Dokumen tersebut membahas pentingnya peran civitas akademika dan masyarakat dalam mengawasi pemilu agar berkualitas dan bermartabat. Dokumen menjelaskan tentang pentingnya demokrasi dan pemilu bagi negara, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang baik, tantangan pengawasan partisipatif, serta perlunya kerja sama antara lembaga pengawas dan masyarakat untuk menegakkan kedaulatan pemilu

1. PERAN CIVITAS AKADEMIKA
DALAM MEWUJUDKAN PEMILU
BERKUALITAS DAN BERMARTABAT
Disampaikan dalam :
Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Serta Deklarasi
Generasi Peduli Demokrasi (GEN PEDE)
Tanjung Selor, 12 Desember 2021

2.  Apa itu Demokrasi ?
 Apakah Demokrasi merupakan solusi konflik ?
 Kenapa harus ada pemilu ?
PENGANTAR DISKUSI

3.  Kepuasan demokrasi masyarakat Indonesia dilaporkan mengalami penurunan
berdasarkan survei nasional berjudul “Evaluasi Publik terhadap Penanganan
Pandemi, Pemulihan Ekonomi dan Demokrasi”, yang dilakukan Indikator
Politik Indonesia dan dirilis pada 26 September 2021.
 Survei tersebut dilakukan pada periode 17–21 September 2021 dan terdiri dari
1.200 responden dengan metode wawancara telepon secara acak. Survei ini
memiliki toleransi kesalahan sebesar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95% dan
menunjukkan hasil bahwa sebesar 47,6% responden mengaku puas, sementara
44,1% mengaku tidak puas terhadap kualitas demokrasi Indonesia.
 Penurunan terhadap kualitas demokrasi sebelumnya juga sudah dilaporkan oleh
Freedom in the World 2020, di mana Indonesia diberikan nilai 61 poin pada
kategori “bebas sebagian”. Bersamaan dengan itu, The Economist Intelligence
Unit (EIU) merilis Laporan Indeks Demokrasi yang mana isinya menempatkan
Indonesia di urutan 64 dengan skor 6,3 setelah skor sebelumnya sebesar 6,48.
Kualitas Demokrasi Indonesia
(sumber : https://ketik.unpad.ac.id/posts/3051/mahasiswa-di-tengah-pusara-
lunturnya-kualitas-demokrasi)

4. Ukuran Keberhasilan Demokrasi

5.  Demokrasi : Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat
atau pemerintahan yg kewenangannya berada di tangan rakyat
(Budiarjo, 2004 : 50).
 Prinsip negara demokrasi salah satunya adalah adanya proses
pemilihan umum yang bebasdan adilserta dilaksanakan secara
periodik(Syafie, 2002 : 137).
 Alasan Pemilu penting bagi Negara?
 Pertama melalui pemilu memungkinkan suatu komunitas politik
melakukan transfer kekuasaan secara damai karena
pemerintah/penguasa perlu diganti secara periodik untuk memberi
kesempatan kepada pihak lain untuk mendudukinya.
 Kedua melalui pemilu akan tercipta kelembagaan konflik karena
melalui pemilu memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik
menahan diri dan memanfaatkan pemilu sebagai sarana
berkonflik. Para pihak yang berkepentingan akan lebih
berkosentrasi dalam menghadapi pemilu daripada menggunakan
kekerasan fisik dalam berkonflik dengan penguasa (Asfar, 2002 :8).
URGENSI PEMILU ?

6. 11 PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILU

7. MEMASTIKAN 11 PRINSIP

8.  Lembaga pengawas pemilu (lengsung);
 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang
khusus menangani pelanggaran etik oleh penyelenggara
pemilu.
 Badan Pengawas Pemilu di tingkat pusat, provinsi dan
Kab/Kota
 Panitia Pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan
 Pengawas Pemilu Lapangan (PPL)
 Pengawas TPS
 Lembaga pengawas pemilu (tidak langsung);
 Mahasiswa (Ormawa)
 Masyarakat (Ormas, LSM, Perseorangan dll)
PENTINGNYA LEMBAGA PENGAWAS

9.  Laporan harus memenuhi syarat 5 W +1 H (who, why, where,
what, when dan How);
 Mengetahui siapa yang melakukan,
 Mengapa,
 Dimana terjadinya,
 Pelanggaran seperti apa dan kapan terjadinya,
 Bagaimana kronologis kejadiannya.
 Laporan tersebut kemudian akan diteliti dan ditelaah lagi oleh
Bawaslu, apakah sudah terpenuhi syarat-syarat sebagai delik
aduan. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu parameter
demokratis pemilu dilihat dari segi pengawasan. Dengan adanya
pelibatan masyarakat, maka akan meminimalisir konflik atas
kepercayaan terhadap integritas proses dan hasil pemilu, dan
akan semakin meningkatkan legitimasi kepemimpinan politik di
negara yang demokratis.
SYARAT PENGAWASAN

10.  Meningkatkan kemauan masyarakat;
 Memberikanakomodasidan fasilitasi yang cukup dalam
pengawasan partisipatif;
 Membangun jejaring yang kuat.
TANTANGAN PENGAWASAN
PARTISIPATIF

11.  Bawaslu, pemantau dan masyarakat yang terlibat dalam pengawasan
penyelenggaraan pemilu harus bersifat independen dan tidak
memihak (imparsial)
 Sosialisasi perlu dilakukan secara masif untuk membangun kesadaran
masyarakat bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk mengawal hak
pilihnya dalam pemilu.
 Parpol perlu memberdayakan saksi-saksi mereka di TPS terkait
pengawasan pada saat rekapitulasi penghitungan suara agar tidak
terjadi salah penghitungan
 Parpol harus aktif mengingatkan kader-kadernya untuk menjalankan
hak-hak politiknya secara jujur dan adil;
 Sinergitas antara Bawaslu,KPU, pemantau, relawan dan pihak terkait
dalam menegakkan kedaulatan
WHAT NEXT ?????