Undang-undang Agraria 1870 memperbolehkan pengusaha asing menyewa tanah di Indonesia untuk perkebunan, melindungi petani dari kehilangan tanah, dan membuka lapangan kerja. Undang-undang ini membuka akses tanah luas bagi perkebunan asing tetapi juga menyebabkan penindasan rakyat dan penurunan kerajinan lokal.

1. Tugas IPS
Disusun Oleh :
Defi Rachmasari F.
Ericha Mutia P.
Nabila Nafisa R.
Rian P.
8 –A

2. Undang – Undang AgraRia
1870

3. Pelaksanaan politik pintu terbuka
ditandai dengan dikeluarkan Undang –
undang Agraria ( Agrarische wet )
tahun 1870.

4. Tujuan Dikeluarkannya Undang – Undang
Agraria
A. Memeberi kesempatan kepada pengusaha swasta asing Eropa
untuk menyewa tanah penduduk dan menamakan modalnya
Indonesia dengan mendirikan perkebunan di indonesia.
B. Melindungi para petani indonesia agar tidak kehilangan
tanahnya dari pengusaha para pemilik modal asing.
C. Membuka lapangan kerja bagi penduduk yang tidak
mempunyai tanah dengan menjadi pekerja atau buruh di
perkebunan

5. Kebijaksanaa / Program
A. Gubernur jendral tidak boleh menjual
tanah dan dapat menyewakan tanah
menurut ketentuan yang diatur dengan
undang – undang.
B. Pihak pengusaha swasta dapat menyewa
tanah dengan ketentuan tidak lebih dari
75 tahun.
C. Gubernur jendral tidak boleh mengambil
tanah yang dibuka oleh rakyat.

6. Kelebihan / Nilai Positif
A.Tanah perkebunan semakin bertambah luas.
B.Penduduk kota semakin bertambah padat.
C.Timbulnya kaum buruh.
D.Rakyat pedesaan mulai mengenal arti
pentingnya uang dalam kehidupan ekonomi.

7. Kekurangan / Nilai Negatif
A. Usaha kerajinan rakyat terdesak oleh barang – barang
impor.
B. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi
menyebabkan barang – barang luar negri masuk ke
Indonesia sehingga usaha kerajinan rakyat mengalami
kemunduran.
C. Rakyat indonesia diperas oleh pengusaha swasta asing.
D. Dibukanya perusahaan – perusahaan swasta tetap
menimbulkan penderitaan rakyat indonesia.