SlideShare a Scribd company logo
ETIKA DAN FILSAFAT KOMUNIKASI
Kampanye Politik dan Kode Etik Penyiaran;
“Studi pada Kuis Kebangsaan”
Disusun Oleh;
Kelompok 7
Annisa Widyasari (7013210032)
Iqbal (7013210131)
Muhammad Akbar (7013210169)
Tania Fitri (7013210248)
Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Pancasila
2013-2014
BAB I
DESKRIPSI “Kuis Kebangsaan di RCTI”
Kuis Kebangsaan merupakan salah satu program acara televisi yang
bergenre kuis interaktif. Kuis ini ditayangkan di RCTI secara langsung (live)
dengan durasi 4 menit 27 detik yang ditayangkan 2kali setiap hari pada pukul
09.30 WIB dan pukul 17.00 WIB. Dengan host Tiffany Orie, Lolita Agustine, dan
Nycta Gina. Hadiah yang disediakan mulai dari mesin cuci, handphone hingga
sepeda motor. Setiap episode ada dua penelepon yang berkesempatan memperoleh
hadiah yang disediakan tadi. Kuis ini akan berlangsung selama 180 hari atau 360
episode.
Kuis ini sempat mendapat pro dan kontra karena nuansa kampanye politik
salah satu pasangan capres-cawapres yang cukup kental. Karena awalnya program
ini dibuat dalam rangka pemilihan calon legislatif. Dimana ini bertujuan untuk
mempromosikan pihak-pihak yang sudah mensponsponsori kuis tersebut. Yang
mana pihak yang mensponsori kuis tersebut adalah WIN-HT dari fraksi partai
Hanura.
Penonton dapat mengikuti kuis ini dengan menghubungi nomor telepon
5360582 untuk Jabotabek dan 021-5360583 untuk luar Jabotabek.
Peserta kuis diminta memilih satu dari lima pertanyaan yang telah
disediakan (W,I,N,H dan T) kemudian menjawab pertanyaan yang dipilih.
Pertanyaan biasanya berhubungan dengan Bangsa Indonesia. Jangan lupa
password saat akan mengikuti kuis yaitu : BERSIH, PEDULI, TEGAS.
BAB 2
KODE ETIK PENYIARAN
Dalam era informasi ini media massa mempunyai pengaruh yang sangat
besar terhadap pembentukan opini publik. Dengan kemajuan teknologi
komunikasi, informasi tentang berbagai hal, yang baik maupun yang buruk, dapat
mencapai masyarakat yang sangat luas sampai ke pelosok pedalaman. Oleh karena
itu para pengelola media massa, khususnya penyelenggara penyiaran televisi dan
radio, diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara proposional dan
bertanggung jawab dalam rangka ikut serta mewujudkan masyarakat yang maju,
sejahtera, dan beradab.
Pada bab ini akan diuraikan beberapa pelanggaran yang dilakukan kuis
kebangsaan yang ada dalam kode etik penyiaran;
1. Asas, Tujuan, Fungsi, dan Arah
 Pasal 2
Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan
merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika,
kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.
 Pasal 3
Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi
nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa,
mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam
rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera,
serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.
 Pasal 4
(1) Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi
sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan
perekat sosial.
(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.
 Pasal 5
Penyiaran diarahkan untuk :
a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri
bangsa;
c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
d. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
e. meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;
f. menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat
dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan
hidup;
g. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di
bidang penyiaran;
h. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan
pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;
i. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab;
j. memajukan kebudayaan nasional.
2. Pelaksanaan Siaran
Bagian Pertama
Isi Siaran
 Pasal 35
Isi siaran harus sesuai dengan asas, tujuan, fungsi, dan arah siaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
