Downloaded 17 times
More Related Content
Similar to Sinergi pusat daerah dalam pembangunan pendidikan
![[Rakor PMPK] - Perencanaan Berbasis Data Satpen.pptx](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/rakorpmpk-perencanaanberbasisdatasatpen-250814064107-b6b35562-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
Sinergi pusat daerah dalam pembangunan pendidikan
- 1. KERANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL DANSINERGI PUSAT – DAERAH DALAM PEMBANGUNANBIDANG PENDIDIKAN Oleh : Drs. H.M. Saefuddin Disampaikan dalam rangka Pertemuan Pusat dan Daerah dalam Rangka Asistensi dan Supervisi Kualitas Pelayanan Publik SPM Urusan Pendidikan yang diterapkan di Daerah Pada Tanggal 28 – 30 Agustus 2017, di El Royale Hotel Bandung Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
- 3. NO PERIODE TAHUNTEMA RPJMN TEMA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 1. 2005 – 2009 Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik Peningkatan Kapasitas dan Modernisasi 2. 2010 – 2014 Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, Membangun kemampuan Iptek, Memperkuat daya saing perekonomian Penguatan Pelayanan 3. 2015 – 2019 Memantapkan pembangunan secara menyeluruh Daya Saing Regional 4. 2020 – 2024 Mewujudkan manusia Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Daya Saing Internasional TEMA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DALAM PERIODE RPJMN
- 4. VISI, MISI, DANAGENDA PROGRAM NAWACITA VISI:TERWUJUDNYA INDONESIA YG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG 7MISI Keamanannasional yg mampumenjaga kedaulatanwilayah, menopangkemandirian ekonomidg mengamankanSDmaritim, dan mencerminkankepribadianIndonesiasebagai negara kepulauan. Masyarakat maju, berkeimbangan dandemokratis berlandaskan negara hukum. PolitikLN bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagainegara maritim Kualitas hidupmanusian Indonesia yg tinggi,maju dansejahtera Bangsaberdayasaing Indonesia menjadi negara maritimygmandiri, maju, kuat danberbasiskan kepentingannasional Masyarakatyg berkepribadian dalam kebudayaan. NAWACITA– 9agenda prioritas Akanmenghadirkan kembalinegarauntuk melindungisegenap bangsadanmemberi rasa amanpada seluruhWN Akanmembuat Pemerintahtidak absendgmemba- nguntata kelolaPem. yg bersih,efektif, demo-kratis dan terpercaya Akan membangun Indonesia dari pinggirandg memperkuat daerah-daerah dandesa dlm kerangka Negara Kesatuan Akanmenolak Negaralemah denganmelalukan reformasi sistem penegakanhukum yang bebas korupsi, bermartabatdan terpercaya. Akanmening-katkan kuali-tas hidupmanusia Indonesia melalui: IndonesiaPintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerjadan IndonesiaSejahtera Akanmening-katkan produktivitas rakyatdan daya saing di pasar internasional Akan mewujudkan kemandirian ekonomidg menggerak- kansektor- sektor strategis ekonomi domestik Akan melakukan revolusi karakter bangsa Akanmemper- teguhKebhi- nekaandan memperkuat restorasi sosial. BERDAULATDALAM BIDANGPOLITIK (12programaksi-115prioritasutama) BERDIKARI DALAM BIDANGEKONOMI (16programaksi) BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN (3programaksi)
- 5. 1. Membangun wibawa politik LNdan mereposisi peran Indonesia dalamisu-isu global (4) 2. Menguatkan sistem pertahanan negara (4) 3. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat (8) 4. Mewujudkan profesionalita s intelijen negara (7) 5.Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik(7) 6. Mereformasi sistemdan kelembagaan demokrasi (6) 7. Memperkuat politik desentralisasi dan otda(11) 8. Mendedikasika n diri untuk memberdayak an desa(8) 9. Melindungi dan memajuka n hak-hak masyarakat adat (6) 10. Pemberda- yaan Perempuan dalam politik dan pembangu nan (7) 11. Mewujudk an sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan (42) 12. Menjalanka n reformasi birokrasi dan pelayanan publik(5) 1. Dedikasikan pembangunan kualitasSDM 2. Membangun ke- daulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan 3. Mendedikasikan program u/ mem- bangun daulatenergi berbasis kepentingan nas. 4. Untuk pengua-saan SDAmelalui 7 langkah&mem- bangun regulasi mewajibkan CSR &/atau saham u/ masyarakat lokal/ sekitar tambang, penguatan kapa-sitas pengusaha nasional (trmsuk penambang rakyat) dlm penge- lolaan tambang berkelanjutan. 5. Membangun pemberdayaa n buruh 6. Membangun sektor keuangan berbasis nasional 7. Penguatan investasi domestik 8. Membangun penguatan kapasitas fiskal negara 9. Membangun infrastruktur 10. Membangun ekonomi maritim 11. Penguatan sektor kehutanan 12. Membanguntata ruang dan lingkungan berkelanjutan 13. Membangun perimbangan pembangunan kawasan 14. Membangun karakter dan potensi wisata 15. Mengembangka n kapasitas perdagangan nasional 16. Pengembangan industri manufaktur 1. Berkomitme n mewujudkan pendidikan sbg pembentuk karakter bangsa 2. Akan mempertegu h kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial 3. Akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaa n pemudadan olah raga
