Your SlideShare is downloading. ×
Bidang energi sumber daya mineral
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Bidang energi sumber daya mineral

1,556
views

Published on

Published in: Technology, Business

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,556
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. SUB PRIORITAS BDANG / RINCIAN URUSAN KABUPATEN LEMBATANO OPERASIONALISASI TEKNIS ANGGARAN SUB – SUB SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007 BDANG Tinggi Sedang 1 2 3 4 5 61. Mineral, 2. Pembuatan peraturan perundang – undangan daerah kabupa Pembuatan PERDA, PERBUP, DAN SK Batu Bara, ten/kota di bidang mineral, batubara, panas bumi dan air BUPATI tentang; Panas Bumi tanah -. Pengelolaan usaha pertambangan mineral, dan 16. Penetapan wilayah konservasi ir tanah dalam wilayah batubara, panas bumi, air tanah dan bahan Air Tanah Kabupaten/kota galian golongan C 24. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah -. Penetapan standar harga bahan galian . Dalam wilayah kabupaten/kota golongan C. 26. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca -. Penetapan nilai perolehan air tanah pada sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah cekungan air tanah kabupaten/kota -. Penetapan wilayah konservasi air tanah 27. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pem- di daerah binaan jabatan fungsional kabupaten/kota -. Pengangkatan inspektur tambang daerah 1
  • 2. 4. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha Penyusunan Data dan Informasi : pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi -. Wilayah kerja usaha pertambangan mine- skala kabupaten/kota ral, batubara dan panas bumi 5. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah -. Cekungan air tanah skala kabupaten/kota -. Bahan galian golongan C Pengadaan : -. Pengadaan laboratorium pertambangan 6. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, Pemberian Rekomendasi Teknis / Izin : izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan -. Usaha pertambangan mineral, batubara, air tanah pada wilayah kabupaten/kota panas bumi termasuk operasi produksi 7. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan -. Izin pengeboran, izin penggalian dan panas bumi pada wilayah kabupaten/kota dan 1/3 (sepertiga) dari penurapan mata air pada cekungan air wilayah kewenangan provinsi tanah1. 2 3 4 5 6 2
  • 3. 8. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara -. Izin usaha bahan galian golongan C untuk operasi produksi yang berdampak lingkungan lang- sung pada wilayah kabupaten/kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi11. Pemberian izin badan usah jasa pertambangan mineral, Batubara, dan pans bumi dalam rangka PMA dan PMDN di wilayah kabupaten/kota 3
  • 4. 9. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertam- Pembinaan dan Pengawasan : bangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah -. Pelaksanaan izin usaha pertambngan mi- kabupaten/kota dan dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah ral, batubara dan panas bumi termasuk kewenangan provinsi bahan galian golongan C dan pengusahaan 12. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin pemanfaatan ir bawah tnah untuk kepen- usaha jasa pertambangan mineral, batubara dan panas tingan komersial bumi dalam rangka penanaman modal di wilayah -. K-3, lingkungan pertambangan termasuk kabupaten/kota reklamasi lahan pasca tambang dan 13. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan konservasi kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah Monev : terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas -. Monitoring bumi pada wilayah kabupaten/kota -. Evaluasi 14. Pembinaan dan pengawasan pengusahaan KP dalam wilayah -. Pelaporan kabupaten/kota 15. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam wilayah kabupaten/kota 17. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha per- tambangan mineral dan batubara untuk operasi produksi serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayah kabupaten/kota1. 2 3 4 5 6 27. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pem- Bimbingan Teknis / Pelatihan / Kursus : binaan jabatan fungsional kabupaten/kota. -. Pengawasan tambang dan reklamasi -. Amdal dan UKL & UPL -. Inspektur tambang 4
  • 5. 2. Geologi 2. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, Inventarisasi dan Pemetaan : batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah -. Geologi dan sumberdaya mineral, batubara, kabupaten/kota. migas termasuk bahn galian golongan C dan 3. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung air tanah. geologi pada wilayah kabupaten/kota. -. Kawasan karst, kawasan rawan bencana 6. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, geologi dan kawasan lindung geologi. kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah kabupaten/kota 8. Inventarisasi dan pengelolaan kawasan rawan bencana geologi pada wilayah kabupaten/kota 4. Penetapn zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan Penetapan / Pembentukan: lindung geologi pada wilayah kabupaten/kota -. Penetapn zonasi kawasan karst, kawasan 5. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, rawan bencana dan kawasan lindung kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di geologi wilayah kabupaten/kota. -. Pembentukan tim koordinasi mitigasi dan 9. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada prosedur kerja wilayah kabupaten/kota. 7. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah Bimtek / Pelatihan : kabupaten/kota. -. Mitigasi bencana geologi 9. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada -. Pengelolaan dan pengkajian informasi wilayah kabupaten/kota. bencana geologi 10. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah kabupaten/ kota 5
