PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG
REGISTRASI PENDIDIK PADA PERGURUAN TINGGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,
5. juknis penyusunan rpp pada madrasah [5164]SaeFull4
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam memberikan petunjuk teknis penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran di madrasah. Dokumen ini menjelaskan konsep, prinsip, komponen, dan cara penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran agar proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien.
Keputusan Menteri ini menetapkan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan untuk meningkatkan mutu pendidikan kejuruan dengan fokus pada pengembangan dan peningkatan kualitas serta kinerja SMK di bidang prioritas melalui kemitraan dengan dunia usaha/industri. Program ini bertujuan membuat SMK menjadi rujukan dan pusat peningkatan kualitas bagi SMK lainnya.
Keputusan Menteri ini menetapkan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan untuk meningkatkan mutu pendidikan kejuruan dengan fokus pada pengembangan dan peningkatan kualitas serta kinerja SMK di bidang prioritas melalui kemitraan dengan dunia usaha/industri. Program ini bertujuan membuat SMK menjadi rujukan dan pusat peningkatan kualitas bagi SMK lainnya.
Keputusan Menteri ini menetapkan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan untuk meningkatkan mutu pendidikan kejuruan dengan fokus pada pengembangan dan peningkatan kualitas serta kinerja SMK di bidang prioritas melalui kemitraan dengan dunia usaha/industri. Program ini bertujuan membuat SMK menjadi rujukan dan pusat peningkatan kualitas bagi SMK lainnya.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pemberian tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor. Tunjangan profesi diberikan kepada dosen dengan jabatan akademik tertentu yang memenuhi syarat melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan kinerja penelitian. Sedangkan tunjangan kehormatan diberikan kepada profesor yang memenuhi syarat kinerja penelitian dan pembimbingan lebih tinggi. Tunjangan dapat dihentikan
Peraturan ini mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2013 tentang pemberian tunjangan profesi dan kehormatan bagi dosen profesor. Perubahan ini memberikan tunjangan profesi dan kehormatan kepada dosen senior yang menjabat sebagai Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG
REGISTRASI PENDIDIK PADA PERGURUAN TINGGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,
5. juknis penyusunan rpp pada madrasah [5164]SaeFull4
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam memberikan petunjuk teknis penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran di madrasah. Dokumen ini menjelaskan konsep, prinsip, komponen, dan cara penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran agar proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien.
Keputusan Menteri ini menetapkan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan untuk meningkatkan mutu pendidikan kejuruan dengan fokus pada pengembangan dan peningkatan kualitas serta kinerja SMK di bidang prioritas melalui kemitraan dengan dunia usaha/industri. Program ini bertujuan membuat SMK menjadi rujukan dan pusat peningkatan kualitas bagi SMK lainnya.
Keputusan Menteri ini menetapkan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan untuk meningkatkan mutu pendidikan kejuruan dengan fokus pada pengembangan dan peningkatan kualitas serta kinerja SMK di bidang prioritas melalui kemitraan dengan dunia usaha/industri. Program ini bertujuan membuat SMK menjadi rujukan dan pusat peningkatan kualitas bagi SMK lainnya.
Keputusan Menteri ini menetapkan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan untuk meningkatkan mutu pendidikan kejuruan dengan fokus pada pengembangan dan peningkatan kualitas serta kinerja SMK di bidang prioritas melalui kemitraan dengan dunia usaha/industri. Program ini bertujuan membuat SMK menjadi rujukan dan pusat peningkatan kualitas bagi SMK lainnya.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pemberian tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor. Tunjangan profesi diberikan kepada dosen dengan jabatan akademik tertentu yang memenuhi syarat melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan kinerja penelitian. Sedangkan tunjangan kehormatan diberikan kepada profesor yang memenuhi syarat kinerja penelitian dan pembimbingan lebih tinggi. Tunjangan dapat dihentikan
Peraturan ini mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2013 tentang pemberian tunjangan profesi dan kehormatan bagi dosen profesor. Perubahan ini memberikan tunjangan profesi dan kehormatan kepada dosen senior yang menjabat sebagai Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.
