Dokumen ini adalah panduan keselamatan dan keamanan untuk petugas PMI di Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan di daerah bencana dan konflik. Pedoman ini mencakup pentingnya penerimaan organisasi dan individu, komunikasi yang efektif, dan aturan keselamatan yang harus diikuti oleh semua anggota PMI. Selain itu, kode perilaku yang jelas juga dijelaskan untuk memastikan bahwa bantuan diberikan tanpa diskriminasi dan menghormati budaya setempat.

1. PANDUAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN PETUGAS PMI 16.12.2011 Bid.Yan PMI Prov.Jatim

2. PENDAHULUAN Palang Merah Indonesia (PMI) adalah organisasi perhimpunan nasional yang disahkan oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden , untuk menjalankan tugas-tugas kepalangmerahan di Indonesia ; Sebagai PN , PMI menjalankan tugas dengan semangat kenetralan dan t i d a k memihak berdasarkan Prinsip2 Dasar Gerakan PM&BSMI ( Kemanusiaan, Kesamaan, Kenetralan, Kemandirian, Kesukarelaan, Kesatuan, Kesemestaan ). 16.12.2011 Bid.Yan PMI Prov.Jatim

3. PENDAHULUAN Banyaknya bencana dan potensi konflik di beberapa wilayah di Indonesia, membuat PMI dituntut untuk berperan aktif memberikan bantuan kemanusiaan ; Bertugas di daerah bencana dan rawan konflik menuntut semua anggota PMI diharuskan mengetahui bagaimana caranya mendapatkan akses yang lebih aman dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada para penerima bantuan. 16.12.2011 Bid.Yan PMI Prov.Jatim

4. PENGERTIAN UMUM Panduan keselamatan adalah elemen-elemen penting bagi Perhimpunan Nasional untuk melakukan tindakan dimana mereka bisa meningkatkan keselamatan dan membuka akses untuk bekerja guna memberi bantuan kemanusiaan kepada penerima bantuan sesuai dengan mandat yang telah diberikan. 16.12.2011 Bid.Yan PMI Prov.Jatim

5. DISKUSI MENURUT ANDA, PERSYARATAN APA SAJA YANG HARUS DIMILIKI OLEH PMI (ORGANISASI PEMBERI BANTUAN) AGAR MENDAPATKAN AKSES KETIKA AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN BAGI KORBAN ?? 16.12.2011 Bid.Yan PMI Prov.Jatim

6. 7 PILAR Penerimaan Terhadap Organisasi ; Penerimaan Terhadap Individu ; Identifikasi ; Komunikasi Internal ; Komunikasi Eksternal ; Aturan Keselamatan & Keamanan ; Tindakan Perlindungan. 16.12.2011 Bid.Yan PMI Prov.Jatim

7. 1. PENERIMAAN THD ORGANISASI Adalah situasi awal yang paling menentukan agar PMI memiliki akses yang terbuka luas, sehingga dapat bekerja di seluruh wilayah dalam berbagai situasi dan kondisi : Sosialisasi & Diseminasi mengenai Gerakan Palang Merah & Bulan Sabit Merah Internasional ; Koordinasi dengan pihak terkait ; Menjaga Prinsip Dasar Gerakan ; 16.12.2011 Bid.Yan PMI Prov.Jatim

8. 2. PENERIMAAN THD INDIVIDU Setiap anggota PMI harus menjaga perilaku pribadinya, krn dpt mempengaruhi keberhasilan organisasi dlm melakukan tugas2 kemanusiaan. Mengenali kemampuan diri sendiri ; Mampu beradaptasi ; Mematuhi aturan hukum setempat ; Menerapkan 7 Prinsip Dasar ; Mngdepankn etika / moral & gaya hdp seha t ; Memiliki tanggung-jawab dan solidaritas. 16.12.2011 Bid.Yan PMI Prov.Jatim

9. 3. IDENTIFIKASI Logo atau lambang identik dengan organisasi. Identitas organisasi tercermin melalui logo atau lambang yang digunakan. Demikian juga dengan sarana dan prasarana, dapat diidentifikasikan sebagai sesuatu yang terkait dengan organisasi, jika terdapat logo atau lambang yg digunakan tsb Setiap anggota PMI harus memahami dan hrs dapat melakukan sosialisasi atau diseminasi mengenai penggunaan lambang yang benar. 16.12.2011 Bid.Yan PMI Prov.Jatim

