3. Indonesia merupakan pusat produksi minyak tertua di dunia. Pengeboran minyak
secara komersial pertama kali di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan praktik
kolonialisme. Eksploitasi sumber daya perut bumi ini dimulai ketika Pemerintahan
Kerajaan Belanda membentuk suatu komisi politik yang dipimpin oleh W.R. van Hoevel
untuk mengusulkan kebijaksanaan baru bagi Pemerintah Hindia Belanda, khususnya di
bidang pertambangan kekayaan alam di Hindia Belanda. Pada tanggal 24 Juli 1850, komisi
yang telah terbentuk ini melaporkan bahwa “Kekayaan alam Hindia Belanda yang
tersimpan di bawah permukaan tanah perlu segera dimanfaatkan untuk menambah
kemakmuran negeri (Belanda)”. Kabinet Belanda menyetujui laporan dan saran Komisi
van Hoevell dengan mengeluarkan Koninklijke Besluit pada tanggal hari itu juga atau
kemudian disebut peraturan pertambangan tahun 1850.
Kementrian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia “Sejarah Nasionalisasi Aset-aset BUMN” ,2014 hlm. 650.
4. Berawal dari Koninklijke Besluit tahun 1850 dimulailah pencarian
minyak secara luas di seluruh Hindia Belanda yaitu di Surabaya, Jambi,
Perlak, Palembang, Kalimantan Timur dan daerah-daerah lainya semuanya
memperlihatkan lapisan-lapisan minyak yang memberikan harapan untuk
bisa dilanjutkan dengan pengeboran Eksplorasi.
Dasril, “Pertamina Menuju Perusahaan Multinasional (MNC) Dalam Menantisipasi Persaingan Global”, Thesis
Pascasarjana Universitas Indonesia Depok, (Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 1999), hlm 6.
5. Pada tanggal 16 Juli 1890 terbentuklah perusahaan baru yang bernama
Koninklijk Nederlandsche Maatschappij tot exsplorative van Petroleum
Brownen in Nederlandsche Indie, disingkat De Koninklijk ( The Royal Dutch),
yang kemudian menjadi salah satu perusahaan minyak raksasa dunia. Pada
tanggal 1 Maret 1892 pabrik mulai berproduksi dan beberapa bulan kemudian
hasilnya sudah mulai dijual dan bersaing di pasar bebas dunia dengan
Amerika, Rusia, dan Cina. Guna untuk memperkuat kedudukanya The
Royal Dutch bergabung dengan Shell, gabungan dua perusahaan
tersebut menjadi The Royal Dutch Shell (De Koninklijk Shell).
Taufik Ismail, M.A dan Hamid Jabar,Pertamina Dari Puing-Puing Ke Masa Depan
1957-1997, ( Jakarta: Humpmas,1997), hlm.5.
6. Pada tahun 1958 nasionalisasi di NIAM
(Nederlandsche Indie Aardolie Maatschappij)
yaitu sebuah perusahaan gabungan antara Shell
dan Pemerintah Hindia Belanda mulai dijalankan.
Dalam perundingan yang diadakan dalam rangka
pengambilan perusahaan milik Belanda itu dapat
kata sepakat untuk mengganti nama NIAM
menjadi PT Pertambangan Minyak Indonesia (PT.
Permindo) dan memindahkan kantor pusatnya
dari Den Hag ke Jakarta.
Arsip Sekreteriat Negara No. UP/242
7. Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mengetahui dan
mempermudah menemukan jawaban dari permasalahan ini,
saya membuat rumusan permasalahan pokok yaitu:
1. Bagaimana perjalanan PERTAMINA dari perusahaan
minyak dan gas bumi milik Pemerintahan Hindia Belanda
hingga menjadi perusahaan BUMN?
2. Bagaimana pola perubahan Industri perminyakan
Nasional?
3. Bagaiman Proses Indonesia masuk kedalam organisasi
pengekspor minyak dunia (OPEC)?
4. Bagaimana pengaruh perubahan regulasi terhadap
kegiatan eskplorasi dan distribusi hingga Indonesia keluar
dari OPEC?
8. RUANG LINGKUP PENELITIAN
~ Penulisan proposal ini dibatasi oleh tiga ruang lingkup yaitu ruang
lingkup temporal, ruang lingkup spasial, dan ruang lingkup keilmuan.
Ketiga ruang lingkup digunakan untuk melakukan pembatasan agar
pembahasan yang dilakukan tidak meluas kemana-mana dan keluar
dari pembahasan.
Penjelasan 3 ruang lingkup, yaitu:
~Ruang Lingkup temporal yang dipilih dalam penelitianini adalah
tahun 1957 sampai 1997. Tahun 1957 dipilih sebagai batas awal
kajian dengan alasan bahwa tahun ini merupakan awal tonggak dari
Perusahaan Negara Minyak Nasional lewat perjuangan Ibnu Sutowo
hingga mengalami kejayaan pada tahun 1972-1983 adalah Oil Boom
di Indonesia dimana Indonesia mampu memngekspor minyak dan
pada tahun 1962 resmi bergabung dengan OPEC ( Kumpulan
Negara Pengekspor Minyak Dunia)
9. ~Ruang lingkup spasial dalam skripsi ini mencakup skala nasional.
Hal ini didasarkan atas UU no.8/1971 yang dikeluarkan pada 15
September 1971 yaitu bahwa PERTAMINA merupakan Perusahaan
Minyak Dan Gas Bumi Nasional yang bergerak di bidang
pengusahaan minyak dan gas bumi yang meliputi eksplorasi,
eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan dan
penjualan. segala kegiatan Industri perminyakan di Indonesia dan
memenuhi kebutuhan minyak dan gas di Indonesia misalnya
BBM(Bahan bajar minyak) dan Gas LPG.
~Sementara itu, lingkup keilmuan proposal ini adalah sejarah Politik
Ekonomi Industri. Kajian sejarah sosial ini difokuskan pada
kebijakan pemerintah dan ekonomi hingga terjadi perubahan pada
perusahaan perminyakan di Indonesia serta Industri perminyakan
Indonesia.
10. TUJUAN PENELITIAN
Berdasar pada latar belakang permasalahan dan batasan ruang
lingkup yang telah ditentukan, di dalam penelitian ini dikembangkan
beberapa tujuan penelitian untuk memperjelas fokus analisis
sebagai berikut:
Pertama, mendiskripsikan bagaimana perjalanan PN
PERTAMINA sebagai perusahaan BUMN yang sebelumnya milik
Hindia Belanda dan pernah mampu mengekspor minyak bumi ke
negara Thailand,Jepang dll.
Kedua, mendiskripsikan bagaimana Indonesia mampu masuk
kedalam OPEC menjadi satu-satunya wakil dari Asia pada tahun
1962 dan mampu bersaing dengan perusahaan perminyakan dunia
seperti Shell dan Caltex.
Ketiga, mendiskripsikan bagaimana dampak perubahan
11. TINJAUAN PUSTAKA
Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai permasalahan diatas,
penulis menggunakan beberapa literatur pendukung:
Tinjauan pustaka pertama yang penulis gunakan adalah buku yang
berjudul “Pertamina dari puing-puing ke masa depan refleksi & visi,
1957-1997” yang ditulis oleh Taufiq Ismail, Rais M.A. dan Hamid
Jabbar , diterbitkan oleh Hupmas Pertamina. Buku ini berisi tentang
refleksi Pertamina dari awal terbentuknya pertamina,masa kejayaan
minyak Indonesia hingga Masa depan Pertamina dalam rangka
memperingati hari ulang tahun Pertamina yang ke 40th. Tidak hanya
menceritakan tentang Pertamina saja buku ini juga menceritakan
bagaimana sejarah minyak dunia dan masa pencarian sumur
minyak pertama di Indonesia.
12. Tinjauan pustaka yang kedua yang penulis gunakan adalah buku “Merajut
Karya Mengukir Sejarah Memoar Alumni Pendidikan Ahli Minyak Tentang
Peran dan Sumbangasihnya Dalam Pengembangan Industri Minyak dan
Gas Bum”i yang di susun oleh Richardus Djokopranoto, Soejono
Endropoetro, Sri Widharto dan diterbitkan oleh Ikatan Keluarga Alumni
Pendidikan Ahli Minyak. Buku ini berisi perjalanan para ahli minyak bumi
Indonesia untuk mencari sumur minyak dan melakukan oengeboran yang
mungkin banyak mengalami kegagalan dan buku ini juga bersisi
bagaimana perbedaan kualitas minyak Indinonesia dibandingkan dengan
negara pengekspor minyak lain.
Tinjauan Pustaka yang ketiga adalah dari buku “Pertamina Perusahaan
Minyak Nasional” .karya Anderson G. Bartlett dkk (ed.) dan diterbitkan
oleh Inti Idayu Pers berisi tentang perjalanan pertamina dari awal sebagai
perusahaan bekas Hindia Belanda hingga prestasi pertamina sebagai
perusahaan minyak Nasional.
13. Tinjauan pustaka yang keempat adalah “Merajut Kembali
KeIndonesiaan Kita” karya Hamengkubuwono X . Melalui buku ini,
Sultan Hamengku Buwono X menawarkan jalan keluar bagi
pembangunan politik masa depan Indonesia Baru yang aman, adil,
makmur, dan sejahtera. Sebuah gagasan mendalam yang
menjawab pertanyaan: bagaimana dan sarana apa yang
seyogyanya kita pakai untuk menjangkau masa depan berikut
menawarkan alternatif dalam mengatasi kebekuan berpikir yang
sedang membelenggu masa kini. Wacana ini sungguh relevan
sebagai sumbangan permikiran, ketika masyarakat kita sedang
terpukau oleh pemecahan masalah secara instan, ketika kita
sedang miskin gagasan mendalam yang mampu menjangkau
masa depan.
Dengan demikian, buku ini sesungguhnya merupakan cetak biru
yang bisa dimanfaatkan oleh setiap calon pemimpin dalam melihat
kenyataan yang ada, berikut mengintip cakrawala kaki langit
14. KERANGKA PEMIKIRAN
~Proposal ini membahas tentang Nasionalisai Perusahaan-
perusahaan milik Belanda tahun 1958 ,studi kasus Perusahaan
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) dan
dinamika PERTAMINA sebagai satu-satunya perusahan minyak
bumi dan gas milik Indonesia tahun 1958-2001.
~Pada 1958, pemerintah menerbitkan UU Nomor 86 tentang
Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda di Indonesia.
Diterbitkannya UU itu merupakan lanjutan atas proses nasionalisasi
terhadap perusahaan-perusahaan asing, dimulai dari perusahaan-
perusahaan Belanda, yang telah dimulai sejak 1956. Proses
nasionalisasi itu merupakan usaha untuk merealisasikan salah satu
dari tujuan pokok Proklamasi: kemerdekaan ekonomi.
15. ~Sebelum terbitnya Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.
Hampir semua peraturan dan ketentuan hukum yang diterbitkan
pemerintahan Soekarno mengenai rancangan nasionalisasi, renegosiasi,
dan sejenisnya yang berhubungan dengan perusahaan pertambangan
dan migas asing, diterbitkan setelah UUPA diterbitkan. Ini tentu hal yang
menarik.
~Pertama, dalam teori pembangunan, baik Kiri maupun Kanan, syarat
penting untuk melakukan kegiatan pembangunan adalah adalah adanya
stabilitas. Dan stabilitas itulah yang tidak dimiliki oleh pemerintahan
Soekarno pada masa itu. Selain dirongrong oleh agresi militer Belanda,
pemerintahan Soekarno juga dirongrong oleh berbagai pemberontakan
daerah, baik yang disetir oleh kepentingan asing maupun murni karena
kekecewaan elite lokal terhadap pemerintah pusat. Kedua, jeda yang
panjang itu merupakan masa persiapan sebelum melakukan “perang”
yang sesungguhnya, yaitu nasionalisasi sektor pertambangan dan
migas. Dalam perspektif hari ini, kita harus menghubungkan jeda dalam
proses nasionalisasi itu dengan disusunnya UUPA 1960 tadi, sebuah
undang-undang payung yang pada dasarnya disusun untuk menjadi
dasar yuridis formal bagi cita-cita kemerdekaan ekonomi.