 Pasal 36
(1) Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan
manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan,
kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan
nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
(2) Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh
Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib
memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara
yang berasal dari dalam negeri.
(3) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada
khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan
mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib
mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai
dengan isi siaran.
(4) Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan
kepentingan golongan tertentu.
(5) Isi siaran dilarang :
a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan
narkotika dan obat terlarang; atau
c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
(6) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau
mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau
merusak hubungan internasional.
Jadi, pelanggaran yang dilakukan kuis tersebut ada dalam kode etik
penyiaran yang mana dalam hal ini menyangkut pada bagian Asas, Tujuan,
Fungsi, dan Arah yang mana didalammya termasuk pasal 2, pasal 3, pasal 4,dan
pasal 5. Selain itu ini juga menyangkut pada bagian Pelaksanaan Siaran pada
pasal 35 dan pasal 36.
BAB 3
ANALISIS
 Kuis tersebut melanggar undang-undang penyiaran. Pasal 5 yang berbunyi
penyiaran diarahkan untuk memberikan informasi benar, seimbang dan
bertanggung jawab. Kuis ini melanngar pasal tersebut,dikarenakan kuis ini
tidak berdasarkan apa yang seharusnya sebuah kuis digelar.mereka
merekayasa program kuis tersebut,dengan cara penelfon kuis itu
sebenarnya adalah orang dalam dari lembaga tersebut.
 Ia juga melanggar pasal 36 ayat 4 yang berbunyi siaran wajib dijaga
netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan
tertentu, sebagai mana pada kuis tersebut dibuat untuk kepentingan sebuah
golongan partai dalam pemilihan calon legislatif.
 Pasal 11 ayat 2 menyatakan lembaga penyiaran wajib menjaga
independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran.
Sebagaimana kuis tersebut lebih memihak kepada partai Hanura,yang
mana seharusnya stasiun TV tersebut tidak memihak kepada siapapun.
 Pasal 22 ayat 5 berbunyi lembaga penyiaran harus menjaga independensi
dalam proses produksi program siaran jurnalistik untuk tidak dipengaruhi
oleh pihak eksternal atau internal, termasuk pemodal atau pemilik lembaga
penyiaran. Kuis tersebut melanggar pasal ini dikarenakan produksi
programnya telah dipengaruhi oleh pihak internal yaitu pemilik lembaga
penyiaran,serta dari eksternal yaitu Partai Hanura
KESIMPULAN
Bahwa kuis tersebut melanggar undang-undang penyiaran, yang mana
didalamnya mengarah pada hal kampanye. Serta media penyiaran yang masih
kurang memperhatikan undang-undang yang sudah ditetapkan sebagai mana
mestinya.
DAFTAR PUSTAKA
http://lovinasoenmi.wordpress.com/2013/10/08/kuis-kebangsaan-menyalahi-
aturan-dan-tidak-demokratis/ (Rabu, 14 May 2014, 14:03)
http://www.adis.web.id/2013/11/kuis-kebangsaan-di-rcti.html (Minggu, 15 Juni
2014, 18:15)
http://yohanalvin.wordpress.com/etika-penyiaran-2/ (Minggu, 15 Juni 2014,
18:25)
http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fdadangrusdiana.com%
2Ffoto_berita%2F59Darus2.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fdadangrusdiana.co
m%2Fberita-hdadang-rusdiana--caleg-dpr-ri--tampil-sebagai-presenter-tamu-di-
program-tv-kuis-kebangsaan-
rcti.html&h=179&w=350&tbnid=tkRUEOMWyKLI4M%3A&zoom=1&q=kuis%
20kebangsaan&docid=B2a6rsE6CMl1OM&ei=gZWdU9q8CJK3uASz6YDADA
&tbm=isch&ved=0CBMQMygLMAs4ZA&iact=rc&uact=3&dur=772&page=6&
start=98&ndsp=20 (Minggu, 15 Juni 2014, 18:45)
LAMPIRAN
I. Pada saat kuis kebangsaan berlangsung
II. Pada saat diskusi atau latihan dibelakang kamera
III. Pada saat peserta kuis diberikan pertanyaan

