SlideShare a Scribd company logo
DSN-MUI dan
DPS
Kelompok 11 :
Ahmad Khusen Rifa’i
Rizky Candra M
Wahyu Deni Nafiul A
Pengertian
● DPS adalah suatu badan yang bertugas
mengawasi pelaksanaan keputusan
DSN di lembaga keuangan syariah.
● DSN adalah dewan yang dibentuk MUI
yang bertugas dan memiliki
kewenangan untuk memastikan
kesesuaian antara produk, jasa, dan
kegiatan usaha bank dengan prinsip
syariah.
Ada Tiga Sebab yang Melatar Belakangi Atas Berdirinya
DSN-MUI
1. DSN-MUI dibentuk untuk mewujudkan aspirasi umat Islam tentang perekonomian dan
mendorong penerapan ajaran Islam dalam perekonomian/keuangan.
2. DSN sebagai wadah koordinasi para Ulama tentang masalah ekonomi/keuangan yang
memerlukan fatwa untuk kesamaan penanganan oleh DPS
3. Untuk mendorong penerapan ajaran Islam,Perekonomian./keuangan DSN berperan aktif
dalam menghadapi perkembangan masyarakat dalam hal ekonomi keuangan
Tujuan DSN-MUI
Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu problematika dalam hal ekonomi syariah.
Seperti Otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam dan luar negeri.
Memberikan dan mencabut rekomendasi bagi DPS pada LKS dan LBS.
Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS yang menjadi dasar tindakan hukum terhadap
pihak yang terkait dan menjadi landasan bagi ketentuan atau aturan yang dikeluarkan oleh
instansi yang berwenang,seperti Departemen keuangan dan Bank Indonesia.
Dan mengusulkan pada pihak yang berwenang untuk menindak yang menyimpang
Menjatuhkan peringatan kepada LKS/LBS yang menyimpang dari fatwa DSN.
Tugas dari DPS
Menyampaiakan laporan hasil pengawasan syariah minimal enam bulan
sekalikepada direksi ,komisaris dan Dewan Pengawas Nasional dan Bank
Indonesia.
Memastikan dan mengawasi kegiatan operasional bank sesuai dengan
fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
Mengkaji suatu produk atau jasa baru yang belum ada fatwa untuk
dimintakan fatwa kepada DSN.
Menentukan nilai-nilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan
produk yang dikeluarkan bank
Menurut ketentuan Pasal 27 Peraturan Bank Indonesia
Kedudukan DSN-
MUI dan DPS
DSN-MUI adalah lembaga yang independen
dalam mengeluarkan fatwa sebagai bahan
sumber yang berhubungan dengan
ekonomi,keuangan atau perbankan. DSN-
MUI memiliki peran yang sangat penting
untuk meningkatkan perbankan syariah dan
menjaga kepatuhan bank pada hukum
islam.
Dalam Buku yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
Dijelaskan bahwa DPS Mempunyai Tiga Kedudukan :
Sebagai penasehat dan pemberi saran
kepada direksi, pimpinan Unit Usaha
Syariah, dan pimpinan kantor cabang
syariah mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan aspek syariah.
01
Sebagai perwakilan DSN yang
ditempatkan pada bank. DPS
wajib melaporkan kegiatan
usaha dan perkembangan bank
syariah yang diawasinya kepada
DSN minimal satu kali dalam
satu tahun.
03
02
Sebagai mediator antara bank
dengan DSN dalam
mengkomunikasikan usul dan
saran pengembangan produk
dan jasa bank yang
memerlukan kajian dan fatwa
dari DSN.
Fungsi DPS
Fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut :
 DPS melakukan pengawasan secara periodik pada
lembaga keuangan syariah yang berada di bawah
pengawasannya.
 DPS berkewajiban mengajukan usul-usul
pengembangan lembaga keuangan syariah kepada
pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
 DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional
lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada
DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun
anggaran.
 DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang
memerlukan pembahasan DSN.
Problematika DPS
Ada beberapa faktor utama penyebab peran dan fungsi dewan pengawas
syariah belum optimal di Indonesia, antara lain.
 Lemahnya status hukum hasil penilaian kepatuhan syariah oleh DPS
akibat ketidak efektivan dan ketidak efesienan mekanisme pengawasan
syariah dalam perbankan syariah di Indonesia saat ini.
 Terbatasnya keterampilan sumber daya DPS dalam masalah audit,
akuntansi, ekonomi, dan hukum bisnis.
 Belum adanya mekanisme dan struktur kerja yang efektif dari DPS dalam
melaksanakan fungsi pengawasan internal syariah dalam bank syariah.
Terima kasih

