Dokumen Deksripsi SDMK Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017Muh Saleh
Informasi yang termuat dalam dokumen ini merupakan pemetaan data Sumber Daya Manusia Kesehatan yang diolah dari template data individu SDM kesehatan baik dari tingkat kabupaten maupun institusi di provinsi.
Dokumen Deskripsi ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penyusunan perencanaan program pengembangan dan pemberdayaan SDMK di Provinsi Sulawesi Barat
Penyusunan Dokumen ini bersumber dana dari APBN Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 yang melekat pada Satker 12 Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDMK Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.
Pedoman penyusunan dokumen akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertamaFendy dc
Salah satu unsur penƟ ng dan sangat vital yang menentukan
keberhasilan akreditasi FKTP adalah bagaimana mengatur
sistem pedokumentasian dokumen.
Pengaturan sistem dokumentasi dalam satu dalam proses
implementasi akreditasi FKTP dianggap penƟ ng karena
dokumen merupakan acuan kerja, bukƟ pelaksanaan dan
penerapan kebijakan, program dan kegiatan, serta bagian
dari salah satu persyaratan Akreditasi FKTP. Dengan adanya
sistem dokumentasi yang baik dalam suatu insƟ tusi/organisasi
diharapkan fungsi-fungsi seƟ ap personil maupun bagian-bagian
dari organisasi dapat berjalan sesuai dengan perencanaan
bersama dalam upaya mewujudkan kinerja yang opƟ mal.
Dokumen yang dimaksud dalam Akreditasi FKTP secara garis
besar dibagi atas dua bagian yaitu dokumen internal dan
eksternal. Dokumen tersebut digunakan untuk membangun
dan membakukan sistem manajemen mutu dan sistem
manajemen pelayanan. Regulasi internal tersebut berupa
Kebijakan, Pedoman, Standar operasional prosedur (SOP) dan
dokumen lain disusun berdasarkan peraturan perundangan dan
pedoman-pedoman (regulasi) eksternal yang berlaku.
Agar para pemangku kepenƟ ngan Akreditasi FKTP memiliki
acuan dan memudahkan dalam melakukan dokumentasi perlu
disusun Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi FKTP.
Dokumen Deksripsi SDMK Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017Muh Saleh
Informasi yang termuat dalam dokumen ini merupakan pemetaan data Sumber Daya Manusia Kesehatan yang diolah dari template data individu SDM kesehatan baik dari tingkat kabupaten maupun institusi di provinsi.
Dokumen Deskripsi ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penyusunan perencanaan program pengembangan dan pemberdayaan SDMK di Provinsi Sulawesi Barat
Penyusunan Dokumen ini bersumber dana dari APBN Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 yang melekat pada Satker 12 Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDMK Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.
Pedoman penyusunan dokumen akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertamaFendy dc
Salah satu unsur penƟ ng dan sangat vital yang menentukan
keberhasilan akreditasi FKTP adalah bagaimana mengatur
sistem pedokumentasian dokumen.
Pengaturan sistem dokumentasi dalam satu dalam proses
implementasi akreditasi FKTP dianggap penƟ ng karena
dokumen merupakan acuan kerja, bukƟ pelaksanaan dan
penerapan kebijakan, program dan kegiatan, serta bagian
dari salah satu persyaratan Akreditasi FKTP. Dengan adanya
sistem dokumentasi yang baik dalam suatu insƟ tusi/organisasi
diharapkan fungsi-fungsi seƟ ap personil maupun bagian-bagian
dari organisasi dapat berjalan sesuai dengan perencanaan
bersama dalam upaya mewujudkan kinerja yang opƟ mal.
Dokumen yang dimaksud dalam Akreditasi FKTP secara garis
besar dibagi atas dua bagian yaitu dokumen internal dan
eksternal. Dokumen tersebut digunakan untuk membangun
dan membakukan sistem manajemen mutu dan sistem
manajemen pelayanan. Regulasi internal tersebut berupa
Kebijakan, Pedoman, Standar operasional prosedur (SOP) dan
dokumen lain disusun berdasarkan peraturan perundangan dan
pedoman-pedoman (regulasi) eksternal yang berlaku.
Agar para pemangku kepenƟ ngan Akreditasi FKTP memiliki
acuan dan memudahkan dalam melakukan dokumentasi perlu
disusun Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi FKTP.
Kampung Keluarga Berkualitas merupakan salah satu wadah yang sangat strategis untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program Bangga Kencana secara utuh di lini
lapangan dalam rangka menyelaraskan pelaksanaan program-program yang dilaksanakan Desa
1. DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bidang : No SOP :
Kepala Seksi : Tanggal Pembuatan :
Disahkan :
Nama SOP : Penguatan Program Haji dan Rekrutmen TKHI
Dasar hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah
Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186,
Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomr 5345);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah
haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
1. Memahami peraturan dan pedoman program
penyelenggaraan kesehatan haji
2. Memahami komputerisasi dan pengentrian data kesehatan
jemaah haji
3. Memahami pedoman rekrutmen Petugas Kesehatan Haji
4. Memahami peraturan dan pedoman terkait pelaksanaan
pengeluaran keuangan kegiatan
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Pengentrian Data Siskohatkes
2. SOP pelaksanaan Program Haji
3. SOP Rekrutmen TPHI di provinsi
1. Peraturan dan Pedoman dalam Penyelenggaraan Kesehatan
haji
2. Peraturan dan Pedoman dalam pelaksanaan Rekrutmen PKHI
3. Komputer yang dilengkapi dengan internet
Peringatan :
1. Apabila SOP tidak dibuat, maka penyelenggaraan program haji
penyelenggaraan kesehatan haji dan rekrutmen tidak akan berjalan sesuai
pedoman yang telah ditetapkan
SOP penguatan oprasional Program kesehatan haji dan Rekrutmen
akan disusun dalam bentuk dokumen Standar Oprasional Prosedur
2. Prosedur : Penguatan Oprasional Rekrutmen Kesehatan Haji 2018
No.
