Rokok dan Aspek Hukumnya memberikan latar belakang bahwa rokok merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan. Dokumen ini menjelaskan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait rokok seperti pajak rokok, larangan iklan rokok, dan kawasan tanpa rokok. Dokumen ini juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi merokok dan intervensi yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencegah mer

1. Rokok dan Aspek Hukumnya
DISUSUN OLEH :
KELOMPOK II

2. Kelompok II
AMRIANI
ARIF KRISTIAN LAWOLO
FREE AGUSTINA P S
KHAIRANI FITRI
LUCI RIANI BR GINTING
SRI ULINA BR BUKIT
SULIANI

3. Latar Belakang
 Pembangunan kesehatan adalah upaya yang
dilaksanakan oleh semua komponen bangsa
dalam rangka meningkatkan
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup
sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat
kesehatan masyarakat yang setinggitingginya.
 Hendrik L Blum, ada 4 faktor yang
mempengaruhi derajat kesehatan,
yakni perilaku, lingkungan,
pelayanan kesehatan dan genetika.

4.  Rokok adalah salah satu
prodak tembakau yang
dimaksudkan untuk
dibakar, dihisap dan atau
dihirup termasuk rokok
kretek, rokok putih, cerutu
atau bentuk lainnya yang
dihasilkan dari tanaman
Nicotiana
tabakum, Nikotiana Rustica
dan spesies lain nya yang
asapnya mengandung
nikotin dan tar, dengan atau
tanpa bahan tambahan.
 Merokok merupakan salah

5. Penelitian Tentang Rokok
Tembakau/Rokok  Pembunuh
 4000 jenis bahan kimia dalam rokok, dengan 43
jenis diantaranya bersifat karsinogenik
 Menyebabkan perubahan struktur dan fungsi
saluran napas dan jaringan paru-paru
 Kebiasaan merokok meningkatkan risiko
timbulnya berbagai penyakit.
 Rokok Kematian akibat penyakit jantung
iskemik

6. Rokok = Pemiskinan
 Biaya
langsung di tingkat rumah tangga
 Biaya tidak langsung karena hilangnya
produktifitas akibat kematian dini, sakit dan
kecacatan

7. Kebijakan Pemerintah Tentang Rokok

9. Undang Undang No. 28 tahun 2009
tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah
 Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang
dipungut oleh Pemerintah
 Pasal 94
Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada
kabupaten/kota sebesar 70%
 Pasal 29
Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh
persen) dari cukai rokok diperhitungkan dalam
penetapan tarif cukai nasional.

10. • Pasal 31
Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi
maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan
paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk
mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan
penegakan hukum oleh aparat yang berwenang

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2003
Mengatur :
1) Kandungan kadar nikotin dan tar;
2) Persyaratan produksi dan
penjualan rokok;
3) Persyaratan iklan dan promosi
rokok;
4) Penetapan kawasan tanpa rokok.

12. 



Larangan kepada produsen untuk memproduksi rokok
putih dalam kemasan kurang dari 20 batang.
Produsen rokok wajib menyertakan peringatan
kesehatan, baik gambar maupun tulisan pada bagian
atas kemasan, sisi lebar bagian depan dan belakang
dengan luas 40%.
Tulisan untuk peringatan diawali dengan kata
‘Peringatan’ menggunakan huruf berwarna putih
dengan dasar hitam, harus dicetak dengan jelas dan
mencolok, baik sebagian atau seluruhnya.
Penggunaan gambar untuk peringatan itu harus dicetak
berwarna.

13. 



Pengujian kandungan kadar nikotin dan tar
tidak berlaku pada rokok klobot, klembak
menyan, cerutu dan tembakau iris.
Produsen wajib mencantumkan
pernyataan, ‘Dilarang menjual atau memberi
kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan
perempuan hamil’.
Pada samping sisi lain kemasan produk
harus terdapat pernyataan, ‘Tidak ada batas
aman’ dan ‘Mengandung lebih dari 4000 zat
kimia berbahaya, serta lebih dari 43 zat
penyebab kanker.
Produsen dilarang mencantumkan kata
Light, Ultra Light, Mild, Extra Mild, Low
Tar, Slim, Special, Full Flavour, Premium atau
kata lain yang mengindikasikan
kualitas, superioritas, rasa aman, dan
pencitraan pada produk.

14. Peraturan Daerah
 Peraturan Daerah Kota Palembang No. 7 Tahun
2009
 Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 10 Tahun 2011
 Peraturan Daerah Kota Bandung No. 3 Tahun 2005
 Peraturan Daerah Kota Bogor No. 12 Tahun 2009

15. Pelaksanan Kebijakan
 Depok, meskipun pemerintah Depok sudah
memberlakukan Perda yang tegas tentang
rokok, tetapi masyarakat nya tidak mengindahkan
peraturan tersebut
 Tangerang, kurang sosialisasinya
kepada masyarakat tentang
larangan Perda rokok dan
kurangnya kawasan untuk
merokok

16.  Sumatera Utara, tidak adanya panutan dari aparat
yang membuat kebijakan dimana aparat itu sendiri
melanggar UU mengenai rokok.

17. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
Industri
Rokok
Kurangnya
Sosialisasi
Peraturan
yang
kurang
tegas dan
jelas
Faktor
Perilaku/
Pengaruh
Iklan, Prom
osi dan
Sponsor
Rokok
secara sistematis,
Masih dan terus
menerus
mengkondisikan anak
menjadi perokok
pemula
Faktor
Ketagihan
Orang-orang
merokok dimana saja
dan kapan saja

18. Intervensi yang dapat dilakukan Pemerintah
 Menaikkan Cukai Rokok
 Memberikan gambar “mengerikan” pada kemasan





rokok
Batasi Iklan
Pendidikan tidak merokok
Penerapan kawasan tanpa rokok :
Peringatan kesehatan berbentuk gambar.
tindakan tegas bagi yang melanggar kebijakan