Peraturan ini mengatur tentang peran guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) dalam implementasi Kurikulum 2013. Guru TIK wajib memiliki kualifikasi S1/D4 bidang teknologi informasi dan sertifikat pendidik TIK atau KKPI, serta berperan membimbing peserta didik dan guru dalam penggunaan teknologi informasi untuk pembelajaran.
Peraturan ini mengatur tentang peran guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) dalam implementasi Kurikulum 2013. Guru TIK wajib memiliki kualifikasi S1/D4 bidang teknologi informasi dan sertifikat pendidik TIK atau KKPI, serta berperan membimbing peserta didik dan guru dalam penggunaan teknologi informasi untuk pembelajaran.
Dokumen tersebut merupakan pedoman pelaksanaan pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib dalam kurikulum 2013. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian dan tujuan dari pendidikan kepramukaan, serta menetapkan pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti peserta didik untuk membentuk karakter bangsa.
Peraturan ini mengatur tentang peran guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) dalam implementasi Kurikulum 2013. Guru TIK wajib memiliki kualifikasi S1/D4 bidang teknologi informasi dan sertifikat pendidik TIK atau KKPI, serta berperan membimbing peserta didik dan guru dalam penggunaan teknologi informasi untuk pembelajaran.
Dokumen tersebut merupakan pedoman pelaksanaan pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib dalam kurikulum 2013. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian dan tujuan dari pendidikan kepramukaan, serta menetapkan pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti peserta didik untuk membentuk karakter bangsa.
SKB sebagai lembaga pembina PNFI di kab/kota memiliki relasi dengan PKBM, kerangka pembinaan yang dipaparkan berikut merupakan langkah awal bagi SKB menunjukkan kontribusi di tengha masyarakat.
Pedoman ini mengatur tentang kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan menengah. Kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik dan dapat berupa kegiatan krida, karya ilmiah, olah bakat, keagamaan, atau bentuk lainnya. Kegiatan ekstrakurikuler wajib dan pilihan diselenggarakan oleh satuan pendidikan dengan melibatkan pihak sekolah, guru, orang tua
01. a.-salinan-permendikbud-no.-54-tahun-2013-ttg-sklM. ALI AMIRUDDIN
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 menetapkan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah yang mencakup tiga dimensi yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki lulusan setiap jenjang pendidikan. Standar kompetensi ini digunakan sebagai acuan pengembangan berbagai standar pendidikan lainnya.
Dokumen tersebut merupakan kurikulum SMP Negeri 2 Mrebet tahun pelajaran 2009/2010 yang mencakup tujuan pendidikan nasional untuk membentuk siswa menjadi manusia beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dokumen ini juga menjelaskan visi, misi dan tujuan sekolah beserta program dan strategi pelaksanaannya untuk meningkat
Peraturan ini mengatur tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah. Pembelajaran dilaksanakan berbasis aktivitas yang interaktif, menyenangkan, dan kontekstual sesuai minat siswa. Pendekatan saintifik digunakan dengan tahapan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Rencana pelaksanaan pembelajaran disusun oleh guru mengacu pada silabus untuk mencapai kompetensi dasar.
Standar Isi untuk Program Paket A, Paket B, dan Paket C mengatur tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum program tersebut. Kurikulum terdiri dari 5 kelompok mata pelajaran dan dikembangkan berdasarkan prinsip berpusat pada peserta didik, beragam dan terpadu, tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi, serta relevan dengan kebutuhan kehidupan.
Permendikbud tahun2014 nomor119 pendidikan jarak jauh dikdasmenWinarto Winartoap
Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan untuk satu mata pelajaran, beberapa mata pelajaran, program keahlian, atau seluruh satuan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh dilakukan dengan sistem pengelolaan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta mengutamakan belajar
5. juknis penyusunan rpp pada madrasah [5164]SaeFull4
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam memberikan petunjuk teknis penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran di madrasah. Dokumen ini menjelaskan konsep, prinsip, komponen, dan cara penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran agar proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah. Pembelajaran dilaksanakan berbasis aktivitas dengan pendekatan saintifik/berbasis proses keilmuan yang meliputi proses mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun oleh guru dengan mengacu pada silabus dan memuat identitas sekolah, kompetensi, materi, kegiatan pembelajaran
Permendikbud Nomor 103 tahun 2014 tentang Pembelajaransukani
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah. Pembelajaran dilaksanakan berbasis aktivitas dengan pendekatan saintifik/berbasis proses keilmuan dan menggunakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Pembelajaran bertujuan membangun karakteristik peserta didik yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan memberi ruang kreativitas.
