGUNAKAN
SALURAN KOMUNIKASI FORMAL MAUPUN INFORMAL ( 1 ).
SALURAN KOMUNIKASI FORMAL TERDIRI DARI AKTIVITAS FORMAL DALAM ORGANISASI
YANG MELIPUTI; PERUMUSAN STRATEGI, PERENCANAAN STRATEJIK, PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN ANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA ( 2 ).
PROSES PENGENDALIAN MANAJEMEN DIRANCANG UNTUK MEMPENGARUHI ORANG
DALAM ORGANISASI SUPAYA BERPERILAKU BAIK BERDASARKAN ATURAN DAN
PROSEDURE BIROKRASI SECCARA FORMAL ( 3 ).
FAKTOR BERPENGARUH PADA KESELARASAN TUJUAN ORGANISASI DAN
PERSONEL
FAKTOR PENGENDALIAN FORMAL SEPERTI SISTEM ATURAN DAN PENGHARGAAN ( 1 ).
FAKTOR PENGENDALIAN INFORMAL SEPERTI ETOS KERJA DAN LOYALITAS ( 2 ).

17. PERUMUSAN STRATEJIK
PERUMUSAN STRATEJIK MERUPAKAN TUGAS DAN TANGNGUNGJAWAB MANAJEMEN
PUNCAK SEPERTI DALAM ORGANISASI PEMERINTAHAN MERUMUSKAN STRATEJIK
DILAKUKAN OLEH DEWAN LEGISLATIF ( 1 ).
PERUBAHAN LINGKUNGAN DALAM ORGANISASI PUBLIK KARENA ORGANISASI SEKTOR
PUBLIK DIPENGARUHI OLEH FAKTOR POLITIK, EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA ( 2 ).
STRATEGI MAKRO DIJBARKAN KE STRATEGI MIKRO DALAM BENTUK PROGRAM,
PROYEK, DADN DILAKSANAKAN SESUAI ANGGARAN DAN PUSAT
PERTANGGUNGJAWABAN ( 3 ).
METODE PENENTUAN STRATEGI MENGNGUNAKAN ANALISIS SWOT, DIKEMBANGKAN
DENGAN MENGANALISIS FAKTOR INTERNAL ORGANISASI MENJADI KEKUATAN DAN
KELEMAHAN DALAM ORGANISASI DAN MEMPERHITUNGKAN FAKTOR EKSTERNAL
BERUPA ANCAMAN DAN PELUANG YANG MEMPENGARUHI ORGANISASI ( 4 ).
PERUMUSAN STRATEJIK MELIPUTI; VISI, MISI DAN TUJUAN, ANALISIS LINGKUNGAN,
PROFIL INERNAL, PERUMUSAN DAN PEMILHAN STRATEGI, IMPLEMENTASI DAN
PENGENDALIAN RENCANA PROYEK ( 5 ).

18. LANGKAH PERUMUSAN STRATEJIK
MEMULAI DAN MENYETUJUI PROSES PERENCANAAN STRATEJIK ( 1 ).
IDENTIFIKASI APA YANG MENJADI MANDAT ORGANISASI ( 2 ).
KLARIFIKASI MISI DAN NILAI-NILAI ORGANISASI ( 3 ).
MENILAI LIGKUNGAN INTERNAL ( 4 ).
MENILAI LINGKUNGAN EKSTERNAL ( 5 ).
IDENTIFIKASI ISU STRATEJIK YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI ( 6 ).
PERUMUSAN STRATEJIK UNTUK MENGATUR ISU-ISU ( 7 )
MENETAPKAN VISI ORGANISASI UNTUK MASA DEPAN ( 8 ).

