baik

1. EKONOMI
KESEHATAN
“Kemampuan Membayar (ATP) Asuransi Kesehatan”
1. LA ODE MUH.AMSAR WAHID J1A119265
2. SITTI MARWAH J1A119197
3. AGNES ANGEL SIMMA J1A119004
4. LUSTINA J1A119271
5. LISNA WATI J1A119268
6. NURMAIDA ISRA HUSNA J1A119169
7. FIDELYA J1A119119
8. YASTI NURWAJID J1A119215
9. ASRINI HAMBALI J1A119236
10.NURCAHYANI J1A119061
11.WA ODE RENI MURDANI J1A119207
12.WA ODE MUNA RISKI J1A119204
13.LATIFA SALIM J1A119143
14.ARSYILA SEPTIANISA J1A119232
15.SETYA WAHYUNI J1A119307
KELOMPOK 5

2. PENGERTIAN ASURANSI KESEHATAN
01
04
03
02
Pengertian asuransi diambil dari bahasa Belanda yang disebut verzekering
dan Assurantie, di dalam bahasa Inggris disebut dengan insurance yang terdapat dalam
Marine Insurance Act of 1906.
Pengertian asuransi atau pertanggungan dapat ditemui dalam Pasal 246
KUHD yang memberi batasan sebagai berikut : “Asuransi adalah suatu persetujuan di
mana penanggung berjanji kepada tertanggung untuk membayar sejumlah kerugian
yang telah disepakati bila terjadi suatu kerusakan, kerugian, atau kehilangan
keuntungan itu, disebabkan oleh sesuatu peristiwa yang belum tentu terjadi “.

3. JENIS-JENIS ASURANSI
01
ASURANSI JIWA
Asuransi jenis ini akan memberikan keuntungan finansial etika kematian datang, sakit
tiba-tiba, atau menderita cacat tetap total maupun sebagian akibat kecelakaan atau
penyakit.
02
ASURANSI KESEHATAN
Asuransi Kesehatan menangani masalah kesehatan dan melindungi finansial Anda
dalam menanggung biaya mulai dari proses perawatan sakit yang diderita hingga
sembuh. Pada umumnya, jenis penyakit yang dapat ditanggung oleh Asuransi ini
meliputi cacat, sakit, hingga kematian.
.
03
ASURANSI PENDIDIKAN
Asuransi Pendiidikan adalah salah satu pilihan yang memberikan keuntungan proteksi
akan pendidikan. Ada dua jenis Asuransi pendidikan yang ditawarkan, yaitu Asuransi
dwiguna dan Asuransi unit link. Asuransi dwiguna, merupakan produk gabungan
antara proteksi jiwa yang dikombinasikan dengan instrumen pasar seperti deposito.
Asuransi jenis ini akan melindungi biaya pendidikan anak bila orang tua mendadak
meninggal atau cacat total hingga tidak mampu lagi mencari nafkah. Asuransi
pendidikan unit link, merupakan kombinasi antara Asuransi jiwa dan investasi.
Keuntungan dari komponen investasi dibagi sesuai dengan jenjang pendidikan anak.

