Downloaded 21 times
Uploaded byEko Supriyadi
Soal pretest revisi
Dokumen ini membahas berbagai aspek terkait organisasi perangkat daerah dan urusan pemerintahan di Indonesia, termasuk dasar hukum, dimensi pelayanan publik, dan pola pikir aparatur sipil negara. Selain itu, dokumen ini juga menyentuh isu-isu korupsi serta pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa pertanyaan di dalam dokumen ini menggambarkan peran dan tanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan publik dan menjaga integritas saat menjalankan fungsi pemerintahan.
More Related Content
Soal pretest revisi
- 1. 1. Berikut merupakandasar hukum yang terkait dengan organisasi perangkat daerah, kecuali … a. UU. No. 23/2014 (Tentang Pemerintahan daerah) b. Permendagri No. 45/2008 (Pola Organisasi Perangkat Daerah) c. Perda 5 Tahun 2015 (Tentang APBD dan Anggaran) d. Perda 5 Tahun 2016 (Tentang Pembentukan Perangkat Daerah) 2. Urusan Pemerintahan terbagi menjadi kedalam 3 (tiga) jenis urusan, yang tidak termasuk kedalam urusan wajib pelayanan dasar adalah … a. Urusan Pendidikan b. Urusan Ketahanan Pangan c. Urusan Sosial d. Urusan Kesehatan 3. Urusan Pendidikan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakn oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) … a. Dinas Pendidikan Dasar b. DInas Pendidikan Menengah c. Dinas Pendidikan Tinggi d. Dinas Pendidikan 4. Dinas merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada pada tingkat Provinsi, Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Dinas tersebut, yang berada di tingkat Walikota adalah … a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) b. Kantor c. Suku Dinas d. Unit Dinas 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah … a. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI b. Badan Kepegawaian Daerah c. Badan Kepegawaian Daerah d. Kementrian Dalam Negeri 6. Dimensi pelayanan prima akan senantiasa mengacu pada kepuasan pelanggan. Berikut ini merupakan beberapa dimensi yang harus diutamakan dalam pelayanan proma kecuali… a. Pelayanan pribadi b. Ketepatan waktu pelayanan c. Pemberian discount dan harga murah d. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan 7. Keluhan yang disampaikan oleh pelanggan sehubungan dengan tidak berfungsinya peralatan yang dibeli/disampaikan kepada pelanggan tersebut termasuk kategori … a. Mechanical Complaint (Keluhan produk/barang) b. Attitudinal Complaint (Keluhan Sikap/Kinerja) c. Service Related Complaint (Keluhan Pelayanan) d. Unusual Complaint (Keluhan khusus) 8. Keluhan pelanggan yang timbul karena sikap negative petugas pelayanan pada saat melayani pelanggan, termasuk pada kategori … a. Mechanical Complaint b. Attitudinal Complaint c. Service Related Complaint d. Unusual Complaint 9. Berikut ini tidak termasuk faktor yang menjadi komponen utama dalam Pelayanan Prima yaitu … a. Mendahulukan kepentingan pelanggan b. Pelayanan dengan sepenuh hati c. Pelayanan dengan sepenuh waktu d. Pelayanan Pribadi 10. Pelayanan prima sektor publik tidaklah mencari untung tetapi memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan sangat baik, hal tersebut merupakan … a. Standar pelayanan b. Manfaat pelayanan c. Tujuan Pelayanan d. Prinsip Pelayanan 11. Dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam melakukan suatu pekerjaan, manusia dituntut untuk berpikir, manusia berpikir dengan menggunakan … a. Nalar b. Otak c. Jiwa d. Logika
- 2. b. Training d.Kesederhanaan, reliabilitas, komitmen, c. Imprint (Peristiwa Masa Lalu) keamanan d. Thingking 12. Yang menjadi bagian dari pola pikir adalah … a. Kelenturan b. Keyakinan c. Kecerdasan d. Kelembutan 13. Jika dalam suatu kegiatan di unit kerja anda, pimpinan bagian tertentu saling menyalahkan ke bagian lain dan menganggap dirinya paling berperan. Pola pikir pimpinan termasuk … a. Paradigma berpikir komprehensif b. Paradigma berpikir kreatif c. Paradigma berpikir relative d. Paradigma berpikir bagian 14. Faktor dari luar yang membentuk pola pikir seorang ASN adalah … a. Kemampuan pengendalian diri ASN tersebut b. Kemampuan Berpikir ASN tersebut c. Lingkungan dimana ASN tersebut berada d. Citra diri ASN tersebut terhadap rekan kerjanya 15. Lingkungan yang mempengaruhi rekaman bawah sadar adalah … a. Keluarga b. Sosial c. Adat d. Semua