Your SlideShare is downloading. ×
Petunjuk teknis dekon& ub 2013
Petunjuk teknis dekon& ub 2013
Petunjuk teknis dekon& ub 2013
Petunjuk teknis dekon& ub 2013
Petunjuk teknis dekon& ub 2013
Petunjuk teknis dekon& ub 2013
Petunjuk teknis dekon& ub 2013
Petunjuk teknis dekon& ub 2013
Petunjuk teknis dekon& ub 2013
Petunjuk teknis dekon& ub 2013
Petunjuk teknis dekon& ub 2013
Petunjuk teknis dekon& ub 2013
Petunjuk teknis dekon& ub 2013
Petunjuk teknis dekon& ub 2013
Petunjuk teknis dekon& ub 2013
Petunjuk teknis dekon& ub 2013
Petunjuk teknis dekon& ub 2013
Petunjuk teknis dekon& ub 2013
Petunjuk teknis dekon& ub 2013
Petunjuk teknis dekon& ub 2013
Petunjuk teknis dekon& ub 2013
Petunjuk teknis dekon& ub 2013
Petunjuk teknis dekon& ub 2013
Petunjuk teknis dekon& ub 2013
Petunjuk teknis dekon& ub 2013
Petunjuk teknis dekon& ub 2013
Petunjuk teknis dekon& ub 2013
Petunjuk teknis dekon& ub 2013
Petunjuk teknis dekon& ub 2013
Petunjuk teknis dekon& ub 2013
Petunjuk teknis dekon& ub 2013
Petunjuk teknis dekon& ub 2013
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Petunjuk teknis dekon& ub 2013

3,844

Published on

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
3,844
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
54
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PETUNJUK TEKNIS PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI & URUSAN BERSAMAPROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN GENERASI TAHUN ANGGARAN 2013
  • 2. DASAR PEMIKIRAN1. Hasil refleksi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran PNPM MPd Generasi TA. 2012.2. Adanya kerjasama dengan MCC  Kesepakatan dalam negosiasi penambahan grant Agreement TF 097410 pd tgl 6 Juni 2012 bahwa akan ada penambahan lokasi / kec pada thn 2014 hingga jumlah akumulasi lokasi sejak 2007 maksimum sebanyak 500 kec.3. Adanya rencana kebijakan Lokasi Phase Out.4. Kebutuhan peningkatan kualitas pengelolaan program.
  • 3. PAGU ANGGARANRM 61.223.891.000HLN 342.000.000.000Total 403.223.891.000
  • 4. KEBIJAKAN PROGRAM & ANGGARAN1. Lokasi program sama dengan 2012 (369 Kec, 42 Kab & 8 Prop)2. Mekanisme penganggaran untuk kabupaten melalui DIPA Urusan Bersama, tanpa adanya sharing dana, namun adanya kewajiban penyediaan PAP.3. Adanya Penambahan 1 lokasi Pilot PAUD.4. Alokasi dana BLM Kegiatan pada sebagian besar lokasi belum dianggarkan 100%, karena keterbatasan pagu anggaran yang tersedia.5. Penambahan alokasi dana akan dilakukan setelah adanya penambahan pagu dari dana grant melalui proses revisi DIPA.6. Atas dasar evaluasi pelaksanaan program 2012, Revisi DIPA di 2013 hanya menambahkan alokasi dana BLM, dan tidak menambah lokasi program.
  • 5. PENGALOKASIAN DANAPendanaan PNPM MPd-Generasi 2013 dialokasikan melalui:1. DIPA Kantor Pusat, Satker Ditjen PMD Rp. 41. 680.270.000 (+ 10%), dengan rincian: Sumber Jumlah Prosentase RM Rp.13.037.790.000,- 21% dari total pagu RM HLN Rp. 28.642.480.000,- 8% dari total pagu HLN2. DIPA Dekonsentrasi, Rp. 41.297.668.000,- (+ 10%), dengan rincian sebagai berikut: Sumber Jumlah Prosentase RM Rp. 3.968.248.000,- 7% dari total pagu RM HLN Rp. 37.329.420.000,- 10% dari total pagu HLN
  • 6. Lanjutan Pengalokasian …3. DIPA Urusan Bersama, Rp. 320.245.953.000 (+80%), dengan rincian sebagai berikut: Sumber Jumlah Prosentase RM Rp. 44.217.853.000,- 72% dari total pagu RM HLN Rp.276.028.100.000,- 82% dari total pagu HLN
  • 7. PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASIDasar Pelaksanaan:1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No: 050.708-XII- Tahun 2012, Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013.2. Surat Dirjen PMD No: 900/1104/PMD, Tanggal 04 Februari 2013, Tentang Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Dekonsentrasi PNPM MPd Generasi TA. 2013.