4. LANJUTAN
ASURANSI INVESTASI
Asuransi sekaligus ivestasi yang
disebut juga dengan istilah
Asuransi unit link. . Asuransi unit
link menawarkan dua manfaat,
yakni proteksi dan nilai tunai yang
berasal dari pengembangan dana
investasi. Jadi, dari total Premi
yang disetorkan oleh pemegang
polis, ada sebagian dana yang
dialokasikan untuk biaya proteksi
dan ada yang dialokasikan untuk
investasi. Asuransi unit link
memberikan proteksi berupa
perlindungan jiwa, kesehatan
kecelakaan, hingga penyakit kritis.
ASURANSI KENDARAAN
Kendaraan juga perlu
diproteksi dari hal yang tidak
diinginkan, seperti kehilangan
atau kerusakan. Manfaat dari
membeli premi Asuransi
kendaraan adalah
memberikan perlindungan dan
rasa tenang akan finansial jika
kita dihadapkan pada risiko
kerusakan kendaraan. Selain
itu, memiliki Asuransi
kendaraan juga membuat
posisi harga jual mobil Anda
akan makin bersaing.
ASURANSI KECELAKAAN
Jika pekerjaan Anda
termasuk dalam kategori
rawan risiko kecelakaan,
Anda sebaiknya membeli
produk Asuransi
kecelakaan. Sebab, risiko
bisa terjadi kapan saja
dan di mana saja baik di
jalan maupun saat
bekerja.
ASURANSI KORPORASI
Asuransi korporasi
merupakan asuransi
Kumpulan yang
memberikan perlindungan
kepada karyawan suatu
korporasi. Perusahaan
umumnya memberikan
Asuransi korporasi untuk
memelihara karyawan
sebagai aset berharga
untuk keberlangsungan
bisnisnya.
ASURANSI HARI TUA
Asuransi Hari
Tua merupakan produk
Asuransi yang
menawarkan
perlindungan dan
jaminan kepada
pemegang polis ketika di
usia pensiun. Usia
pensiun adalah ketika
Anda sudah tidak lagi
produktif dan tidak dapat
menghasilkan uang lagi.
05
04
07 08
06

5. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN DAN KEMAMPUAN
MEMBAYAR ASURANSI
Ability To Pay (ATP) adalah kemampuan seseorang untuk membayar jasa angkutan
yang diterimanya berdasarkan penghasilan yang dianggap ideal. Pendekatan yang digunakan
dalam analisis ATP didasarkan pada alokasi biaya 22 untuk transportasi dan intensitas
perjalanan pengguna. Besar ATP adalah rasio anggaran untuk untuk transportasi dengan
intensitas perjalanan. Besaran ini menunjukkan kemampuan masyarakat dalam membayar
ongkos perjalanan yang dilakukannya.

6. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan dan kamampuan mambayar asuransi ATP adalah :
Bila pendapatan total keluarga semakin besar,
tentunya semakin banyak uang yang dimilikinya
sehingga akan semakin besar alokasi biaya
transportasi yang disediakannya.
Penghasilan keluarga per bulan
Semakin besar intensitas perjalanan
keluarga tentu akan semakin
panjang pula jarak (panjang)
perjalanan yang ditempuhnya maka
akansemakin banyak alokasi dana
dari penghasilan keluarga per bulan
yang harus disediakan.
Intensitas perjalanan
Semakin banyak jumlah anggota keluarga
tentunya akan semakin banyak intensitas
perjalanannya, semakin panjang jarak
yang ditempuhnya dan secara otomatis
akan semakin banyak alokasi dana dari
penghasilan keluarga per bulan yang
harus disediakan.
Jumlah anggota keluarga
Semakin besar alokasi biaya transportasi yang
disediakan sebuah keluarga, maka secara
otomatis akan meningkatkan kemampuan
membayar perjalanannya, demikian pula
sebaliknya.
.
Alokasi biaya transportasi
01
02
03
04

7. Untuk menganalisis kemampuan membayar dari masyarakat pada dasarnya dilakukan dengan
pendekatan travel budget, dengan asumsi bahwa setiap keluarga akan selalu mengalokasikan sebagian
dari penghasilannya untuk kebutuhan akan aktivitas pergerakan, baik yang menggunakan kendaraan
pribadi maupun yang menggunakan angkutan umum.
Besarnya biaya perjalanan atau tarif merupakan salah satu pertimbangan masyarakat dalam memilih
moda angkutan untuk memenuhi kebutuhannya. Jika tarif yang harus dibayar mempunyai proporsi yang
besar dari tingkat pendapatannya maka masyarakat akan memilih moda yang lebih murah, tetapi jika
tidak ada pilihan lain maka ia akan menggunakan modatersebut secara terpaksa. Secara eksplisit tampak
bahwa pendapatan merupakan faktor yang mempengaruhi daya beli atas jasa pelayanan angkutan umum.
Selanjutnya diperhitungkan persentase alokasi dana untuk transportasi untuk setiap keluarga dari total
pendapatannya. Setelah dilakukan perhitungan terhadap persentase alokasi biaya transportasi keluarga,
maka kemudian diperhitungkan ATP tiap keluarga.
Mengenai asuransi kesehatan yang tinggi dapat meningkatkan kemauan dan kemampuan untuk
membayar iuran asuransi (Nguyen dan Hoang, 2017). Semakin besar jumlah keluarga, semakin tinggi
tingkat pendidikan dan semakin tinggi pendapatan dihubungkan dengan meningkatnya keinginan untuk
membayar asuransi, namun semakin bertambah usia menunjukkan berkurangnya kemauan untuk
membayar asuansi.