More Related Content

What's hot

Bab 10 koperasi
Bab 10 koperasiBab 10 koperasi
Bab 10 koperasi
eli priyatna laidan
 
Kompetensi Dasar 3.8 : Koperasi
Kompetensi Dasar 3.8 : KoperasiKompetensi Dasar 3.8 : Koperasi
Kompetensi Dasar 3.8 : Koperasi
Antonius Suranto
 
Landasan Koperasi indonesia
Landasan Koperasi indonesiaLandasan Koperasi indonesia
Landasan Koperasi indonesia
Karyono A. Rizky
 
Makalah koperasi
Makalah koperasiMakalah koperasi
Makalah koperasi
yulitri0507
 
KOPERASI INDONESIA
KOPERASI INDONESIAKOPERASI INDONESIA
KOPERASI INDONESIA
Nafika E.R.C
 
Presentasi Koperasi
Presentasi KoperasiPresentasi Koperasi
Presentasi Koperasi
Stephanie Isvirastri
 
Makalah perkoperasian di indonesia
Makalah perkoperasian di indonesiaMakalah perkoperasian di indonesia
Makalah perkoperasian di indonesia
Reyy193
 
presentasi EKONOMI BAB KOPERASI SMA tema flower vintage
presentasi EKONOMI BAB KOPERASI SMA tema flower vintagepresentasi EKONOMI BAB KOPERASI SMA tema flower vintage
presentasi EKONOMI BAB KOPERASI SMA tema flower vintage
Pii Uphi
 
Prosedur pembentukan koperasi lengkap
Prosedur pembentukan koperasi lengkapProsedur pembentukan koperasi lengkap
Prosedur pembentukan koperasi lengkap
salmafirda
 
Putri fatmawati 11011700134 (makalah 1)
Putri fatmawati 11011700134 (makalah 1)Putri fatmawati 11011700134 (makalah 1)
Putri fatmawati 11011700134 (makalah 1)
PUTRI FATMAWATI
 
Makalah koperasi & usaha kecil menengah
Makalah koperasi & usaha kecil menengahMakalah koperasi & usaha kecil menengah
Makalah koperasi & usaha kecil menengah
Rizal Fahmi
 
Akuntansi koperasi
Akuntansi koperasiAkuntansi koperasi
Akuntansi koperasi
gunawankusumo
 
Hbl, megi irianti pariakan, hazpi ali, aspek hukum bentuk badan usaha
Hbl, megi irianti pariakan, hazpi ali, aspek hukum bentuk badan usahaHbl, megi irianti pariakan, hazpi ali, aspek hukum bentuk badan usaha
Hbl, megi irianti pariakan, hazpi ali, aspek hukum bentuk badan usaha
megiirianti083
 
Makalah manajemen keuangan part 1
Makalah manajemen keuangan part 1Makalah manajemen keuangan part 1
Makalah manajemen keuangan part 1
Triocahyo Utomo
 
Akuntansi koperasi dan umkm
Akuntansi koperasi dan umkmAkuntansi koperasi dan umkm
Akuntansi koperasi dan umkm
dianakholifah
 
PPT Bab Koperasi & Pengelolaannya
PPT Bab Koperasi & PengelolaannyaPPT Bab Koperasi & Pengelolaannya
PPT Bab Koperasi & Pengelolaannya
Doris Agusnita
 
contoh Lpj koperasi abadi jaya kelompok3
contoh Lpj koperasi abadi jaya kelompok3contoh Lpj koperasi abadi jaya kelompok3
contoh Lpj koperasi abadi jaya kelompok3
farraserdanar
 