10. 3. IDENTIFIKASI Semua barang bantuan, kendaraan dan kantor PMI harus mempunyai identitas PMI. Setiap anggota PMI yang bertugas harus menggunakan atribut PMI dan membawa kartu identitas (KTA/KTP/SIM) serta ST. Setelah bertugas, atribut PMI yang digunakan harus dikembalikan ke markas / penanggung jawab operasi (kecuali jika milik pribadi maka harus dapat menggunakannya secara tepat dan benar). 16.12.2011 Bid.Yan PMI Prov.Jatim

11. 4. KOMUNIKASI INTERNAL Cepat dan tepatnya sebuah operasi bantuan dilaksanakan, antara lain ditentukan dari cepat dan tepatnya sebuah keputusan diambil. Keputusan itu ditentukan berdasarkan pada informasi yang didapat. Oleh sebab itu, arus informasi antar anggota PMI yang sedang bertugas harus berjalan lancar. Terutama pada kondisi darurat, komunikasi antar anggota harus simultan dilakukan timbal balik secara vertikal maupun horizontal, melalui : 16.12.2011 Bid.Yan PMI Prov.Jatim

12. Pengarahan mengenai situasi lokasi kejadian Penyelenggaraan rapat koordinasi rutin Pelaporan setiap insiden bencana Menjaga komunikasi timbal balik antar tim dan posko M enjaga kerahasiaan informasi Membuat laporan sesuai dengan lingkup dan jenjang penugasan Menggunakan alat komunikasi sesuai dengan standar komunikasi PMI Setelah bertugas, alat komunikasi PMI harus dikembalikan. 16.12.2011 Bid.Yan PMI Prov.Jatim

13. 5. KOMUNIKASI EKSTERNAL Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui tentang perkembangan kejadian atau bencana yang ad, tentang apa yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang memberi bantuan. Pemberian informasi harus menjaga agar tidak menjadi alat provokasi atau menimbulkan kepanikan. Katakan apa yang kita kerjakan dan bukan yang disaksikan, didengar , atau diras akan. I nformasi kebijakan oleh Pengurus ; informasi op s humas atau unit pelaksana yang ditunjuk ; Rapat koordinasi atas sepengetahuan Pengurus . 16.12.2011 Bid.Yan PMI Prov.Jatim

14. 6. ATURAN KESELAMATAN & KAM PMI memiliki mandat untuk memberikan bantuan pada korban bencana alam maupun konflik bersenjata. Untuk itu resiko yang dihadapi oleh anggota PMI terdapat pada kedua kondisi tersebut. Resiko terhadap keselamatan tugas di lapangan tentunya menjadi resiko yang dihadapi oleh masing-masing anggota PMI secara individu. Agar setiap anggota PMI dapat bekerja dengan selamat dan aman dalam setiap kondisi, maka setiap anggota harus memperhatikan hal2 sbb : 16.12.2011 Bid.Yan PMI Prov.Jatim

15. a. Pelaksanaan Operasi Pengurus/penanggung-jawab ops memastikan situasi keselamatan & keamanan di lapangan ; Buatlah rencana keamanan dalam beberapa alternatif resiko sesuai dengan kondisi lapangan ; Pembatasan waktu kerja di lapangan dibuat sesuai dengan kondisi lapangan ; Apabila melalui Pos Pemeriksaan kurangi kec p atan , lampu mobil dinyalakan dan kontrol emosi ; Dilarang menggunakan pengawalan bersenjata, kecuali pada situasi khusus tertentu dan harus mendapatkan izin dari Pengurus PMI. 16.12.2011 Bid.Yan PMI Prov.Jatim

16. a. Pelaksanaan Operasi Apabila terjadi pemberhentian paksa/ancaman bersenjata, maka patuhilah instruksi dari pihak yang memberhentikan/mengancam, bersikap tenang dan berusaha untuk bernegosiasi. Tekankan sikap dan posisi anda pada netralitas ; Apabila terjadi penculikan, maka ikuti instruksi dari pihak yang memberhentikan/mengancam, bersikap tenang dan berusaha untuk bernegosiasi, serta tidak melakukan tindakan yang mengancam keselamatan diri. Mengamankan pelepasan seorang tawanan adl tgg jawab pihak luar, bukan tawanan. 16.12.2011 Bid.Yan PMI Prov.Jatim