Permen no. 049 2014 standar nasional pendidikan tinggiDenny Helard
Peraturan Menteri ini menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang meliputi standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Standar pendidikan mencakup delapan aspek antara lain kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan pembelajaran, serta pembiayaan pembelajaran. Standar ini bertuju
Peraturan ini menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang meliputi standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Standar nasional pendidikan terdiri atas delapan standar untuk menjamin mutu pendidikan tinggi di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Standar ini wajib dipenuhi perguruan tinggi dan dijadikan acuan penyelenggaraan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Peraturan bersama ini mengatur tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya. Dokumen ini menjelaskan tentang kedudukan, tugas pokok, jenjang jabatan, syarat pengangkatan, dan sistem penilaian kinerja dosen berdasarkan angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan penunjang tugas akademik.
Kepmen 262-2022 Perubahan Kepmen 56-2022.pdfNanangRukmana3
Keputusan Menteri ini memperbarui Keputusan Menteri sebelumnya tentang pedoman penerapan kurikulum dalam pemulihan pembelajaran dengan mengubah lampirannya. Lampiran baru mengatur struktur kurikulum merdeka pada pendidikan anak usia dini hingga menengah yang terdiri dari pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dokumen ini juga menjelaskan alokasi jam pelajaran mata pelaj
Peraturan Bersama ini mengatur tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan ini mengatur tentang kedudukan, tugas pokok, rump
Peraturan bersama ini mengatur tentang ketentuan pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya, mencakup ketentuan kedudukan, tugas pokok, jenjang jabatan, syarat pengangkatan, penilaian kinerja, dan penetapan angka kredit dosen.
Dokumen tersebut merupakan panduan program pendidikan profesi guru yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud pada tahun 2010. Panduan ini memberikan pedoman tentang penyelenggaraan program pendidikan profesi guru mulai dari persyaratan lembaga penyelenggara, kurikulum, sistem pembelajaran, hingga penjaminan mutu program.
Permen no. 049 2014 standar nasional pendidikan tinggiDenny Helard
Peraturan Menteri ini menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang meliputi standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Standar pendidikan mencakup delapan aspek antara lain kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan pembelajaran, serta pembiayaan pembelajaran. Standar ini bertuju
Peraturan ini menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang meliputi standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Standar nasional pendidikan terdiri atas delapan standar untuk menjamin mutu pendidikan tinggi di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Standar ini wajib dipenuhi perguruan tinggi dan dijadikan acuan penyelenggaraan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Peraturan bersama ini mengatur tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya. Dokumen ini menjelaskan tentang kedudukan, tugas pokok, jenjang jabatan, syarat pengangkatan, dan sistem penilaian kinerja dosen berdasarkan angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan penunjang tugas akademik.
Kepmen 262-2022 Perubahan Kepmen 56-2022.pdfNanangRukmana3
Keputusan Menteri ini memperbarui Keputusan Menteri sebelumnya tentang pedoman penerapan kurikulum dalam pemulihan pembelajaran dengan mengubah lampirannya. Lampiran baru mengatur struktur kurikulum merdeka pada pendidikan anak usia dini hingga menengah yang terdiri dari pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dokumen ini juga menjelaskan alokasi jam pelajaran mata pelaj
Peraturan Bersama ini mengatur tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan ini mengatur tentang kedudukan, tugas pokok, rump
Peraturan bersama ini mengatur tentang ketentuan pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya, mencakup ketentuan kedudukan, tugas pokok, jenjang jabatan, syarat pengangkatan, penilaian kinerja, dan penetapan angka kredit dosen.
Dokumen tersebut merupakan panduan program pendidikan profesi guru yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud pada tahun 2010. Panduan ini memberikan pedoman tentang penyelenggaraan program pendidikan profesi guru mulai dari persyaratan lembaga penyelenggara, kurikulum, sistem pembelajaran, hingga penjaminan mutu program.
Similar to Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018.pdf (20)
The document discusses consumer behavior and related concepts. It defines consumer behavior as the study of how individuals select, purchase, use, and dispose of products and services. Consumer behavior involves complex processes and is influenced by factors like identity, culture, and social groups. Researchers from various fields like psychology, economics, and sociology approach the study of consumer behavior from different perspectives to better understand consumers.
