Bidang energi sumber daya mineral

  • 1,499 views
Uploaded on

 

More in: Technology , Business
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,499
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
26
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. SUB PRIORITAS BDANG / RINCIAN URUSAN KABUPATEN LEMBATANO OPERASIONALISASI TEKNIS ANGGARAN SUB – SUB SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007 BDANG Tinggi Sedang 1 2 3 4 5 61. Mineral, 2. Pembuatan peraturan perundang – undangan daerah kabupa Pembuatan PERDA, PERBUP, DAN SK Batu Bara, ten/kota di bidang mineral, batubara, panas bumi dan air BUPATI tentang; Panas Bumi tanah -. Pengelolaan usaha pertambangan mineral, dan 16. Penetapan wilayah konservasi ir tanah dalam wilayah batubara, panas bumi, air tanah dan bahan Air Tanah Kabupaten/kota galian golongan C 24. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah -. Penetapan standar harga bahan galian . Dalam wilayah kabupaten/kota golongan C. 26. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca -. Penetapan nilai perolehan air tanah pada sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah cekungan air tanah kabupaten/kota -. Penetapan wilayah konservasi air tanah 27. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pem- di daerah binaan jabatan fungsional kabupaten/kota -. Pengangkatan inspektur tambang daerah 1
  • 2. 4. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha Penyusunan Data dan Informasi : pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi -. Wilayah kerja usaha pertambangan mine- skala kabupaten/kota ral, batubara dan panas bumi 5. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah -. Cekungan air tanah skala kabupaten/kota -. Bahan galian golongan C Pengadaan : -. Pengadaan laboratorium pertambangan 6. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, Pemberian Rekomendasi Teknis / Izin : izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan -. Usaha pertambangan mineral, batubara, air tanah pada wilayah kabupaten/kota panas bumi termasuk operasi produksi 7. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan -. Izin pengeboran, izin penggalian dan panas bumi pada wilayah kabupaten/kota dan 1/3 (sepertiga) dari penurapan mata air pada cekungan air wilayah kewenangan provinsi tanah1. 2 3 4 5 6 2
  • 3. 8. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara -. Izin usaha bahan galian golongan C untuk operasi produksi yang berdampak lingkungan lang- sung pada wilayah kabupaten/kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi11. Pemberian izin badan usah jasa pertambangan mineral, Batubara, dan pans bumi dalam rangka PMA dan PMDN di wilayah kabupaten/kota 3
  • 4. 9. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertam- Pembinaan dan Pengawasan : bangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah -. Pelaksanaan izin usaha pertambngan mi- kabupaten/kota dan dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah ral, batubara dan panas bumi termasuk kewenangan provinsi bahan galian golongan C dan pengusahaan 12. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin pemanfaatan ir bawah tnah untuk kepen- usaha jasa pertambangan mineral, batubara dan panas tingan komersial bumi dalam rangka penanaman modal di wilayah -. K-3, lingkungan pertambangan termasuk kabupaten/kota reklamasi lahan pasca tambang dan 13. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan konservasi kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah Monev : terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas -. Monitoring bumi pada wilayah kabupaten/kota -. Evaluasi 14. Pembinaan dan pengawasan pengusahaan KP dalam wilayah -. Pelaporan kabupaten/kota 15. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam wilayah kabupaten/kota 17. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha per- tambangan mineral dan batubara untuk operasi produksi serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayah kabupaten/kota1. 2 3 4 5 6 27. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pem- Bimbingan Teknis / Pelatihan / Kursus : binaan jabatan fungsional kabupaten/kota. -. Pengawasan tambang dan reklamasi -. Amdal dan UKL & UPL -. Inspektur tambang 4
  • 5. 2. Geologi 2. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, Inventarisasi dan Pemetaan : batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah -. Geologi dan sumberdaya mineral, batubara, kabupaten/kota. migas termasuk bahn galian golongan C dan 3. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung air tanah. geologi pada wilayah kabupaten/kota. -. Kawasan karst, kawasan rawan bencana 6. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, geologi dan kawasan lindung geologi. kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah kabupaten/kota 8. Inventarisasi dan pengelolaan kawasan rawan bencana geologi pada wilayah kabupaten/kota 4. Penetapn zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan Penetapan / Pembentukan: lindung geologi pada wilayah kabupaten/kota -. Penetapn zonasi kawasan karst, kawasan 5. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, rawan bencana dan kawasan lindung kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di geologi wilayah kabupaten/kota. -. Pembentukan tim koordinasi mitigasi dan 9. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada prosedur kerja wilayah kabupaten/kota. 7. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah Bimtek / Pelatihan : kabupaten/kota. -. Mitigasi bencana geologi 9. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada -. Pengelolaan dan pengkajian informasi wilayah kabupaten/kota. bencana geologi 10. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah kabupaten/ kota 5