Benar 16. Pola pikir yang sudah mengakar pada diri seseorang akan terlihat dalam …. a. Pola dasar kepribadiannya b. Pola Perilakunya sehari-hari c. Pola hidupnya sehari-hari d. Pola pikir pengendalian dirinya 17. Pola pikir terbentuk secara … a. Genetika b. Sosial c. Individual d. Genetika dan Sosial 18. Pola Pikir Terbentuk Karena ... a. Mind Setting 19. Seorang memaksakan kehendaknya agar orang lain mengikuti kemauannya dan merasa dirinya paling tahu segalanya … a. Perfeksionis (Menilai diri begitu sempurna) b. Pesimis c. Tergantung pada orang lain d. Birokratis 20. Seorang berpendapat hitam tidak selalu jelek, putih tidak selalu baik, kegagalan tidak selalu buruk dan keberhasilan belum tentu baik … a. Perfeksionis b. Pesimistis c. Taoisme d. Dogmatis 21. Standar pelayanan adalah …. a. Tolak ukur yang dipergunakan untuk acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen pihak penyedua dalam memberikan layanan b. Jaminan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan c. Perbaikan kinerja dalam melayani publik dan mutlak harus dilakukan d. Jaminan kepada masyarakat untuk meningkatkan transparasi dan akuntabilitas kinerja 22. Tolak ukur yang dipergunakan untuk acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen pihak penyedia dalam meberikan layanan adalah… a. Obsesi layanan b. Pelayanan Prima c. Standar Pelayanan d. Komitmen Pelayanan 23. Dukungan dan komitmen pelayanan untuk mencapai kesuksesan dalam memberikan pelayanan antara lain … a. Komunikasi, kredibilitas, keamanan, kecakapan b. Kejelasan, komunikasi, tanggung jawab, kredibilitas c. Kejelasan, konsistensi, komunikasi
- 3. 24. Reformasi birokrasimembutuhkan reformasi mendasar yang harus dilakukan terlebih dahulu, yakni … a. Reformasi mental b. Reformasi fisik c. Reformasi management ASN d. Reformasi Pola Pikir 25. Kemampuan mengelola pola pikir pada dasarnya adalah suatu pemberdayaan terhadap diri sendiri untuk mencapai hasil yang baik. Dalam mengelola pola pikir intinya adalah … a. Mengoptimalkan semua kebaikan yang ada pada diri kita b. Mengoptimalkan kemampuan operasional yang ada pada diri kita c. Mengoptimalkan kemampuan berpikir yang ada pada diri kita d. Mengoptimalkan kemampuan energi yang ada pada diri kita 26. Wawasan kebangsaan Indonesia memiliki nilai dasar yang bersifat mendasar pada fundamental sesuai dengan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia Pancasila. Operasionalisasi dari nilai dasar antara lain adalah … a. Mengenal adanya warga negara kelas satu dan kelas dua b. Tidak mengenal adanya suku mayoritas dan minoritas c. Mentolelir adanya primordialisme dan eksklusifisme d. Mengaanggap bahawa bangsa Indonesia adalah bangsa yang paling superior di dunia 27. Dalam menjalankan tugasnya sebagai ASN, mengemukakan argumen yang masuk akal dan menawarkan pelayanan, termasuk dalam cara menghadapi tipe pelanggan atau masyarakat yang … a. Tidak banyak bicara b. Tidak sabar c. Suka mendebat d. Banyak permintaan 28. Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sintesa dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal, hal ini merupakan buah pemikiran … a. G.W.F Hegel b. George Jellinek c. JHA. Logeman d. Robert Mac Iver 29. Upaya atau proses pembaruan berbagai aspek yang menjadi ciri dan atribut bangsa harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Pernyataan tersebut merupakan makna dari … a. Integritas Nasional b. Ketahanan Bangsa c. Wawasan Kebangsaan d. Nilai-nilai Kejuangan 30. Berikut ini adalah faktor penting untuk menciptakan daerah yang mandiri, kecuali … a. Daya saing b. Daya Juang c. Perkembangan ekonomi daerah d. Pikiran dan perasaan antar suku bangsa yang merasa superior 31. Kasus pertikaian antaretnik dan agama di Maluku maupun di Kalimantan, kasus konflik regional dan politik yang dilakukan Gerakan Aceh Merdeka dan Organisasi Papua Merdeka, menunjukkan telah lunturnya nilai-nilai luhur karakter Bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut antara lain … a. Persatuan, kesatuan, kepedulian, solidaritas dan kekeluargaan b. Persatuan, kesatuan, kepedulian, solidaritas dan gotong royong c. Persatuan, kesatuan, kepedulian, solidaritas dan sopan santun d. Persatuan, kesatuan, kepedulian, solidaritas dan kerja keras