8. Manfaat Asuransi Kesehatan
1. Memberikan ketenangan dan rasa aman
Dengan memiliki asuransi kesehatan akan memberikan ketenangan
dan rasa aman karena bila terjadi hal yang tidak terduga dimasa yang
akan datang, mislanya sakit atau kecelakaan.
.
2. Mengatur Keuangan
Asuransi adalah salah satu rencana terpenting dalam mengatur
keuangan keluarga.
.
3. Tabungan Masa Depan
Memiliki asuransi kesehatan berati berinvestasi untuk kesehatan,
karena dengan memiliki asuransi artinya telah menyisikan uang dalam
bentuk premi asuransi setiap bulan atau tahunnya. Karena biasanya
perusahaan asuransi akan memberikan pengembalian premi jika tidak
ada pengajuan klaim dalam satu tahun.
4. Memperoleh Perawatan
Kesehatan yang Terbaik Dengan memiliki asuransi kesehatan, ketika
kita diharuskan untuk mendapatkan perawatan, mulai dari rumah sakit,
dan proses perawatan maka dengan asuransi kesehatan fasilitas
tersebut dapat diperoleh secara maksimal
.
5. Berkurangnya Resiko
Asuransi diciptakan untuk meminimalkan kerugian atau
resiko yang terjadi dikemudian hari
6. Lebih Efisien
Dengan asuransi kesehatan maka tidak perlu mengeluarkan dana lebih untuk
membayar perawatan kesehatan secara terpisah, dan lebih hemat waktu, tenaga
bahkan biaya karena tidak perlu menghitung berbagai kemungkinan terjadi karena
semua sudah diperhitungkan oleh perusahaan asuransi.

9. Contoh Penerapan Asuransi Kesehatan
Pelaksanaan Program Askeskin
1. Kebijakan Kepesertaan
Penetapan keluarga miskin sebagai peserta program Askeskin didasarkan pada kuota Menteri Kesehatan. Setelah
mendapat pengesahan dari Bupati/Walikota, PT. Askes berhak mengeluarkan kartu peserta Askeskin. Namun, data dari
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dikirim ke PT. Askes belum dilengkapi dengan nama peserta sehingga
memperlambat proses penerbitan kartu peserta Askeskin. Walau demikian, selama belum memiliki kartu peserta Askeskin,
peserta dapat menggunakan Kartu Sehat, Kartu JPK-Gakin atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan
tempat penduduk miskin berdomisili.
2. Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Masyarakat Miskin
Dalam melaksanakan pembayaran biaya pelayanan rumah sakit, PT. Askes cabang Kupang mengacu pada Pedoman
Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Departemen Kesehatan. Dengan demikian pelayanan
kesehatan dilakukan secara komprehensif sesuai kebutuhan medis dan ketersediaan dana di fasilitas kesehatan yang
bekerjasama dengan PT. Askes, terutama fasilitas kesehatan pemerintah. Sistem pelayanan kesehatan yang diterapkan
menggunakan pendekatan konsep wilayah (desentralisasi), sistem rujukan terstruktur dan berjenjang, penjagaan mutu dan
pengendalian biaya, gawat darurat di fasilitas kesehatan terdekat. Berbagai pihak yang terlibat meliputi unsur pemerintah
daerah, unsur pusat pelayanan kesehatan dan unsur lain.
Unsur pemerintah daerah meliputi Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Pusat Statistik Provinsi dan
Kabupaten/Kota, BKKBN Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Dinas Sosial Provinsi dan
Kabupaten/Kota. Unsur Pusat Pelayanan Kesehatan (PPK) meliputi Puskesmas, RSU Pemerintah, RS Swasta, RS POLRI dan
Apotik. Unsur lain meliputi legislatif (DPR/DPRD) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