Laporan survei Koperasi Bahari Jaya Jambi
Laporan survei Koperasi Bahari Jaya JambiLaporan survei Koperasi Bahari Jaya Jambi
Laporan survei Koperasi Bahari Jaya Jambi
Veronica Silalahi II
 

What's hot (20)

Proses Koperasi
Proses KoperasiProses Koperasi
Proses Koperasi
 
Bab 10 koperasi
Bab 10 koperasiBab 10 koperasi
Bab 10 koperasi
 
Kompetensi Dasar 3.8 : Koperasi
Kompetensi Dasar 3.8 : KoperasiKompetensi Dasar 3.8 : Koperasi
Kompetensi Dasar 3.8 : Koperasi
 
Landasan Koperasi indonesia
Landasan Koperasi indonesiaLandasan Koperasi indonesia
Landasan Koperasi indonesia
 
Makalah koperasi
Makalah koperasiMakalah koperasi
Makalah koperasi
 
KOPERASI INDONESIA
KOPERASI INDONESIAKOPERASI INDONESIA
KOPERASI INDONESIA
 
Presentasi Koperasi
Presentasi KoperasiPresentasi Koperasi
Presentasi Koperasi
 
Makalah perkoperasian di indonesia
Makalah perkoperasian di indonesiaMakalah perkoperasian di indonesia
Makalah perkoperasian di indonesia
 
presentasi EKONOMI BAB KOPERASI SMA tema flower vintage
presentasi EKONOMI BAB KOPERASI SMA tema flower vintagepresentasi EKONOMI BAB KOPERASI SMA tema flower vintage
presentasi EKONOMI BAB KOPERASI SMA tema flower vintage
 
Prosedur pembentukan koperasi lengkap
Prosedur pembentukan koperasi lengkapProsedur pembentukan koperasi lengkap
Prosedur pembentukan koperasi lengkap
 
Putri fatmawati 11011700134 (makalah 1)
Putri fatmawati 11011700134 (makalah 1)Putri fatmawati 11011700134 (makalah 1)
Putri fatmawati 11011700134 (makalah 1)
 
Makalah koperasi & usaha kecil menengah
Makalah koperasi & usaha kecil menengahMakalah koperasi & usaha kecil menengah
Makalah koperasi & usaha kecil menengah
 
Akuntansi koperasi
Akuntansi koperasiAkuntansi koperasi
Akuntansi koperasi
 
Hbl, megi irianti pariakan, hazpi ali, aspek hukum bentuk badan usaha
Hbl, megi irianti pariakan, hazpi ali, aspek hukum bentuk badan usahaHbl, megi irianti pariakan, hazpi ali, aspek hukum bentuk badan usaha
Hbl, megi irianti pariakan, hazpi ali, aspek hukum bentuk badan usaha
 
Makalah koperasi
Makalah koperasiMakalah koperasi
Makalah koperasi
 
Makalah manajemen keuangan part 1
Makalah manajemen keuangan part 1Makalah manajemen keuangan part 1
Makalah manajemen keuangan part 1
 
Akuntansi koperasi dan umkm
Akuntansi koperasi dan umkmAkuntansi koperasi dan umkm
Akuntansi koperasi dan umkm
 
PPT Bab Koperasi & Pengelolaannya
PPT Bab Koperasi & PengelolaannyaPPT Bab Koperasi & Pengelolaannya
PPT Bab Koperasi & Pengelolaannya
 
contoh Lpj koperasi abadi jaya kelompok3
contoh Lpj koperasi abadi jaya kelompok3contoh Lpj koperasi abadi jaya kelompok3
contoh Lpj koperasi abadi jaya kelompok3
 
Laporan survei Koperasi Bahari Jaya Jambi
Laporan survei Koperasi Bahari Jaya JambiLaporan survei Koperasi Bahari Jaya Jambi
Laporan survei Koperasi Bahari Jaya Jambi
 