More Related Content

Viewers also liked

Andanças e Colagens - CPC USP
Andanças e Colagens - CPC USPAndanças e Colagens - CPC USP
Andanças e Colagens - CPC USP
Aline C Barros
 
Final Paper Reuirement: Cinema One Originals Campust Festival
Final Paper Reuirement: Cinema One Originals Campust FestivalFinal Paper Reuirement: Cinema One Originals Campust Festival
Final Paper Reuirement: Cinema One Originals Campust Festival
Janiel Pantua
 
You Will Be Breached
You Will Be BreachedYou Will Be Breached
You Will Be Breached
Mike Saunders
 
June 1 prescription for life
June 1 prescription for lifeJune 1 prescription for life
June 1 prescription for life
Gary Thompson
 
Understanding the Quality of the Student Experience in Blended Learning Envir...
Understanding the Quality of the Student Experience in Blended Learning Envir...Understanding the Quality of the Student Experience in Blended Learning Envir...
Understanding the Quality of the Student Experience in Blended Learning Envir...
Grundtvig Multilateral Project Quality in Blended Learning
 
Parametric analysis and multi objective optimization of cutting parameters in...
Parametric analysis and multi objective optimization of cutting parameters in...Parametric analysis and multi objective optimization of cutting parameters in...
Parametric analysis and multi objective optimization of cutting parameters in...
eSAT Publishing House
 
Split block domination in graphs
Split block domination in graphsSplit block domination in graphs
Split block domination in graphs
eSAT Publishing House
 
Convenient voting machine
Convenient voting machineConvenient voting machine
Convenient voting machine
eSAT Publishing House
 
Tax compliance determinants: Social perceptions in Bolivia and Panama
Tax compliance determinants: Social perceptions in Bolivia and PanamaTax compliance determinants: Social perceptions in Bolivia and Panama
Tax compliance determinants: Social perceptions in Bolivia and Panama
Miguel Pecho
 
A novel approach to face recognition based on thermal imaging
A novel approach to face recognition based on thermal imagingA novel approach to face recognition based on thermal imaging
A novel approach to face recognition based on thermal imaging
eSAT Publishing House
 

Viewers also liked (10)

Andanças e Colagens - CPC USP
Andanças e Colagens - CPC USPAndanças e Colagens - CPC USP
Andanças e Colagens - CPC USP
 
Final Paper Reuirement: Cinema One Originals Campust Festival
Final Paper Reuirement: Cinema One Originals Campust FestivalFinal Paper Reuirement: Cinema One Originals Campust Festival
Final Paper Reuirement: Cinema One Originals Campust Festival
 
You Will Be Breached
You Will Be BreachedYou Will Be Breached
You Will Be Breached
 
June 1 prescription for life
June 1 prescription for lifeJune 1 prescription for life
June 1 prescription for life
 
Understanding the Quality of the Student Experience in Blended Learning Envir...
Understanding the Quality of the Student Experience in Blended Learning Envir...Understanding the Quality of the Student Experience in Blended Learning Envir...
Understanding the Quality of the Student Experience in Blended Learning Envir...
 
Parametric analysis and multi objective optimization of cutting parameters in...
Parametric analysis and multi objective optimization of cutting parameters in...Parametric analysis and multi objective optimization of cutting parameters in...
Parametric analysis and multi objective optimization of cutting parameters in...
 
Split block domination in graphs
Split block domination in graphsSplit block domination in graphs
Split block domination in graphs
 
Convenient voting machine
Convenient voting machineConvenient voting machine
Convenient voting machine
 
Tax compliance determinants: Social perceptions in Bolivia and Panama
Tax compliance determinants: Social perceptions in Bolivia and PanamaTax compliance determinants: Social perceptions in Bolivia and Panama
Tax compliance determinants: Social perceptions in Bolivia and Panama
 
A novel approach to face recognition based on thermal imaging
A novel approach to face recognition based on thermal imagingA novel approach to face recognition based on thermal imaging
A novel approach to face recognition based on thermal imaging
 

