Akuntansi pemerintahan

1. PROSEDUR
PELAKSANAAN APBN
D4 Akuntansi Manajerial
Kelas 7D
KELOMPOK 5

2. Ni Koman Wri Aryantini
1915644028
(03)
Ni Made Dwi Anggraeni
1915644064
(04)

3. 01
02
03
04
Pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Negara
Pengurusan Keuangan
Negara Yang Langsung
Oleh Pemerintah
Dokumen Pelaksanaan
Anggaran
Pembagian Kewenangan
TOPIK PEMBAHASAN

4. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) adalah wujud dari
pengelolaan keuangan negara yang
merupakan instrumen bagi pemerintah
untuk mengatur pengeluaran dan
penerimaan negara dalam rangka
membiayai pelaksanaan kegiatan
pemerintahan dan pembangunan,
mencapai pertumbuhan ekonomi,
meningkatkan pendapatan nasional,
mencapai stabilitas perekonomian, dan
menentukan arah serta prioritas
pembangunan secara umum.
Suatu hal yang mungkin terjadi dimana
anggaran yang disusun dengan baik
tenyata tidak dilaksanakan dengan tepat,
tetapi tidak mungkin anggaran yang
tidak disusun dengan baik dapat
diterapkan secara tepat. Persiapan
anggaran yang baik merupakan awal
baik secara logis maupun kronologis.

5. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Pelaksanaan anggaran yang tepat tergantung pada banyak
faktor yang di antaranya adalah kemampuan untuk mengatasi
perubahan dalam lingkungan ekonomi makro dan kemampuan
satker untuk melaksanakannya. pelaksanaan anggaran harus:
(a) menjamin bahwa anggaran akan dilaksanakan sesuai
dengan wewenang yang diberikan baik dalam aspek keuangan
maupun kebijakan; (b) menyesuaikan pelaksanaan anggaran
dengan perubahan signifikan dalam ekonomi makro; (c)
memutuskan adanya masalah yang muncul dalam
pelaksanaannya; (d) menangani pembelian dan penggunaan
sumber daya secara efisien dan efektif.

6. Tidak termasuk kewenangan di bidang moneter,
yang meliputi antara lain mengeluarkan dan
mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-
undang.
Diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku
kepala pemerintahan daerah untuk mengelola
keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah
dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Dikuasakan kepada menteri/pimpin Lembaga
selaku pengguna anggaran/pengguna barang
kementeriannegara/lembagayang dipimpinnya.
Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku
pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam
kepemilikankekayaan negara yang dipisahkan.
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Secara garis besar, skema pengelolaan keuangan negara adalah di mana Presiden selaku kepala
pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan
pemerintahan. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara tersebut:

7. PENGURUSAN KEUANGAN NEGARA YANG
LANGSUNG OLEH PEMERINTAH
Dalam pengurusan keuangan Negara yang langsung oleh pemerintah,
sebagai kegiatan yang nyata dalam pelaksanaan anggaran Negara, dan
perlakuan atas barang-barang milik negara dikenal dua komponen
pengurusan yang saling berkaitan, yaitu:
Pengurusan umum
(administratief beheer)
Pengurusan khusus
(comptabelbeheer)

8. PENGURUSAN KEUANGAN NEGARA YANG
LANGSUNG OLEH PEMERINTAH
Dalam prakteknya pengurusan umum terdiri dari dua jenis pengurusan,yaitu:
a). Fungsi otorisator (autorisatie of beschikkingbevoegheid)
b). Fungsi Ordonatur
Adapun tugas keduafungsi tersebutdalam garis besarnya meliputihal-hal sebagai berikut:
a. Mengambil keputusanyang mengakibatkan timbulnyapengeluaran negara.
b. Mengambil keputusanyang mengakibatkan penambahan penerimaan negara.
c. Menerima dan menguji tagihan-tagihan kepada negara serta membebankan
tagihan-tagihan tersebutsesuaidengan bagian dan mata anggaranya.
d. Mengusahakan agar penerimaan-penerimaan negara masuk kas negara tepat
pada waktunya.
e. Menerima hasil pengumpulan penerimaan negara.

9. PENGURUSAN KEUANGAN NEGARA YANG
LANGSUNG OLEH PEMERINTAH
Dalam pelaksanaanya penyelenggaraan pengurusan khusus ini tidak dapat
dipisahkan dari fungsi Bendaharawan dimana dalam garis besarnya bendaharawan
terdiri dari tiga kelompoksebagai berikut.
Bendaharawan Umum Bendaharawan Khusus Bendaharawan Barang

10. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Dokumen pelaksanaan anggaran memuat alokasi anggaran yang
disediakan kepada pengguna anggaran. Alokasi anggaran pendapatan
disebut Estimasi pendapatan yang dialokasikan dan alokasi anggaran
belanja disebut allotment . Dokumen pelaksanaan anggaran di Pemerintah
Pusat disebut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sedangkan di
Pemerintah daerah disebut Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA SKPD).

11. PEMBAGIAN KEWENANGAN
Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Presiden mendelegasikan kewenangannya
kepada menteri / pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran. Sedangkan
kewenangan untuk pengelolaan keuangan didelegasikan kepada Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Menteri teknis/pimpinan lembaga
merupakan chief of opertional officer sedangkan Menteri Keuangan merupakan
chief of financial officer. Dalam pelaksanaan anggaran, mereka mempunyai
kedudukan yang seimbang dalam rangka menjaga terlaksananya mekanisme
check and balance.

12. Pemahaman materi & tanya
jawab

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah
wujud dari pengelolaan keuangan negara yang merupakan
instrumen bagi pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan
penerimaan negara. Dalam pengurusan keuangan Negara yang
langsung oleh pemerintah, sebagai kegiatan yang nyata dalam
pelaksanaan anggaran Negara, dan perlakuan atas barang-
barang milik negara terdapat dua komponen pengurusan yang
saling berkaitan, yaitu: 1)Pengurusan umum (administratief
beheer) dan 2) Pengurusan khusus (comptabel beheer). Dalam
pelaksanaanya, penyelenggaraan pengurusan umum ini tidak
dapat dipisahkan dari penyelenggaraan dua fungsi yaitu Fungsi
Otorisator dan Fungsi Ordonatur. Dalam Pengurusan khusus
(comptabel baheer) ini hanya terdapat unsur melaksanakan
perintah yang datang dari Pengurusan Umum. Dalam
pelaksanaanya penyelenggaraan pengurusan khusus ini tidak
dapat dipisahkan dari fungsi Bendaharawan. Pada dokumen
pelaksanaan anggaran memuat alokasi anggaran yang
disediakan kepada pengguna anggaran. Dalam rangka
pelaksanaan anggaran, Presiden mendelegasikan
kewenangannya kepada menteri / pimpinan lembaga sebagai
pengguna anggaran.
KESIMPULAN