19. PERENCANAAN
STRATEJIK
PERENCANAAN STRATEJIK ADALAH PROSES PENENTUAN PROGRAM, PROYEK YANG
DILAKUKAN ORGANISASI DAN PENENTUAN JUMLAH ALOKASI SUMBER DAYA YANG
DIBUTTUHKAN ( 1 ).
PERENCANAAN STRATEJIK ADALAH PROSES MENENTUKAN BAGAIMANA
MENGIMPLEMETNASIKAN STRATEJIK ( 2 ).
PERENCANAAN STRATEJIK MERUPAKAN PROSES YANG SISTEMATIK YANG MEMILIKI
PROSEDURE DAN SKEDUL YANG JELAS ( 3 ).
MANFAAT PERENCANAAN STRATEJIK BAGI ORGANISASI
MEMFASILITASI ANGGARAN, POKUS MANAJER MENERAPKAN STRATEJIK, ALOKASI
SUMBER DAYA, MELAKUKAN TINDAKAN JANGKA PENDEK, DAN MEMPERKECIL RENTANG
KENALI ( 1 ).
MENINGKATKAN KOMUNIKASI MANAJER PUNCAK DENGAN LEVEL BAWAHNYA ( 2 ).

20. PENGANGGARAN DAN PENILAIAN KINERJA
TAHAPAN PENGANGGARAN MERUPAKAN TAHAP DOMINAN DAN MEMILIKI KARAKTERISTIK
TERUTAMA ADA PENGARUH POLITIK DALAM PROSES PENGANGGARAN ( 1 ).
PENILAIAN KINERJA ADALAH ALAT PENGENDALIAN DALAM ORGANISASI, DAN DICIPTAKAN
PADA SUATU MEKANISME PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN ( 2 ).
PEMBERIAN IMBALAN DAPAT BERUPA FINANCIAL DAN NON FINANCIAL SEPERTI GAJI DAN
SEJENISNYA ( 3 ).
IMBALAN ITU BERUPA PROMOSI JBATAN, PENAMBAHAN TANGGUNGJAWAB DAN
KEPERCAYAAN YANG LBIH BESAR ( 4 ).
MEKANISME PMEBRIAN SANKSI DAN HUKUMAN DILAKUKAN MANAJER DALAM
MEMPERBAIKI TUGAS DAN PEKERJAAN ( 5 ).

21. TATAP MUKA 10 - PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
KONSEP
ANGGARAN MERUPAKAN ESTIMASI KINERJA YANG HENDAK DICAPAI SELAMA PERIODE
TERTENTU YANG DINYATAKAN DALAM UKURAN FINANCIAL ( 1 ).
PENGANGGARAN ADALAH PROSES ATAU METODE UNTUK MEMPERSIAPKAN SUATU
ANGGARAN, MERUPAKAN TAHAPAN YANG RUMIT DAN MENGANDUNG NUANSA POLITIK
YANG TINGGI DAN MERUPAKAN SUATU PROSES POLITIK ( 2 ).
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK ADALAH INSTRUMEN AKUNTABILITAS ATAS PENGELOLAAN
DANA PUBLIK DAN PROGRAM YANG DIBIAYAI DENGAN UANG PUBLIK ( 3 ).
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK TERKAIT DENGAN PROSES PENENTUAN JUMLAH
ALOKASI DANA TIAP PROGRAM DAN AKTIVITAS DALAM SATUAN MONETER ( 4 ).
ANGGARAN MERUPAKAN MANAGERIAL PLAN FOR ACTION UNTUK MEMFASILITASI
TERCAPAINYA TUJUAN ORGANISASI ( 5 ).
ASPEK ANGGARAN SEKTOR PUBLIK; ASPEK PERENCANAAN, ASPEK PENGENDALIAN
DAN ASPEK AKUNTABILITAS PUBLIK ( 6 ).

22. PENGERTIAN
ANGGARAN PUBLIK ADALAH RENCANA KEGIATAN DALAM BENTUK PEREOLEHAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DALAM SATUAN MONETER ( 1 ).
ANGGARAN PUBLIK MERUPAKAN DOKUMEN YANG MENGGAMBARKAN KONDISI
KEUANGAN DARI SUATU ORGANISASI YANG MELIPUTI INFORMASI; PENDAPATAN,
BELANJA DAN AKTIVITAS, DAN BERISI PULA APA YANG AKAN DILAKUKAN ORGANISASI
DIMASA DATANG ( 2 ).
ANGGARAN PUBLIK MERUPAKAN RENCANA FINANCIAL YANG MENYATAKAN; BERAPA
BIAYA ATAS RENCANA YANG DIBUAT, BERAPA BANYAK DAN BAGAIMANA CARANY
MEMPEROLEH UANG UNTUK MENDANAI RENCANA ( 3 ).