16. ~Pada 26 Oktober 1960, sebagai konsekuensi dari
ditetapkannya UUPA, pemerintah Republik menerbitkan Perpu
No. 44/1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
Isinya sangat revolusioner. Simak saja bunyi Pasal 2: “Segala
bahan galian minyak dan gas bumi yang ada didalam wilayah
hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan
nasional yang dikuasai oleh negara. Simak juga Pasal 3, yang
terdiri dari dua ayat: (1) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan
seperti yang termaktub dalam Pasal 4 undang-undang tentang
pertambangan, maka pertambangan minyak dan gas bumi
hanya diusahakan oleh negara (2) Usaha pertambangan
minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh perusahaan negara
semata-mata”.
17. ~Terbitnya Perpu itu menunjukkan jika pemerintah
Republik pada masa itu bersifat sangat tertib hukum.
Jika dihitung sejak nasionalisasi perusahaan-
perusahaan Belanda pada 1956, artinya pemerintah
memerlukan waktu sekira empat tahun untuk
merancang dasar-dasar yuridis bagi politik
perekonomian anti-kolonial. Tiga tahun kemudian,
sebagai bagian dari usaha untuk menegakkan
kedaulatan di bidang migas, pemerintah Republik
menerbitkan UU No. 13 dan 14 Tahun 1963 yang berisi
perjanjian karya antara perusahaan-perusahaan
negara di bidang minyak dan gas bumi dengan
18. ~Pada 28 April 1965, Chairul Saleh, yang merupakan Menteri
Urusan Minyak dan Gas Bumi, menegaskan bahwa pemerintah
berkepentingan untuk menguasai dan mengawasi semua
perusahaan minyak yang ada di Indonesia. Selain untuk tujuan
kemakmuran, politik ekonomi energi di masa itu juga secara tegas
dinyatakan sebagai “untuk tujuan pertahanan” dari gempuran
Nekolim.
~Proses nasionalisasi di bidang migas itu, seturut penjelasan
Chairul Saleh, tidak dilakukan secara gegabah dan tidak patut. Hal
itu dilakukan melalui ketentuan bahwa semua perusahaan minyak
asing yang beroperasi di Indonesia harus tunduk dan diatur oleh
perusahaan-perusahaan negara yang menjadi partnernya.
19. Jika kita mengingat kembali sejarah, tahun-tahun itu adalah
tahun ketika slogan BERDIKARI (Berdiri di Atas Kaki Sendiri)
mulai bergaung. Dan membaca uraian sebelumnya, kita tahu
bahwa slogan itu bukanlah slogan kosong, melainkan bentuk
penegasan jargonik atas usaha-usaha yuridis dan institusional
yang telah dilakukan pemerintah Republik untuk menata
perekonomian Indonesia pasca-kolonialisme. Secara
kelembagaan usaha itu sudah dilakukan sejak 1956, dan
jargon itu hanya hendak mengkomunikasikan sekaligus
menegaskan apa yang sedang dilakukan pemerintahan
Soekarno.Berdikari adalah pilihan niscaya jika kita berpikir
mengenai kemerdekaan ekonomi. Tak ada kemerdekaan
ekonomi tanpa kemerdekaan dari modal asing.
20. METODE PENELITIAN
Untuk menyusun skripsi dalam rangka mengikuti metode penulisan kritis
penulis melalui langkah-langkah berikut:
1. HEURISTIK
Merupakan langkah awal dari penelitian ini yang berisikan kegiatan
penelusuran sejarah. Pengumpulan data dilakukan dengan metode
penggunaan bahan dokumen. Penelitian bahan dokumen dilakukan di
sejumlah pepustakaan dan lembaga kearsipan di Indonesia. Lembaga
perpustustakaan yang dikunjungi sebagai tempat penelitian adalah: PNRI
(Perpustakaan Nasional Republik Indonesia), Perpustakaan Ibnu Sutowo
(Perpustakaan Pertamina Pusat), Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi DIY, Monumen Pers di Surakarta, Perpustakaan Widya Puraya
Universitas Diponegoro. Penelitian di lembaga arsip meliputi: ANRI (Arsip
Nasional Republik Indonesia), Badan Arsip di Semarang dan Yogyakarta.
Sumber sejarah yang diteliti meliputi: surat kabar-surat kabar sezaman,
proses verbal,data kepemilikan aset,dan data-data hukum tentang
perminyakan dan gas bumi di Indonesia.
21. Penelitian ini sebagian besar menggunakan sumber-sumber primer
dan sumber skunder:
a. Sumber primer diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) data
ekspor impor minyak dan gas bumi indonesia pada tahun 1972-
1983 dimana pada saat itu Indonesia sedang menikmati masa Oil
Boom, sumber primer juga banyak yang di dapat dari (ANRI) Arsip
Nasional Republik Indonesia pada tahun 1957-1977 berita resmi
terbitan pemerintah yang sejaman dan relevan dengan
permasalahan Nasionalisasi ,pembentukan organisasi pertamina
dan Indoneisa bergabung dengan OPEC, berita dari Sri Sultan
Hamengkubuwono IX, ASSUS (Asisten Sekretaris Negara Urusan
Khusus), Marzuki Arifin SE, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI),
Lambertus Nicodemus Palar, Ekubang
22. b. Sumber Primer selain berupa arsip dari koleksi Arsip
Delegasi, Arsip Konstitueante, Arsip Kabinet Perdana
Mentri RI dan Arsip Kabinet Presiden RI, Peraturan dan
Undang-Undang merupakan sumber yang banyak
digunakan dalam penelitian ini. Sumber-sumber ini
antara lain UUD 1945, UUDS 1950, Lembaran Negara,
Tambahan Lembaran Negara, Himpunan Peraturan
Perundang-Undangan tentang PERTAMINA,
Perminyakan dsn Gas Bumi.dan peraturan pemerintah
yang terkait. Terbitan sezaman juga menjadi sumber
rujukan dalam penelitian ini, terutama dari surat kabar
dan majalah.
23. c. Sumber sekunder merupakan sumber tamabahan untuk
melengkapi data-data yang tidak didapat dari sumber primer.
Sumber skunder yang penulis gunakan adalah Merajut Karya
Mengukir Sejarah Memoar Alumni Pendidikan Ahli Minyak Tentang
Peran dan Sumbangasihnya Dalam Pengembangan Industri
Minyak dan Gas Bumi yang di susun oleh Richardus
Djokopranoto, Soejono Endropoetro, Sri Widharto dan diterbitkan
oleh Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Ahli Minyak, 2009. Buku
yang kedua yaitu Pertamina dari puing-puing ke masa depan
refleksi & visi, 1957-1997 yang ditulis oleh Taufiq Ismail, Rais M.A.
dan Hamid Jabbar , diterbitkan oleh Hupmas Pertamina. Buku
ketiga adalah Pertamina Perusahaan Minyak Nasional karya
Anderson G. Bartlett dkk (ed.) dan diterbitkan oleh Inti Idayu Pers.
Buku keempat adalah Ekonomi migas: tinjauan aspek komersial
kontrak migas karya dari Benny Lubiantara dan diterbitkan oleh
Grasindo. Dan buku yang kelima adalah Sejarah Nasionalisasi
Aset-Aset BUMN dari Perusahaan Kolonialisme Menuju
Perusahaan Nasional karya dari Kementrian Badan Usaha Milik
24. KRITIK SUMBER
Data yang diperoleh dari proses penelusuran sumber perlu
dilakukan penilaian kembali sumber atau kritik sumber. Penilaian
sumber meliputi kritik eksteren dan kritik intern. Kritik ekstern
digunakan untuk menilai otentisitas sumber, sedangkan kritik intern
digunakan untuk menilai kredibilitas sumber.
Kritik ekstern dilakukan sejalan dengan proses pengambilan data.
Data yang diperoleh sejauh mungkin diperoleh dari sumber
asli,baru kalau terpaksa diperoleh dari sumber tiruan atau foto kopi.
Data mengenai peraturan diusahakan diperoleh dari Arsip
Pemerintahan, Lembaran Negara yang secara resmi di terbitkan
oleh pemerintah ataupun lembaga yang dapat dipercaya. Demikian
pula terbitan sezaman, seperti surat kabar, majalah, laporan
sezaman dan sebagainya. Penelitian otentisitas tidak dilakukan
pada tingkatan uji bahan atau materil arsip karena itu sudah
dilakukan oleh lembaga penyedia data seperti ANRI, PNRI dan
sebagainya.
25. Kritik Intern dilakukan setelah kritik ekstern dilakukan.
Kepercayaan informasi yang terdapat dlam sumber
sejarah yang ditemukan sangat diperlukan
sehubungan dengan hal itu sumber primer menjadi
rujukan utama. Melalui cara itu, seleksi kepercayaan
dan keakuratan informasi bisa
dipertanggungjawabkan. Jika terpaksa menggunakan
sumber sekunder, maka dipilih yang tingkat
kepercayaan penulisnya tidak diragukan.
26. INTERPRETASI DAN EKSPLANASI
Fakta sejarah yang dihasilkan dari proses kritik
sumber sejarah bersifat tunggal. Untuk mengaitkan
antarsumber dilakukan proses penafsiran atau
interpretasi dan penjelasan hubungan antar fakta
(eksplenasi). Interpretasi meliputi interpretasi verbal,
teknis, logis, psikologis dan faktual. Eksplenasi
dilakukan secara deduktif. Berangkat dari
kesimpulan-kesimpulan umum.
27. HISTORIOGRAFI
Tahap ini merupakan tahap penulisan sejarah
berbasis fakta-fakta sejarah yang telah mengalami
proses interpretasi dan eksplanasi. Penulisan tahap
akhir dari penulisan ini senantiasa memperhatikan
aspek kronologis sedangkan penyajianya
berdasarkan tema penting dari setiap
perkembangan permiyakan di Indonesia dan apa
saja yang menjadi tantangan serta peluang pada
zamannya.
28. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, antara lain:
Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang
dan permasalahan, ruang lingkup, tinjauan pustaka, tujuan
penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan
sistematika penulisan.
Bab III merupakan uraian dari gambaran umum tentang
perminyakan di Indonesia. Dalam bab ini penulisa akan
membagi gambaran umum tentang perminyakan Indonesia
menjadi beberapa subbab. Subbab yang pertama yaitu
menjelaskan kondisi perminyakan Indonesia pada saat
dikelola oleh bangsa Belanda yang masih terpecah
perusahaanya sebelum tahun 1958 dibentuknya
PERTAMINA. Subbab yang kedua menceritakan tentang
proses dan latar belakang adanya UU 1958 yang mengatur
tentang Nasionalisasi perusahaan asing di Nusantara, subbab
yang ketiga adalah bagaimana perkembangan perusahaan
29. Bab IV. Di bab ini akan dibahas dalam beberapa sub
bab subbab yang pertama adalah bagaimna
Indonesia pernah menjadi Negara pengekspor
minyak bumi, subbab yang kedua adalah
bagaimana Indonesia bergabung ke dalam
Organisasi Negara-negara pengekspor minyak
dunia (OPEC) pada 1962, subbab yang ketiga
adalah perjalanan Indonesia dalam Oil Booming
Periode, dan subbab yang keempat adalah
bagaimana pengaruh perubahan regulasi tentang
perminyakan yang mempengaruhi Industri minyak di
Indonesia.
Bab V berisi kesimpulan yang berupa jawaban dari
