1. Sri Handayani (06022681318040) Page 1
Landasan Hukum Pendidikan
Landasan merupakan pondasi atau dasar atau tumpuan dari suatu hal.
Sedangkan landasan pendidikan diartikan sebagai seperangkat asumsi yang dijadikan
titik tolak dalam praktek pendidikan (Syaripudin, 2012: 7-8). Sehingga dapat
disimpulkan bahwa landasan pendidikan merupakan seperangkat asumsi yang
dijadikan sebagai dasar pijakan atau pondasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan
pendidikan.
Dengan adanya landasan pendidikan, pendidik dapat melaksanakan praktek
pendidikan lebih lanjut kemudian dapat menghindari terjadinya kesalahan dalam
praktek pendidikan dan menambah wawasan.
Salah satu jenis landasan pendidikan yaitu landasan hukum/yuridis
pendidikan. Landasan hukum pendidikan merupakan peraturan baku sebagai tempat
berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan
(Hasibuan,2). Pendapat lainnya, Syaripudin (2012) menyatakan bahwa landasan
hukum / yuridis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan
perundangan yang berlaku, yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Selain itu,
Robandi (2005:33) menjelaskan bahwa landasan yuridis pendidikan Indonesia adalah
seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem
pendidikan indonesia yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi UUD RI,
ketetapan MPR, UU Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan
pemerintah, keputusan presiden, peraturan pelaksanaan lainnya seperti permen,
instruksi menteri dan lainnya. Sehingga dari beberapa pernyataan di atas dapat
disimpulkan bahwa landasan hukum pendidikan adalah seperangkat asumsi dari
peraturan perundangan yang dijadikan dasar pijakan dalam pelaksanaan pendidikan.

2. Sri Handayani (06022681318040) Page 2
Undang-Undang dan Peraturan Pendidikan
Seperti yang dijelaskan oleh Syaripudin (2012: 247 - 252) bahwa UUD 1945
dan UU RI No. 20 Tahun 2003 merupakan dua bentuk landasan yuridis pendidikan
nasional yaitu sebagai berikut:
Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4
Sesuai dengan pembukaan UUD 1945 pendidikan di Indonesia alinea keempat,
yang menyiratkan cita-cita nasional di bidang pendidikan yaitu mencerdaskan
kehidupan bangsa.
Pendidikan menurut Undang-Undang 1945
Pasal 31 UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapat
pendidikan, mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar
dan mewajibkan pemerintah untuk membiayainya. Pasal 31 UUD 1945 juga
mengamanatkan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD.
Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(SISDIKNAS)
 Pada pasal 1 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang pendidikan, yaitu berbunyi :
“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Pasal
1 ayat 2 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang pendidikan nasional dan pasal 1
ayat 3 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
 Pasal 2 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang dasar pendidikan nasional
berbunyi: “Pendidikan nasional berdasarkan pancasila dan undang-undang
dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

3. Sri Handayani (06022681318040) Page 3
 Pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang fungsi dan tujuan pendidikan
nasional. Pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2003 berbunyi : “Pendidikan nasional
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdasakan kehidupan
bangsa”. Sedangkan tujuan pendidikan nasional adalah untuk
“berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman
dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung
jawab”. (pasal 3 dan penjelasan atas UU RI No. 20 tahun 2003)
 Pasal 4 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang prinsip penyelenggaraan
pendidikan.
 Pasal 5 s.d pasal 11 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang hak dan kewajiban
warga negara, orang tua, masyarakat dan pemerintah.
 Pasal 5 UU RI No. 20 Tahun 2003 dijabarkan lagi yaitu bahwa :
1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh
pendidikan yang bermutu.
2) Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, mental, intelektual,
dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat
adat yang terpencil berhak memperolehlayanan khusus.
4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa
berhak memperoleh pendidikan khusus.
5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan
pendidikan sepanjang hayat.
 Pasal 5 ayat (2) s.d ayat (4) UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang
pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.
 Pasal 6 UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan:
1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas
wajib mengikuti pendidikan dasar.

4. Sri Handayani (06022681318040) Page 4
2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberkangsungan
penyelenggaraan pendidikan.
 Pasal 7 UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan:
1) Orang tua berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan
memperoleh informasi tentang perkebangan pendidikan anaknya.
2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan
pendidikan daar kepada anaknya.
 Pasal 8 dan pasal 9 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang hak dan
kewajiban masyarakat. Pasal 8 menyatakan : “Masyarakat berhak
berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan
evaluasi program pendidikan”. Pasal 9 menyatakan bahwa:
“Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam
penyelenggaraan pendidikan”.
 Pasal 10 dan pasal 11 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang hak dan
kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 Pasal 32 mengenai pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.
 Pasal 34 tentang wajib belajar.
 Penjelasan atas UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Visi dan misi pendidikan
nasional dan tentang strategi pembangunan pendidikan nasional.
Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

5. Sri Handayani (06022681318040) Page 5
Daftar Pustaka
Hasibuan, Julianty K. Aspek Yuridis Sebagai Landasan Pendidikan (Pendidikan
harus bersistem).
http://sumut.kemenag.go.id/file/file/TULISANPENGAJAR/ufpi1363795117.
pdf. diakses 13 September 2013
Robandi. Babang. 2005. Hand Out Mata Kuliah Landasan Pendidikan. Fakultas Ilmu
Pendidikan UPI. Bandung.
Syarifudin, Tatang. 2012. Landasan Pendidikan. Direktorat Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI: Jakarta.