Laporan ini memberikan pedoman penyusunan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan pemerintah untuk pengembangan produk kreatif dan kewirausahaan di SMK. Pedoman ini mencakup sistematika penyusunan laporan, penggunaan dana secara transparan dan akuntabel, serta lampiran dokumen yang diperlukan."
Materi Sosialisasi SE Sekda Penyesuaian SKP.pptxsmpn21jakarta
Dokumen tersebut membahas pedoman penyesuaian dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan penyusunan dokumen Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai Tahun 2022 sesuai perubahan Peraturan Menteri PANRB. Dokumen ini memberikan contoh format-format dokumen terkait, pedoman pengisian, dan penjelasan mengenai evaluasi kinerja pegawai dalam kondisi tertentu seperti mutasi atau tugas belajar.
Dokumen tersebut membahas tentang pemotongan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap di instansi pemerintah. Secara garis besar dijelaskan tentang penghitungan PPh 21 berdasarkan gaji dan tunjangan pegawai, serta pengurangannya berupa biaya jabatan dan iuran pensiun. Contoh perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap dan yang menerima tunjangan 13/rapel juga dijelaskan."
Dokumen tersebut membahas tentang pemetaan sumber-sumber pembiayaan sanitasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota meliputi APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, serta sumber-sumber lain seperti badan usaha, masyarakat, hibah, pinjaman, dan retribusi sanitasi. Dokumen tersebut juga menjelaskan indikator untuk mengukur kinerja keuangan daerah seperti DSCR, ruang fiskal, dan tab
Laporan ini memberikan pedoman penyusunan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan pemerintah untuk pengembangan produk kreatif dan kewirausahaan di SMK. Pedoman ini mencakup sistematika penyusunan laporan, penggunaan dana secara transparan dan akuntabel, serta lampiran dokumen yang diperlukan."
Materi Sosialisasi SE Sekda Penyesuaian SKP.pptxsmpn21jakarta
Dokumen tersebut membahas pedoman penyesuaian dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan penyusunan dokumen Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai Tahun 2022 sesuai perubahan Peraturan Menteri PANRB. Dokumen ini memberikan contoh format-format dokumen terkait, pedoman pengisian, dan penjelasan mengenai evaluasi kinerja pegawai dalam kondisi tertentu seperti mutasi atau tugas belajar.
Dokumen tersebut membahas tentang pemotongan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap di instansi pemerintah. Secara garis besar dijelaskan tentang penghitungan PPh 21 berdasarkan gaji dan tunjangan pegawai, serta pengurangannya berupa biaya jabatan dan iuran pensiun. Contoh perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap dan yang menerima tunjangan 13/rapel juga dijelaskan."
Dokumen tersebut membahas tentang pemetaan sumber-sumber pembiayaan sanitasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota meliputi APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, serta sumber-sumber lain seperti badan usaha, masyarakat, hibah, pinjaman, dan retribusi sanitasi. Dokumen tersebut juga menjelaskan indikator untuk mengukur kinerja keuangan daerah seperti DSCR, ruang fiskal, dan tab
1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdfFloridaNumbery
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan Automatic Adjustment (AA) Tahap I dan II pada Kementerian/Lembaga untuk tahun 2022 dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Kebijakan AA Tahap I mewajibkan pencadangan anggaran sebesar 5% sedangkan AA Tahap II menambah pencadangan anggaran tersebut."
Dokumen tersebut memberikan ringkasan mengenai penyaluran dana desa, DAK fisik, BOS, BOP PAUD dan BOP pendidikan kesetaraan nasional per 20 Mei 2022. Realisasi penyaluran Dana Desa mencapai Rp24,36 triliun atau 35,84% dari pagu, sedangkan realisasi DAK Fisik Rp1,17 triliun atau 1,92% dari pagu. Dana BOS direalisasikan Rp16,10 triliun atau 29,76% dari pagu. BOP
Dokumen tersebut membahas rencana perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batu tahun 2022 untuk menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022. Beberapa poin penting yang dirangkum antara lain evaluasi capaian program hingga semester I 2022, penyesuaian alokasi anggaran antar kegiatan, dan fokus penambahan anggaran untuk penanganan pandemi serta pemulihan ekonomi.
Rencana Kerja Bagian Organisasi Tahun Anggaran 2021 memberikan ringkasan rencana kegiatan bagian organisasi Kemnaker untuk tahun 2021. Terdiri dari 3 komponen kegiatan yaitu penyusunan standarisasi jabatan, evaluasi tugas dan fungsi ketenagakerjaan di daerah, serta evaluasi dan penguatan kelembagaan Kemnaker dengan total anggaran Rp625.910.000 yang akan direalisasikan sepanjang tahun 2021.