23. PENTINGNYA ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK DIBUAT UNTUK MEMBANTU MENENTUKAN TINGKAT
KEBUTUHAN MASYARAKAT ( 1 ).
UANG YANG DIMILIKI PEEMRINTAH ADALAH UANG RAKAT, DAN ANGGARAN
MENUNJUKKAN RENCANA PEMERINTAH UNTUK MEMBELANJAKAN UANG RAKYAT.
ANGGARAN ITU BLUE PRINT KEBERADAAN SEBUAH NEGARA ( 2 ).
ALAT UTAMA KEBIJAKAN PISKAL ADALAH ANGGARAN. KEBIJAKAN PISKAL ADALAH USAHA
YANG DILAKUKAN PEMERINTAH UNTUK MEMPENGAUHI KEADAAN EKONOMI MELALUI
SISTEM PENGELUARAN ATAU SISTEM PERPAJAKAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN ( 3 ).
KRITERIA ANGGARAN SEKTOR PUBLIK; MEREFLEKSIKAN PERUBAHAN PRIORITAS DAN
KEINGINAN MASYARAKAT, SERTA MENENTUKAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
PEMERINTAH PROPINSI ATAU DAERAH ( 4 ).
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK PENTING KARENA; ANGGGARAN ITU ALAT BAGI
PEMERINTAHUNTUK MENGARAHKAN PEMBANGUNAN, KARENA ADNAYA KEBUTUHAN DAN
KEINGINAN MASYARAKAT YANG TAK TERBATAS DAN TERUS BERKEMBANG ( 5 ).

24. FUNGSI ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK ADALAH RENCANA TIDNAKAN YANG AKAN DILAKUKAN
PEMERINTAH ( 1 ).
ANGGARAN DIGUNAKAN UNTUK MENGHINDARI ADANYA SALAH SASARAN DALAM
MENGALOKASIKAN ANGGARAN PADA BIDANG LAIN YANG BUKAN MERUPAKAN
PRIORITAS UTAMANYA ( 2 ).
CARA MENGENDALIKAN ANGGARAN; MEMBADNINGKAN KINERJA AKTUAL DENGAN
KINERJA YANG DIANGGARKAN, MENGHITUNG SELISIH ANGGARAN, MENEMUKAN
PENYEBAB YANG DAPAT DIKENDALIKAN ( 3 ).
ANGGARAN DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT MENSTABILKAN EKONOMI DAN
MENDORONG PERTUBUHAN EKONOMI ( 4 ).
ANGGARAN MERUPAKAN DOKUMEN POLITIK SEBAGAI BENTUK KOMITMEN
EKSEKUTIF DAN KESEPAKATAN LEGISLATIF ATAS PENGGUNAAN DANA PUBLIK ( 5 ).
ANGGARAN MERUPAKAN ALAT KOORDINASI ANTAR BAGIAN DALAM PEMERINTAHAN
( 6 ).

25. JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
ANGGARAN OPERASIONAL DIGUNAKAN UNTUK MERENCANAKAN KEBUTUHAN
SEHARI-HARI DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN ( 1 ).
ANGGARAN MODAL MENUNJUKKAN RENCANA JANGKA PANJANG DAN
PEMBELANJAAN ATAS AKTIVA TETAP ( 2 ).
PEMERINTAH TIDAK MEMPUNYAI UANG YANG DIMILIKI SNEDIRI SEBAB SELURUHNYA
ADALAH MILIK PUBLIK ( 3 ).

26. PRINSIP ANGGARAN SEKTOR
PUBLIK
OTORISASI OLEH LEGISLATIF ( 1 ).
KOMPREHENSIF ( 2 ).
KEUTUHAN ANGGARAN ( 3 ).
TERMANFAATKAN SECARA EKONOMIS, EFISIEN DAN EFEKTIF ( 3 ).
PERIODIK ( 4 ).
AKURAT ( 5 ).
JELAS ( 6 ).
DIKETAHUI PUBLIK ( 7 ).

27. JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
SISTEM ANGGARAN SEKTOR PUBLIK TELAH MENJADI INSTRUMEN KEBIJAKAN MULTI
FUNGSI YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT UNTUK MENCAPAI TUJUAN ORGANISASI ( 1
).
ANGGARAN SEBAGAI ALAT PERENCANAAN KEGIATAN PUBLIK YANG DINYATAKAN
DALAM SATUAN MONETER SEKALIGUS DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT
PENGENDALIAN ( 2 ).
ADA JENIS PENDEKATAN DALAM PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN
SEKTOR PUBLIK MELIPUTI DUA PENDEKATAN ; ANGGARAN TRADISIONAL ATU
KONVENSIONAL, DAN PENDEKATNA BARU DIKENAL DENGAN PNDEKATN NEW PUBLIC
MANAJEMENT ( 3 ).

28. ANGGARAN TRADISIONAL
CIRI-CIRI NYA ;
CARA PENYUSUNAN ANGGARAN YANG DIDASARKAN ATAS PENDEKATAN
INCREMENTAILSM ( 1 ).
STRUKTUR DAN SUSUNAN ANGGARAN YANG BERSIFAT LINE ITEM ( 2 ).
CENDERUNG SENTRALISTIK ( 3 ).
BERSIFAT SPESIFIKASI ( 5 ).
TAHUNAN ( 6 ).
MENGGUNAKAN PRINSIP ANGGARAN BRUTO ( 7 )

29. ANGGARAN KINERJA
ANAGGARAN DENGAN PENDEKATAN KINERJA MENEKANKAN KONSEP VALUE FOR
MONEY DAN PENGAWASAN ATAS KINERJA OUTPUT ( 1 ).
DOMINASI PEMERINTAH DAPAT DIAWASI DAN DIKENDALIKAN MELALUI INTERNAL COST
AWARENNES, AUDIT KEUANGAN DAN AUDIT KINERJA EKSTERNAL ( 2 ).
SISTEM ANGGARAN KINERJA ADALAH SISTEM YANG MENCAKUP PENYUSUNAN YANG
MENCAKUP PENYUSUNAN PROGRAM DAN TOLAK UKUR KINERJA SEBAGAI INTSRUMEN
UNTUK MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN ( 3 ).

30. ZERO BASED BUDGETING
KONSEP INI DIGUNAKAN UNTUK MENGATASI KELEMAHAN YANG ADA PADA SISTEM ITU
YAITU SISTEM ANGGARAN ( 1 ).
PROSES IMPLEMENTASI ZERO BASED BUDGETING TERDIRI DARI; IDENTIFIKASI UNITUNIT KEPUTUSAN, PENENTUAN PAKET-PAKET PENENTUAN, PAKET KEPUTUSAN YANG
SAMA FUNGSINYA ( 2 ).
ZBB TIDAK BERPATOKAN PADA ANGGAAN TAHUN LALU UNTUK MENYUSUN
ANGGARAN TAHUN INI, PENENTUAN ANGGARAN DIDASARKAN PADA KEBUTUHAN
SAAT INI ( 3 ).
PUSAT PERTANGGUNGJAEWABAN MERUPAKAN UNIT PEMBUAT KEPUTUSAN ( 4 ).
PUSAT KEPUTUSAN; GAMBARAN KOMPREHENSIF MENGENAI BAGIAN DARI AKTIVITAS
DARI ORGANISASI ATAU FUNGSI YANG DAPAT DIEVALUASI SECARA INDIVIDUAL ( 5 ).

31. PLANNING, PROGRAMMING, AND BUDGETING SYSTEM
PPBS MERUPAKAN TEKNIK PENGANGGARAN YANG BEREORIETNSI PADA OUTPUT DAN
TUJUAN, PENEKANAN UTAMANYA ADALAH ALOKASI SUMBER DAYA BERDASARKAN
ANALISIS EKONOMI YANG TEPAT ( 1 ).
LANGKAH PPBS MELIPUTI; PENENTUAN TUJUAN UMUM ORGANISASI DAN UNITNYA,
MERINCI PROGRAM, MENILAI PROGRAM, MEMILIH PROGRAM, DAN ALOKASI SUMBER
DAYA ( 2 ).
PROGRAM YANG DISUSUN HARUS TERKAIT DENGAN TUJUAN ORGANISASI DAN
TERSEBAR KE SELURUH BAGIAN ORGANISASI ( 3 ).
KARAKTERISTIK PPBS; POKUSNYA PADA TUJUAN DAN AKTIVITAS, ORIETNSI MASA
DEPAN, PERTIMBANGKAN SEMUA BIAYA, DAN ANALISIS SISTEMATIK ( 4 ).