- 10. meningkatnya kualitaspengelolaan guru dengan memperbaiki distribusi dan memenuhi beban mengajar; meningkatnya jaminan hidup dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan karier bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus; meningkatnya dan meratanya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal; serta tersusunnya peraturan perundang-undangan terkait Wajib Belajar 12 Tahun. a. Arah Kebijakan dan Strategi Program Indonesia Pintar (PIP) dan Wajib Belajar 12 Tahun Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan cara melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar yang berkualitas untuk menjamin seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar, Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas untuk mempercepat ketersediaan insan terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal terutama pendidikan menengah dan pendidikan tinggi agar lulusannya memiliki keahlian dasar dan keahlian umum yang dibutuhkan oleh lapangan kerja dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi di lingkungan kerja; Memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya, Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru,
- 12. a. Arah Kebijakandan Strategi Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja melakukan harmonisasi standardisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerja sama lintas sektor, lintas daerah, dan lintas negara mitra bisnis, dalam kerangka keterbukaan pasar; mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha/industri, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melalui tiga aspek pengembangan mengembangkan pola pendanaan pelatihan 3 Agenda Prioritas Pembangunan 8 (Nawacita 8): Melakukan Revolusi Karakter Bangsa a. Sasaran Revolusi Karakter Bangsa meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan menyeimbangkan kepribadian peserta didik; meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai- nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik; meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman; meningkatnya budaya dan aktivitas riset serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; meningkatnya budaya produksi sehingga lebih kuat dari budaya konsumsi dan budaya inovasi di masyarakat. b. Arah Kebijakan dan Strategi dalam melakukan Revolusi Karakter Bangsa Mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosial-budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (good citizen), Meningkatkan pemasyarakatan budaya produksi, Meningkatkan iklim yang kondusif bagi inovasi
- 15. 10 Peraturan perundanganterkait dengan upaya peningkatan efesiensi pemanfaatan anggaran pendidikan terutama berkaitan dengan penyediaan guru Memperjelas kewenangan dan tanggungjawab mengenai penyediaan guru dan penganggarannya yang dibebankan secara proposional kepada pemerintah dan pemerintah daerah serta komitmen dalam peningkatan profesionalisme dan kinerja guru. 11 Penyusunan peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut PP No.24/2014 tentang pelaksanaan UU no. 43/2007 tentang perpustakaan Mempermudah dalam pembinaan dan pengembangan serta pembangunan perpustakaan, baik di satuan pendidikan maupun K/L. 12 Penyiapan rencana strategis terpadu pendidikan 2015- 2019 (seluruh K/L pelaksana fungsi pendidikan) Memudahkan dalam mengoordinasikan kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk pelaksanaan fungsi pendidikan serta kesepakatan indikator sasaran pembangunan pendidikan nasional yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015—2019. 13 Penyiapan peraturan perundangan untuk pembentukan dewan pendidikan tingkat pusat, provinsi, dan Kabupaten / Kota Memperjelas kewenangan dan tanggungjawab serta tugas dan fungsi dewan pendidikan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. 14. Meninjau kembali dan bila perlu revisi Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pemenuhan beban mengajar guru 24 jam–40 jam tatap muka perlu dievaluasi ulang mengingat: a. kebutuhan jam mengajar guru dalam struktur kurikulum setiap mapel berbeda; b. tuntutan pemenuhan jam mengajar guru berakibat guru harus mengajar di beberapa tempat bagi guru yang secara struktur kurikulum jamnya sedikit. 15. Meninjau kembali dan Revisi Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2005 tentang Guru Pelaksanaan sertifikasi guru, pemberian tunjangan guru, dan pengaturan terhadap pemenuhan beban kerja guru perlu disempurnakan. 16 Regulasi Kepmendikbud terkait pelaksanaan sertifikasi guru yang diangkat setelah tahun 2006 Sampai dengan saat ini masih terdapat lebih dari 300 ribu guru yang diangkat pada tahun 2006 ke atas yang perlu diatur proses pelaksanaan sertifikasinya. Sumber : Kemendikbud, Rencana Strategis Kemendikbud 2015 - 2019.