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2011 mengenai tata cara penyusunan inisiatif baru. Ringkasnya, dokumen tersebut menjelaskan definisi inisiatif baru, kategori-kategorinya, dan sumber pendanaannya seperti tambahan anggaran, realokasi anggaran tahun berjalan, dan realokasi antar tahun.
Dokumen tersebut membahas tentang standar biaya yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk menjamin efisiensi penggunaan anggaran. Standar biaya mencakup item-item seperti honorarium, transportasi, dan akomodasi untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemerintah. Dokumen ini juga menjelaskan ketentuan penggunaan dan pengawasan standar biaya tersebut.
1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdfFloridaNumbery
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan Automatic Adjustment (AA) Tahap I dan II pada Kementerian/Lembaga untuk tahun 2022 dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Kebijakan AA Tahap I mewajibkan pencadangan anggaran sebesar 5% sedangkan AA Tahap II menambah pencadangan anggaran tersebut."
Dokumen tersebut memberikan ringkasan mengenai penyaluran dana desa, DAK fisik, BOS, BOP PAUD dan BOP pendidikan kesetaraan nasional per 20 Mei 2022. Realisasi penyaluran Dana Desa mencapai Rp24,36 triliun atau 35,84% dari pagu, sedangkan realisasi DAK Fisik Rp1,17 triliun atau 1,92% dari pagu. Dana BOS direalisasikan Rp16,10 triliun atau 29,76% dari pagu. BOP
Dokumen tersebut membahas rencana perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batu tahun 2022 untuk menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022. Beberapa poin penting yang dirangkum antara lain evaluasi capaian program hingga semester I 2022, penyesuaian alokasi anggaran antar kegiatan, dan fokus penambahan anggaran untuk penanganan pandemi serta pemulihan ekonomi.
Rencana Kerja Bagian Organisasi Tahun Anggaran 2021 memberikan ringkasan rencana kegiatan bagian organisasi Kemnaker untuk tahun 2021. Terdiri dari 3 komponen kegiatan yaitu penyusunan standarisasi jabatan, evaluasi tugas dan fungsi ketenagakerjaan di daerah, serta evaluasi dan penguatan kelembagaan Kemnaker dengan total anggaran Rp625.910.000 yang akan direalisasikan sepanjang tahun 2021.
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2011 mengenai tata cara penyusunan inisiatif baru. Ringkasnya, dokumen tersebut menjelaskan definisi inisiatif baru, kategori-kategorinya, dan sumber pendanaannya seperti tambahan anggaran, realokasi anggaran tahun berjalan, dan realokasi antar tahun.
Dokumen tersebut membahas tentang standar biaya yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk menjamin efisiensi penggunaan anggaran. Standar biaya mencakup item-item seperti honorarium, transportasi, dan akomodasi untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemerintah. Dokumen ini juga menjelaskan ketentuan penggunaan dan pengawasan standar biaya tersebut.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
3. Total Pagu Anggaran (Setelah Refocusing)
Rp. 12.746.059.944
Pagu Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN
Rp. 8.438.030.000
Pagu Anggaran di luar Gaji dan Tunjangan ASN
Rp. 4.308.029.944
4. PROGRAM/KEGIATAN/SUB
KEGIATAN
Rp. 14.535.827.400
Sebelum Refocusing
4
Program
19
Kegiatan
75
Sub Kegiatan
Setelah Refocusing
4
Program
19
Kegiatan
69
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan yang tidak dilaksanakan (karena refocusing anggaran):
- Pengadaan Mebel.
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya.
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial.
- Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan.
5. REALISASI KEUANGAN DAN CAPAIAN FISIK
PER-PROGRAM
Program
Jumlah
Anggaran
Realisasi Fisik dan Keuangan
s/d 30 Juni 2021
Sisa
Anggaran
Realisasi
Keuangan
(Rp. )
Keuangan
%
Fisik
%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota
10,135,195,404 4,734,790,071 46.72 54.90 5,400,405,333
Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah
890,963,120 311,782,520 34.99 73.48 579,180,600
Program Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah
663,528,560 180,851,150 27.26 42.81 482,677,410
Program Penelitian dan Pengembangan
Daerah
1,056,372,860 17,920,500 1.70 28.14 1,038,452,360
JUMLAH 12,746,059,944 5,245,344,241 41.15 53.35 7,500,715,703