10. 3. Kebijakan Keuangan
Sumber dana pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin hanya berasal dari APBN/Pemerintah Pusat.
Dana untuk pelayanan kesehatan maskin di Rumah Sakit disalurkan oleh Departemen Kesehatan melalui PT.
Askes (Persero) untuk pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL), obat
dan transportasi rujukan. Pelaksanaan klaim dilakukan setelah pihak rumah sakit mengentri semua data periode
satu bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 31.
Kemudian, data tersebut diverifikasi oleh petugas Askes yang khusus ditempatkan di rumah sakit.
Pengajuan klaim dilakukan setiap tanggal 10 sampai tanggal 15 bulan berikutnya dan dana turun sekitar 3
sampai 4 bulan setelah diajukan. Contohnya: tagihan bulan Januari 2006, klaim diajukan pada tanggal 15
Pebruari 2006 dan realisasi pembayaran dilakukan pada tanggal 18 Mei 2006 dan 24 Juni 2006, sesuai besaran
klaim yang diajukan. Selama realisasi pembayaran belum diturunkan, pihak rumah sakit harus menanggung
biaya terlebih dahulu. Kondisi tersebut menjadi tantangan pihak rumah sakit untuk tetap menjalankan kegiatan
operasional rumah sakit dengan menutupi kebutuhan biaya dari sumber dana yang lain.

11. Peran Pemerintah Dalam Asuransi Kesehatan
Dapat disadari bahwa ketersediaan asuransi kesehatan saja tidaklah cukup untuk menjamin kebutuhan dasar
kesehatan masyarakat yang layak sesuai dengan standar kualitas. Pemerintah terus berupaya membangun sistem
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar dapat memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat secara optimal dan
berkesinambungan. Pemerintah mengatur kebijakan terkait penyesuaian besaran iuran dan kepatuhan pembayaran
peserta program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai upaya perbaikan dan menjaga
kesinambungan ekosistem program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah
Agung No. 7P/HUM/2020 dan telah ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Jaminan Kesehatan Nasional. Adapun Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tersebut adalah Perubahan Kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 yang tertuang dalam Pasal 34.

12. 03
01
02
Penaikan tata kelola sistem layanan
Menteri Kesehatan bersama dengan K/L terkait,
organisasi profesi dan asosiasi faskes akan
melakukan peninjauan sesuai kebutuhan dasar
kesehatan dan rawat inap kelas standar paling
lambat Desember 2020. Penerapan secara
bertahap sampai dengan paling lambat tahun
2022 dan pelaksannnya dilakukan secara
berkesinambungan untuk meningkatkan tata
kelola Jaminan Kesehatan.
Penegakan kepatuhan membayar iuaran
Jika peserta dan/atau pemberi kerja tidak
membayar iuran sampai akhir bulan berjalan,
maka penjaminan peserta diberhentikan
sementara sejak tanggal 1 bulan berikutnya.
Supaya aktif kembali Peserta harus melunasi
iuran tertunggak untuk paling banyak 24 bulan. .
Peninjauan dan pengusulan besaran iuran
a. Besaran Iuran Peserta Bukan Penerima Upah
(PBPU) dan Bukan Pekerja (BP)
b. Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)
c. Iuran PPU Pemerintah/Badan Usaha
d. Iuran bayi baru lahir
Dalam aturan terbaru pemerintah, terdapat sejumlah hal yang berubah dan patut menjadi perhatian. Merangkum isi Perpres
Nomor 64 Tahun 2020, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan: