PPT PPKN KELAS XI BAB HAK ASASI MANUSIA.pptxNitaDwiGati
Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut "dianugerahkan secara alamiah" oleh alam semesta, Tuhan, atau nalar. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Ada pula yang menganggap HAM sebagai perwakilan dari klaim-klaim kaum yang tertindas, dan pada saat yang sama juga terdapat kelompok yang meragukan keberadaan HAM sama sekali dan menyatakan bahwa hak tersebut hanya ada karena manusia mencetuskan dan membicarakan konsep tersebut.
Dari sudut pandang hukum internasional, hak asasi manusia dapat dibatasi atau dikurangi dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasan biasanya harus ditentukan oleh hukum, memiliki tujuan yang sah, dan diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis. Sementara itu, pengurangan hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat yang mengancam "kehidupan bangsa" dan pecahnya perang pun belum mencukupi syarat ini. Selama perang, hukum kemanusiaan internasional berlaku sebagai lex specialis. Walaupun begitu, sejumlah hak tetap tidak boleh dikesampingkan dalam keadaan apa pun, seperti hak untuk bebas dari perbudakan maupun penyiksaan.
Masyarakat kuno tidak mengenal konsep hak asasi manusia universal seperti halnya masyarakat modern. Pelopor sebenarnya dari wacana hak asasi manusia adalah konsep hak kodrati yang dikembangkan pada Abad Pencerahan, yang kemudian memengaruhi wacana politik selama Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Konsep hak asasi manusia modern muncul pada paruh kedua abad kedua puluh, terutama setelah dirumuskannya Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (PUHAM) di Paris pada tahun 1948. Semenjak itu, hak asasi manusia telah mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi semacam kode etik yang diterima dan ditegakkan secara global
PPT PPKN KELAS XI BAB HAK ASASI MANUSIA.pptxNitaDwiGati
Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut "dianugerahkan secara alamiah" oleh alam semesta, Tuhan, atau nalar. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Ada pula yang menganggap HAM sebagai perwakilan dari klaim-klaim kaum yang tertindas, dan pada saat yang sama juga terdapat kelompok yang meragukan keberadaan HAM sama sekali dan menyatakan bahwa hak tersebut hanya ada karena manusia mencetuskan dan membicarakan konsep tersebut.
Dari sudut pandang hukum internasional, hak asasi manusia dapat dibatasi atau dikurangi dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasan biasanya harus ditentukan oleh hukum, memiliki tujuan yang sah, dan diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis. Sementara itu, pengurangan hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat yang mengancam "kehidupan bangsa" dan pecahnya perang pun belum mencukupi syarat ini. Selama perang, hukum kemanusiaan internasional berlaku sebagai lex specialis. Walaupun begitu, sejumlah hak tetap tidak boleh dikesampingkan dalam keadaan apa pun, seperti hak untuk bebas dari perbudakan maupun penyiksaan.
Masyarakat kuno tidak mengenal konsep hak asasi manusia universal seperti halnya masyarakat modern. Pelopor sebenarnya dari wacana hak asasi manusia adalah konsep hak kodrati yang dikembangkan pada Abad Pencerahan, yang kemudian memengaruhi wacana politik selama Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Konsep hak asasi manusia modern muncul pada paruh kedua abad kedua puluh, terutama setelah dirumuskannya Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (PUHAM) di Paris pada tahun 1948. Semenjak itu, hak asasi manusia telah mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi semacam kode etik yang diterima dan ditegakkan secara global
Presentasi mengenai "Bagaimana Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Dalam Demokrasi yang Bersumbu pada Kedaulatan Rakyat dan Musyawarah untuk Mufakat
Konflik menurut Robbins, adalah suatu proses yang dimulai apabila satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan segera mempengaruhi secara negatif pihak lain
Presentasi mengenai "Bagaimana Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Dalam Demokrasi yang Bersumbu pada Kedaulatan Rakyat dan Musyawarah untuk Mufakat
Konflik menurut Robbins, adalah suatu proses yang dimulai apabila satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan segera mempengaruhi secara negatif pihak lain
Teori Profetik Kuntowijoyo (Dosen Pengampu: Khoirin Nisai Shalihati)LabibAqilFawaizElB
Istilah profetik mempunyai makna kenabian, profetik menurut Kuntowijoyo adalah suatu tujuan yang ingin di capai untuk menjadi manusia kebebasan dan dekat dengan robnya. Terdapat 3 poin utama dari pembahasan teori profetik menurut Kuntowijoyo, terdiri dari nilai humanisasi, liberasi dan transendensi.
