Dokumen tersebut membahas tentang fungsi, tujuan, dan karakteristik pendidikan sekolah dasar serta bentuk-bentuk penyelenggaraannya. Pendidikan SD bertujuan untuk memberikan kemampuan dasar, pengetahuan, dan keterampilan kepada siswa agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi."
Dokumen ini membahas penyempurnaan kurikulum 2013 di Indonesia. Secara garis besar mencakup latar belakang perubahan kurikulum berdasarkan undang-undang, landasan filosofis, teoritis, dan empiris. Juga membahas struktur kurikulum SD, SMP dan SMA, serta strategi implementasi kurikulum baru tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang inovasi pendidikan di Indonesia, mencakup pengertian inovasi pendidikan, kebijakan pemerintah terkait inovasi pendidikan, tantangan pendidikan di era global, serta peran serta masyarakat dalam pendidikan sesuai Undang-Undang Dasar 1945.
Dokumen tersebut membahas penyempurnaan kurikulum 2013 di Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan landasan penyempurnaan kurikulum meliputi yuridis, filosofis, dan teoritis. Dokumen tersebut juga menjelaskan struktur kurikulum SD, SMP dan SMA serta strategi implementasi kurikulum baru tersebut.
Dokumen ini membahas penyempurnaan kurikulum 2013 di Indonesia. Secara garis besar mencakup latar belakang perubahan kurikulum berdasarkan undang-undang, landasan filosofis, teoritis, dan empiris. Juga membahas struktur kurikulum SD, SMP dan SMA, serta strategi implementasi kurikulum baru tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang inovasi pendidikan di Indonesia, mencakup pengertian inovasi pendidikan, kebijakan pemerintah terkait inovasi pendidikan, tantangan pendidikan di era global, serta peran serta masyarakat dalam pendidikan sesuai Undang-Undang Dasar 1945.
Dokumen tersebut membahas penyempurnaan kurikulum 2013 di Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan landasan penyempurnaan kurikulum meliputi yuridis, filosofis, dan teoritis. Dokumen tersebut juga menjelaskan struktur kurikulum SD, SMP dan SMA serta strategi implementasi kurikulum baru tersebut.
Dokumen tersebut membahas pengembangan kurikulum 2013 di Indonesia. Terdapat 3 poin utama: 1) Landasan pengembangan kurikulum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Sisdiknas 2003 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa; 2) Struktur kurikulum untuk SD, SMP, dan SMA; 3) Strategi implementasi kurikulum melalui pelatihan guru, pengembangan bahan ajar, dan evaluasi kurikulum.
Undang-undang ini mengatur tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter peserta didik. Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip, hak dan kewajiban para pemangku kepentingan, serta jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Indonesia.
Dokumen tersebut merupakan dokumen kurikulum 2013 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Desember 2012. Dokumen ini membahas latar belakang, landasan, struktur, dan strategi implementasi kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi.
Dokumen tersebut merupakan rancangan kurikulum 2013 yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, landasan, dan strategi implementasi kurikulum 2013 untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah di Indonesia.
Dokumen ini membahas penyempurnaan kurikulum 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, landasan, dan prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi serta struktur dan strategi implementasinya di tingkat SD, SMP dan SMA.
Ppt SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL BY NURUL ILMI USFADILA.pptxIlmiUsfadila
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pendidikan nasional Indonesia, meliputi pengertian sistem pendidikan nasional, tujuan dan fungsinya, visi dan misi, serta kelembagaan dan pengelolaannya. Pendidikan nasional di Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan tujuan membentuk karakter bangsa yang bermartabat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Undang-undang ini mengatur tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia. Sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bertujuan untuk membentuk karakter dan peradaban bangsa serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-undang ini mengatur prinsip, hak dan kewajiban dalam pendidikan, serta jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang tersedia di Indonesia.
Undang-undang ini mengatur tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia. Sistem pendidikan nasional didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dan bertujuan untuk membentuk karakter dan peradaban bangsa serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip, hak dan kewajiban peserta didik, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia.
Dokumen tersebut merupakan kurikulum 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Desember 2012. Kurikulum ini menjelaskan latar belakang, landasan, dan struktur kurikulum baru untuk SD, SMP, dan SMA serta strategi implementasinya."