Similar to Ps dsn dps 1

Tugas perbankan syariah nuril ula fajriani 43213120280
Tugas perbankan syariah nuril ula fajriani 43213120280Tugas perbankan syariah nuril ula fajriani 43213120280
Tugas perbankan syariah nuril ula fajriani 43213120280
Nuril Fajriani
 
Dsn mui new
Dsn mui newDsn mui new
Dsn mui new
Wahyudeni1
 
Tugas Perbankan Syariah
Tugas Perbankan SyariahTugas Perbankan Syariah
Tugas Perbankan Syariah
Nina Haryati
 
TUGAS PRA UTS
TUGAS PRA UTSTUGAS PRA UTS
TUGAS PRA UTS
Misbah Abdir Rohman
 
Tugas sebelum uts_perbankan_syariah-leonardus_ida_transetio_43214120115-rizal...
Tugas sebelum uts_perbankan_syariah-leonardus_ida_transetio_43214120115-rizal...Tugas sebelum uts_perbankan_syariah-leonardus_ida_transetio_43214120115-rizal...
Tugas sebelum uts_perbankan_syariah-leonardus_ida_transetio_43214120115-rizal...
Leonardus Transetio
 
3 Template PPT 2017 - siswa YANG DIGUNAKAN.pptx
3 Template PPT 2017 - siswa YANG DIGUNAKAN.pptx3 Template PPT 2017 - siswa YANG DIGUNAKAN.pptx
3 Template PPT 2017 - siswa YANG DIGUNAKAN.pptx
Hemi38
 
Tugas perbankan syariah uts
Tugas perbankan syariah utsTugas perbankan syariah uts
Tugas perbankan syariah uts
Devia13
 
Tugas sebelum uts_perbankan_syariah-leonardus_ida_transetio_43214120115-rizal...
Tugas sebelum uts_perbankan_syariah-leonardus_ida_transetio_43214120115-rizal...Tugas sebelum uts_perbankan_syariah-leonardus_ida_transetio_43214120115-rizal...
Tugas sebelum uts_perbankan_syariah-leonardus_ida_transetio_43214120115-rizal...
Leonardus Transetio
 
Lembaga Keuangan Syariah
Lembaga Keuangan SyariahLembaga Keuangan Syariah
Lembaga Keuangan Syariah
University Islamic Kadiri
 
materi pengantar lembaga keuangan syariah
materi pengantar lembaga keuangan syariahmateri pengantar lembaga keuangan syariah
materi pengantar lembaga keuangan syariah
pendidikanips2024
 
Perbankan syar iah m
Perbankan syar iah mPerbankan syar iah m
Perbankan syar iah mailif
 
Makalah bank syariah
Makalah bank syariahMakalah bank syariah
Makalah bank syariah
teguh zhee
 
PERKEMBANGAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH DIINDONESIA.docx
PERKEMBANGAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH DIINDONESIA.docxPERKEMBANGAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH DIINDONESIA.docx
PERKEMBANGAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH DIINDONESIA.docx
AfrizaLeonita
 
Tugas Perbankan Syariah - Dosen Shinta Melzatia
Tugas Perbankan Syariah  - Dosen Shinta MelzatiaTugas Perbankan Syariah  - Dosen Shinta Melzatia
Tugas Perbankan Syariah - Dosen Shinta Melzatia
Lysialim
 
FIQIH MUAMALAH ekonomi islamic center PPT.pptx
FIQIH MUAMALAH ekonomi islamic center PPT.pptxFIQIH MUAMALAH ekonomi islamic center PPT.pptx
FIQIH MUAMALAH ekonomi islamic center PPT.pptx
FICKYardhika
 
perbankan syariah_.pptx
perbankan syariah_.pptxperbankan syariah_.pptx
perbankan syariah_.pptx
ProdiHukumEkonomiSya
 
Sejarah Bank Syariah
Sejarah Bank SyariahSejarah Bank Syariah
Sejarah Bank Syariahmadureh
 
Lembaga Keuangan Syariah
Lembaga Keuangan SyariahLembaga Keuangan Syariah
Lembaga Keuangan Syariah
Neyna Fazadiq
 