Analisis kritis jurnal ini membahas peran filsafat pendidikan dalam pembentukan moralitas siswa, mengkaji hubungan antara bahasa dan filsafat dalam konteks filsafat bahasa, serta menyoroti pentingnya pendidikan karakter yang melibatkan peran aktif orang tua dan guru. Artikel ini juga menekankan kompleksitas bahasa sebagai sistem simbol yang memengaruhi persepsi kita tentang realitas, serta pentingnya analisis kritis terhadap bahasa dalam memahami konsep-konsep filosofis.
Apakah program Sekolah Alkitab Liburan ada di gereja Anda? Perlukah diprogramkan? Jika sudah ada, apa-apa saja yang perlu dipertimbangkan lagi? Pak Igrea Siswanto dari organisasi Life Kids Indonesia membagikannya untuk kita semua.
Informasi lebih lanjut: 0821-3313-3315 (MLC)
#SABDAYLSA #SABDAEvent #ylsa #yayasanlembagasabda #SABDAAlkitab #Alkitab #SABDAMLC #ministrylearningcenter #digital #sekolahAlkitabliburan #gereja #SAL
2. Sumber: flickr.com
Tujuan Pembelajaran
• menghargai hak asasi manusia
berdasarkan perspektif
Pancasila sebagai anugerah
Tuhan Yang Maha Esa;
• bersikap peduli terhadap hak
asasi manusia berdasarkan
perspektif Pancasila dalam
kehidupan berbangsa dan
bernegara;
• menganalisis pelanggaran hak
asasi manusia dalam perspektif
Pancasila dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara; dan
• menyajikan hasil analisis
pelanggaran hak asasi manusia
dalam perspektif Pancasila
dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara.
HAK ASASI MANUSIA
BAB 1
3. Buatlah lima pertanyaan berkaitan
dengan penyusunan Pernyataan
Umum tentang Hak Asasi Manusia
(Universal Declaration of Human
Rights) oleh PBB dan pelanggaran
hak asasi manusia.
Sumber: wikipedia.org
Amatilah gambar berikut:
4. Hak asasi manusia lahir tidak
terlepas dari sejarah penindasan
dan perlakuan sewenang-wenang
pihak penguasa kepada rakyat
atau bawahannya.
Sumber: wikipedia.org
Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia
Ⓐ
5. Perkembangan pemikiran dan
pengaturan HAM di Indonesia dibagi
ke dalam periode yaitu:
• Periode sebelum kemerdekaan
(kemunculan berbagai organisasi
pergerakan nasional)
• Periode sesudah kemerdekaan
Sumber: freepik.com
Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia
Ⓐ
6. Legitimasi hak asasi
manusia di Indonesia
secara formal tercantum
dalam UUD NRI tahun
1945 dan Maklumat
Pemerintah 3 November
1945.
Sumber: freepik.com
Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia
Ⓐ
7. Pada periode 1945–1959,
Indonesia ikut serta
menandatangani dan
mengesahkan
(meratifikasi) dua konvensi
HAM internasional, yaitu
Konvensi Geneva dan
Konvensi tentang Hak
Politik Perempuan
Sumber: flickr.com
Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia
Ⓐ
8. Terdapat pula Rencana Aksi
Nasional Hak-Hak Asasi
Manusia. RANHAM adalah
dokumen yang memuat
sasaran, strategi, dan fokus
kegiatan prioritas rencana
aksi nasional hak asasi
manusia Indonesia.
Sumber: ham.go.id
Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia
Ⓐ
9. Manusia memiliki hak kodrati yang
meliputi hak hidup (the right to life),
hak untuk merdeka (the right to
liberty), dan hak memperoleh/memiliki
kekayaan (the right to property).
Sumber: commons.wikimedia.org
Konsep Hak dan
Kewajiban Asasi Manusia
Ⓐ
10. Macam-macam hak
asasi
manusia mencakup
hak asasi
pribadi
hak asasi
politik
hak asasi
ekonomi
hak asasi
hukum
hak asasi
sosial dan
budaya
hak asasi dalam
tata cara
peradilan dan
perlindungan
Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia
Ⓐ
11. Ciri-Ciri Khusus Hak
Asasi Manusia
Hakiki Universal
Permanen atau
tidak dapat
dicabut
Tidak dapat
dibagi
Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia
Ⓐ
12. Hak dan kewajiban
merupakan dua hal yang
saling berkaitan.