- 21. PRINSIP PEMBAGIAN URUSANPEMERINTAHAN KONKUREN 1. AKUNTABILITAS Ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan 2. EFISIENSI Ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. 3. EKSTERNALITAS Ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan 4. KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL Ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan per undang-undangan.
- 25. NO PERATURAN TERKAITPENDIDIKAN KETERANGAN 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 38 ayat (2) Masih berlaku, dan perlu revisi melalui review terkait perubahan wewenang pengelolaan pendidikan menengah dari Kab. /Kota kepada pemerintah provinsi sesuai amanat UU 23 / 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Terkait dengan penilaian sekolah dan akreditasi sekolah sesuai lampiran UU 23 /2014 pada lampiran Bidang Pendidikan Sub urusan Akreditasi 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah SPM Suplay pada proses pendidikan dasar dan menengah, termasuk dalam manajemen pendidikan 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah SPM Suplay pada konten / standar isi pendidikan dasar dan menengah, termasuk dalam sub urusan manajemen pendidikan, dan kurikulum pendidikan 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah SPM Suplay pada kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah, termasuk dalam sub urusan manajemen pendidikan, 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 6 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan Masih berlaku dan disusun mengkuti pedoman yang lama karena PP tentang UU No 23 / 2014 yang mengatur pendidikan belum keluar SPM BIDANG PENDIDIKAN
- 26. SPM BIDANG PENDIDIKAN NOPERATURAN TERKAIT PENDIDIKAN KETERANGAN 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2015: tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah Melalui Ujian Nasional, dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan Melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang Sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang Sederajat. Sub urusan manajemen sekolah pada pokok persoalan penilaian hasil evaluasi belajar. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Sub urusan manajemen sekolah pada pokok persoalan penilaian hasil evaluasi belajar pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 – 2019. Renstra sebagai kerangka landasan sasaran, arah, strategi kebijakan, dan program pendidikan nasional berdasarkan pada UU 23 / 2014, dan RPJMN 2015 – 2019. 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Buku teks pelajaran dan buku panduan guru Kurikulum 2013 Kelompok Peminatan Pendidikan Menengah yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran. Sub urusan kurikulum pada lampiran UU 23 / 2014, pada pokok bahasan kurikulum 2013. 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kelembagaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja 2015 – 2019. 12 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
- 27. SPM BIDANG PENDIDIKAN NOPERATURAN TERKAIT PENDIDIKAN KETERANGAN 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sub urusan manajemen sekolah pada pokok bahasan penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015, tentang standar nasional pendidikan. PP No 13 / 2015 tentang SNP masih berlaku dan sesuai dengan amanat UU No 23 / 2014. 15. Peraturan Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor 0034/P/BSNP/XII/2015: Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016. Sub Urusan manajemen pendidikan pada pokok persoalan ujian nasional 16. Surat Edaran Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor 0065/SDAR/BSNP/XII/2015, tentang Surat edaran tentang Permendikbud 57 Tahun 2015 dan Peraturan BSNP Nomor 0034/P/BSNP/XII/2015 Tanggapan BNSP terhadap Permendikbud Nomor 57 Tahun 2015. 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2015, tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan penyelenggara Program Paket A/ULA. Sub urusan manajemen pendidikan, pokok bahasan ujian sekolah 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015: Kriteria kelulusan peserta didik, penyelenggaraan Ujian Nasional, dan penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat. Sub urusan manajemen pendidikan, pokok bahasan ujian sekolah dan kriteria kelulusannya