  • 6. 1. 2 3 4 5 6 12. Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah kabupaten/kota 10. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah Sosialisasi : kabupaten/kota -. Daerah rawan bencana geologi 12. Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah kabupaten/kota 11. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada Pembinaan : wilayah kabupaten/kota. -. Pembinaan fungsional penyelidik bumi Monev : -. Monitoring -. Evaluasi -. Pelaporan3. Ketenagalistrikan 2. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang energi dan Penyusunan dan Penetapan PERDA, ketenaglistrikan. PERBUP dan SK BUPATI tentang : 4. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) -. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah kabupaten/kota. -. Penetapan harga jual tenaga lsitrik yang 7. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen peme -gang berlaku dalam wilayah daerah. IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh kabupaten / kota. 6
  • 7. 6. Pemberian IUKU yang saran maupun energi listriknya dalam Pemberian Izin/Rekomendasi : kabupaten/kota. -. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepen- 8. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang tingan Umum (IUKU) izinnya dikeluarkan oleh kabupaten/kota. -. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepen- 9. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya dlm kabupaten/kota tingan Sendiri (IUKS) 10. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh -. Persetujuan penjualan kelebihan tenaga pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya listrik oleh pemegang IUKS kepada peme- dikeluarkan oleh kabupaten/kota. gang IUKU. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan -. Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki penanam modal dalam negeri.1. 2 3 4 5 6 12. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistri- Pembinaan dan Pengawasan : kan yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten/kota. -. Pelaksanaan usaha ketenagalistrikan di 14. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta daerah pembinaan jabatan fungsional kabupaten/kota. -. Pembinaan inspektur ketenagalistrikan daerah Penetapan : - Inspektur ketenagalistrikan daerah 7
  • 8. 13. Penyediaan listrik pedesaan di wilayah kabupaten/kota. Inventarisasi dan Pemetaan/penelitian : -. Jaringan listrik pedesaan -. Potensi energi alternatif Pembangunan / Penyediaan, Pengadaan dan Pengembangan: -. PLTD dan Jaringan listrik pedesaan -. Energi alternatif untuk desa terpencil -. Fasilitas operasional lainnya Monev : -. Monitoring -. Evaluasi -. Pelaporan4. Minyak dan 1. Penghitungan produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan gas Pengawasan : Gas Bumi bumi bersama pemerintah -. Produksi dan realisasi lifting minyak bumi a. Kegiata -. Distribusi BBM dalam daerah n Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) 2. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak Pemberian Izin/Rekomendasi : kerjasama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada -. Penggunaan wilayah (di luar kegiatan migas wilayah kabupaten/kota bagi perusahaan yang melaksanakan eks- 3. Pemberian izin pembukan kantor perwakilan perusahaan di sub plorasi/eksploitasi migas) sektor migas -. Pembukaan kantor perwakilan b. Kegiata 5. Pengawasan, pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan Pengawasan : n bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen -. Distribusi BBM Usaha Hilir akhir di wilayah kabupaten/kota -. Suply BBM Minyak dan -. Kualitas BBM Gas Bumi Pengadaan : -. Fasilitas dan alat uji kualitas BBM 1. 2 3 4 5 6 8
  • 9. 6.a. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan Inventarisasi: kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi -. Penyedia dan penyalur BBM terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayh kabupaten/kota Penetapan : -. Harga lokal BBM (standar HET) Monev : -. Monitoring -. Evaluasi -. Pelaporan 6.b. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat Pemberian Izin/Rekomendasi : penyimpann migas -. Pendirian kilang dan tempat penyimpanan 6.c. Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar migas di daerah Minyak untuk Umum (SPBU) -. Pendirian depot, jober dan SPBUc. Kegiata 1. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam Pemberian Izin/Rekomendasi : n rangka kegiatn usaha migas di daerah operasi daratan dan di -. Pendirian gudang bahn peledakUsaha Jasa daerah operasi pada wilayah kabupaten/kota dan 1/3 (sepertiga)Penunjang dari wilayah kewenangn provinsiMinyak danGas Bumi 3. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembina- an Penetapan : jabatan fungsional kabupaten/kota -. Inspektur migas daerah Pembinaan : -. Inspektur migas daerah 9
  • 10. 5. Pendidikan 1. Penyertaan dan atu memfasilitasi penyelenggaraan assessment Pendampingan : dan Pelatihan bekerjasama dengan lembaga assessment DESDM -. Ekplorasi migas 9. Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaran diklat teknis dan Bimtek dan Pelatihan/Kursus : fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam -. Fungsional sektor energi dan sumber daya skala kabupaten/kota mineral Lewoleba, 15 Februari 2008 Plt Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lembata, Raphael Dadu Hayon, SH Pembina Nip. 380053902 10

×