Rencana Pengelolaan DAS Terpadu merupakan rencana jangka panjang 15 tahun yang disusun secara partisipatif oleh para stakeholders untuk menyatukan persepsi dan komitmen bersama dalam pengelolaan sumber daya alam di DAS secara terpadu dan berkelanjutan. Rencana ini bersifat makro dan multi sektoral untuk menjadi payung bagi rencana sektoral yang lebih rinci di tingkat sub DAS.

1. Rencana Pengelolaan DAS

2. Kerangka Pikir Perencanaan
 Perencanaan merupakan salah satu
tahapan penyelengaraan Pengelolaan
DAS, yang terdiri dari perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
Kegiatan perencanaan merupakan
proses yang berulang berlandaskan
pada isu utama, struktur masalah-
masalah dan perkembangan kondisi-
kondisi yang tak terduga dalam
perencanaan sebelumnya.

3. Kerangka Pikir Perencanaan
 Suatu perencanaan memerlukan
penjabaran dan analisis dari
masalah dan penyelesaiannya
berdasarkan informasi yang ada
serta kajian yang komprehensif.
Proses ini memungkinkan untuk
menentukan tambahan informasi
yang diperlukan dalam siklus
berikutnya.

4. Kerangka Pikir Perencanaan
 Rencana Pengelolaan DAS terpadu
merupakan rencana jangka panjang 15
(lima belas) tahun yang rentang waktu
rencananya disesuaikan dengan
rencana pembangunan daerah
bersangkutan. Rencana dimaksud
bersifat strategis dengan unit analisis
DAS, SWP DAS, atau Pulau-pulau Kecil
yang akan dijabarkan dalam rencana
jangka menengah 5 (lima) tahun bersifat
semi detail pada tingkat sektor di setiap

5. Kerangka Pikir Perencanaan
 Mengingat rencana pengelolaan DAS
Terpadu merupakan rencana multi pihak
yang disusun dengan pendekatan
partisipatif, maka rencana ini akan
memuat berbagai kepentingan dan
tujuan, serta sasaran yang harus
diselesaikan melalui pendekatan multi
disiplin, yang diintegrasikan dalam satu
sistem perencanaan.

6. Kerangka Pikir Perencanaan
 Dalam konteks ini, masalah-masalah
yang dihadapi oleh setiap instansi/pihak
diupayakan untuk diatasi bersama
dengan kerangka pencapaian tujuan
bersama.

7. RENCANA PENGELOLAAN DAS TERPADU
 JANGKA PANJANG
 DISUSUN SECARA PARTISIPATIF OLEH
STAKEHOLDERS
 MEDIA UNTUK MENYATUKAN PERSEPSI
DAN KOMITMEN BERSAMA PARA
STAKEHOLDERS
 RENCANA MAKRO MULTI SEKTOR, HULU
S/D HILIR
 “PAYUNG” RENCANA SEKTORAL YANG
LEBIH DETIL
 ALAT MONEV PENGELOLAAN SUMBERDAYA
ALAM DALAM DAS.

10. MUATAN SUBSTANSI RENCANA PDAS
TERPADU
 TATA RUANG / ZONASI KAWASAN
 PRIORITAS PENANGANAN SUB DAS
 ARAHAN KEGIATAN TIAP SEKTOR
 SISTEM KELEMBAGAAN DAS TERPADU
 HASIL ANALISA PERAN STAKEHOLDERS
 RENCANA STRATEGIS TIAP SEKTOR
 PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
 SISTEM MONITORING PENGELOLAAN DAS.

11. KOMPONEN PENGELOLAAN DAS
DALAM SEKTOR KEHUTANAN
 PENGELOLAAN LAHAN/RUANG (KAWASAN HUTAN
LINDUNG, KONSERVASI, PRODUKSI
DIPADUSERASIKAN DENGAN RENCANA TATA
RUANG WILAYAH)
 PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM
(PENGELOLAAN : REHABILITASI HUTAN, LAHAN
DAN AIR).
 PENGELOLAAN VEGETASI (KAWASAN HUTAN DAN
LUAS KAWASAN HUTAN UNTUK MENGHASILKAN
KAYU, NON KAYU DAN JASA LINGKUNGAN)

12. KOMPONEN PENGELOLAAN DAS
DALAM SEKTOR KEHUTANAN
 PENGEMBANGAN SUMBERDAYA BUATAN (SARANA
DAN PRASARANA PENGAIRAN, SARANA ANEKA
USAHA KEHUTANAN).
 PEMBINAAN/PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA
MANUSIA
(PENYULUHAN, PELATIHAN, PEMODALAN, DLL).
 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN (KELOMPOK
TANI, FORUM-FORUM LSM, TIM KOORDINASI
JEJARING KERJA, DLL).

13. Gambar 1. Proses Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu