• Save
Syarat dan Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Syarat dan Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak

on

  • 8,421 views

 

Statistics

Views

Total Views
8,421
Views on SlideShare
8,421
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • kenapa saya sebagai pihak yg dikuasakan selalu ditolak dalam memproses SKB..padahal syarat2 dan berkas2 yang diminta sudah saya penuhi sesuai permintaan org pajak..terima kasih banyak
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Syarat dan Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak Syarat dan Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak Document Transcript

  • PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK<br />NOMOR PER - 1/PJ/2011 TENTANG<br />TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU<br />PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN OLEH PIHAK LAIN<br />Pasal 1<br />
    • Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena:
    • mengalami kerugian fiskal;
    • berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal;
    • Pajak Penghasilan yang telah dan akan dibayar lebih besar dari Pajak Penghasilan yang akan terutang,
    dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain kepada Direktur Jenderal Pajak<br />Penjelasan<br />Point point penting : <br />
    • Harus dapat dibuktikan (artinya ada data dan perhitungan) dalam tahun pajak berjalan (thn fiskal saat ini)TIDAK AKAN terutang PPh, jika dibayar AKAN MENGAKIBATKAN LEBIH BAYAR karena salah satu dari tiga hal dibawah
    • PREDIKSI akan mengalami kerugian Fiskal
    • TAHUN TAHUN LALU mengalami kerugian fiskal yg masih berhak dikompensasikan
    • Mengalami LB di tahun fiskal lalu dan harus dapat dibuktikan bahwa akan terjadi lagi lebih bayar di tahun fiskal ini ....
    Pasal 3<br />Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada:<br />
    • Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena mengalami kerugian fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, dalam hal:
    • Wajib Pajak yang baru berdiri dan masih dalam tahap investasi;
    • Wajib Pajak belum sampai pada tahap produksi komersial; atau
    • Wajib Pajak mengalami suatu peristiwa yang berada di luar kemampuan (force majeur).------ > alasan ini harus tertulis
    • Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, dengan memperhitungkan besarnya kerugian tahun-tahun pajak sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atau surat ketetapan pajak.
    • Wajib Pajak yang dapat membuktikan Pajak Penghasilan yang telah dan akan dibayar lebih besar dari Pajak Penghasilan yang akan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c.
    Pasal 4<br />
    • Permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan syarat telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir sebelum tahun diajukan permohonan kecuali untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1....ttg perusahaan baru).
    • Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk setiap pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor, dan/atau Pasal 23 dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
    • Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri penghitungan Pajak Penghasilan yang diperkirakan akan terutang untuk tahun pajak diajukannya permohonan untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf c.
    Pasal 5<br />
    • Atas permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan dengan menerbitkan:
    • Surat Keterangan Bebas; atau
    • surat penolakan permohonan Surat Keterangan Bebas,
    dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.----memakai pos tercatat atau langsung dgn tanda terima penerimaan <br />
    • Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak belum memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.----- 5 hari ga dapat jawaban artinya diterima
    • Dalam hal permohonan Wajib Pajak dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib menerbitkan Surat Keterangan Bebas dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati.
    Pasal 8<br />Dalam hal permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditolak,maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak dengan mempergunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.<br />Pasal 10<br />Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2011.<br />Bentuk surat permohonan<br />Nomor :<br />Lampiran :<br />Hal : Permohonan Surat Keterangan<br />Bebas Pemotongan dan/atau<br />Pemungutan Pajak Penghasilan<br />Kepada Yth.<br />Kepala Kantor Pelayanan Pajak<br />.......................................................................<br />Berkenaan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan<br />Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain, dengan ini :<br />Nama Wajib Pajak : ................................................................................<br />NPWP : __, __,__,__, __,__,__, __, __,__,__, __,__,__, __, __,<br />Alamat : ................................................................................<br />mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan dan/atau Pemungutan<br />PPh .............*), dengan alasan ...........................................................................<br />Untuk kelengkapan permohonan SKB Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan, bersama ini terlampir<br />penghitungan Pajak Penghasilan yang diperkirakan akan terutang untuk tahun pajak berjalan **).<br />Demikian permohonan ini kami sampaikan.<br />......................,.................. 20....<br />Pemohon,<br />.................................................<br />*) diisi sesuai dengan jenis pajak (PPh Pasal 21,22,22 impor, 23)<br />**) tidak berlaku untuk WP yang atas penghasilannya<br />hanya dikenakan PPh yang bersifat final<br />