01.uu no.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasionalAmrizal Ahmad
Undang-undang ini mengatur tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan bertanggung jawab. Undang-undang ini mengatur prinsip, hak dan kewajiban dalam pendidikan, serta jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang ada
Dokumen tersebut membahas sistem pendidikan nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, mencakup tujuan, prinsip, jenjang, dan lembaga pendidikan formal maupun nonformal di Indonesia.
Kurikulum smp 2013 dan kompetensi dasar smphendri1 rie
Dokumen tersebut membahas kurikulum 2013 yang dikembangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kurikulum ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Sisdiknas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia berkualitas. Kurikulum ini mengacu pada standar kompetensi lulusan dan dikembangkan berdasarkan teori kurikulum berbasis kompetensi dengan mengorgan
Undang-undang ini mengatur tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Undang-undang ini mengatur tentang prinsip, hak dan kewajiban dalam pendidikan, jalur pendidikan formal, nonformal dan informal, serta peserta didik.
Dokumen tersebut membahas pengembangan kurikulum 2013 di Indonesia. Terdapat 3 poin utama: 1) Landasan pengembangan kurikulum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Sisdiknas 2003 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa; 2) Struktur kurikulum untuk SD, SMP, dan SMA; 3) Strategi implementasi kurikulum melalui pelatihan guru, pengembangan bahan ajar, dan evaluasi kurikulum.
Undang-undang ini mengatur tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter peserta didik. Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip, hak dan kewajiban para pemangku kepentingan, serta jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Indonesia.
Dokumen tersebut merupakan dokumen kurikulum 2013 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Desember 2012. Dokumen ini membahas latar belakang, landasan, struktur, dan strategi implementasi kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi.
Dokumen tersebut merupakan rancangan kurikulum 2013 yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, landasan, dan strategi implementasi kurikulum 2013 untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah di Indonesia.
Dokumen ini membahas penyempurnaan kurikulum 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, landasan, dan prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi serta struktur dan strategi implementasinya di tingkat SD, SMP dan SMA.
Ppt SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL BY NURUL ILMI USFADILA.pptxIlmiUsfadila
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pendidikan nasional Indonesia, meliputi pengertian sistem pendidikan nasional, tujuan dan fungsinya, visi dan misi, serta kelembagaan dan pengelolaannya. Pendidikan nasional di Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan tujuan membentuk karakter bangsa yang bermartabat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Undang-undang ini mengatur tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia. Sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bertujuan untuk membentuk karakter dan peradaban bangsa serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-undang ini mengatur prinsip, hak dan kewajiban dalam pendidikan, serta jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang tersedia di Indonesia.
Undang-undang ini mengatur tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia. Sistem pendidikan nasional didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dan bertujuan untuk membentuk karakter dan peradaban bangsa serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip, hak dan kewajiban peserta didik, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia.
Dokumen tersebut merupakan kurikulum 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Desember 2012. Kurikulum ini menjelaskan latar belakang, landasan, dan struktur kurikulum baru untuk SD, SMP, dan SMA serta strategi implementasinya."
01.uu no.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasionalAmrizal Ahmad
Undang-undang ini mengatur tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan bertanggung jawab. Undang-undang ini mengatur prinsip, hak dan kewajiban dalam pendidikan, serta jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang ada
Dokumen tersebut membahas sistem pendidikan nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, mencakup tujuan, prinsip, jenjang, dan lembaga pendidikan formal maupun nonformal di Indonesia.
Kurikulum smp 2013 dan kompetensi dasar smphendri1 rie
Dokumen tersebut membahas kurikulum 2013 yang dikembangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kurikulum ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Sisdiknas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia berkualitas. Kurikulum ini mengacu pada standar kompetensi lulusan dan dikembangkan berdasarkan teori kurikulum berbasis kompetensi dengan mengorgan
Undang-undang ini mengatur tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Undang-undang ini mengatur tentang prinsip, hak dan kewajiban dalam pendidikan, jalur pendidikan formal, nonformal dan informal, serta peserta didik.
2. www.ut.ac.id
A. FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
Fungsi dan tujuan pendidikan SD bersumber dari fungsi dan tujuan pendidikan
nasional yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 3 UU tentang Sisdiknas tersebut
ditetapkan bahwa: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, ber-tujuan untuk berkembangnya potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara
yang demokratis serta bertanggung jawab".