17. b. Personil Anggota PMI harus mengetahui standar pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana dan prosedur operasi lainnya terkait dengan bidang penugasan masingmasing ; Anggota PMI harus mengetahui dan mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh otoritas setempat ; Anggota PMI dilarang membawa senjata tajam/api, d ikecualikan untuk mendukung penugasan (sebagai pelengkap peralatan tanggap darurat) ; Anggota PMI dilarang mengangkut siapapun yang bersenjata termasuk personil keamanan. 16.12.2011 Bid.Yan PMI Prov.Jatim

18. c. Sarana Prasarana Kendaraan yang digunakan harus dilengkapi dengan dokumen kendaraan (STNK, BPKB), Lambang PMI dan perlengkapan Pertolongan Pertama serta Peralatan emergensi kendaraan). Pengemudi harus memiliki SIM dan mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku ; Sebelum menggunakan kendaraan PMI pastikan pemeriksaan penting seperti kondisi bahan bakar, oli, kondisi dan tekanan ban telah dilakukan. Pastikan penyimpanan kunci kendaraan yang mudah diakses ; 16.12.2011 Bid.Yan PMI Prov.Jatim

19. c. Sarana Prasarana Kendaraan PMI hanya dapat digunakan oleh Anggota PMI dan hanya untuk kepentingan PMI ; Tim yang bertugas harus membawa kebutuhan operasional dan logistik tim ; Apabila terjadi perampokan barang, j gn mengambil resiko untuk membela barang atau uang ; Berusahalah untuk bernegosiasi dan tekankan bahwa barang yang anda bawa adalah untuk kem anusiaan ; Setelah terjadi perampokan tim melaporkan secara resmi kepada petugas keamanan. 16.12.2011 Bid.Yan PMI Prov.Jatim

20. 7. TINDAKAN PERLINDUNGAN Setiap anggota harus selalu mempersiapkan diri menghadapi segala resiko yang mungkin terjadi. Anggota PMI wajib mengenakan perlengkapan keamanan standar sesuai dengan kebutuhan ; Setiap Anggota PMI memiliki renc perlindungan diri pribadi atau tim ; Anggota PMI selalu menjaga keamanan barang 2 pribadi dan barang-barang operasional ; Anggota PMI wajib diberikan jaminan asuransi saat bertugas ; Anggota PMI memilih tempat berlindung yang tidak beresiko / netral. 16.12.2011 Bid.Yan PMI Prov.Jatim

21. KODE PERILAKU DALAM OPERASI BANTUAN KEMANUSIAAN 16.12.2011 Bid.Yan PMI Prov.Jatim

22. DISKUSI SUSUNLAH POTONGAN - POTONGAN KERTAS MENJADI SEBUAH KALIMAT, DAN JELASKAN APA MAKNA YANG TERKANDUNG DIDALAMNYA ??? 16.12.2011 Bid.Yan PMI Prov.Jatim

23. KODE PERILAKU Kewajiban kemanusiaan adalah prioritas utama ; mendapat bant kemanusiaan merupakan prinsip kemanusiaan dasar ; Bantuan diberikan tanpa pertimbangan ras, kepercayaan , ataupun kebangsaan dari penerima bantuan ; Bantuan tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik dan agama ; Kita hendaknya tidak menjadi alat kebijakan luar negeri pemerintah ; Kita harus menghormati budaya dan kebiasaan / adat istiadat ; 16.12.2011 Bid.Yan PMI Prov.Jatim

24. KODE PERILAKU Kita harus berusaha membangun respons bencana sesuai kemampuan setempa t ; Kita harus berusaha melibatkan penerima bantuan dalam proses manajemen bencana ; Bantuan yang diberikan hendaknya ditujukan untuk mengurangi kerentanan di kemudian hari ; Kita bertanggung jawab kepada pihak yang kita bantu dan yang memberi kita bantuan ; Dalam kegiatan informasi, publikasi , dan promosi, kita harus memandang korban bencana sebagai manusia bermartabat . 16.12.2011 Bid.Yan PMI Prov.Jatim

25. KODE PERILAKU 1 Kewajiban K emanusiaan A dalah P rioritas U tama Sebagai bagian dari masyarakat internasional, kita mengakui kewajiban kita untuk memberikan bangtuan kemanusiaan dimanapun diperlukan ; Motivasi utama dari tindakan kita memberikan response terhadap bencana adalah untuk mengurangi penderitaan yang dialami oleh kelompok-kelompok yang paling tidak mampu mengatasi bencana 16.12.2011 Bid.Yan PMI Prov.Jatim