  • 6. 1. 2 3 4 5 6 12. Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah kabupaten/kota 10. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah Sosialisasi : kabupaten/kota -. Daerah rawan bencana geologi 12. Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah kabupaten/kota 11. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada Pembinaan : wilayah kabupaten/kota. -. Pembinaan fungsional penyelidik bumi Monev : -. Monitoring -. Evaluasi -. Pelaporan3. Ketenagalistrikan 2. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang energi dan Penyusunan dan Penetapan PERDA, ketenaglistrikan. PERBUP dan SK BUPATI tentang : 4. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) -. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah kabupaten/kota. -. Penetapan harga jual tenaga lsitrik yang 7. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen peme -gang berlaku dalam wilayah daerah. IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh kabupaten / kota. 6
  • 7. 6. Pemberian IUKU yang saran maupun energi listriknya dalam Pemberian Izin/Rekomendasi : kabupaten/kota. -. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepen- 8. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang tingan Umum (IUKU) izinnya dikeluarkan oleh kabupaten/kota. -. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepen- 9. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya dlm kabupaten/kota tingan Sendiri (IUKS) 10. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh -. Persetujuan penjualan kelebihan tenaga pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya listrik oleh pemegang IUKS kepada peme- dikeluarkan oleh kabupaten/kota. gang IUKU. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan -. Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki penanam modal dalam negeri.1. 2 3 4 5 6 12. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistri- Pembinaan dan Pengawasan : kan yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten/kota. -. Pelaksanaan usaha ketenagalistrikan di 14. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta daerah pembinaan jabatan fungsional kabupaten/kota. -. Pembinaan inspektur ketenagalistrikan daerah Penetapan : - Inspektur ketenagalistrikan daerah 7
  • 8. 13. Penyediaan listrik pedesaan di wilayah kabupaten/kota. Inventarisasi dan Pemetaan/penelitian : -. Jaringan listrik pedesaan -. Potensi energi alternatif Pembangunan / Penyediaan, Pengadaan dan Pengembangan: -. PLTD dan Jaringan listrik pedesaan -. Energi alternatif untuk desa terpencil -. Fasilitas operasional lainnya Monev : -. Monitoring -. Evaluasi -. Pelaporan4. Minyak dan 1. Penghitungan produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan gas Pengawasan : Gas Bumi bumi bersama pemerintah -. Produksi dan realisasi lifting minyak bumi a. Kegiata -. Distribusi BBM dalam daerah n Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) 2. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak Pemberian Izin/Rekomendasi : kerjasama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada -. Penggunaan wilayah (di luar kegiatan migas wilayah kabupaten/kota bagi perusahaan yang melaksanakan eks- 3. Pemberian izin pembukan kantor perwakilan perusahaan di sub plorasi/eksploitasi migas) sektor migas -. Pembukaan kantor perwakilan b. Kegiata 5. Pengawasan, pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan Pengawasan : n bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen -. Distribusi BBM Usaha Hilir akhir di wilayah kabupaten/kota -. Suply BBM Minyak dan -. Kualitas BBM Gas Bumi Pengadaan : -. Fasilitas dan alat uji kualitas BBM 1. 2 3 4 5 6 8
  • 9. 6.a. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan Inventarisasi: kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi -. Penyedia dan penyalur BBM terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayh kabupaten/kota Penetapan : -. Harga lokal BBM (standar HET) Monev : -. Monitoring -. Evaluasi -. Pelaporan 6.b. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat Pemberian Izin/Rekomendasi : penyimpann migas -. Pendirian kilang dan tempat penyimpanan 6.c. Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar migas di daerah Minyak untuk Umum (SPBU) -. Pendirian depot, jober dan SPBUc. Kegiata 1. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam Pemberian Izin/Rekomendasi : n rangka kegiatn usaha migas di daerah operasi daratan dan di -. Pendirian gudang bahn peledakUsaha Jasa daerah operasi pada wilayah kabupaten/kota dan 1/3 (sepertiga)Penunjang dari wilayah kewenangn provinsiMinyak danGas Bumi 3. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembina- an Penetapan : jabatan fungsional kabupaten/kota -. Inspektur migas daerah Pembinaan : -. Inspektur migas daerah 9
  • 10. 5. Pendidikan 1. Penyertaan dan atu memfasilitasi penyelenggaraan assessment Pendampingan : dan Pelatihan bekerjasama dengan lembaga assessment DESDM -. Ekplorasi migas 9. Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaran diklat teknis dan Bimtek dan Pelatihan/Kursus : fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam -. Fungsional sektor energi dan sumber daya skala kabupaten/kota mineral Lewoleba, 15 Februari 2008 Plt Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lembata, Raphael Dadu Hayon, SH Pembina Nip. 380053902 10