3. www.ut.ac.id
Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan sejalan dengan tujuan pendidikan
dasar, maka tujuan pendidikan SD adalah memberikan bekal kemampuan dasar
baca-tulis-hitung, pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi
siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya, serta mempersiapkan mereka
untuk mengikuti pendidikan di SMP.
Jka di simaka secara cermat, Tujuan Pendidikan SD dapat di pilih menjadi tiga
kelompok sebagai berikut:
4. www.ut.ac.id
a. Kemampuan dasar baca-tulis-hitung merupakan kemampuan yang dibutuhkan
oleh setiap orang yang ingin hidup secara wajar dalam era globalisasi. Oleh
karena itu, mata pelajaran yang mendukung pembentukan kemampuan ini
mendapat porsi yang cukup besar di SD.
b. Pengetahuan dan keterampilan dasar untuk hidup berkaitan dengan"life skills",
yang meliputi keterampilan akademik (baca-tulis-hitung).keterampilan personal,
keterampilan sosial, dan keterampilan vokasional
c. Persiapan untuk melanjutkan pendidikan di SMP menuntut SD membekalipara
siswanya dengan keterampilan belajar lebih lanjut, khususnyadiberikan di kelas 6
5. www.ut.ac.id
B. KARAKTERISTIK PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
1. Karakteristik Umum Pendidikan SD
Pendidikan SD mempunyai ciri khas yang membedakannya dari satuan pendidikan
lainnya. Paling tidak, ada empat sasaran utama dalam pendidikan SD, yaitu sebagai
berikut. (Ditjen Dikti, 2006)
a.Kemelekwacanaan (literacy). Pendidikan SD diarahkan pada pembentukan
kemelekwacanaan, bukan pada pembentukan kemampuan akademik.
Kemelekwacanaan merujuk kepada pemahaman siswa tentang berbagai
fenomena/gagasan di lingkungannya dalam rangka menyesuai-kan perilaku dengan
kehidupan. Misalnya, dalam berlalu lintas, siswa paham akan makna rambu-rambu
lalu lintas, sehingga jika dia melihat lampu merah, dia akan berhenti.
6. www.ut.ac.id
b. Kemampuan berkomunikasi. Pendidikan SD diarahkan untuk pembentukan
kemampuan berkomunikasi, yaitu mampu mengomunikasikan sesuatu, baik
buah pikiran sendiri maupun informasi yang didapat dari berbagai sumber,
kepada orang lain dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Informasi
yang akan dikomunikasikan mungkin didapat melalui mendengarkan dari
seorang teman, membacanya dari koran, atau menyaksikan sendiri, baik secara
langsung, maupun melalui tayangan televisi.
7. www.ut.ac.id
c. Kemampuan memecahkan masalah (problem solving), yang mencakup
merasakan adanya masalah, mengidentifikasi masalah, mencari informasi
untuk memecahkan masalah, mengeksplorasi alternatif pemecahan
masalah, dan memilih alternatif yang paling layak. Contoh yang sangat
sederhana adalah anak merasakan ada masalah dengan ban sepedanya. Ia
berhenti, lalu melihat bahwa ban sepedanya kempes.
8. www.ut.ac.id
d. Kemampuan bernalar (reasoning), yaitu menggunakan logika dan bukti-bukti
secara sistematis dan konsisten untuk sampai pada kesimpulan. Pendidikan SD
diarahkan untuk mengembangkan kemampuan siswa berpikir logis sehingga
kemampuan bermalarnya berkembang. Siswa yang terlatih daya nalarnya, tidak
akan cepat percaya pada sesuatu yang tidak masuk akal. Coba Anda temukan
contoh untuk hal ini.
9. www.ut.ac.id
2. Karakteristik Khusus Pendidikan SD
Siswa, guru, kurikulum, pembelajaran, serta gedung dan fasilitas SD memang
mempunyai ciri khas yang membedakannya dari satuan pendidikan lainnya.
a. Siswa SD berada dalam tahap perkembangan pra-operasional konkret, yang
ditandai oleh pandangan yang bersifat holistik.dan operasi
b. Guru SD adalah guru kelas yang wajib mengajarkan lima mata pelajaran SD, yaitu
Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan PKn.
c. Kurikulum SD dikembangkan berdasarkan standar nasional oleh satuan
pendidikan (SD) bersama dengan Komite Sekolah, di bawah koordinasiDinas
Kabupaten/Kota. Pendidikan SD berlangsung selama enam tahun,yang dibagi
menjadi enam tingkat kelas.
