Dokumen tersebut membahas tentang perbedaan antara televisi lokal dan televisi digital, termasuk landasan hukum, teknologi, dan implementasi televisi digital di berbagai negara termasuk Indonesia. Di Indonesia, migrasi ke televisi digital akan dilakukan secara bertahap hingga 2018 di seluruh wilayah nasional. Hal ini menimbulkan tantangan seperti peningkatan persaingan untuk merebut pangsa iklan televisi.

1. TV LOKAL VS TV DIGITAL
Oleh: Teguh Usis
Materi Workshop di Aditv Yogyakarta

2. DASAR HUKUM
 UNDANG-UNDANG 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN
 UNDANG-UNDANG 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI
 PERATURAN PEMERINTAH NO. 50/2005
TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA
Pasal 2
(1) Lembaga Penyiaran Swasta diselenggarakan melalui sistem terestrial dan/atau melalui sistem
satelit dengan klasifikasi sebagai berikut. a. Penyelenggaraan penyiaran melalui sistem terestrial
meliputi:
1. penyiaran radio AM/MW secara analog atau digital;
2. penyiaran radio FM secara analog atau digital;
3. penyiaran televisi secara analog atau digital;
4. penyiaran multipleksing.
 PERATURAN MENKOMINFO NO. 22/2011
TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEVISI DIGITAL TERESTRIAL PENERIMAAN TETAP TIDAK
BERBAYAR (FREE TO AIR)
 PERATURAN MENKOMINFO NO. 23/2011
TENTANG RENCANA INDUK (MASTERPLAN) FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN TELEVISI SIARAN
DIGITAL TERESTRIAL PADA PITA FREKUENSI RADIO 478 – 694 MHz
 PERATURAN MENKOMINFO NO. 05/2012
TENTANG STANDAR PENYIARAN TELEVISI DIGITAL TERESTERIAL PENERIMAAN TETAP TIDAK
BERBAYAR (FREE TO AIR)

3. TEKNOLOGI TV DIGITAL
 Di dunia ini terdapat 3 standar TV digital
 Amerika Serikat menggunakan standar DTV (Digital
Television)
 Eropa memakai DVB-T (Digital Video Broadcasting
Terrestrial)
 Jepang dengan system ISDB-T (Integrated Services
Digital Broadcasting Terrestrial)
 Konon, teknologi ISDB-T yang digunakan di Jepang
punya banyak kelebihan, terutama pada penerima yang
bergerak (mobile).
 ISDB-T lebih tahan terhadap efek doppler, yakni
perubahan nyata frekuensi atau panjang gelombang
dari sebuah gelombang yang diterima oleh pengamat
yang bergerak relatif sesuai ke sumber gelombang

4. TV DIGITAL DI DUNIA
 International Telecommunication Union (ITU) telah
menetapkan tanggal 17 Juni 2015 merupakan batas
waktu untuk migrasi penyiaran analog ke digital
 Amerika Serikat Agustus 2009
 Jepang Juli 2011
 Cina dan Inggris Raya Oktober 2012
 Korea Selatan Desember 2012
 Brunei Darussalam Juni 2014
 Malaysia Desember 2015
 Singapura, Thailand, dan Filipina 2015

5. TV DIGITAL DI INDONESIA
 Tahun 2012: seluruh Jawa dan Kepulauan Riau
 Tahun 2013: ditambah Sumatera Utara dan
Kalimantan Timur
 Tahun 2014: ditambah seluruh Sumatera
 Tahun 2015: ditambah Sulawesi Selatan, Sulawesi
Utara, Kalimantan Tengah dan Barat
 Tahun 2016: ditambah Kalimantan
Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan
Sulawesi Tenggara
 Tahun 2017: ditambah seluruh Maluku dan seluruh
Papua
 Tahun 2018: analog switch off dan berubah total
secara nasional menjadi digital

6. TV DIGITAL DI INDONESIA
Penyediaan infrastruktur dan
program siaran dilakukan
ANALOG oleh satu Lembaga
penyiaran untuk menyiarkan
1 program siaran
Penyediaan infrastruktur
DIGITAL DVB-T2
oleh 1 lembaga penyiaran
bisa menyalurkan sampai
dengan 12 program siaran