Contohnya, seorang
pelajar akan mendapatkan
haknya, yaitu ilmu
pengetahuan setelah ia
menjalankan
kewajibannya, yaitu
belajar dengan sungguh-
sungguh.
Sumber:
flickr.com
Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia
Ⓐ
13. Sumber: freepik.com
Sebagai ideologi negara, Pancasila
mengandung nilainilai, yaitu nilai dasar,
nilai instrumental, dan nilai praksis
B Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia
dalam Pancasila
B
14. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyataan yang dipimpin oleh
Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan,
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
Indonesia
Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah
sebagai berikut.
Sumber : en.wikipedia.org
Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia
dalam Pancasila
B
17. Taukah kamu apa
yang dimaksud
dengan pelanggaran
HAM?
Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia
C
18. Pelanggaran HAM meliputi
pelanggaran hak asasi manusia
yang dapat bersifat kejahatan
biasa (ordinary crimes) dan
kejahatan luar biasa
(extraordinary crimes).
Sumber:
flickr.com
Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia
C
19. 1. Tidak seimbangnya pelaksanaan hak
asasi dan kewajiban asasi.
2. Belum adanya kesepahaman dan
kesamaan mengenai konsep HAM.
3. Sikap individualism
4. Kurangnya kesadaran tentang Hak
Asasi Manusia
5. Rendahnya sikap toleransi
Faktor penyebab pelanggaran HAM yang berasal dari dalam
diri seseorang adalah:
Sumber: freepik.com
Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia
C
20. Faktor penyebab pelanggaran
HAM yang berasal dari luar diri
seseorang adalah:
1. Lemahnya dan kurang
berfungsinya lembaga-lembaga
penegak hukum.
2. Penyalahgunaan kekuasaan
3. Penyalahgunaan kemajuan
teknologi
Sumber:
shutterstock.com
Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia
C
21. 1. Peristiwa Tanjung Priok (1984)
2. Peristiwa Aceh (1990–1998)
3. Kasus terbunuhnya Marsinah
(1993)
4. Kasus terbunuhnya wartawan
Udin (1996)
5. Tragedi Trisakti dan Semanggi
tahun 1998
6. Peristiwa kekerasan di Timor
Timur pascajajak pendapat (1999)
Sumber:
flickr.com
Kasus Pelanggaran Hak Asasi
Manusia di Indonesia
Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia
C
22. Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI
Tahun 1945 menyatakan
bahwa perlindungan,
pemajuan, penegakan, dan
pemenuhan HAM adalah
tanggung jawab negara,
terutama pemerintah.
Sumber:
shutterstock.com
Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia
D
23. Sumber: komnasham.go.id
Kewajiban dan tanggung jawab
negara terhadap HAM antara lain:
1. Kewajiban untuk menghormati (the
obligation to respect) hak asasi
manusia.
2. Kewajiban untuk melindungi (the
obligation to protect) hak asasi
manusia.
3. Kewajiban untuk memenuhi (the
obligation to fulfill) hak asasi manusia.
4. Kewajiban untuk
memajukan/mengembangkan/
meningkatkan (the obligation to
promote) hak asasi manusia
Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia
D
24. Upaya penyelesaian penegakan
terhadap kasus pelanggaran HAM
bergantung pada kondisi pelanggaran.
Apabila termasuk dalam pelanggaran
kategori berat, penyelesaiannya melalui
Peradilan HAM. Namun, apabila
pelanggaran merupakan kategori ringan
atau biasa, penyelesaiannya melalui
peradilan umum.
Sumber: komnasham.go.id
Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia
D
25. Adapun proses penyelesaian kasus
pelanggaran berat HAM
menurut UU Nomor 26 Tahun 2000
adalah sebagai berikut.
1. Penyelidikan dilakukan oleh
Komnas HAM,
2. Penyidikan yang dilakukan oleh
Jaksa Agung
3. Penuntutan
4. Pemeriksaan di pengadilan
Sumber: flickr.com
Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia
D