10. www.ut.ac.id
d. Pembelajaran di SD menekankan pada keterpaduan, bersifat holistik,
pengalaman langsung, dan menggunakan contoh-contoh konkret, sesuai
dengan karakteristik siswa SD dan tujuan pendidikan dasar.
e. Gedung dan fasilitas SD bervariasi dari yang paling sederhana sampai yang
cukup mewah. Pada umumnya, terdapat enam ruang kelas dan ruang
kepala sekolah, tanpa ruang guru dan juga tanpa ruang administrasi.
11. www.ut.ac.id
Kegiatan Belajar 2
A. Tatanan Organisasi dan Bentuk –Bentuk Penyelengara Pendidikan sekolah dasar
Sejak diberlakukannya undang-undang otonomi daerah, pendidikan SD menjadi
tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom,
Pemerintah Pusat berwewenang untuk menetapkan standar kompetensi siswa
dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil
belajar secara nasional beserta pedoman pelaksanaannya. di samping
menetapkan standar materi pelajaran pokok.
12. www.ut.ac.id
Dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kewenangan tersebut
dipertegas dalam Pasal 50, Ayat (1) sampai dengan (4) yang secara lengkap sebagai
berikut.
1. Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri.
2. Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan
untuk menjamin mutu pendidikan nasional. satu satuan pendidikan untuk semua
jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang
bertaraf internasional.
13. www.ut.ac.id
4. Pemerintah Daerah Propinsi melakukan koordinasi penyelenggaraan
pendidikan,pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas
penyelenggaraanpendidikan lintas daerah Kabupaten/Kota untuk tingkat
pendidikan dasar danmenengah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan
pendidikanmenengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan
lokal
14. www.ut.ac.id
Selanjutnya, secara lebih teknis, pengelolaan pendidikan SD terdapat
dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pendidikan Dasar
dan Menengah Butir-butir penting yang dapat digali dari RPP tersebut
adalah sebagai berikut.
1. Pengelolaan
pasal 24
1. Pengelolaan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan
berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip kemandirian
dan manajemen berbasis sekolah/madrasah
15. www.ut.ac.id
2. Pengelolaan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat mencakup
perencanaan,pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban yang
meliputikomponen:
(a.)kurikulum (b) proses dan hasil pembelajaran (C) administrasi dan manajemen
satuan Pendidikan (d) organisasi kelembagaan satuan pendidikan (e) sarana dan
prasarana (f) ketenagaan (g) pembiayaanh (h) peserta didik (i) peran serta
masyarakat; dan (j) lingkungan/budaya sekolah.
16. www.ut.ac.id
3. Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun oleh sekolah/madrasah
dengan memperhatikan pertimbangan dan arahan dari komite sekolah/madrasah.
4. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh
5. kepala sekolah/madrasah kepada masyarakat melalui komite sekolah/madrasah.
Untuk keperluan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) di
bidang keuangan komite sekolah/madrasah dapat menunjuk akuntan publik atas
beban pembiayaan sekolah/madrasah.
17. www.ut.ac.id
Pasal 25
Pengelolaan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat dapat digabungkan dengan
SMP, MTS, atau bentuk lain yang sederajat dalam satu atau dua satuan pendidikan.
2. Sarana dan Prasarana
Pasal 26
a. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan pada SD, MI,
atau bentuk lain yang sederajat menjadi tanggung jawab satuan pendidikan
yang bersangkutan dan dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah,
Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau masyarakat
18. www.ut.ac.id
2. SD dan MI harus memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan dalam
proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, pertumbuhan fisik dan
3. perkembangan kecerdasan intelektual dan emosional, perkembangan
kemampuan interaksi sosial, dan kejiwaan peserta didik.3. 3. Sarana pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi sekurang- kurangnya alat tulis
kelas, alat peraga, dan bahan ajar.
4. Prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi sekurang-
kurangnya ruang kelas, ruang pendidik, ruang bermain, halaman bermain/olah
raga, perpustakaan, kantin, dan kamar kecil.