- 28. SPM BIDANG PENDIDIKAN NOPERATURAN TERKAIT PENDIDIKAN KETERANGAN 19. Kepmendikbud 040/P/2015, tentang Paniti Ujian Nasional Tingkat Pusat Tahun Pelajaran 2014/2015 Sub urusan manajemen sekolah, pokok bahasan panitia ujian nasional tingkat pusat yang telah dilaksanakan 20. Peraturan Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor 0031/P/BSNP/III/2015: Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2014/2015. Sub urusan manajemen sekolah terkait dengan SOP ujian nasional 21. Keputusan Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor 0250/SKEP/BSNP/III/2015: penetapan PTN koordinator pemindai Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) SMA/MA/SMAK/SMTK, dan SMK/MAK tahun pelajaran 2014/2015. Sub urusan manajemen pendidikan terkait dengan PTN yang bertugas mengoreksi lembar jawaban ujian nasional SMA/SMK/MA/ MAK 2014/2015 yang telah selesai dilaksanakan 22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014, tentang Penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sub urusan pendidik dan tenaga kependidikan, salah satu peran dan fungsi pendidik pada pendidikan dasar dan menengah adalah menilai hasil belajar siswa 23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014, tentang Muatan lokal Kurikulum 2013. Sub urusan kurikulum terkait dengan kurikulum muatan lokal, sebagai mana amanat UU 23 / 2014 pada pendidikan 24 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2014: Buku teks pelajaran dan Buku Panduan Guru Kurikulum 2013 Kelompok Peminatan Pendidikan Menengah yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran. Sub urusan kurikulum terkait dengan buku teks dan panduan guru untuk menerapkan kurikulum 2013
- 29. SPM BIDANG PENDIDIKAN NOPERATURAN TERKAIT PENDIDIKAN KETERANGAN 25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014: Standar Nasional Pendidikan Tinggi Wewenang Kemristek Dikti 26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2014: Perubahan atas Permendikbud No. 16 Tahun 2013 tentang perubahan atas Permendikbud No. 37 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Sub urusan manajemen pendidikan dan akreditasi, terkait dengan LPMP 27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2013, tentang Badan Standar Nasional Pendidikan. Sub urusan manajemen pendidikan terkait pembentukan Badan Standar Nasional Pendidikan 28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013, tentang Implementasi Kurikulum 2013 Sub urusan kurikulum terkait dengan penerapan kurikulum 2013. 29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013, tentang Buku teks pelajaran dan Buku Panduan untuk Pendidikan dasar dan Menengah Sub urusan kurikulum terkait denga nisi buku teks pelajaran dan buku panduan untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah 30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013, tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan. Sub urusan kurikulum terkait dengan struktur kurikulum SMK/MAK
- 30. SPM BIDANG PENDIDIKAN NOPERATURAN TERKAIT PENDIDIKAN KETERANGAN 31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013, Sub urusan kurikulum, terkait pemberlakuan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. 32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013, tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. Sub urusan kurikulum, terkait dengan struktur kurikulum SMA / MA 33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013, tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. Sub urusan kurikulum, terkait dengan struktur kurikulum SMP / MTs. 34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013, tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Sub urusan kurikulum, terkait dengan struktur kurikulum SD / MI 35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sub urusan manajemen pendidikan, terkait standar penilaian pendidikan dasar dan menengah 36.. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Sub urusan manajemen pendidikan, terkait standar standar proses pendidikan dasar dan menengah, masih menggunakan sistem SPM Suplay
- 31. SPM BIDANG PENDIDIKAN NOPERATURAN TERKAIT PENDIDIKAN KETERANGAN 37. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, Sub urusan manajemen pendidikan, terkait dengan standar isi pendidikan dasar dan menengah, masih menggunakan standar lama 38 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. Sub urusan manajemen pendidikan, terkait standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah, masih menggunakan pola lama. 39.. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), perubahan pertama atas Permendikbud No. 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Sub urusan akreditasi, terkait dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) 40. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012, tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus Sub urusan manajemen pendidikan, terkait dengan standar kompetensi lulusan kursus, atau pendidikan informal. 41. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010, tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan Sub urusan manajemen pendidikan, terkait dengan NSPK di Bidang Pendidikan 42.. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan minimal pendidikan dasar (SPM) Sub urusan manajemen pendidikan terkait dengan SPM bidang pendidikan