32. TATAP MUKA 11 – ANALISIS INVESTASI
PUBLIK
PROGRAM INVESTASI PUBLIK
KEPUTUSAN INVESTASI PUBLIK UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM,
KEGIATAN DAN FUGSI YANG MENJADI PRIORITAS KEBIJAKAN ( 1 ).
INVSTASI PUBLIK MEMILIKI KAITAN DENGAN PENGANGNGARAN MODAL YANG
MERUPAKAN PROSES UNTUK MENGANALISIS PROYEK DAN MEMUTUSKAN PROYEK
DIAKOMODASI OLEH ANGGARAN MODAL ( 2 ).
ANALISIS INVESTASI PUBLIK BERKAITAN DENGAN PENGANGGARAN FUNGSIONAL,
ALOKASI SUMBER DAYA DAN PRAKTEK MANAJEMEN KEUANGAN DI SEKTOR PUBLIK (
3 ).
UNTUK MENENTUKAN KEBUTUHAN INVESTASI DILAKUKAN; INVENTARISASI,
LAYANAN, TAMBAHAN CAKUPAN LAYANAN, KEBUTUHAN INVESTASI, DAN
KELAYAKAN ( 4 ).

33. PENENTUAN KEBUTUHAN INVESTASI PUBLIK
PENENTUAN KEBUTUHAN INVESTASI PUBLIK BERKAITAN DENGAN JUMLAH ANGGARAN
YANG AKAN DITENTUKAN BAGI MASING-MASING UNIT ORGANISASI ( 1 ).
PENENTUAN KEBUTUHAN INVESTASI PUBLIK DIKAITKAN DENGAN KEGIATAN
PENINGKATN KUALITAS INVESTASI DAN KUALITAS INVESTASI ( 2 ).
PENGGOLONGAN INVESTASI MELIPUTI; INVESTASI PENGGANTIAN, PENAMBAHAN
KAPASITAS, DAN BARU ( 3 ).
PENILAIAN INVESTASI PUBLIK PERLU MEMPERTIMBANGKAN UMUR TEKNIS DAN
EKONOMIS DARI BARANG MODAL YANG AKAN DIBERLI ( 4 ).
INVESTASI PENAMBAHAN BARANG MODAL PERLU DLAKUKAN BILA TERJADI TUNTTUAN
PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN ( 5 ).

34. ASPEK KELAYAKAN INVESTASI
PERENCANAAN DAN ANALISIS INVESTASI HARUS MEMPERTIBANGKAN ASPEK TEKNIS,
SOSIAL DAN BUDAYA, EKONOMI DAN FINANCIAL SERTA DISTRIBUSI ( 1 ).
INVESTASI SEBAIKNYA DITOLAK JIKA TIDAK LAYAK ASPEK TEKNISNYA ( 2 ).
PERLU DIPERTIMBANGKAN IMPLIKASI SOSIAL DARI INVESTASI YANG DIUSULKAN ( 3 ).
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INVESTASI PUBLIK; TINGKAT KEBERHASILAN, INFLASI,
RESIKO DAN KETIDAKPASTIAN, SERTA RASIO MODAL ( 4 ).
MELAKUKAN LANGKAH ANALSISI BIAYA MANFAAT;MEMUTUSKAN BIAYA DAN MANFAT
APA SAJA YANG DIMASUKAN, MENGUKUR DAN MENILAI BIAYA DAN MANFAT, ALIRAN
BIAYA DAN MANFAAT ( 5 ).
MELAKUKAN LANGKAH ANALISIS BIAYA; MENENTUKAN JUMLAH DAN WAKTU, ESTIMASI
BIAYA, WAKTU, DAN MENJELASKAN SECARA REALISITIS ( 6 ).

35. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INVESTASI PUBLIK.
1. TINGKAT DISKONTO. TINGKAT KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH DARI SUATU
PROYEK DENGAN TINGKAT RISIKO TERTENTU. BILA TIDAK MEMBERIKAN
EUNTUNGAN MAKA PROYEK ITU HARUS DITOLAK.
2. TINGKAT INFLASI. MEMPERHITUNGKAN PERKIRAAN TINGKAT INFLASI. SEMAKIN
TINGGI INFLASI SEMAKIN RENDAH NILAI RIIL KEUNTUNGAN DIMASA DEPAN
YANG DIHARAPKAN.
3. RESIKO DAN KETIDAKPASTIAN. RESIKO DAN KETIDAKPASTIAN AKAN SEMAKIN
TINGGI JIKA RESIKO INVSTASI NAIK.
4. CAPITAL RATIONING. KEADAAN KETIKA ORGANISASI MENGHADAPI MASALAH
KETERSEDIAAN DANA UNTUK MELAKUKAN PENGELUARAN INVESTASI.
5. PENILAIAN INVESTASI PUBLIK HARUS PULA MEMPERHATIKAN ; TINGKAT UTANG
PEMERINTAH, TINGKAT KESEMPATAN SOSIAL YANG DIKOBRNAKAN.

36. TM 12
PENENTUAN HARGA PELAYANAN PUBLIK
PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK DIBIAYAI MELALUI DUA SUMBER YAITU PAJAK DAN
PEMBEBANAN LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT.
BEBERAPA PELAYANAN PUBLIK YANG DAPAT DIBEBANKAN TARIF PELAYANAN : 1.
PENYEDIAAN AIR BERSIH. 2. TRANSPORTASI PUBLIK. 3. JASA POS DAN
TELEKOMUNIKASI. 4. ENERGI DAN LISTRIK. 5. PERUMAHAN RAKYAT. 6. FASILITAS
REKREASI. 7. PENDIDIKAN. 8. JALAN TOL. 9. IRIGASI. 10. JASA PEMADAM
KEBAKARAN. 12. PELAYANAN KESEHATAN. 13. PENGOLAHAN SAMPAH / LIMBAH.

37. BEBERAPA ALASAN PEMBEBANAN TARIF PELAYANAN PUBLIK.
1. ADANYA BARANG PRIVATE DAN BARANG PUBLIK. BARANG PRIVAT ADALAH
BARANG KEBUTUHAN MASYARAKAT YANG MANFAAT BARANG ITU DINIKMATI
SECAR INDIVIDU OLEH YANG MEMBELINYA. SEDANGKAN BARANG PUBLIK
ADALAH BARANG KEBUTUHAN MASYARAKAT YANG MANFAAT BARANG ITU DAN
JASA DINIKMATI OLEH SELURUH MASYARAKAT SECARA BERSAMA-SAMA.
2. EFISIENSI EKONOMI. ADANYA PENDISTRIBUAN PERMINTAAN, ADANYA
PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MENGHINDARI PEMBOROSAN, ADANYA
PEMBERIAN INSENTIF PADA SUPLIER BERKAITAN DENGAN SKALA PRODUKSI,
DAN ADANYA PENYEDIAAN SUMBER DAYA UNTUK MEMPERTAHANKAN
PERSEDIAAN JASA.
3. PRINSIP KEUNTUNGAN. PEMBEBANAN HANYA DIKENAKAN KEPADA MEREKA
YANG DIUNTUNGKAN DENGAN PELAYANAN TERSEBUT.

38. ARGUMEN TERHADAP PEMBEBANAN TARIF PELAYANAN.
1. DASAR PEMBEBANAN TARIF PELAYANAN. ALASANNYA ; SUATU JASA, SUATU
PELAYANAN, VARIASI DALAM KONSUMSI, OPERASI KOMERSIAL, ARAH DAN
SKALA PERMINTAAN PUBLIK, DAN YANG MENENTANG PEMBEBANAN TARIF
PELAYANAN PUBLIK.
2. ADANYA EKSTERNALITAS DAN PERSYARATAN LEGAL. MECAKUP TERDAPAT
KESULITAN ADMINISTRASI DALAM MENGHITUNG BIAYA PELAYANAN, YANG
MISKIN TIDAK MAMPU UNTUK MEMBAYAR.
3. ADANYA EKSTERNALITAS POSITIP. TARIF PELAYANAN YANG SELALU TINGGI
MEMBUAT MASYARAKAT TIDAK TERDORONG UNTUK MENGGUNAKANNYA.