7. TV DIGITAL DI INDONESIA
 Di era digital Lembaga Penyiaran Penyelenggara
Program Siaran (LP3S) dalam menyalurkan program
siarannya tidak perlu membangun/memiliki
infrastruktur sendiri, namun bisa menyewa dari
Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran
Multipleksing (LP3M) sebagai penyedia infrastruktur
 Lembaga penyiaran akan mendapatkan keuntungan
rendahnya biaya operasi dan kecanggihan teknologi
 Peluang pengembangan konten lokal menjadi terbuka
(?)
 Pemerintah menetapkan setiap wilayah terdapat 6
LP3M yaitu LPP TVRI dan 5 dari Lembaga Penyiaran
Swasta (LPS)

8. TV DIGITAL DI INDONESIA
 Pemerintah menetapkan dengan pertimbangan
efisiensi infrastruktur (menara, antena, pemancar)
yang sudah terbangun, yang berhak menjadi LP3M
adalah LPS yang telah beroperasi dan memiliki Izin
Penyelenggaraan Penyiaran
 Digitalisasi penyiaran TV dengan SSJ adalah dua
program pemerintah yang berbeda namun saling
bersinergi
 SSJ adalah wujud dari diversifikasi konten dan
kepemilikan
 Dengan digitalisasi, pelaksanaan SSJ tetap berjalan
bahkan peluang konten lokal semakin terbuka
mengingat jumlah saluran program siaran akan
lebih banyak di setiap wilayahnya (?)

9. TV DIGITAL DI INDONESIA
 Pemerintah juga akan menetapkan formula tarif
sewa saluran multipleksing
 LP3M dilarang melakukan pemasangan tarif
yang sewenang-wenang
 Pelanggaran terhadap kriteria di atas, akan
diberikan sanksi administrasi sampai dengan
yang terberat berupa pencabutan hak sebagai
LP3M

10. MUX 5 ZONA LAYANAN
 Zone Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten):
PT Banten Sinar Dunia Televisi (BSTV), PT Lativi Media Karya (TVOne), PT Media
Televisi Indonesia (Metro TV), PT Surya Citra Televisi (SCTV), dan PT Televisi
Transformasi Indonesia (Trans TV)
 Zone Layanan 5 (Jawa Barat):
PT Cakrawala Andalas Televisi Bandung dan Bengkulu (ANTV Bandung), PT Indosiar
Bandung Televisi (Indosiar Bandung), PT Media Televisi Bandung (Metro TV Jabar), PT
RCTI Satu (RCTI Network), dan PT Trans TV Yogyakarta Bandung (Trans TV Bandung)
 Zone Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta):
PT GTV Dua (Global TV), PT Indosiar Televisi Semarang (Indosiar Semarang), PT Lativi
Mediakarya Semarang-Padang (TVOne Semarang), PT Media Televisi Semarang
(Metro TV Jawa Tengah), dan PT Trans TV Semarang Makassar (Trans TV Semarang)
 Zone Layanan 7 (Jawa Timur):
PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), PT Global Informasi Bermutu (Global TV), PT
Media Televisi Indonesia (Metro TV), PT Surya Citra Televisi (SCTV), dan PT Televisi
Transformasi Indonesia (Trans TV)
 Zone Layanan 15 (Kepulauan Riau):
PT RCTI Sepuluh (RCTI Network), PT Surya Citra Pesona Media (SCTV Batam), dan PT
Trans TV Batam Kendari (Trans TV Batam)

11. CRITICAL ISSUE
 Bagaimana dengan lembaga penyiaran yang sudah
berinvestasi membangun infrastruktur, utamanya
pemancar?
 Di setiap zona layanan, akan ada: 6 LP3M x 12 kanal = 72
kanal
 Di era analog, jumlah saluran untuk Jateng & Yogya = 67
kanal (KepMen Perhubungan No. KM 76/ 2003)
 Artinya, ada penambahan 5 kanal pada kedua wilayah

12. CRITICAL ISSUE
 Karena kanal semakin banyak, perebutan kue iklan akan
semakin ketat
 Belanja ikan secara nasional pada 2012 diperkirakan
mencapai Rp 90 triliun (data sampai September 2012, total
belanja iklan nasional Rp 70 triliun)
 Angka ini mengalami peningkatan 20% sampai 24%
dibanding 2011
 Kue iklan terbesar masih dinikmati oleh media televisi yang
mencapai 67%, media cetak sebesar 30% , dan sisanya untuk
media yang lain
 Data Nielsen mengungkapkan iklan di radio tumbuh 6,6
%, di televisi tumbuh 3,1 %, surat kabar 1,6 %, media online
tumbuh 7,2%

13. TERIMA KASIH