Similar to Tugas%20etika%20 kampanye%20politik%20dan%20kode%20etik%20penyiaran

INFOTAINMENT
INFOTAINMENTINFOTAINMENT
INFOTAINMENT
Riantika Novi
 
Undang - Undang Penyiaran (No.32 tahun 2002)
Undang - Undang Penyiaran (No.32 tahun 2002)Undang - Undang Penyiaran (No.32 tahun 2002)
Undang - Undang Penyiaran (No.32 tahun 2002)
Eka Kristina Dewi
 
INFOTAINMENT
INFOTAINMENTINFOTAINMENT
INFOTAINMENT
Riantika Novi
 
Uu no.32 thn 2002 penyiaran
Uu no.32 thn 2002   penyiaranUu no.32 thn 2002   penyiaran
Uu no.32 thn 2002 penyiaran
Rachardy Andriyanto
 
UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
UU No. 32 Tahun 2002 Tentang PenyiaranUU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
Erwin Rasyid
 
Uu no. 32 tahun 2002 tentang penyiaran
Uu no. 32 tahun 2002 tentang  penyiaranUu no. 32 tahun 2002 tentang  penyiaran
Uu no. 32 tahun 2002 tentang penyiaran
Achmad Arrosyidi
 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang PenyiaranUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
jrklampung
 
Uu 32 2002_penyiaran
Uu 32 2002_penyiaranUu 32 2002_penyiaran
Uu 32 2002_penyiaran
Syamsul Noor
 
Uu no. 32 tahun 2002 tentang penyiaran
Uu no. 32 tahun 2002 tentang  penyiaranUu no. 32 tahun 2002 tentang  penyiaran
Uu no. 32 tahun 2002 tentang penyiaranEnjang Muhaemin
 
Uu no. 32 tahun 2002 tentang penyiaran
Uu no. 32 tahun 2002 tentang  penyiaranUu no. 32 tahun 2002 tentang  penyiaran
Uu no. 32 tahun 2002 tentang penyiaranMuhammad Martayuda
 
Proposal Pendirian GN CTA.pdf
Proposal Pendirian GN CTA.pdfProposal Pendirian GN CTA.pdf
Proposal Pendirian GN CTA.pdf
StevyHanny1
 
PENDIDIKAN KESADARAN BELA NEGARA (1).pptx
PENDIDIKAN KESADARAN BELA NEGARA (1).pptxPENDIDIKAN KESADARAN BELA NEGARA (1).pptx
PENDIDIKAN KESADARAN BELA NEGARA (1).pptx
BidangWasbangKesbang
 
Tvri Menuju Lembaga Penyiaran Publik yang Profesional
Tvri Menuju Lembaga Penyiaran Publik yang ProfesionalTvri Menuju Lembaga Penyiaran Publik yang Profesional
Tvri Menuju Lembaga Penyiaran Publik yang ProfesionalFeriandi Mirza
 
Pert ke 2 Dinamika, Tantangan Esensi PKn.pptx
Pert ke 2 Dinamika, Tantangan Esensi PKn.pptxPert ke 2 Dinamika, Tantangan Esensi PKn.pptx
Pert ke 2 Dinamika, Tantangan Esensi PKn.pptx
RizkiDioAnanda
 
Jurnalistik.pptx
Jurnalistik.pptxJurnalistik.pptx
Jurnalistik.pptx
ssuser52f123
 
tugas agenda 1.doc
tugas agenda 1.doctugas agenda 1.doc
tugas agenda 1.doc
TomiSuranta
 
UU No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
UU No.32 Tahun 2002 Tentang PenyiaranUU No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
UU No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
Indrayadi Hatta
 
Dialog strategis peran pemuda [seminar kepemudaan hmi]
Dialog strategis peran pemuda [seminar kepemudaan hmi]Dialog strategis peran pemuda [seminar kepemudaan hmi]
Dialog strategis peran pemuda [seminar kepemudaan hmi]IAIN syekh Nurjati Cirebon
 
03 2018 sosia dialektika unwas pengawasan perizinan oleh komisi penyiaran ind...
03 2018 sosia dialektika unwas pengawasan perizinan oleh komisi penyiaran ind...03 2018 sosia dialektika unwas pengawasan perizinan oleh komisi penyiaran ind...
03 2018 sosia dialektika unwas pengawasan perizinan oleh komisi penyiaran ind...
TaufiqurokhmanTaufiq
 

Similar to Tugas%20etika%20 kampanye%20politik%20dan%20kode%20etik%20penyiaran (20)

Uu322002
Uu322002Uu322002
Uu322002
 
INFOTAINMENT
INFOTAINMENTINFOTAINMENT
INFOTAINMENT
 
Undang - Undang Penyiaran (No.32 tahun 2002)
Undang - Undang Penyiaran (No.32 tahun 2002)Undang - Undang Penyiaran (No.32 tahun 2002)
Undang - Undang Penyiaran (No.32 tahun 2002)
 
INFOTAINMENT
INFOTAINMENTINFOTAINMENT
INFOTAINMENT
 
Uu no.32 thn 2002 penyiaran
Uu no.32 thn 2002   penyiaranUu no.32 thn 2002   penyiaran
Uu no.32 thn 2002 penyiaran
 
UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
UU No. 32 Tahun 2002 Tentang PenyiaranUU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
 
Uu no. 32 tahun 2002 tentang penyiaran
Uu no. 32 tahun 2002 tentang  penyiaranUu no. 32 tahun 2002 tentang  penyiaran
Uu no. 32 tahun 2002 tentang penyiaran
 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang PenyiaranUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
 
Uu 32 2002_penyiaran
Uu 32 2002_penyiaranUu 32 2002_penyiaran
Uu 32 2002_penyiaran
 
Uu no. 32 tahun 2002 tentang penyiaran
Uu no. 32 tahun 2002 tentang  penyiaranUu no. 32 tahun 2002 tentang  penyiaran
Uu no. 32 tahun 2002 tentang penyiaran
 
Uu no. 32 tahun 2002 tentang penyiaran
Uu no. 32 tahun 2002 tentang  penyiaranUu no. 32 tahun 2002 tentang  penyiaran
Uu no. 32 tahun 2002 tentang penyiaran
 
Proposal Pendirian GN CTA.pdf
Proposal Pendirian GN CTA.pdfProposal Pendirian GN CTA.pdf
Proposal Pendirian GN CTA.pdf
 
PENDIDIKAN KESADARAN BELA NEGARA (1).pptx
PENDIDIKAN KESADARAN BELA NEGARA (1).pptxPENDIDIKAN KESADARAN BELA NEGARA (1).pptx
PENDIDIKAN KESADARAN BELA NEGARA (1).pptx
 
Tvri Menuju Lembaga Penyiaran Publik yang Profesional
Tvri Menuju Lembaga Penyiaran Publik yang ProfesionalTvri Menuju Lembaga Penyiaran Publik yang Profesional
Tvri Menuju Lembaga Penyiaran Publik yang Profesional
 
Pert ke 2 Dinamika, Tantangan Esensi PKn.pptx
Pert ke 2 Dinamika, Tantangan Esensi PKn.pptxPert ke 2 Dinamika, Tantangan Esensi PKn.pptx
Pert ke 2 Dinamika, Tantangan Esensi PKn.pptx
 
Jurnalistik.pptx
Jurnalistik.pptxJurnalistik.pptx
Jurnalistik.pptx
 
tugas agenda 1.doc
tugas agenda 1.doctugas agenda 1.doc
tugas agenda 1.doc
 
UU No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
UU No.32 Tahun 2002 Tentang PenyiaranUU No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
UU No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
 
Dialog strategis peran pemuda [seminar kepemudaan hmi]
Dialog strategis peran pemuda [seminar kepemudaan hmi]Dialog strategis peran pemuda [seminar kepemudaan hmi]
Dialog strategis peran pemuda [seminar kepemudaan hmi]
 
03 2018 sosia dialektika unwas pengawasan perizinan oleh komisi penyiaran ind...
03 2018 sosia dialektika unwas pengawasan perizinan oleh komisi penyiaran ind...03 2018 sosia dialektika unwas pengawasan perizinan oleh komisi penyiaran ind...
03 2018 sosia dialektika unwas pengawasan perizinan oleh komisi penyiaran ind...
 