BAB II.pdf
BAB II.pdfBAB II.pdf
BAB II.pdf
BangnisTuren
 
04MAKALAH PPM Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Kelompok 6 (1).docx
04MAKALAH PPM Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Kelompok 6 (1).docx04MAKALAH PPM Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Kelompok 6 (1).docx
04MAKALAH PPM Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Kelompok 6 (1).docx
UthyaSamara
 

Similar to Ps dsn dps 1 (20)

Tugas perbankan syariah nuril ula fajriani 43213120280
Tugas perbankan syariah nuril ula fajriani 43213120280Tugas perbankan syariah nuril ula fajriani 43213120280
Tugas perbankan syariah nuril ula fajriani 43213120280
 
Dsn mui new
Dsn mui newDsn mui new
Dsn mui new
 
Tugas Perbankan Syariah
Tugas Perbankan SyariahTugas Perbankan Syariah
Tugas Perbankan Syariah
 
TUGAS PRA UTS
TUGAS PRA UTSTUGAS PRA UTS
TUGAS PRA UTS
 
Tugas sebelum uts_perbankan_syariah-leonardus_ida_transetio_43214120115-rizal...
Tugas sebelum uts_perbankan_syariah-leonardus_ida_transetio_43214120115-rizal...Tugas sebelum uts_perbankan_syariah-leonardus_ida_transetio_43214120115-rizal...
Tugas sebelum uts_perbankan_syariah-leonardus_ida_transetio_43214120115-rizal...
 
3 Template PPT 2017 - siswa YANG DIGUNAKAN.pptx
3 Template PPT 2017 - siswa YANG DIGUNAKAN.pptx3 Template PPT 2017 - siswa YANG DIGUNAKAN.pptx
3 Template PPT 2017 - siswa YANG DIGUNAKAN.pptx
 
Tugas perbankan syariah uts
Tugas perbankan syariah utsTugas perbankan syariah uts
Tugas perbankan syariah uts
 
Tugas sebelum uts_perbankan_syariah-leonardus_ida_transetio_43214120115-rizal...
Tugas sebelum uts_perbankan_syariah-leonardus_ida_transetio_43214120115-rizal...Tugas sebelum uts_perbankan_syariah-leonardus_ida_transetio_43214120115-rizal...
Tugas sebelum uts_perbankan_syariah-leonardus_ida_transetio_43214120115-rizal...
 
Lembaga Keuangan Syariah
Lembaga Keuangan SyariahLembaga Keuangan Syariah
Lembaga Keuangan Syariah
 
materi pengantar lembaga keuangan syariah
materi pengantar lembaga keuangan syariahmateri pengantar lembaga keuangan syariah
materi pengantar lembaga keuangan syariah
 
Perbankan syar iah m
Perbankan syar iah mPerbankan syar iah m
Perbankan syar iah m
 
Makalah bank syariah
Makalah bank syariahMakalah bank syariah
Makalah bank syariah
 
PERKEMBANGAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH DIINDONESIA.docx
PERKEMBANGAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH DIINDONESIA.docxPERKEMBANGAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH DIINDONESIA.docx
PERKEMBANGAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH DIINDONESIA.docx
 
Tugas Perbankan Syariah - Dosen Shinta Melzatia
Tugas Perbankan Syariah  - Dosen Shinta MelzatiaTugas Perbankan Syariah  - Dosen Shinta Melzatia
Tugas Perbankan Syariah - Dosen Shinta Melzatia
 
FIQIH MUAMALAH ekonomi islamic center PPT.pptx
FIQIH MUAMALAH ekonomi islamic center PPT.pptxFIQIH MUAMALAH ekonomi islamic center PPT.pptx
FIQIH MUAMALAH ekonomi islamic center PPT.pptx
 
perbankan syariah_.pptx
perbankan syariah_.pptxperbankan syariah_.pptx
perbankan syariah_.pptx
 
Sejarah Bank Syariah
Sejarah Bank SyariahSejarah Bank Syariah
Sejarah Bank Syariah
 
Lembaga Keuangan Syariah
Lembaga Keuangan SyariahLembaga Keuangan Syariah
Lembaga Keuangan Syariah
 
BAB II.pdf
BAB II.pdfBAB II.pdf
BAB II.pdf
 
04MAKALAH PPM Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Kelompok 6 (1).docx
04MAKALAH PPM Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Kelompok 6 (1).docx04MAKALAH PPM Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Kelompok 6 (1).docx
04MAKALAH PPM Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Kelompok 6 (1).docx
 

Recently uploaded

Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
LidyaManuelia1
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
adjhe17ks1
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
anthoniusaldolemauk
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
EnforceA Real Solution
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
JefryColter
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
mariapasaribu13
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
f4hmizakaria123
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Anisa Rizki Rahmawati
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
fadilahsaleh427
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
AchmadHasanHafidzi
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
MarkusPiyusmanZebua
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
bidakara2016
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
meincha1152
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
AhmadVikriKhoirulAna
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
hoiriyono
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
IndahMeilani2
 

Recently uploaded (18)

Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
 

Ps dsn dps 1

  • 1. DSN-MUI dan DPS Kelompok 11 : Ahmad Khusen Rifa’i Rizky Candra M Wahyu Deni Nafiul A
  • 2. Pengertian ● DPS adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. ● DSN adalah dewan yang dibentuk MUI yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7. Ada Tiga Sebab yang Melatar Belakangi Atas Berdirinya DSN-MUI 1. DSN-MUI dibentuk untuk mewujudkan aspirasi umat Islam tentang perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam perekonomian/keuangan. 2. DSN sebagai wadah koordinasi para Ulama tentang masalah ekonomi/keuangan yang memerlukan fatwa untuk kesamaan penanganan oleh DPS 3. Untuk mendorong penerapan ajaran Islam,Perekonomian./keuangan DSN berperan aktif dalam menghadapi perkembangan masyarakat dalam hal ekonomi keuangan
  • 8. Tujuan DSN-MUI Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu problematika dalam hal ekonomi syariah. Seperti Otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam dan luar negeri. Memberikan dan mencabut rekomendasi bagi DPS pada LKS dan LBS. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS yang menjadi dasar tindakan hukum terhadap pihak yang terkait dan menjadi landasan bagi ketentuan atau aturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang,seperti Departemen keuangan dan Bank Indonesia. Dan mengusulkan pada pihak yang berwenang untuk menindak yang menyimpang Menjatuhkan peringatan kepada LKS/LBS yang menyimpang dari fatwa DSN.
  • 9. Tugas dari DPS Menyampaiakan laporan hasil pengawasan syariah minimal enam bulan sekalikepada direksi ,komisaris dan Dewan Pengawas Nasional dan Bank Indonesia. Memastikan dan mengawasi kegiatan operasional bank sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN. Mengkaji suatu produk atau jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN. Menentukan nilai-nilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank Menurut ketentuan Pasal 27 Peraturan Bank Indonesia
  • 10. Kedudukan DSN- MUI dan DPS DSN-MUI adalah lembaga yang independen dalam mengeluarkan fatwa sebagai bahan sumber yang berhubungan dengan ekonomi,keuangan atau perbankan. DSN- MUI memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan perbankan syariah dan menjaga kepatuhan bank pada hukum islam.
  • 11. Dalam Buku yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia Dijelaskan bahwa DPS Mempunyai Tiga Kedudukan : Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. 01 Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. DPS wajib melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN minimal satu kali dalam satu tahun. 03 02 Sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
  • 12. Fungsi DPS Fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut :  DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.  DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.  DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.  DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.
  • 13. Problematika DPS Ada beberapa faktor utama penyebab peran dan fungsi dewan pengawas syariah belum optimal di Indonesia, antara lain.  Lemahnya status hukum hasil penilaian kepatuhan syariah oleh DPS akibat ketidak efektivan dan ketidak efesienan mekanisme pengawasan syariah dalam perbankan syariah di Indonesia saat ini.  Terbatasnya keterampilan sumber daya DPS dalam masalah audit, akuntansi, ekonomi, dan hukum bisnis.  Belum adanya mekanisme dan struktur kerja yang efektif dari DPS dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal syariah dalam bank syariah.