  • 8. TUJUAN KEBIJAKAN DEKONSENTRASIUmum:Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, sertapengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadapkepentingan umum masyarakat secara efektif dan efisien.Khusus:1. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan program dan anggaran PNPM MPd Generasi.2. Mendorong Pemerintah Provinsi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip partisipasi dan transparansi dapat diterapkan dalam pelaksanaan PNPM MPd Generasi
  • 9. DIPA DEKONSENTRASI RM GRANT Total Propinsi (dlm ribuan) (dlm ribuan) (dlm ribuan)Jawa Barat 497.450 7.703.808 8.201.258Jawa Timur 465.644 4.763.700 5.229.344Nusa Tenggara Barat 615.174 6.625.152 7.240.326Nusa Tenggara Timur 667.570 7.919.460 8.587.030Sulawesi Barat 402.698 2.364.468 2.767.166Sulawesi Utara 432.678 2.623.416 3.056.094Gorontalo 444.424 2.631.576 3.076.000Maluku 442.610 2.697.840 3.140.450 Total 3.968.248 37.329.420 41.297.668
  • 10. KOMPONEN DANA DEKONSENTRASI1. Bantuan Teknis PNPM MPd Generasi - Belanja Barang Non Operasional lainnya, meliputi penyelenggaraan rekruitmen fasilitator dan Operator Komputer. - Belanja Perjalanan Lainnya, diperuntukkan untuk perjalanan dalam rangka mobilisasi dan relokasi Fasilitator dengan subsidi maksimal sebesar Rp.200.000,-. - Belanja Jasa Konsultan, digunakan untuk pembayaran honorarium Faskab, Faskeu, FK dan Operator komputer serta Operasional Faskab, Faskeu, FK dan Kantor Faskab.
  • 11. 2. Administrasi Kegiatan PNPM MPd Generasi• Biaya Keperluan Kantor, meliputi pembiayaan konsumsi rapat dan pembiayaan pengiriman surat/dokumen.• Honor Output Kegiatan: - honorarium untuk 1 (satu) Orang Penanggung jawab kegiatan atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; - 3 (tiga) Orang anggota atau pejabat/staf yang membantu pelaksanaan PNPM MPd Generasi.• Belanja Bahan, meliputi pengadaan Alat Tulis Kantor, bahan komputer, penggandaan dokumen (fotocopy) dan penyusunan laporan.• Belanja Sewa: - Pembiayaan untuk sewa Komputer dan Printer; - Sewa Kendaraan roda 4.
  • 12. Lanjutan.....Administrasi Kegiatan PNPM MPd Generasi• Belanja Jasa Konsultan: pengadaan 1 orang tenaga administrasi• Belanja Perjalanan Dinas Lainnya, meliputi : ‒ Perjalanan 2 orang dalam rangka Rapat Koordinasi PNPM MPd Generasi T.A. 2013; ‒ Perjalanan 2 orang dalam rangka Workshop Evaluasi Nasional PNPM MPd Generasi T.A. 2013; ‒ Perjalanan 2 orang dalam rangka Workshop Nasional Exit Strategi PNPM MPd Generasi T.A. 2013, khusus untuk Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur dan Gorontalo;
  • 13. 3. Monitoring dan EvaluasiMonitoring dan evaluasi meliputi keseluruhan aspekimplementasi program, mekanisme penyaluran danpencairan dana serta perkembangannya, koordinasidan pembinaan program, penanganan masalah, ataukegiatan lainnya yang terkait dengan pelaksanaanPNPM MPd Generasi, dengan memperhatikan StandarOperasional Prosedur (SOP), Petunjuk TeknisOperasional (PTO), dan Sistem Pelaporan yangditetapkan. Pembiayaan melalui Belanja Perjalanan Lainnya,meliputi:‒ Biaya Transportasi‒ Uang saku harian dan‒ Uang hotel untuk 4 kali kunjungan ke setiap kabupaten.