Dokumen tersebut merupakan petunjuk teknis pendampingan pelaksanaan Kurikulum 2013 di SMP pada tahun 2014. Dokumen ini memberikan panduan kepada pusat, provinsi, kabupaten/kota, klaster dan sekolah dalam melaksanakan kegiatan pendampingan agar pelaksanaan Kurikulum 2013 dapat berjalan dengan baik. Sasaran pendampingan adalah seluruh guru SMP di Indonesia yang berjumlah sekitar 365.650 orang guru.
[Ringkasan]
Buku Program Pembelajaran TIK ini memberikan panduan kepada guru TIK tentang tugas dan peranannya dalam membimbing peserta didik, guru mata pelajaran lain, dan tenaga kependidikan di sekolah dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 2013.
SKB sebagai lembaga pembina PNFI di kab/kota memiliki relasi dengan PKBM, kerangka pembinaan yang dipaparkan berikut merupakan langkah awal bagi SKB menunjukkan kontribusi di tengha masyarakat.
Pedoman ini mengatur tentang kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan menengah. Kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik dan dapat berupa kegiatan krida, karya ilmiah, olah bakat, keagamaan, atau bentuk lainnya. Kegiatan ekstrakurikuler wajib dan pilihan diselenggarakan oleh satuan pendidikan dengan melibatkan pihak sekolah, guru, orang tua
01. a.-salinan-permendikbud-no.-54-tahun-2013-ttg-sklM. ALI AMIRUDDIN
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 menetapkan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah yang mencakup tiga dimensi yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki lulusan setiap jenjang pendidikan. Standar kompetensi ini digunakan sebagai acuan pengembangan berbagai standar pendidikan lainnya.
Dokumen tersebut merupakan kurikulum SMP Negeri 2 Mrebet tahun pelajaran 2009/2010 yang mencakup tujuan pendidikan nasional untuk membentuk siswa menjadi manusia beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dokumen ini juga menjelaskan visi, misi dan tujuan sekolah beserta program dan strategi pelaksanaannya untuk meningkat
Peraturan ini mengatur tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah. Pembelajaran dilaksanakan berbasis aktivitas yang interaktif, menyenangkan, dan kontekstual sesuai minat siswa. Pendekatan saintifik digunakan dengan tahapan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Rencana pelaksanaan pembelajaran disusun oleh guru mengacu pada silabus untuk mencapai kompetensi dasar.
Standar Isi untuk Program Paket A, Paket B, dan Paket C mengatur tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum program tersebut. Kurikulum terdiri dari 5 kelompok mata pelajaran dan dikembangkan berdasarkan prinsip berpusat pada peserta didik, beragam dan terpadu, tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi, serta relevan dengan kebutuhan kehidupan.
Permendikbud tahun2014 nomor119 pendidikan jarak jauh dikdasmenWinarto Winartoap
Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan untuk satu mata pelajaran, beberapa mata pelajaran, program keahlian, atau seluruh satuan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh dilakukan dengan sistem pengelolaan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta mengutamakan belajar
5. juknis penyusunan rpp pada madrasah [5164]SaeFull4
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam memberikan petunjuk teknis penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran di madrasah. Dokumen ini menjelaskan konsep, prinsip, komponen, dan cara penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran agar proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah. Pembelajaran dilaksanakan berbasis aktivitas dengan pendekatan saintifik/berbasis proses keilmuan yang meliputi proses mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun oleh guru dengan mengacu pada silabus dan memuat identitas sekolah, kompetensi, materi, kegiatan pembelajaran
Permendikbud Nomor 103 tahun 2014 tentang Pembelajaransukani
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah. Pembelajaran dilaksanakan berbasis aktivitas dengan pendekatan saintifik/berbasis proses keilmuan dan menggunakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Pembelajaran bertujuan membangun karakteristik peserta didik yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan memberi ruang kreativitas.
Dokumen tersebut merupakan petunjuk teknis pendampingan pelaksanaan Kurikulum 2013 di SMP pada tahun 2014. Dokumen ini memberikan panduan kepada pusat, provinsi, kabupaten/kota, klaster dan sekolah dalam melaksanakan kegiatan pendampingan agar pelaksanaan Kurikulum 2013 dapat berjalan dengan baik. Sasaran pendampingan adalah seluruh guru SMP di Indonesia yang berjumlah sekitar 365.650 orang guru.
[Ringkasan]
Buku Program Pembelajaran TIK ini memberikan panduan kepada guru TIK tentang tugas dan peranannya dalam membimbing peserta didik, guru mata pelajaran lain, dan tenaga kependidikan di sekolah dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 2013.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 menetapkan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat SD, SMP, dan SMA. Standar kompetensi ini digunakan sebagai acuan pengembangan standar pendidikan lainnya.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 menetapkan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah yang mencakup dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Standar kompetensi ini digunakan sebagai acuan pengembangan standar pendidikan lainnya.
Peraturan ini menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang meliputi standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Standar nasional pendidikan terdiri atas delapan standar untuk menjamin mutu pendidikan tinggi di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Standar ini wajib dipenuhi perguruan tinggi dan dijadikan acuan penyelenggaraan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Permen no. 049 2014 standar nasional pendidikan tinggiDenny Helard
Peraturan Menteri ini menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang meliputi standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Standar pendidikan mencakup delapan aspek antara lain kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan pembelajaran, serta pembiayaan pembelajaran. Standar ini bertuju
Memorandum of Understanding (MoU) ini ditandatangani antara SMA Al-Ma'moen Cianjur dan Pengadilan Agama Cianjur untuk melaksanakan kerja sama pelaksanaan program Amaliyatul 'Ilmi (Praktik Kerja Lapangan/PKL) tahun pelajaran 2018/2019. MoU ini mengatur tujuan, landasan hukum, dan ketentuan tambahan kerja sama tersebut.
Surat ini mengundang Bapak RH. Makmun dan Bunda R. Hj. Nurulaeni untuk menghadiri Rapat Kerja SMA Al-Ma'moen Tahun Pelajaran 2018/2019 yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 Maret 2018 di Villa Kota Bunga Cipanas Blok K1 No. 29. Surat ini juga berharap atas kesediaan dan kehadiran beliau dalam rapat tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep ketenagakerjaan termasuk definisi tenaga kerja, angkatan kerja, pekerja, pengangguran, komposisi penduduk dan tenaga kerja, rumus-rumus ketenagakerjaan, sistem upah, jenis pengangguran, sebab dan dampak pengangguran, serta cara mengatasi pengangguran.
Proposal ini merinci rencana pelaksanaan pelatihan dasar untuk calon anggota Palang Merah Remaja di SMA Negeri 1 Karanganyar pada akhir September 2012. Pelatihan ini bertujuan melatih keterampilan para calon anggota dalam menangani korban bencana serta meresmikan keanggotaan mereka. Kegiatan mencakup pemberian materi, simulasi praktis, dan permainan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, fungsi, jenis, dan ciri-ciri sistem ekonomi. Terdapat empat jenis sistem ekonomi yaitu sistem ekonomi tradisional, terpusat, liberal, dan campuran. Setiap sistem memiliki ciri khas masing-masing berdasarkan tingkat keterlibatan dan pengaturan pemerintah dalam aktivitas ekonomi.
Pentingnya menghafal dan memahami al quranRisou Kun
Teks menjelaskan pentingnya menghafal dan memahami Al Quran. Al Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun dan dituliskan dalam bentuk mushaf pada zaman Abu Bakar dan Utsman. Menghafal dan memahami Al Quran penting karena memberikan petunjuk hidup dan ilham. Namun saat ini sedikit orang yang benar-benar menghafal dan memahami Al Quran.
PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...
Permen tahun2014 nomor068
1. SALINAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 2014
TENTANG
PERAN GURU TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN
GURU KETERAMPILAN KOMPUTER DAN PENGELOLAAN INFORMASI DALAM
IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. dalam rangka mewujudkan suasana pembelajaran dan
proses pembelajaran aktif, diharapkan guru
memanfaatkan berbagai sumber belajar agar potensi
peserta didik dapat dikembangkan secara maksimal;
b. dalam rangka mewujudkan situasi pembelajaran yang
mendukung potensi peserta didik perlu didukung dengan
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang
dapat mengeksplorasi sumber belajar secara efektif dan
efisien dengan memaksimalkan peran guru Teknologi
Informasi dan Komunikasi dan guru Keterampilan
Komputer dan Pengelolaan Informasi di sekolah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada h u r u f a dan h u r u f b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Peran G u r u
Teknologi Informasi dan Komunikasi dan G u r u
Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi dalam
Implementasi K u r i k u l u m 2013;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 T a h u n 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 T a h u n 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 T a h u n 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 7 1 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
2. 2
3. Peraturan Presiden Nomor 47 T a h u n 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 13 T a h u n 2014 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 T a h u n 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden Nomor 24 T a h u n 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 25);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P T a h u n 2009 mengenai
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu I I , sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun
2007 tentang Standar Kompetensi dan Kualifikasi
Akademik Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54
Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan
Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64
t a h u n 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan
Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65
t a h u n 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan
Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66
T a h u n 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar
dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67
Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur
K u r i k u l u m Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68
Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur
K u r i k u l u m Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69
T a h u n 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur
K u r i k u l u m Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliyah;
3. 3
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70
Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur
K u r i k u l u m Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah
Kejuruan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PERAN GURU TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DAN GURU KETERAMPILAN KOMPUTER DAN
PENGELOLAAN INFORMASI DALAM IMPLEMENTASI
KURIKULUM 2013.
BAB I
KETENTUAN U M U M
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri i n i yang dimaksud dengan:
1. G u r u adalah pendidik profesional dengan tugas u t a m a mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik
pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah.
2. G u r u Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat G u r u TIK
dan G u r u Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi yang selanjutnya
disingkat G u r u KKPI adalah g u r u yang memiliki kualifikasi akademik Sl/D-IV
bidang teknologi informasi atau sejenisnya yang telah memiliki sertifikat
pendidik bidang Teknologi Informasi atau Komunikasi/Keterampilan Komputer
dan Pengelolaan Informasi.
3. K u r i k u l u m adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi,
dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran u n t u k mencapai tujuan pendidikan
tertentu.
4. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
5. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus
dimiliki oleh g u r u sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di
tempat penugasan.
6. Sertifikat pendidik adalah b u k t i formal sebagai pengakuan yang diberikan
kepada g u r u dan dosen sebagai tenaga profesional.
BAB II
KUALIFIKASI AKADEMIK DAN SERTIFIKAT PENDIDIK
Pasal 2
G u r u TIK wajib memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-
IV) dalam bidang teknologi informasi dan memiliki sertifikat pendidik dalam bidang
TIK atau KKPI.
4. 4
BAB III
PERAN, KEWAJIBAN, DAN HAK
Pasal 3
(1) G u r u TIK dan g u r u KKPI dalam pelaksanaan k u r i k u l u m 2013 difungsikan
menjadi G u r u TIK.
(2) G u r u TIK berperan sebagai berikut:
a. membimbing peserta didik pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau yang
sederajat u n t u k mencapai standar kompetensi lulusan pendidikan dasar
dan menengah.
b. memfasilitasi sesama g u r u pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau yang
sederajat dalam menggunakan TIK u n t u k persiapan, pelaksanaan, dan
penilaian pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah; dan
c. memfasilitasi tenaga kependidikan pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK,
atau yang sederajat dalam mengembangkan sistem manajemen sekolah
berbasis TIK.
Pasal 4
(1) G u r u TIK berkewajiban:
a. membimbing peserta didik SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau yang
sederajat u n t u k mencari, mengolah, menyimpan, menyajikan, serta
menyebarkan data dan informasi dalam berbagai cara u n t u k mendukung
kelancaran proses pembelajaran;
b. memfasilitasi sesama g u r u SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau yang
sederajat u n t u k mencari, mengolah, menyimpan, menyajikan, serta
menyebarkan data dan informasi dalam berbagai cara u n t u k persiapan,
pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran; dan
c. memfasilitasi tenaga kependidikan SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau
yang sederajat u n t u k mengembangkan sistem manajemen sekolah berbasis
TIK.