This document summarizes a research paper that examines the relationship between Porter's generic strategies (low-cost strategy, differentiation strategy, and focus strategy) and firm performance. The researchers conducted a study using questionnaires from 113 firms in Kosovo. They found that pursuing a differentiation strategy provides higher firm performance compared to the other two strategies. A low-cost strategy and focus strategy also had a positive impact on firm performance but to a lesser extent than differentiation. The document provides an overview of Porter's generic strategies and literature discussing how each strategy can impact firm performance if successfully implemented.
This study examines non-Muslim consumers' perceptions toward purchasing halal food products in Malaysia. The researchers conducted a survey of 500 non-Muslim consumers in Malaysia to identify factors that influence their perceptions of halal food. Using statistical analysis, three main variables were found to influence perceptions: attitude, subjective norm, and perceived behavioral control. The study aims to provide insights for food producers and policymakers in Malaysia regarding non-Muslim consumer perceptions of halal food.
This document summarizes a research article about how corporate social responsibility (CSR) can build company reputation and brand equity through increasing consumer trust. The study examines the direct and indirect relationships between CSR activities and two marketing outcomes - corporate reputation and brand equity. It hypothesizes that consumer trust mediates the relationships between CSR and these outcomes. The context is the retail banking industry in India. The study aims to provide insights into how banks can use CSR to strengthen reputation and brand equity in a competitive market.
This document discusses a study examining how corporate social responsibility (CSR) engagement by banks influences consumers' electronic word-of-mouth (eWOM) on Facebook. The study hypothesizes that banks' CSR engagement has a positive influence on eWOM and that consumer-company identification mediates this relationship. The study was conducted on Indian banks, collecting data online from 239 consumers. The findings suggest that communicating CSR engagement on social media engages consumers and increases their identification with the company and eWOM intentions. Managers should therefore communicate CSR activities on social media to positively influence identification and eWOM.
This document summarizes a research paper that investigated the relationship between Porter's generic strategies (low-cost strategy, differentiation strategy, and focus strategy) and firm performance. The researchers administered questionnaires to 113 firms in Kosovo and used statistical analysis methods like t-tests, correlation analysis, and regression analysis to test the hypotheses. The results suggest that pursuing a differentiation strategy provides higher firm performance compared to the other two strategies, though low-cost and focus strategies also have a positive impact on performance. The document provides background on Porter's generic strategies and defines each one, discussing how they can potentially impact firm performance based on prior literature.
Dokumen tersebut membahas tentang loyalitas konsumen. Loyalitas konsumen didefinisikan sebagai konsumen yang merasa puas dan akan membeli ulang produk atau merek yang sama. Terdapat dua pendekatan untuk memahami loyalitas yaitu sebagai konsep perilaku pembelian ulang dan sebagai sikap komitmen psikologis. Faktor yang berhubungan dengan loyalitas antara lain retensi pelanggan dan pangsa pasar. Terdapat empat tingkat loyalitas yaitu
This document discusses a study that investigated whether employee understanding of strategic objectives can impact organizational culture and performance. The study used structural equation modeling on data from 430 healthcare professionals in the US. The results showed that greater employee understanding of strategic objectives was positively associated with the development of a "serving culture" within organizations. This serving culture then had a mediating effect and was positively associated with organizational performance. The study suggests that for organizations to achieve strategic objectives and improve performance, it is not enough to just define objectives - organizations must also ensure employees clearly understand the meaning and significance of the strategic objectives.
1) The study examines the relationship between network embeddedness and innovation performance in small and medium enterprises (SMEs) in Ghana.
2) The researchers found that network embeddedness has a significant positive effect on innovation performance in SMEs.
3) Innovation openness, which refers to external knowledge sourcing, was found to further strengthen the relationship between network embeddedness and SME innovation performance. SMEs with both high network embeddedness and innovation openness had higher innovation performance.
Analisis lingkungan internal perusahaan dilakukan melalui analisis fungsi bisnis yang mencakup pemasaran, keuangan, operasi, SDM, teknologi informasi, dan fungsi lainnya. Tujuannya adalah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan pada masing-masing fungsi tersebut. Analisis ini berguna untuk menentukan strategi bisnis ke depan.