- 4. 32. Perhatikan dibawah ini 1) Pendidikan 2) Tujuan Negara RI 3) Kepribadian Nasional 4) Bidang pertahanan dan keamanan Dibawah ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan di bidang sosial budaya … a. 1, 2, dan 3 b. 1, 3, dan 4 c. 2, 3, dan 4 d. 1, 2, dan 4 33. Wawasan kebangsaan yang di dalamnya memberikan ruang untuk berkembangnya wawasan kedaerahan yang semakin dewasa dan mandiri pada hakikatnya bertolak dari faktra bahwa wilayah negara Indonesia ini sangat luas yang didalamnya hidup masyarakat bangsa yang terdiri dari : a. Berbagai suku bangsa, agama, adat istiadat dan budaya b. Bermacam-macam ras, etnis, dan kelompok organisasi c. Satu kesatuan suku bangsa Indonesia d. Huruf a dan b benar 34. Provinsi DKI Jakarta sedang giat melaksanakan pembangunan di segala bidang menuju Jakarta Baru. Dalam pelaksanaannya perlu nilai wawawasan kebangsaan ... a. Tekad bersama untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur b. Tekad bersama dilandasi kesetiakawanan sosial c. Tekad bersama dilandasi cinta tanah air dan bangsa d. Tekad bersama mewujudkan demokrasi dan kedaulatan rakyat 35. Perhatikan pernyataan berikut dibawah ini 1) Untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan RI 2) Agar Kuat orientasi kedaerahan 3) Untuk mencegah terjadinya konflik dan perpecahan bangsa Indonesia 4) Membentuk dan mempertahankan jati diri bangsa Indonesia Pentingnya memahami dan meyakini kembali mengenai wawasan kebangsaan sebagai warga negara (rakyat) Indonesia adalah : a. 1, 2 dan 3 b. 1, 2 dan 4 c. 1, 3 dan 4 d. 1, 2 , 3 dan 4 36. Seseorang untuk memberikan sesuatu atas pekerjaan yang telah dilakukannya dalam bentuk voucer belanja, tiket perjalanan, uang atau barang. a. Gratifikasi b. Penggelapan dalam jabatan c. Pemalsuan d. Penyalahgunaan 37. Memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang atau bentuk lain, sebagai gabnti dari seorang pejabat publik untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perbuatan tersebut dapat diikuti dengan ancaman fisik ataupun kekerasan. a. Pemalsuan b. Penggelapan dalam jabatan c. Pemalsuan d. Salah semua 38. Suatu tindakan atau perilaku untuk mengelabui orang lain atau organisasi untuk keuntungan dan kepentingan diri sendiri, korporasi maupun orang lain. a. Gratifikasi b. Penggelapan dalam Jabatan c. Pemalsuan d. Salah semua
- 5. 39. Seorang PejabatEselon III Karena jabatan/kewenangan yang dimiliki, berhak untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilihkasih kepada kelompok atau perorangan, sementara bersikap diskriminatif terhadap kelompok atau perorangan lainnya. a. Suap b. Pengelapan dalam jabatan c. Pemalsuan d. Penyalahgunaan jabatan/wewenang 40. Seorang Petugas loket pada Pelayanan PTSP di Kecamatan dalam memberikan pelayanan yang berbeda berdasarkan alasan hubungan keluarga, afiliasi partai politik, suku, agama dan golongan yang bukan berdasarkan alasan obyektif seperti kemampuan, kualitas, rendah harga, profesionalisme kerja. a. Pilih kasih b. Penggelapan dalam jabatan c. Pemalsuan d. Penyalahgunaan jabatan/wewenang 41. Pejabat publik disalah satu organisasi kemasyarakatan yang menerima sesuatu yang bernilai, dalam bantuan uang, saham, fasilitas, barang, dll. Sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan atau hubungan bisnis dengan pemerintah. a. Penggelapan dalam jabatan b. Menerima Komisi c. Pemalsuan d. Penyalahgunaan jabatan/wewenang 42. Seorang pengusaha dalam melakukan transaksi pubik dengan menggunakan perusahaan milik pribadi atau keluarga, dengan cara mempergunakan kesempatan dan jabatan yang dimilikinya untuk memenangkan kontrak pemerintah a. Penggelapan dalam jabatan b. Menerima Komisi c. Pemalsuan d. Penyalahgunaan jabatan/wewenang 43. Tindakan untuk mendahulukan sanak keluarga, kawan dekat, anggota partai politik yang sepaham dalam penunjukkan atau pengangkatan staf panitia pelelangan atau pemilihan pemenang lelang a. Penggelapan dalam jabatan b. Menerima Komisi c. Pemalsuan d. Nepotisme 44. Kontribusi atau sumbangan ilegal (Illegal Contribusion). Hal ini terjadi apabila partai politik atau pemerintah yang sedang berkuasa pada waktu itu menerima sejumlah dana sebagai suatu kontribusi dari hasil yang dibebankan kepada kontrak-kontrak pemerintah a. Penggelapan dalam jabatan b. Menerima komisi c. Pemalsuan d. Semuanya salah 45. Menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal dan agama a. Upaya-upaya pencegahan korupsi (preventif) b. Prosedur rekruitmen pegawai c. Tatacara Penerimaan d. Semua salah 46. Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab yang tinggi dan dibarengi sistem kontrol yang efesien, merupakan bentuk dari … a. Manajemen keuangan b. Pengelolaan sesuai dengan system c. Upaya-upaya pencegahan tindakan korupsi (preventif) d. Semuanya salah 47. Untuk menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi, selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua untuk para pegawai melalui … a. Tunjangan pegawai sesuai b. Penunjang penghasilan c. Upaya Pencegahan d. Huruf a dan b benar
- 6. 48. Membuka wawasanseluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan negara dan aspek-aspek hukumnya serta mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas. Bertujuan untuk … a. Meningkatkan wawasan b. Upaya pencegahan c. Upaya Edukasi masyarakat/LSM d. Huruf A, B benar 49. Organisasi non pemerintah yang mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai korupsi di Indonesia dan terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat melawan praktik korupsi adalah … a. GRANAT b. LSM Korupsi c. Indonesian Corupption Watch (I.C.W) d. Transparancy International (TI) 50. KPK yang ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi merupakan komisi independen yang diharapkan mampu menjadi “martir” bagi para pelaku tindak KKN dengan agenda KPK adalah sebagai berikut : a. Indonesian Corupption Watch (I.C.W) b. Membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi c. Tercapainya pembangunan nasional d. Masyarakat adil dan makmur 51. Pernyataan yang berkaitan dengan pengertian penyelenggaraan pemerintahan daerah berikut adalah benar, kecuali … a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan b. Penyelenggaraaan tugas dan fungsi pemerintahan c. Berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan d. Dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD 52. Urusan Pemerintahan yang menjadi urusan yang bersifat absolut/mutlak adalah : a. Pendidikan b. Kesehatan c. Pertahanan d. Ketertiban Umum 53. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pilihan adalah : a. Agama b. Pendidikan c. Kesehatan d. Pariwisata 54. Pernyataan berikut yang bukan menjadi arah dan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, adalah : a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat b. Peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat c. Peningkatan Kepala Daerah yang berasal dari putra Daerah d. Peningkatan daya saing Daerah dan efesiensi pembangunan 55. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan konsep pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah adalah : a. Menteri Dalam Negeri melaksanakan pengawasan Teknis b. Menteri dalam Negeri melaksanakan pengawasan umum c. Masyarakat melaksanakan pengawasan umum d. Kepala Daerah melaksanakn pengawasan teknis dan pengawasan umum 56. Menurut UU Nomor 5 Tahun 2014 tentnag Aparatur Sipil Negara disebutkan bawah Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi … a. Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) dan Pengawai Negeri Sipil b. Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer c. Pegawai Negeri Ssipil dan Non Pegawai Negeri Sipil d. Pegawai Pemerintah Sipil dan Non Sipil
- 7. 57. Melaksanakan kebijakanpublik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undagan merupakan salah satu a. Peran ASN b. Fungsi ASN c. Tugas ASN d. Kewajiban ASN 58. Pernyataan yang benar tentang kedudukan ASN adalah … a. Unsur aparatur pemerintah b. Unsur aparatur negara c. Unsur aparatur sipil d. Pelaksana kebijakan 59. Agar dapat melaksankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan akuntabel, maka setiap Pegawai Negeri Sipil diberikan hak sebagai berikut, kecuali … a. Pengembangan kompetensi b. Mendapat perlindungan c. Memperoleh gaji dan tunjangan d. Melaksanakan kebijakan pemerintah 60. Peraturan disiplin adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh seorang Pegawai Negeri Sipil. Pernyataan ini tertuang di dalam… a. PP No. 53 Tahun 2010 ( Disiplin PNS ) b. UU. No. 5 Tahun 2010 ( Grasi ) c. UU No. 5 Tahun 2014 ( Undang-undang ASN ) d. PP No. 53 Tahun 2015 (Penyelenggaraan DIKTI)