19. www.ut.ac.id
5. Sarana dan prasarana pendidikan SD dan MI harus memenuhi persyaratan
standar
6. nasional pendidikan. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan sekolah/madrasah
secara bertahap, dan semua SD dan MI atau bentuk lain yang sederajat sudah
memenuhinya paling lambat 10 tahun sejak ditetapkannya Peraturan
Pemerintah ini.
20. www.ut.ac.id
B. BENTUK- BENTUK PENYELENGARAAN PENDIDIKAN SD
1. Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI)
SD merupakan jenjang pertama pendidikan dasar yang menyelenggarakan
pendidikan umum bagi anak-anak usia 6-12 tahun. Sementara itu, MI adalah
madrasah yang menyelenggarakan pendidikan umum setingkat SD, di samping
pendidikan Agama Islam.
21. www.ut.ac.id
2. SD Unggulan atau Sekolah Nasional Plus
Sekolah ini menyelenggarakan pendidikan umum dengan keunggulan yang
merupakan kelebihannya dari SD biasa. Kelebihan tersebut dapat berupa: (1)
penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari atau penggunaan dwi
bahasa, (2) jumlah jam pelajaran lebih banyak, (3) tersedia pendidikan khusus, ujian,
dan sertifikat bagi siswa yang memenuhi standar kompetensi pada lembaga
pendidikan global, (4) fasilitas yang lengkap dan lebih baik dari sekolah nasional, dan
(5) jumlah siswa dalam satu kelas relatif kecil. Sekolah ini juga dapat menggunakan
Kurikulum Internasional
22. www.ut.ac.id
3.Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)
Pendidikan khusus untuk tingkat SD adalah Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), yang
pada umumnya terdapat di ibu kota kabupaten/kota. SDLB menyediakan layanan
pendidikan bagi anak-anak yang mempunyai kesulitan dalam melihat (tunanetra),
mendengar (tunarungu), fisik (tunadaksa), kelemahan mental (tunagrahita), dan yang
mempunyai kesulitan emosional-sosial (tuna laras). Sehubungan dengan itu, guru-
guru yang mengajar di SDLB adalah guru-guru Pendidikan Luar Biasa dari berbagai
kelainan, di samping guru-guru SD biasa. Kurikulum yang digunakan pada umumnya
sama dengan Kurikulum SD biasa dengan berbagai penyesuaian, terutama dalam
proses pembelajaran dan evaluasi.
23. www.ut.ac.id
4. Sekolah Dasar Inklusi
Jika di SDLB berkumpul anak-anak dari berbagai kelainan, maka di SD Inklusi
berbaur anak biasa (normal) dengan anak luar biasa. Konsep inklusi sebenarnya
berawal dari Gerakan Pendidikan untuk Semua (Education for All) yang
dicanangkan oleh Unesco. Gerakan ini menuntut agar semua anak dapat dididik
di sekolah yang terdekat dari tempat tinggalnya. Oleh karena itu, jika di sekitar
sebuah SD ada anak-anak yang memerlukan pendidikan khusus, ia harus dapat
diterima di sekolah biasa dan dapat bergaul dengan anak-anak normal lainnya.
24. www.ut.ac.id
5. Program Paket A
Program Paket A merupakan program pendidikan nonformal setara SD/MI yang
diperuntukkan bagi para peserta didik yang berusia 15-44 tahun. Bersama dengan
Program Paket B Setara SMP/MTs, program ini ditujukan untuk menuntaskan Wajib
Belajar Sembilan Tahun bagi warga negara yang karena berbagai alasan tidak
mungkin mengikuti pendidikan formal.
25. www.ut.ac.id
6. Sekolah Rumah
Sesuai dengan namanya, Sekolah Rumah atau lebih terkenal dengan sebutan home
schooling, adalah sekolah yang diselenggarakan di rumah. Jika Anda tinggal di kota
besar, Anda pasti tidak asing dengan istilah ini karena sekolah seperti ini umumnya
berkembang di kota-kota besar seperti Jakarta. Namun, jika Anda tinggal di kota
kecil atau di daerah terpencil, mungkin Anda belum akrab dengan istilah ini,
meskipun berita tentang sekolah ini sering dipaparkan di koran atau televisi. Agar
kita mempunyai wawasan yang sama tentang Sekolah Rumah, Anda perlu
mengikuti berbagai berita tentang sekolah rumah yang banyak disiarkan di media
massa.