Tugas sebelum uts_perbankan_syariah-leonardus_ida_transetio_43214120115-rizal...Leonardus Transetio
Tugas Pra UTS Perbankan Syariah
Latihan Soal Buku Yaya, Aji Erlangga, Ahim, Abdurahim Edisi 2
Dosen : Shinta Melzatia,SE. M.Ak
Kelompok : Leonardus Ida Transetio (43214120115) & Rizal Sutiawan (43214120445)
Universitas Mercu Buana
PERKEMBANGAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH DIINDONESIA.docxAfrizaLeonita
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (library research) yang memfokuskan pada pengelolaan data secara kualitatif dengan metode analisis data yang menggunakan metode deskripsi-analisis. Penelitian ini membahas apa itu perbankan syariah? Apa saja sistem dari perbankan syariah? Bagaimana perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia? Konsep apa yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional?. Hasil dari penelitian ini adalah perbankan Indonesia saat ini dimeriahkan dengan adanya bank syariah yang memasarkan produk keuangan dan investasi dengan cara yang berbeda dari bank konvensional. Perbankan syariah sendiri merupakan bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya memakai prinsip-prinsip syariah islam yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits serta tidak mengandalkan riba maupun bunga dalam transaksinya.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
2. Pengertian
● DPS adalah suatu badan yang bertugas
mengawasi pelaksanaan keputusan
DSN di lembaga keuangan syariah.
● DSN adalah dewan yang dibentuk MUI
yang bertugas dan memiliki
kewenangan untuk memastikan
kesesuaian antara produk, jasa, dan
kegiatan usaha bank dengan prinsip
syariah.
3.
4.
5.
6.
7. Ada Tiga Sebab yang Melatar Belakangi Atas Berdirinya
DSN-MUI
1. DSN-MUI dibentuk untuk mewujudkan aspirasi umat Islam tentang perekonomian dan
mendorong penerapan ajaran Islam dalam perekonomian/keuangan.
2. DSN sebagai wadah koordinasi para Ulama tentang masalah ekonomi/keuangan yang
memerlukan fatwa untuk kesamaan penanganan oleh DPS
3. Untuk mendorong penerapan ajaran Islam,Perekonomian./keuangan DSN berperan aktif
dalam menghadapi perkembangan masyarakat dalam hal ekonomi keuangan
8. Tujuan DSN-MUI
Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu problematika dalam hal ekonomi syariah.
Seperti Otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam dan luar negeri.
Memberikan dan mencabut rekomendasi bagi DPS pada LKS dan LBS.
Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS yang menjadi dasar tindakan hukum terhadap
pihak yang terkait dan menjadi landasan bagi ketentuan atau aturan yang dikeluarkan oleh
instansi yang berwenang,seperti Departemen keuangan dan Bank Indonesia.
Dan mengusulkan pada pihak yang berwenang untuk menindak yang menyimpang
Menjatuhkan peringatan kepada LKS/LBS yang menyimpang dari fatwa DSN.
9. Tugas dari DPS
Menyampaiakan laporan hasil pengawasan syariah minimal enam bulan
sekalikepada direksi ,komisaris dan Dewan Pengawas Nasional dan Bank
Indonesia.
Memastikan dan mengawasi kegiatan operasional bank sesuai dengan
fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
Mengkaji suatu produk atau jasa baru yang belum ada fatwa untuk
dimintakan fatwa kepada DSN.
Menentukan nilai-nilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan
produk yang dikeluarkan bank
Menurut ketentuan Pasal 27 Peraturan Bank Indonesia
10. Kedudukan DSN-
MUI dan DPS
DSN-MUI adalah lembaga yang independen
dalam mengeluarkan fatwa sebagai bahan
sumber yang berhubungan dengan
ekonomi,keuangan atau perbankan. DSN-
MUI memiliki peran yang sangat penting
untuk meningkatkan perbankan syariah dan
menjaga kepatuhan bank pada hukum
islam.
11. Dalam Buku yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
Dijelaskan bahwa DPS Mempunyai Tiga Kedudukan :
Sebagai penasehat dan pemberi saran
kepada direksi, pimpinan Unit Usaha
Syariah, dan pimpinan kantor cabang
syariah mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan aspek syariah.
01
Sebagai perwakilan DSN yang
ditempatkan pada bank. DPS
wajib melaporkan kegiatan
usaha dan perkembangan bank
syariah yang diawasinya kepada
DSN minimal satu kali dalam
satu tahun.
03
02
Sebagai mediator antara bank
dengan DSN dalam
mengkomunikasikan usul dan
saran pengembangan produk
dan jasa bank yang
memerlukan kajian dan fatwa
dari DSN.
12. Fungsi DPS
Fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut :
DPS melakukan pengawasan secara periodik pada
lembaga keuangan syariah yang berada di bawah
pengawasannya.
DPS berkewajiban mengajukan usul-usul
pengembangan lembaga keuangan syariah kepada
pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional
lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada
DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun
anggaran.
DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang
memerlukan pembahasan DSN.
13. Problematika DPS
Ada beberapa faktor utama penyebab peran dan fungsi dewan pengawas
syariah belum optimal di Indonesia, antara lain.
Lemahnya status hukum hasil penilaian kepatuhan syariah oleh DPS
akibat ketidak efektivan dan ketidak efesienan mekanisme pengawasan
syariah dalam perbankan syariah di Indonesia saat ini.
Terbatasnya keterampilan sumber daya DPS dalam masalah audit,
akuntansi, ekonomi, dan hukum bisnis.
Belum adanya mekanisme dan struktur kerja yang efektif dari DPS dalam
melaksanakan fungsi pengawasan internal syariah dalam bank syariah.