  • 14. 4. Rapat Koordinasi Provinsi (2 Kali)Pembiayaan Rapat Koordinasi Provinsi, meliputi :• Belanja Bahan, yaitu untuk belanja barang habis pakai untuk keperluan Rapat Koordinasi seperti ATK, bahan operasional komputer dan penggandaan bahan rapat.• Honor Output Kegiatan, yaitu untuk honorarium panitia pelaksana meliputi : 1 (satu) Orang Ketua, 1 (satu) Orang Sekretaris dan 3 (tiga) Orang anggota.• Belanja Barang Non Operasional Lainnya, yaitu biaya transport lokal/dalam kota bagi 5 (lima) Orang tim pelaksana, 6 (enam) Orang Tim Koordinasi Provinsi serta pengadaan akomodasi / konsumsi bagi panitia, Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Kabupaten.• Belanja Jasa Profesi, dipergunakan untuk pembayaran honorarium narasumber dan moderator pada Rapat Koordinasi Provinsi.
  • 15. PENCAIRAN DANA DEKONSENTRASI1. Pencairan dana APBN yang bersumber dari rupiah murni berpedoman pada: • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013; • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; • Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;2. Pencairan dana APBN yang bersumber dari HLN, berpedoman pada: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-63/PB/2010, Tanggal 21 Desember 2010, tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah IBRD No. TF-097410 (PNPM Support Facility Trust Fund [PSF] – PNPM Generasi Project)
  • 16. PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN1. Laporan Aspek Manajerial, mencakup: – Perkembangan/progres tahapan kegiatan; – Perkembangan/progres realisasi penyerapan dana; – Pencapaian target keluaran; – Kendala yang dihadapi; – Saran tindaklanjut.2. Laporan Aspek Akuntabilitas, meliputi : a. Laporan Keuangan, terdiri dari : - Neraca - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) b. Laporan Barang Milik Negara Periode pelaporan aset terdiri dari Laporan Semeter I dan Laporan Tahunan
  • 17. Lanjutan…PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN3. Laporan Pengendalian dan Evaluasi, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
  • 18. REVISI ANGGARAN/DIPA1. Tatacara Revisi DIPA/RKA-KL Tahun Anggaran 2013 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2013 Tentang Tatacara Revisi Anggaran T.A. 2013.2. Dalam hal terjadi revisi anggaran (DIPA/RKAKL) yang dilakukan di daerah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) wajib melaporkan dan menyampaikan perubahan dimaksud paling lambat 5 (hari) kerja setelah revisi ditetapkan dilengkapi dengan data perubahan ADK RKAKL, kepada Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran – Kementerian Keuangan
  • 19. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIAPENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA URUSAN BERSAMA Dasar Pelaksanaan:Surat Dirjen PMD, No: 900/2130/PMD, Tanggal 13 Maret 2013, Tentang Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama Tahun Anggaran 2013
  • 20. PENGELOLA KEGIATANDalam rangka pelaksanaan program/kegiatan PNPM MPdGenerasi T.A.2013, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)membentuk dan menetapkan Pejabat Perbendaharan yangmenjadi satu dengan PNPM Mandiri Perdesaan :1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu : – Pejabat Pembuat Komiten (PPK) di tingkat kabupaten, – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di tingkat kecamatan,2. Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).3. Bendahara Pengeluaran.
  • 21. Lanjutan…Pengelola Kegiatan Selain Pejabat Perbendaharaan, Kuasa Pengguna Anggaran juga membentuk dan menetapkan pelaksana teknis kegiatan, sebagai berikut: • PPTK yaitu Pejabat pada unit kerja Badan/Dinas/Kantor PMD atau Instansi lain yang melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM MPd Generasi, yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan PNPM MPd Generasi; • Pengelola kegiatan pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), yang berfungsi membantu Satker menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara atas pelaksanaan kegiatan PNPM MPd Generasi di kabupaten. • Staf yang secara khusus bertugas mendukung Satker dalam pengelolaan kegiatan PNPM MPd Generasi di Kabupaten. • Pelaksana teknis kegiatan berasal dari Unit/bagian di Badan/Kantor/Dinas PMD atau Instansi lain yang membidangi Sosial Budaya atau yang berkompeten mengelola PNPM MPd Generasi, jika tidak terdapat unit/bagian yang membidangi Sosial Budaya.
  • 22. Komponen Dana UB• Dana pendukung/penunjang pengelolaan program oleh Satuan Kerja Kabupaten, terdiri dari: − Administrasi Kegiatan; − Workshop Koordinasi Kabupaten.• Kegiatan utama, yaitu: Pemberian Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
  • 23. Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)A. BLM Dana Operasional Kegiatan (DOK), terdiri dari : 1. BLM DOK Perencanaan. 2. BLM DOK Pelatihan Masyarakat 3. BLM DOK PPAUDB. BLM Dana Kegiatan.
