PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
7. NON RKM 2024
KELURAHAN MAGELANG
DINAS PERKIM
7 Usulan
6 Usulan Prioritas
Rehab Saluran dan
Jalan
DINAS PU PR
5 Usulan
Rehab Saluran Talud
dan Jalan
DINAS
PERHUBUNGAN
8 Usulan ( Rambu,
Cermin, dan PJU)
DISNAKER
5 Usulan Pelatihan
Kerja ( Tata Boga,
Barista dll)
DINAS DIKBUD
9 Usulan
Sarpras PAUD dan
Kesenian
DINAS LH
2 Usulan
Gerobag dan Pelatihan
Proklim
DINAS PERTANIAN
DAN
PETERNAKAN
1 Usulan ( Pelatihan
Pertanian dan
Peternakan
DISPORAPAR
2 Usulan
( Pelatihan
Kepemudaan dan
Plengkung Festival)
KESBANGPOL
2 Usulan
Sosialisasi Kamtibmas
dan P4GN
DINAS P4KB
1 Usulan
Bimtek Penguatan
SDM Ibu ibu PKK
DINAS
KESEHATAN
7 Usulan ( AlKes dan
Penguatan Kader
Kesehatan)
DISPERINDAG
1 Usulan
( Bantuan Modal
Koperasi)
8. REKAPITULASI KEGIATAN RKM 2022
YANG DIAMPU KELURAHAN
TERLAKSANA
53 Kegiatan
(100%)
ALOKASI
ANGGARAN
938.284.000
REALISASI
ANGGARAN
907.722.000,00
38 Kegiatan
FISIK
15 Kegiatan
NON FISIK /
PENGADAAN BARANG
96,74 %