Recently uploaded

Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
adbangplk
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
intelkejarimimika07
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
thegoddescorp
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
thegoddescorp
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
MunirMisbah1
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
Adhi Setyowibowo
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
intelkejarimimika07
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 

Recently uploaded (16)

Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 

Tugas%20etika%20 kampanye%20politik%20dan%20kode%20etik%20penyiaran

  • 1. ETIKA DAN FILSAFAT KOMUNIKASI Kampanye Politik dan Kode Etik Penyiaran; “Studi pada Kuis Kebangsaan” Disusun Oleh; Kelompok 7 Annisa Widyasari (7013210032) Iqbal (7013210131) Muhammad Akbar (7013210169) Tania Fitri (7013210248) Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila 2013-2014
  • 2. BAB I DESKRIPSI “Kuis Kebangsaan di RCTI” Kuis Kebangsaan merupakan salah satu program acara televisi yang bergenre kuis interaktif. Kuis ini ditayangkan di RCTI secara langsung (live) dengan durasi 4 menit 27 detik yang ditayangkan 2kali setiap hari pada pukul 09.30 WIB dan pukul 17.00 WIB. Dengan host Tiffany Orie, Lolita Agustine, dan Nycta Gina. Hadiah yang disediakan mulai dari mesin cuci, handphone hingga sepeda motor. Setiap episode ada dua penelepon yang berkesempatan memperoleh hadiah yang disediakan tadi. Kuis ini akan berlangsung selama 180 hari atau 360 episode. Kuis ini sempat mendapat pro dan kontra karena nuansa kampanye politik salah satu pasangan capres-cawapres yang cukup kental. Karena awalnya program ini dibuat dalam rangka pemilihan calon legislatif. Dimana ini bertujuan untuk mempromosikan pihak-pihak yang sudah mensponsponsori kuis tersebut. Yang mana pihak yang mensponsori kuis tersebut adalah WIN-HT dari fraksi partai Hanura. Penonton dapat mengikuti kuis ini dengan menghubungi nomor telepon 5360582 untuk Jabotabek dan 021-5360583 untuk luar Jabotabek. Peserta kuis diminta memilih satu dari lima pertanyaan yang telah disediakan (W,I,N,H dan T) kemudian menjawab pertanyaan yang dipilih. Pertanyaan biasanya berhubungan dengan Bangsa Indonesia. Jangan lupa password saat akan mengikuti kuis yaitu : BERSIH, PEDULI, TEGAS.
  • 3. BAB 2 KODE ETIK PENYIARAN Dalam era informasi ini media massa mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan opini publik. Dengan kemajuan teknologi komunikasi, informasi tentang berbagai hal, yang baik maupun yang buruk, dapat mencapai masyarakat yang sangat luas sampai ke pelosok pedalaman. Oleh karena itu para pengelola media massa, khususnya penyelenggara penyiaran televisi dan radio, diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara proposional dan bertanggung jawab dalam rangka ikut serta mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, dan beradab. Pada bab ini akan diuraikan beberapa pelanggaran yang dilakukan kuis kebangsaan yang ada dalam kode etik penyiaran; 1. Asas, Tujuan, Fungsi, dan Arah  Pasal 2 Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.  Pasal 3 Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.  Pasal 4 (1) Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.
  • 4. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.  Pasal 5 Penyiaran diarahkan untuk : a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa; c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia; d. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa; e. meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional; f. menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup; g. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran; h. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi; i. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab; j. memajukan kebudayaan nasional. 2. Pelaksanaan Siaran Bagian Pertama Isi Siaran  Pasal 35 Isi siaran harus sesuai dengan asas, tujuan, fungsi, dan arah siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
  • 5.  Pasal 36 (1) Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. (2) Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri. (3) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran. (4) Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. (5) Isi siaran dilarang : a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang; atau c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan. (6) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional. Jadi, pelanggaran yang dilakukan kuis tersebut ada dalam kode etik penyiaran yang mana dalam hal ini menyangkut pada bagian Asas, Tujuan, Fungsi, dan Arah yang mana didalammya termasuk pasal 2, pasal 3, pasal 4,dan pasal 5. Selain itu ini juga menyangkut pada bagian Pelaksanaan Siaran pada pasal 35 dan pasal 36.
  • 6. BAB 3 ANALISIS  Kuis tersebut melanggar undang-undang penyiaran. Pasal 5 yang berbunyi penyiaran diarahkan untuk memberikan informasi benar, seimbang dan bertanggung jawab. Kuis ini melanngar pasal tersebut,dikarenakan kuis ini tidak berdasarkan apa yang seharusnya sebuah kuis digelar.mereka merekayasa program kuis tersebut,dengan cara penelfon kuis itu sebenarnya adalah orang dalam dari lembaga tersebut.  Ia juga melanggar pasal 36 ayat 4 yang berbunyi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu, sebagai mana pada kuis tersebut dibuat untuk kepentingan sebuah golongan partai dalam pemilihan calon legislatif.  Pasal 11 ayat 2 menyatakan lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran. Sebagaimana kuis tersebut lebih memihak kepada partai Hanura,yang mana seharusnya stasiun TV tersebut tidak memihak kepada siapapun.  Pasal 22 ayat 5 berbunyi lembaga penyiaran harus menjaga independensi dalam proses produksi program siaran jurnalistik untuk tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal atau internal, termasuk pemodal atau pemilik lembaga penyiaran. Kuis tersebut melanggar pasal ini dikarenakan produksi programnya telah dipengaruhi oleh pihak internal yaitu pemilik lembaga penyiaran,serta dari eksternal yaitu Partai Hanura
  • 7. KESIMPULAN Bahwa kuis tersebut melanggar undang-undang penyiaran, yang mana didalamnya mengarah pada hal kampanye. Serta media penyiaran yang masih kurang memperhatikan undang-undang yang sudah ditetapkan sebagai mana mestinya.
  • 8. DAFTAR PUSTAKA http://lovinasoenmi.wordpress.com/2013/10/08/kuis-kebangsaan-menyalahi- aturan-dan-tidak-demokratis/ (Rabu, 14 May 2014, 14:03) http://www.adis.web.id/2013/11/kuis-kebangsaan-di-rcti.html (Minggu, 15 Juni 2014, 18:15) http://yohanalvin.wordpress.com/etika-penyiaran-2/ (Minggu, 15 Juni 2014, 18:25) http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fdadangrusdiana.com% 2Ffoto_berita%2F59Darus2.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fdadangrusdiana.co m%2Fberita-hdadang-rusdiana--caleg-dpr-ri--tampil-sebagai-presenter-tamu-di- program-tv-kuis-kebangsaan- rcti.html&h=179&w=350&tbnid=tkRUEOMWyKLI4M%3A&zoom=1&q=kuis% 20kebangsaan&docid=B2a6rsE6CMl1OM&ei=gZWdU9q8CJK3uASz6YDADA &tbm=isch&ved=0CBMQMygLMAs4ZA&iact=rc&uact=3&dur=772&page=6& start=98&ndsp=20 (Minggu, 15 Juni 2014, 18:45)
  • 9. LAMPIRAN I. Pada saat kuis kebangsaan berlangsung II. Pada saat diskusi atau latihan dibelakang kamera III. Pada saat peserta kuis diberikan pertanyaan