This document summarizes a study that developed an index to measure satisfaction with public transport using fuzzy clustering. The researchers applied a fuzzy clustering method called the Grade of Membership (GoM) model to data from a public transport user satisfaction survey in Lisbon, Portugal. This allowed them to represent user satisfaction along a single dimension or index, accounting for the multidimensional nature of satisfaction. They then used regression tree analysis to identify factors that influence satisfaction levels according to the index. The study aims to provide public transport operators with insights into user satisfaction to help improve services and encourage greater use of public transportation.
This document provides an overview of brand engagement and brand loyalty from theoretical, managerial, and methodological perspectives. It discusses how brand engagement is a more recent concept than brand loyalty that focuses on the emotional attachment consumers can feel toward a brand, viewing the brand as an important reflection of their self-identity. Different types and levels of brand engagement are described, as well as their antecedents and consequences. The relationship between brand engagement and brand loyalty is also explored, with brand engagement seen as a way for marketers to encourage emotional, attitudinal loyalty among customers.
1. BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.1496, 2018 KEMENRISTEK-DIKTI. Standar Nasional
Pendidikan Tinggi.
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN TINGGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk penyesuaian kebijakan penyelenggaraan
pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, perlu
mengubah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
www.peraturan.go.id
2. 2018, No.1496 -2-
Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
14);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 889);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 44 TAHUN
2015 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi diubah sebagai
berikut:
1. Ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga
Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 28
(1) Penghitungan beban kerja dosen dapat didasarkan
pada:
a. kegiatan pokok dosen mencakup:
1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian
proses pembelajaran;
2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
www.peraturan.go.id
3. 2018, No.1496
-3-
3. pembimbingan dan pelatihan;
4. penelitian; dan
5. pengabdian kepada masyarakat;
b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas
tambahan; dan
c. kegiatan penunjang.
(2) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana
dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan
besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang
mendapatkan tugas tambahan.
(3) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam
penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan
skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya
desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak
10 (sepuluh) mahasiswa.
(4) Beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu
mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa.
(5) Ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen
dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diatur dalam Peraturan Menteri.
2. Ketentuan Pasal 29 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah,
dan di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat
yakni ayat (5a) sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 29
(1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
(2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap
pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi
pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan
pendidikan lain.
(3) Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling
sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh
dosen.
www.peraturan.go.id
4. 2018, No.1496 -4-
(4) Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan
proses pembelajaran pada setiap program studi paling
sedikit 5 (lima) orang.
(5) Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit
memiliki 2 (dua) orang profesor.
(5a) Dosen tetap untuk program doktor terapan paling
sedikit memiliki 2 (dua) orang dosen dengan
kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang
memiliki:
a. karya monumental yang digunakan oleh industri
atau masyarakat; atau
b. 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal
internasional bereputasi.
(6) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib
memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan
disiplin ilmu pada program studi.
3. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 34
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 34
(1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat
(1) huruf a harus berada dalam lingkungan yang
secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang
proses pembelajaran.
(2) Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib
memiliki status:
a. Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana
dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai bagi PTN;
atau
b. Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai
atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana
dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak
Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi PTS.
4. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
www.peraturan.go.id
5. 2018, No.1496
-5-
Pasal 66
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang
belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan
tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan
dan keterampilan khusus yang disusun secara
mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di
perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu
eksternal melalui akreditasi;
b. persyaratan pembimbing utama, wajib disesuaikan
dengan ketentuan Pasal 27 ayat (15) huruf b paling
lama 1 (satu) tahun;
c. lahan dan bangunan perguruan tinggi yang
digunakan melalui perjanjian sewa menyewa wajib
disesuaikan dengan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 36
paling lama 10 (sepuluh) tahun;
d. pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi
wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan
Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun; dan
e. semua ketentuan mengenai kriteria minimum yang
berfungsi sebagai standar pendidikan tinggi
dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 belum
ditetapkan.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
www.peraturan.go.id
6. 2018, No.1496 -6-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2018
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MOHAMAD NASIR
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2018
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
www.peraturan.go.id