  • 24. Penggunaan Dana Kegiatan Pendukung/ Penunjang PNPM MPd Generasi1. Administrasi Kegiatan; – Biaya Keperluan Kantor, meliputi pengadaan konsumsi rapat dan pembiayaan pengiriman surat/dokumen; – Honor Output Kegiatan, diperuntukkan bagi pejabat/staf yang memberikan dukungan pada pelaksanaan PNPM MPd Generasi yang tergabung dalam Tim Koordinasi PNPM MPd Generasi Kabupaten; – Belanja Bahan, meliputi belanja barang habis pakai untuk keperluan operasional perkantoran seperti pengadaan Alat Tulis Kantor, bahan komputer, penggandaan dokumen (foto copy) dan penyusunan laporan; – Belanja Sewa, meliputi Sewa komputer Faskab (keperluan di kantor Faskab Generasi) dan Sewa komputer Sekretariat,
  • 25. Lanjutan…. 1. Administrasi Kegiatan; – Belanja Perjalanan Lainnya, meliputi: a). Perjalanan dalam rangka Bintek SAI dan Laporan Keuangan; b). Perjalanan dinas dalam rangka Rapat Koordinasi Provinsi; c). Perjalanan dalam rangka Rapat Koordinasi PNPM MPd Generasi; d). Perjalanan dalam rangka Workshop Evaluasi Nasional PNPM MPd Generasi; e). Perjalanan dalam rangka Workshop Exit-Strategi, khusus untuk Kabupaten: # Kuningan, Sumedang, Subang (Provinsi Jawa Barat); # Trenggalek, Malang, Nganjuk, Magetan, Pamekasan (Provinsi Jawa Timur); # Timor Tengah Utara (Provinsi Nusa Tenggara Timur); # Pohuwatu (Provinsi Gorontalo). – Belanja Jasa Konsultan, meliputi: Biaya penyediaan tenaga administrasi
  • 26. 2. Workshop Koordinasi Kabupaten; ‒ Belanja Bahan, untuk belanja barang habis pakai guna keperluan Rapat Koordinasi seperti ATK, bahan operasional komputer dan penggandaan bahan rapat; ‒ Honor Output Kegiatan, yaitu untuk honorarium panitia pelaksana meliputi : 1 orang Ketua, 1 orang Sekretaris dan 5 orang anggota ‒ Belanja Barang Non Operasional Lainnya, untuk : • Rapat Persiapan; • Transport Panitia; • Transport peserta Kabupaten; • Transport peserta Kecamatan; • Akomodasi dan Konsumsi Panitia dan Peserta. ‒ Belanja Jasa Profesi, yang digunakan untuk pembayaran honorarium narasumber dan moderator Workshop Koordinasi Kabupaten.
  • 27. Penggunaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Dana Operasional Kegiatan (DOK)1. Penggunaan BLM DOK a. BLM DOK Perencanaan b. BLM DOK Pelatihan Masyarakat c. BLM DOK PAUD
  • 28. 2. Penggunaan BLM Kegiatana) Seluruh kegiatan dan penggunaan dana BLM Kegiatan wajib berpedoman dan mengacu pada prosedur dan penggunaan BLM Dana Kegiatan pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MPd Generasi ;b) Penggunaan Dana BLM Kegiatan harus tetap memperhatikan daftar larangan (negative list), sebagaimana berlaku dalam PNPM Mandiri Perdesaan;
  • 29. PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORANSatuan Kerja PNPM MPd Generasi Kabupaten wajib menyusun danmenyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala sesuaiperaturan perundangan yang berlaku, meliputi:1. Laporan Aspek Manajerial, terdiri dari : – Perkembangan realisasi penyerapan dana; – Pencapaian target keluaran; – Kendala yang dihadapi; dan – Saran tindaklanjut.2. Laporan Aspek Akuntabilitas, meliputi: a. Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 beserta aturan perubahannya Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER 55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
  • 30. Lanjutan….Pertanggungjawaban dan Pelaporan b. Laporan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). Periode pelaporan asset terdiri dari Laporan Semester I dan Laporan Tahunan. 3. Laporan Pengendalian dan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
  • 31. REVISI ANGGARAN/DIPA1. Tatacara Revisi DIPA/RKA-KL Tahun Anggaran 2013 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2013 Tentang Tatacara Revisi Anggaran T.A. 2013.2. Dalam hal terjadi revisi anggaran (DIPA/RKAKL) yang dilakukan di daerah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) wajib melaporkan dan menyampaikan perubahan dimaksud paling lambat 5 (hari) kerja setelah revisi ditetapkan dilengkapi dengan data perubahan ADK RKAKL, kepada Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran – Kementerian Keuangan

×