- 32. SPM BIDANG PENDIDIKAN NOPERATURAN TERKAIT PENDIDIKAN KETERANGAN 43. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009, tentang Standar biaya operasi non-personalia tahun 2009 Sub urusan manajemen pendidikan, terkait dengan standar biaya operasi non personalia tahun 2009 44. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Sub urusan akreditasi, terkait Sistem penjaminan mutu pendidikan 45. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 42 Tahun 2009, tentang Standar Pengelola Kursus, Sub urusan manajemen pendidikan, terkait dengan standar pengelola kursus 46. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 41 Tahun 2009, tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan. Sub urusan pendidik dan tenaga kependidikan terkait dengan standar pembimbing pada kursus dan pelatihan 47. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2008: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Sub urusan akreditasi, terkait lembaga penjamin mutu pendidikan untuk wilayah Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan 48. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008: Standar kualifikasi akademik dan kompentensi Konselor Sub urusan pendidik dan tenaga kependidikan terkait dengan kualifikasi akademik dan kompetensi konselor
- 33. SPM BIDANG PENDIDIKAN NOPERATURAN TERKAIT PENDIDIKAN KETERANGAN 49. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008, tentang Standar tenaga laboratorium sekolah/madrasah. Sub urusan pendidik dan tenaga kependidikan terkait dengan standar tenaga laboratorium sekolah / madrasah 50. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008, tentang Standar tenaga perpustakaan sekolah/madrasah. Sub urusan pendidik dan tenaga kependidikan terkait dengan standar tenaga perpustakaan sekolah / madrasah. 51. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008, tentang Standar tenaga administrasi sekolah/madrasah. Sub urusan pendidik dan tenaga kependidikan terkait dengan standar tenaga administrasi sekolah / madrasah 52. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah Peraturan ini mestinya sudah tidak berlaku terkait dengan standar pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah mengingat UU 23 / 2014. 53. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses; Peraturan ini sudah tidak berlaku karena adanya pembaharuan aturan pada tahun 2013 dan tahun 2015, 54. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan Peraturan ini sudah tidak berlaku karena adanya pembaharuan aturan pada tahun 2013 dan tahun 2015
- 34. SPM BIDANG PENDIDIKAN NOPERATURAN TERKAIT PENDIDIKAN KETERANGAN 55. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Peraturan ini sudah tidak berlaku karena adanya pembaharuan aturan pada tahun 2013 dan tahun 2015 56. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah Sub urusan pendidik dan tenaga kependidikan terkait dengan standar kepala sekolah / madrasah. 57. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah /Madrasah Sub urusan pendidik dan tenaga kependidikan terkait dengan standar pengawas sekolah / madrasah 58. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang perubahan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan Peraturan ini semestinya sudah tidak berlaku lagi karena telah adanya pembaharuan peraturan sejenis pada tahun 2013 dan 2015. 59. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33/MPN/2007 tentang Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; Sub urusan kurikulum, terkait dengan sosialisasi kurikulum pada tingkat satuan pendidikan 60. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Peraturan ini mestinya sudah tidak berlaku dengan adanya UU No 23 / 2014, dan peraturan sejenis yang dikeluarkan pada tahun 2013 dan 2015.
- 35. SPM BIDANG PENDIDIKAN NOPERATURAN TERKAIT PENDIDIKAN KETERANGAN 61. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab I Pasal 1, Bab VIII Pasal 49, 55, dan 57; Peraturan ini telah diperbaharui, sehingga peraturan yang ada yang terbaru yang menjadi acuan. 62. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Manajemen Dikdasmen, dan Nomor 25 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Mandikdasmen Sub urusan pendidik dan tenaga kependidikan, terkait dengan TUPOKSI unit kerja di lingkungan Dirjen Mendikdasmen 63. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 129a Tahun 2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Peraturan ini mestinya sudah tidak berlaku apabila telah terbit buku pedoman SPM bidang pendidikan 64. Keputusan Menten Pendidikan Nasional RI No. 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan minimal penyelenggaraan persekolahan bidang pendidikan dasar dan menengah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Peraturan ini mestinya sudah tidak berlaku apabila telah terbit buku pedoman SPM bidang pendidikan dasar dan menengah pada SMK 65. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom Peraturan ini semestinya sudah tidak berlaku lagi, terkait kewenangan daerah provinsi dan sebagai daerah otonomi.