26. KODE PERILAKU 2 Bantuan diberikan tanpa pertimbangan ras, kepercayaan atau kebangsaan penerima bantuan , dan tanpa membedakan yg merugikan dalam bentuk apapun. Prioritas bantuan ditentukan semata-mata berdsarkan kebutuhan. Ditentukan berdsrkn assessmen komprehensif ; Mempertimbangkan asas proporsionalitas ; Melibatkan kaum perempuan ; Bersifat universal dan independen ; Akses yang sama terhadap semua korban ; 16.12.2011 Bid.Yan PMI Prov.Jatim

27. KODE PERILAKU 3 Bantuan tdk boleh digunakan utk kepentingan politik maupun agama . Bantuan kemanusiaan harus diberikan berdasarkan kebutuhan individu, keluarga, dan masyarakat ; Tidak boleh mengaitkan janji, penyerahan, ataupun distribusi bantuan dengan keyakinan, agama, atau keyakinan politik penerima bantuan. 16.12.2011 Bid.Yan PMI Prov.Jatim

28. KODE PERILAKU 4 Kita hendaknya berusaha untuk tidak menjadi alat kebijakan luar negeri pemerintah . Kita merumuskan kebijakan sendiri beserta strateginya ; Bisa menjalankan kebijakan pemerintah manapun jika sejalan dengan kebijakan kita ; Menghindari ketergantungan hanya dari satu sumber dana / donor saja ; Tidak boleh berperan sebagai alat kebijakan pemerintah luar negeri dari pemerintah donor ; 16.12.2011 Bid.Yan PMI Prov.Jatim

29. KODE PERILAKU 5 Kita harus menghormati budaya dan kebiasaan / adat istiadat setempat. Kita harus berusaha menghargai budaya, tatanan, dan adat-istiadat yang berlaku di masyarakat dan negara tempat kita bekerja. 16.12.2011 Bid.Yan PMI Prov.Jatim

30. KODE PERILAKU 6 Kita hrs berusaha membangun respons bencana sesuai kemampuan setempa t. Setiap org / masyarakat memiliki kemampuan dan kerentanan ; Mempekerjakan staf lokal, membeli barang lokal, dan berbisnis dg pengusaha lokal ; Bermitra dg pemerintah dan badan lokal bila kebijakan dan perencanaan sesuai ; Membangun koordinasi yang tepat sebagai prioritas respons. 16.12.2011 Bid.Yan PMI Prov.Jatim

31. KODE PERILAKU 7 Perlu dicari cara untuk melibatkan para penerima bantuan dalam proses manajemen bantuan. Bantuan bencana jgn dipaksakan oleh penerima bantuan ; Bantuan harus efektif dan berkesinambungan menuju kondisi rehabilitasi ; Melibatkan penerima bantuan mulai tahap perencanaan s/d pelaksanaan. 16.12.2011 Bid.Yan PMI Prov.Jatim

32. KODE PERILAKU 8 P emberian bantuan harus bertujuan untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana di kemudian hari, selain untuk memenuhi kebutuhan pokok. Setiap bantuan berpengaruh terhadap prospek pembangunan jangka panjang (+/-) ; Mempertimbangkan peningkatan kapasitas untuk perubahan gaya hidup ; Memperhatikan masalah lingkungan ; Menghindari ketergantungan masyarakat. 16.12.2011 Bid.Yan PMI Prov.Jatim

33. KODE PERILAKU 9 Kita bertanggung jawab kepada pihak yang kita bantu m aupun kepada pihak yang memberikan kita sumber daya. Sebagai institusi penghubung hrs bertanggung jawab kepada kedua belah pihak ; Menjaga keterbukaan dan transparansi ; Menjaga efisiensi dan efektivitas ; Monitoring dan pelaporan berkelanjutan ; Menjamin profesionalitas dan keahlian. 16.12.2011 Bid.Yan PMI Prov.Jatim

34. KODE PERILAKU 10 Dalam kegiatan informasi, publikasi , dan promosi, kita harus memandang korban bencana sebagai manusia bermartabat . Menjaga respek terhadap korban bencana sebagai mitra sejajar ; Memberikan informasi objektif kepada publik (seimbang antara hal +/-) ; Menghindari kompetensi antar lembaga bantuan ; 16.12.2011 Bid.Yan PMI Prov.Jatim