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Kadinkes Sekertaris Tim
Rekrutmen
Tim Seleksi
Rekrutmen
Kelengkapan Waktu Output
1. Membentuk panitia seleksi rekrutmen
TKHI yang ditetapkan dalam SK Tim
Rekrutmen calon TKHI Provinsi yang di
ttd Kadinkes selaku ketua Tim rekrutmen
provinsi
Dokumen
kerja
Sebelum Pelaksanan
Selesai
Dokumen
kerja
2. Menyusun rencana penggaran kegiatan
berdasarkan contoh RAB
Dokumen
kerja
2 Hari Dokumen
kerja
3. Menyusun berkas kelengkapan
administrasi yang harus dilengkapi
Dokumen
kerja
2 Hari Dokumen
kerja
4. Menghitung seluruh jumlah berkas yang
masuk dan pembiayaan seleksi berkasnya
Dokumen
kerja
Selama masa seleksi Dokumen
kerja
5. Mengumpulkan seluruh kelengkapan
administrasi sebagai bahan laporan
pertanggung jawaban kegiatan
Dokumen
kerja
Selama masa seleksi Dokumen
kerja
6. Menyusun laporan pertanggung jawaban
kegiatan seleksi
Dokumen
kerja
1 Minggu Dokumen
kerja
7. Mengirimkan laporan pertanggung
jawaban kegiatan seleksi rekrutmen ke
Tim Rekrutmen PKHI Pusat yang ditanda
tangani oleh kadinkes/Ketua Tim
Rekrutmen
Dokumen
kerja
1 Minggu Dokumen
kerja
3. Prosedur : Penguatan Oprasional Siskohatkes Kesehatan Haji 2018
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Provinsi Kabupaten/Kota Pengelola
Program/Puskes
mas
Kelengkapan Waktu Output
1. Memberikan Informasi untuk segera
melakukan pemeriksaan kesehatan ke
kabupaten/kota
Dokumen
kerja
Sebelum melakukan
pemeriksaan
kesehatan dan entri
data siskohatkes
Dokumen
kerja
2. Menginformasikan ke puskesmas
kabupaten/ kota yang di tunjuk untuk
melakukan pemeriksaan kesehatan
Dokumen
kerja
6 bulan sebelum
keberangkatan
Dokumen
kerja
3. Melakukan pengentrian data kesehatan
di Siskohatkes
Dokumen
kerja
6 bulan Dokumen
kerja
4. Melakukan pembinaan kesehatan bagi
calon jemaah haji
Dokumen
kerja
2 bulan masa tunggu
2 bulan masa
keberankatan
Dokumen
kerja
5. Melakukan vaksinasi bagi calon jemaah
haji
Dokumen
kerja
1 bulan Dokumen
kerja
6. Melakukan konsultasi masalah kesehatan
ke Rumah sakit atau kedokter Spesialis
bagi calon jemaah yang mempunyai
masalah kesehatan serius
Dokumen
kerja
3 bulan Dokumen
kerja
7. Melakukan monitoring K3JH bagi seluruh
jemaah haji saat kepulangan
Dokumen
kerja
14 hari setelah
kepulangan
Dokumen
kerja
8. Memonitoring semua pelaksanaan
kegiatan Siskohatkes
Dokumen
kerja
6 bulan Dokumen
kerja
4. Prosedur : Penguatan Oprasional Program Kesehatan Haji 2018
No.
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Kabid P2P Kepala seksi
Survim
Pengelola
Program
Kelengkapan Waktu Output
1. Memberikan jadwal kegiatan program
kesehatan haji
Dokumen
kerja
Sebelum melakukan
kegiatan program
kesehatan haji
Dokumen
kerja
2. Menjadwalkan pertemuan yang akan di
laksanakan
Dokumen
kerja
2 hari Dokumen
kerja
3. Melakukan persiapan keberangkatan dan
kepulangan jemaah haji
Dokumen
kerja
1 hari Dokumen
kerja
4. Membetuk posko kesehatan bagi jemaah
di asrama haji pontianak
Dokumen
kerja
3 hari Dokumen
kerja
5. Melakukan pengambilan sampel
makanan bagi calon jemaah haji
Dokumen
kerja
1 minggu Dokumen
kerja
6. Melakukan pendampingan jemaah haji
saat ke pulangan dan keberangkatan
Dokumen
kerja
3 hari keberangkatan
3 hari kepulangan
Dokumen
kerja
7. Membuat laporan hasil kegiatan program
kesehatan haji
Dokumen
kerja
3 hari Dokumen
kerja
Pengelola Program Kesehatan Haji
H.E. Maman Sudirman, SKM. M.AP
Nip 19720317 199203 1 004