(2) Beban kerja g u r u TIK melakukan pembimbingan paling sedikit 150 (seratus
lima puluh) peserta didik per tahun pada 1 (satu) atau lebih satuan pendidikan.
(3) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara:
a. klasikal atau kelompok belajar; dan/atau
b.individual.
Pasal 5
G u r u TIK sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan telah melaksanakan beban dan
kewajiban kerja berhak mendapatkan tunjangan profesi pendidik sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 6
(1) G u r u TIK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan
pembimbingan dan pelayanan TIK terhadap peserta didik, guru, dan tenaga
kependidikan.
(2) G u r u TIK melaksanakan layanan bimbingan TIK kepada peserta didik pada
SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau yang sederajat dalam rangka:
a. mencari, mengolah, menyimpan, menyajikan, serta menyebarkan data dan
informasi dalam rangka u n t u k mendukung kelancaran proses pembelajaran;
dan
5. 5
b. pengembangan diri peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan, potensi,
bakat, minat, dan kepribadian peserta didik di sekolah/madrasah dengan
memanfaatkan TIK sebagai sarana u n t u k mengeksplorasi sumber belajar.
(3) G u r u TIK melaksanakan layanan bimbingan TIK kepada sesama guru pada
SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau yang sederajat dalam rangka:
a. pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran;
b. persiapan pembelajaran;
c. proses pembelajaran;
d. penilaian pembelajaran; dan
e. pelaporan hasil belajar.
(4) G u r u TIK melaksanakan fasilitasi kepada tenaga kependidikan pada SMP/MTs,
SMA/MA, SMK/MAK, atau yang sederajat dalam rangka meningkatkan
efisiensi dan efektivitas sistem manajemen sekolah.
Pasal 7
Rincian kegiatan g u r u TIK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
sebagai berikut:
a. menyusun rancangan pelaksanaan layanan dan bimbingan TIK;
b. melaksanakan layanan dan bimbingan TIK per tahun;
c. menyusun alat ukur/lembar kerja program layanan dan bimbingan TIK;
d. mengevaluasi proses dan hasil layanan dan bimbingan TIK;
e. menganalisis hasil layanan dan bimbingan TIK;
f. melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi dengan memperbaiki layanan dan
bimbingan TIK;
g. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar
tingkat sekolah dan nasional;
h. membimbing peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler;
i. membimbing g u r u dalam penggunaan TIK;
j . membimbing tenaga kependidikan dalam penggunaan TIK;
k. melaksanakan pengembangan diri; dan
1. melaksanakan publikasi ilmiah dan/atau membuat karya inovatif.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8
(1) G u r u yang mengajar TIK atau KKPI sebelum k u r i k u l u m 2013 pada satuan
pendidikan j a l u r pendidikan formal yang tidak memiliki kualifikasi akademik
sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dalam bidang teknologi informasi, tetapi
memiliki sertifikat pendidik dalam bidang TIK atau KKPI yang diperoleh sebelum
tahun 2015 tetap dapat melaksanakan tugas sebagai g u r u TIK sampai dengan
31 Desember 2016.
(2) G u r u sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 31 Desember 2016 wajib
mengajar mata pelajaran yang sesuai dengan kualifikasi akademik S-1/D-IV.
(3) G u r u sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disertifikasi sesuai dengan
kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) yang dimilikinya
paling lambat 31 Desember 2016.
6. 6
Pasal 9
G u m sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang telah melaksanakan
beban kerja dan kewajiban berhak mendapatkan tunjangan profesi pendidik sampai
dengan 31 Desember 2016.
BAB VI
PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Menteri i n i mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 J u l i 2014
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MOHAMMAD NUH
Diundangkan d i Jakarta
pada tanggal 11 J u l i 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 963
Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro H u k u m dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Ani Nurdiani Azizah'U-'
NIP195812011985032001^